Connect with us

FINANSIAL

OJK Cabut Izin Usaha BPRS Muamalat Yotefa Jayapura

Published

on

OJK mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Yotefa, yang beralamat di Jl. Raya Sentani No. 110, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Ekbis.co.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Yotefa, yang beralamat di Jl. Raya Sentani No. 110, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pencabutan izin usaha tersebut dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP- 87/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Muamalat Yotefa, terhitung sejak 15 Mei 2019, sebut siaran pers OJK di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Sebelumnya, dijelaskan, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/2/DPbS tanggal 31 Januari 2011, PT BPRS Muamalat Yotefa sejak 16 Juni 2016 telah ditetapkan menjadi status BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0 persen.

Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan dalam pengelolaan strategis oleh manajemen BPRS yang mengakibatkan kinerja BPRS menurun dan berdampak terhadap penurunan rasio KPMM BPRS menjadi di bawah 0 persen.

Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan.

Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status BDPK dan BPRS dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8 persen tidak terealisasi.

Mempertimbangkan kondisi keuangan BPRS yang semakin memburuk dan pernyataan ketidaksanggupan dari Pengurus dan Pemegang Saham dalam menyehatkan BPRS tersebut serta menunjuk Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka OJK mencabut izin usaha BPRS tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha PT BPRS Muamalat Yotefa, sebut OJK, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK mengimbau nasabah PT BPRS Muamalat Yotefa agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku. (ahm)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Penukaran Uang di Bank Kalsel Tidak Batasi, Selama Persediaan Ada

Published

on

Nasabah Bank Kalsel kini bisa melakukan pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) melalui bank tersebut dengan berbagai teknologi perbankan yang telah disiapkan.

Ekbis.co.id, Banjarmasin – Nasabah Bank Kalsel kini bisa melakukan pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) melalui bank tersebut dengan berbagai teknologi perbankan yang telah disiapkan.

Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (20/5/2019) mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, dengan selalu menyesuaikan perkembangan teknologi.

Melalui berbagai teknologi yang disiapkan, nasabah atau masyarakat, bisa menarik uang dan bertransaksi di seluruh jaringan kantor Bank Kalsel, termasuk jaringan ATM Bank Kalsel yang berjumlah 239 unit .

Kemudian, jaringan ATM bersama atau melalui aplikasi mobile banking untuk cek saldo, transfer dan termasuk untuk pembayaran ZIS.

“Jadi saat cuti bersama dan libur Lebaran, nasabah tidak perlu khawatir, karena masyarakat tetap bisa bertransaksi di Bank Kalsel dengan memanfaatkan saluran pembayaran yang tersedia,” katanya.

Selain itu, tambah dia, menyambut Idul Fitri 1440 Hijriah, pihaknya juga menyiapkan layanan penukaran uang receh sesuai dengan kebutuhan nasabah.

“Kami tidak memberikan batasan berapa nilai yang boleh ditukar, selama persediaan fisik masih ada, berapapun boleh,” katanya.

Sedangkan untuk layanan operasional, Bank Kalsel tetap buka hingga Jumat, 31 Mei 2019 dan layanan perbankan akhir pekan buka sampai Minggu, 2 Juni 2019 di Kantor Cabang Pembantu Duta Mall dan Kantor Cabang pembantu syariah (KCPS) Q-Mall.

Bank Kalsel menyiapkan dana hingga Rp2 triliun untuk mengantisipasi peningkatan penarikan uang oleh nasabah di seluruh Kalimantan Selatan menjelang Idul Fitri.

Penyediaan uang tersebut sebagai upaya Bank Kalsel untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama saat cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Dana tersebut, kata dia, juga sebagai persiapan untuk pembayaran gaji dan tunjangan hari raya ASN, pencairan kredit dan pembiayaan, serta pembayaran program pemerintah, seperti sertifikasi guru, dana bantuan operasional sekolah dan dana desa.

Selain dana Rp2 triliun, tambah dia, Bank Kalsel juga menyiapkan dana di seluruh ATM di wilayah Kalsel sebesar Rp75 miliar, untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi keuangan, terutama menarik uang dalam jumlah tertentu. (lul)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

PBOC : Konflik Perdagangan Berdampak Buruk bagi Ekonomi Global

Published

on

Gesekan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan adalah risiko utama yang dihadapi ekonomi dunia.

Ekbis.co.id, Beijing – Bank sentral China (PBOC) telah memperingatkan dalam sebuah laporan bahwa ketidakpastian yang disebabkan oleh konflik perdagangan antara China dan Amerika Serikat (AS) dapat berdampak buruk pada ekonomi global.

Gesekan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan adalah risiko utama yang dihadapi ekonomi dunia. Kombinasi dari beberapa ketidakpastian akan memperkuat kerentanan ekonomi, kata Bank Rakyat China (PBOC) dalam sebuah laporan tentang implementasi kebijakan moneter pada kuartal pertama, seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (19/5/2019).

PBOC mengatakan ketidakpastian dan dampak pada rantai pasokan global yang disebabkan oleh konflik perdagangan secara bertahap berdampak pada penundaan keputusan investasi perusahaan hingga permintaan keringanan eksternal beberapa negara karena rantai pasokan terganggu.

Di masa depan, konflik perdagangan dan ketidakpastian kebijakan dapat lebih jauh menyeret ekonomi global ke inflasi tinggi, kerusakan pada sentimen keluarga dan perusahaan, dan volatilitas pasar keuangan, kata laporan PBOC.

Meskipun ada ketidakpastian eksternal, PBOC memperkirakan prospek ekonomi China akan tetap stabil berkat banyak faktor yang menguntungkan.

“China mampu mengatasi berbagai jenis ketidakpastian internal dan eksternal karena ada ruang yang cukup bagi pembuat kebijakan untuk bermanuver serta berbagai alat kebijakan moneter,” kata bank sentral itu.

Indikator ekonomi negara itu menunjukkan tanda-tanda positif yang stabil pada kuartal I, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari perkiraan 6,4 persen (tahun ke tahun), yang mencerminkan aktivitas ekonomi ekspansif dan peningkatan struktur ekonomi. (ris)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Pengamat Nilai Seruan Boikot Bayar Pajak Berbahaya

Published

on

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo.

Ekbis.co.id, Jakarta – Pengamat perpajakan yang juga Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai seruan boikot membayar pajak dan tidak perlu mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019, merupakan hal konyol dan berbahaya.

“Boikot pajak tidak saja buruk secara moral tetapi juga merugikan kepentingan nasional, terutama merugikan sebagian besar rakyat Indonesia yang selama ini menikmati layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, subsidi, dana desa, dan lainnya. Belum lagi belanja infrastruktur, pertahanan, keamanan, birokrasi, dan lain-lain. Dengan kata lain, ajakan memboikot pajak adalah ajakan memperburuk keadaan yang merugikan rakyat Indonesia,” ujar Yustinus dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Menurut literatur dan praktik terbaik, pembangkangan sipil (civil disobedience) termasuk di dalamnya tidak membayar pajak, hanya sah secara moral jika pemerintah yang memungut pajak berperilaku korup, melanggar HAM, otoriter, dan tidak akuntabel. Ciri corak demikian dengan amat mudah dikenali tidak terdapat pada rezim pemerintahan pasca Orde Baru.

Dari perspektif kepatuhan pajak, lanjut Yustinus, saat ini kondisi kepatuhan pajak di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Masih terdapat banyak orang yang seharusnya membayar pajak, namun tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Tingkat penghindaran pajak pun masih tinggi.

“Dalam situasi seperti ini, ajakan memboikot pajak berarti memberi pembenaran pada perilaku mengemplang pajak dan sangat rawan ditunggangi para pengemplang pajak yang selama ini memang enggan membayar pajak. Artinya, ajakan memboikot bayar pajak ini tak lain kolaborasi hitam yang melebihi ajakan makar karena mengeroposkan fondasi negara dan menghancurkan modal sosial yang penting untuk keberlanjutan pembangunan,” kata Yustinus.

Dengan demikian, ia menilai ajakan atau seruan yang tidak bertanggung jawab tersebut sudah selayaknya tak ditanggapi dan dianggap lelucon saja. Selain tidak mendidik dan tak memiliki legitimasi moral, juga destruktif terhadap upaya pencapaian tujuan bernegara.

“Tidak membayar pajak padahal kita wajib membayarnya adalah pelanggaran Undang-undang Perpajakan. Perlu diingat bahwa pelanggaran ini melekat secara individual bagi tiap wajib pajak,” ujar Yustinus.

Sementara itu terkait tidak mengakui pemerintahan hasil pilpres 2019, Yustinus mengatakan legitimasi pemilu bersandar pada pemenuhan kriteria dan prasyarat pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika terdapat sengketa, pemilu memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang diatur undang-undang.

“Klaim terdapat kecurangan hanya akan berarti dan memiliki implikasi hukum jika diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan putusan MK membenarkan klaim tersebut. Tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, berbagai klaim dan tuduhan tersebut hanya akan mendelegitimasi seluruh institusi formal kenegaraan, dan tak lebih dari ratapan kegalauan kontestan yang tak siap kalah,” ujar Yustinus.

Ia menambahkan, ajakan tidak mengakui pemerintahan yang sah hasil pemilu yang demokratis dan sah, memiliki konsekuensi dan risiko pelanggaran pada kewajiban dan tanggung jawab kewargaan. Sebagian pelanggaran tersebut bahkan memiliki konsekuensi hukum, termasuk pidana.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyatakan seruan boikot bayar pajak sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending