Connect with us

FINANSIAL

OJK : Porsi Dana Kelolaan Reksadana Syariah Masih Rendah

Published

on

Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sujanto.

Ekbis.co.id, Jakarta – Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sujanto mengatakan porsi dana kelolaan reksadana syariah saat ini masih relatif rendah kendati terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

“Pertumbuhan dana kelolaan reksadana syariah mengalami peningkatan lebih dari tiga kali lipat yaitu dari Rp11 triliun pada 2016 menjadi Rp35 triliun per 9 Mei 2019. Namun demikian, proporsi dana kelolaan reksadana syariah masih hanya sebesar tujuh persen dari total dana kelolaan reksadana,” ujar Sujanto dalam seminar investasi syariah di Jakarta (14/5/2019).

Dari tahun ke tahun, industri pengelolaan investasi terus menunjukkan tren perkembangan positif. Tiga tahun terakhir, total dana kelolaan reksadana meningkat hampir dua kali lipat yaitu Rp272 triliun pada 2016 menjadi Rp507 triliun per 9 Mei 2019. Jumlah produk reksadana juga meningkat dua kali lipat dari 1.091 produk pada 2016 menjadi 2.082 produk.

Adapun dari jumlah investor reksadana, telah meningkat lebih dari tiga kali lipat dari sekitar 320.000 investor pada 2016 menjadi 1,14 juta pada akhir April 2019.

Namun jika dibandingkan dengan total populasi Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa, maka jumlah investor reksadana hanya 0,4 persen dari total populasi penduduk Indonesia secara keseluruhan.

“Oleh karena itu, kami melihat industri reksadana termasuk reksadana syariah sendiri masih sangat berpotensi untuk bertumbuh lagi ke depannya,” kata Sujanto.

Salah satu upaya OJK untuk meningkatkan reksadana syariah yaitu dengan melakukan edukasi terhadap produk investasi tersebut. Melalui sosialisasi secara terus menerus, OJK berupaya menghilangkan paradigma yang salah mengenai investasi di pasar modal.

“Banyak yang mengatakan bahwa investasi adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bisa mengandung judi dan riba, padahal beberapa fatwa MUI telah diterbitkan dalam memastikan investasi secara syariah di pasar modal,” kata Sujanto.

Selain itu, pengelolaan reksadana pun tidak luput dari koridor prinsip syariah dengan diawasi oleh dewan pengawas syariah dan diwajibkan untuk berinvestasi pada instrumen-instrumen syariah seperti surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (sukuk) dan saham-saham yang terdaftar dalam daftar efek syariah.

Selain sosialisasi, OJK juga mendorong pelaku industri pengelola investasi untuk memanfaatkan platform online dalam melakukan penjualan reksana. Saat ini terdapat 50 platform online yang telah dikembangkan oleh manajer investasi, gerai penjualan seperti e-commerce, dan penyelenggara fintech lainnya.

“Berinvestasi reksadana melalui platform online terbukti mampu meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk berinvetasi di reksadana terutama generasi milenial yang sangat melek terhadap teknologi. Kalau kita lihat total investor reksadana yang 1,14 juta, hampir 35 persen itu ada di milenial. Jadi ini mulai diminati oleh generasi milenial yang memang melek secara teknologi,” ujar Sujanto. (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Penukaran Uang di Bank Kalsel Tidak Batasi, Selama Persediaan Ada

Published

on

Nasabah Bank Kalsel kini bisa melakukan pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) melalui bank tersebut dengan berbagai teknologi perbankan yang telah disiapkan.

Ekbis.co.id, Banjarmasin – Nasabah Bank Kalsel kini bisa melakukan pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) melalui bank tersebut dengan berbagai teknologi perbankan yang telah disiapkan.

Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (20/5/2019) mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, dengan selalu menyesuaikan perkembangan teknologi.

Melalui berbagai teknologi yang disiapkan, nasabah atau masyarakat, bisa menarik uang dan bertransaksi di seluruh jaringan kantor Bank Kalsel, termasuk jaringan ATM Bank Kalsel yang berjumlah 239 unit .

Kemudian, jaringan ATM bersama atau melalui aplikasi mobile banking untuk cek saldo, transfer dan termasuk untuk pembayaran ZIS.

“Jadi saat cuti bersama dan libur Lebaran, nasabah tidak perlu khawatir, karena masyarakat tetap bisa bertransaksi di Bank Kalsel dengan memanfaatkan saluran pembayaran yang tersedia,” katanya.

Selain itu, tambah dia, menyambut Idul Fitri 1440 Hijriah, pihaknya juga menyiapkan layanan penukaran uang receh sesuai dengan kebutuhan nasabah.

“Kami tidak memberikan batasan berapa nilai yang boleh ditukar, selama persediaan fisik masih ada, berapapun boleh,” katanya.

Sedangkan untuk layanan operasional, Bank Kalsel tetap buka hingga Jumat, 31 Mei 2019 dan layanan perbankan akhir pekan buka sampai Minggu, 2 Juni 2019 di Kantor Cabang Pembantu Duta Mall dan Kantor Cabang pembantu syariah (KCPS) Q-Mall.

Bank Kalsel menyiapkan dana hingga Rp2 triliun untuk mengantisipasi peningkatan penarikan uang oleh nasabah di seluruh Kalimantan Selatan menjelang Idul Fitri.

Penyediaan uang tersebut sebagai upaya Bank Kalsel untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama saat cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Dana tersebut, kata dia, juga sebagai persiapan untuk pembayaran gaji dan tunjangan hari raya ASN, pencairan kredit dan pembiayaan, serta pembayaran program pemerintah, seperti sertifikasi guru, dana bantuan operasional sekolah dan dana desa.

Selain dana Rp2 triliun, tambah dia, Bank Kalsel juga menyiapkan dana di seluruh ATM di wilayah Kalsel sebesar Rp75 miliar, untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi keuangan, terutama menarik uang dalam jumlah tertentu. (lul)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

PBOC : Konflik Perdagangan Berdampak Buruk bagi Ekonomi Global

Published

on

Gesekan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan adalah risiko utama yang dihadapi ekonomi dunia.

Ekbis.co.id, Beijing – Bank sentral China (PBOC) telah memperingatkan dalam sebuah laporan bahwa ketidakpastian yang disebabkan oleh konflik perdagangan antara China dan Amerika Serikat (AS) dapat berdampak buruk pada ekonomi global.

Gesekan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan adalah risiko utama yang dihadapi ekonomi dunia. Kombinasi dari beberapa ketidakpastian akan memperkuat kerentanan ekonomi, kata Bank Rakyat China (PBOC) dalam sebuah laporan tentang implementasi kebijakan moneter pada kuartal pertama, seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (19/5/2019).

PBOC mengatakan ketidakpastian dan dampak pada rantai pasokan global yang disebabkan oleh konflik perdagangan secara bertahap berdampak pada penundaan keputusan investasi perusahaan hingga permintaan keringanan eksternal beberapa negara karena rantai pasokan terganggu.

Di masa depan, konflik perdagangan dan ketidakpastian kebijakan dapat lebih jauh menyeret ekonomi global ke inflasi tinggi, kerusakan pada sentimen keluarga dan perusahaan, dan volatilitas pasar keuangan, kata laporan PBOC.

Meskipun ada ketidakpastian eksternal, PBOC memperkirakan prospek ekonomi China akan tetap stabil berkat banyak faktor yang menguntungkan.

“China mampu mengatasi berbagai jenis ketidakpastian internal dan eksternal karena ada ruang yang cukup bagi pembuat kebijakan untuk bermanuver serta berbagai alat kebijakan moneter,” kata bank sentral itu.

Indikator ekonomi negara itu menunjukkan tanda-tanda positif yang stabil pada kuartal I, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari perkiraan 6,4 persen (tahun ke tahun), yang mencerminkan aktivitas ekonomi ekspansif dan peningkatan struktur ekonomi. (ris)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Pengamat Nilai Seruan Boikot Bayar Pajak Berbahaya

Published

on

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo.

Ekbis.co.id, Jakarta – Pengamat perpajakan yang juga Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai seruan boikot membayar pajak dan tidak perlu mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019, merupakan hal konyol dan berbahaya.

“Boikot pajak tidak saja buruk secara moral tetapi juga merugikan kepentingan nasional, terutama merugikan sebagian besar rakyat Indonesia yang selama ini menikmati layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, subsidi, dana desa, dan lainnya. Belum lagi belanja infrastruktur, pertahanan, keamanan, birokrasi, dan lain-lain. Dengan kata lain, ajakan memboikot pajak adalah ajakan memperburuk keadaan yang merugikan rakyat Indonesia,” ujar Yustinus dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Menurut literatur dan praktik terbaik, pembangkangan sipil (civil disobedience) termasuk di dalamnya tidak membayar pajak, hanya sah secara moral jika pemerintah yang memungut pajak berperilaku korup, melanggar HAM, otoriter, dan tidak akuntabel. Ciri corak demikian dengan amat mudah dikenali tidak terdapat pada rezim pemerintahan pasca Orde Baru.

Dari perspektif kepatuhan pajak, lanjut Yustinus, saat ini kondisi kepatuhan pajak di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Masih terdapat banyak orang yang seharusnya membayar pajak, namun tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Tingkat penghindaran pajak pun masih tinggi.

“Dalam situasi seperti ini, ajakan memboikot pajak berarti memberi pembenaran pada perilaku mengemplang pajak dan sangat rawan ditunggangi para pengemplang pajak yang selama ini memang enggan membayar pajak. Artinya, ajakan memboikot bayar pajak ini tak lain kolaborasi hitam yang melebihi ajakan makar karena mengeroposkan fondasi negara dan menghancurkan modal sosial yang penting untuk keberlanjutan pembangunan,” kata Yustinus.

Dengan demikian, ia menilai ajakan atau seruan yang tidak bertanggung jawab tersebut sudah selayaknya tak ditanggapi dan dianggap lelucon saja. Selain tidak mendidik dan tak memiliki legitimasi moral, juga destruktif terhadap upaya pencapaian tujuan bernegara.

“Tidak membayar pajak padahal kita wajib membayarnya adalah pelanggaran Undang-undang Perpajakan. Perlu diingat bahwa pelanggaran ini melekat secara individual bagi tiap wajib pajak,” ujar Yustinus.

Sementara itu terkait tidak mengakui pemerintahan hasil pilpres 2019, Yustinus mengatakan legitimasi pemilu bersandar pada pemenuhan kriteria dan prasyarat pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika terdapat sengketa, pemilu memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang diatur undang-undang.

“Klaim terdapat kecurangan hanya akan berarti dan memiliki implikasi hukum jika diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan putusan MK membenarkan klaim tersebut. Tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, berbagai klaim dan tuduhan tersebut hanya akan mendelegitimasi seluruh institusi formal kenegaraan, dan tak lebih dari ratapan kegalauan kontestan yang tak siap kalah,” ujar Yustinus.

Ia menambahkan, ajakan tidak mengakui pemerintahan yang sah hasil pemilu yang demokratis dan sah, memiliki konsekuensi dan risiko pelanggaran pada kewajiban dan tanggung jawab kewargaan. Sebagian pelanggaran tersebut bahkan memiliki konsekuensi hukum, termasuk pidana.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyatakan seruan boikot bayar pajak sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending