Kriteria serta Teknik Pengajuan Kartu Keluarga Buat Pasangan Nikah Siri

by -126 Views

Pemerintahan waktu ini membolehkan pemberian kartu keluarga untuk pasangan yang nikah siri, walaupun tak terdaftar dalam surat ataupun surat nikah.

Pasangan nikah siri gresik bisa mendapatkan kartu keluarga (KK) dengan prasyarat memberikan surat pengakuan tanggung-jawab mutlak (SPTJM) yang didapati oleh dua saksi.

Tentang hal pembanding di antara KK untuk pasangan nikah siri serta nikah sah menurut hukum negara ialah ada kolom yang terdaftar kawin belum tercantum pada KK buat pasangan nikah siri.       

Alasan pemerintahan, di dalam masalah ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkenaan pemberian KK buat pasangan nikah siri ini berdasar pada keputusan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan jika perkawinan syah jikalau dijalankan menurut hukum semasing kepercayaannya itu dan agama.

Dalam perihal tersebut, pernikahan siri dipandang resmi sesuai sama hukum agama, maka menurut pemerintahan bisa saja buat pasangan nikah siri buat mendapatkan KK.

Argumen yang lain mendasari diberikan KK buat pasangan nikah siri yaitu agar tiap-tiap penduduk negara, termaksud anak yang lahir dari nikah siri, pula tercantum atau punya KK.

Biarpun begitu, butuh dicermati kembali keputusan ini supaya dalam prakteknya bisa memberinya manfaat buat masayarakat umum, tak menimbulkan kerugian faksi spesifik, terutamanya anak serta wanita dalam perkawinan.

1. Otensitas Undang-Undang Nikah Siri

Ketetapan perundang-undangan di Indonesia tidak mengetahui atau mengontrol secara detil tentang nikah siri. Meskipun syah menurut hukum agama, akan tetapi status pernikahan siri tidak berkekuatan hukum sebagai halnya ditata dalam aturan perundang-undangan.

Berpedoman di Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatakan jika perkawinan resmi kalau dijalankan menurut ketetapan agama masing-masing, akan tetapi seterusnya di ayat (2) dirapikan tentang pendataan perkawinan yang telah dilakukan sama dengan aturan perundang-undangan.  

Di dalam masalah ini, penerapan perkawinan siri walaupun udah syah berdasar agama tapi tidak serentak peroleh ketetapan hukum negara kalau tidak dicatat di instansi berkaitan, sesuai sama keputusan perundang-undangan yang berlaku.

Praktek jasa nikah siri gresik lantas berpengaruh pada posisi dan posisi banyak faksi dalam pernikahan tesebut, baik itu suami, istri atau anak dari pernikahan siri.       

Saat sebelum tersedianya peluang untuk punyai KK buat pasangan nikah siri, baik istri atau suami, masih tercantum dalam KK masing-masing.

Sedangkan, jika selanjutnya ada anak yang lahir dalam pernikahan siri itu, posisi anak dalam akte kelahirannya cuma untuk anak ibu dan terdaftar dalam KK ibu.  

Dengan begitu, karena itu pemberian KK untuk pasangan nikah siri dengan argumen biar anak yang lahir bisa terdaftar dalam KK serta peroleh akte kelahiran bukan argumen logis.

Perihal ini karena tidak ada atau adanya KK dari orang tua anak itu, anak masih tetap bisa mendapat dokumen kelahiran serta tercantum dalam KK, biarpun posisi anak cuma untuk anak ibu.

Nikah siri tidak dianggap oleh negara, biarpun resmi dimata agama Islam. Menyebabkan, anak ataupun istri dari perkawinan siri tidak punyai posisi hukum di depan negara.  

Seperti ditata pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (UU Perkawinan), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketetapan perundang-undangan yang berlaku.

Soal ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Arahan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 perihal Penyebaran Gabungan Hukum Islam (KHI), yang memaksa tiap perkawinan dicatat biar teruji keteraturan perkawinan buat warga Islam.

Pendataan perkawinan itu dilaksanakan oleh karyawan pencatat nikah. Hingga, resmi tidaknya perkawinan tidak diputuskan oleh dokumen perkawinan,

tetapi akte perkawinan yakni bukti sudah berlangsungnya/berjalannya perkawinan. Tak terdapatnya bukti pemilikan akte ini berpengaruh pada anak atau istri dari perkawinan siri tidak punyai legitimasi di depan negara.

2. Efek Nikah Siri Untuk Kehidupan Negara

Tak terdapatnya validitas nikah siri ini munculkan efek hukum pada status anak dari nikah siri. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 mengenai Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri dipersamakan posisinya dengan anak luar kawin.

Anak dari pasangan itu dipandang seperti anak yang dilahirkan di luar perkawinan serta cuman punya jalinan perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya.

Menjadi anak yang dipandang terlahir di luar perkawinan yang resmi dari ke-2  orang tua-nya, selalu dapat mendapat akte kelahiran lewat pendataan kelahiran. Namun, di akte kelahiran itu cuman tertulis nama ibunya.

Apabila mau menuliskan nama ayahnya  dalam akte kelahiran, dibutuhkan pengesahan pengadilan menjadi wujud pernyataan anak itu oleh ayahnya.

Waktu tak ada ketetapan pengadilan berkaitan pernyataan si ayah kepada anak hasil pernikahan siri, karena itu anak itu menurut Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Gabungan Hukum Islam (KHI) tak memiliki hak mewaris dari ayahnya.

Lantaran, si anak cuma punya interaksi perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya. Sementara itu, menurut Pasal 863 KUHPerdata, kalau anak hasil pernikahan siri itu dianggap oleh ayahnya karenanya dia memiliki hak mewariskan 1/3 sisi dari sisi yang mestinya mereka terima bila mereka selaku anak-anak yang sah.

a. Kartu Keluarga (KK) Buat Pasangan Yang Menikah Siri

Pasangan yang jasa nikah siri gresik bisa ditempatkan ke 1 KK. Tapi, Dinas Kependudukan dan Pendataan Sipil tidak menikahkan, akan tetapi cuma menulis sudah berlangsungnya perkawinan. Nanti, dalam KK akan dicatat info “kawin belum tertera “.

Buat bikin KK itu, pasangan nikah siri mesti menyertakan Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak (“SPTJM “), kebenaran pasangan suami-istri didapati oleh dua orang saksi.

b. Kriteria Pembikinan buat mengatur KK antara lain:

Dan buat pasangan nikah siri, ada prasyarat khusus yang sudah dikukuhkan Dukcapil Kemendagri yakni membikin Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai kebenaran pasangan suami istri ditemui oleh dua orang saksi.

c. Simpulan Kartu Keluarga Nikah Siri

nikah siri syah secara agama, akan tetapi tak miliki kekuatan hukum dan oleh karena itu dirasa tak sempat ada dalam catatan negara. Dalam kata lain, perkawinan siri tidak dianggap oleh negara.

Pasangan yang nikah siri bisa ditempatkan ke 1 KK dengan informasi kawin belum terdaftar dengan persyaratan khusus ialah sertakan Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak.

Biarpun begitu, terus mesti buat pasangan untuk lakukan isbat mencatat pernikahannya dan nikah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.