Connect with us

TOURISM

Menpar Proyeksikan Devisa Pariwisata Tembus 18 Miliar Dolar AS

Published

on

Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya memproyeksikan devisa pariwisata Indonesia akan menembus kisaran 17,6 – 18 miliar dolar AS atau jauh melampaui CPO yang selama ini menjadi penghasil devisa terbesar.

Menpar Arief Yahya usai melantik pejabat Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Badan Pelaksana Otorita pada lingkup Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, kantor Kemenpar, Selasa (14/5/2019), memperkirakan capaian kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) hingga akhir 2019 ini sebanyak 18 juta wisman dengan devisa jauh melampaui Crude Palm Oil (CPO).

“Saya sudah sampaikan angka ini kepada Presiden Joko Widodo ketika Presiden menanyakan proyeksi pariwisata tahun ini,” kata Arief.

Menpar Arief Yahya menjelaskan, angka proyeksi 18 juta wisman tersebut, meskipun masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 20 juta, telah menunjukkan pertumbuhan pariwisata Indonesia selama lima tahun ini sudah dua kali lipat atau rata-rata di atas 20 persen pertahun.

“Ketika pertama kali saya menjabat menteri pariwisata pada 2015, kunjungan wisman ketika itu sebesar 9 juta, kemudian dalam perjalanan lima tahun melonjak hingga 18 juta atau tumbuh dua kali lipat,” katanya.

Sementara itu dari sisi perolehan devisa pariwisata tahun ini diproyeksikan mencapai 17,6 miliar dolar AS hingga 18 miliar dolar AS atau jauh melampaui CPO yang tahun lalu tercatat sebagai penghasil devisa tertinggi di negeri ini.

Tahun lalu, kata lanjutnya, ketika devisa pariwisata mencapai 16,1 miliar dolar AS dari kunjungan sebanyak 16,4 juta wisman posisi pariwisata sudah menyamai CPO. Sedangkan devisa dari batubara stabil berada di posisi ketiga.

“Kalau dahulu di era 1980-an ketika migas berjaya, kita menyebut dua sumber terbesar devisa yaitu migas dan nonmigas, sekarang kita ubah sumber devisa pariwisata dan nonpariwisata,” kata Arief Yahya.

Pada kesempatan itu menteri menjelaskan, Kemenpar bersama stakeholder pariwisata akan menjalankan empat program realistis untuk mencapai 18 juta kunjungan wisman yakni border tourism, hot deal, tourism hub, dan LCC Terminal.

“Dari program border tourism kita proyeksikan akan mendapat 3,4 juta wisman. Bila tahun lalu sebesar 18 persen, diproyeksikan naik menjadi 20 persen dari target wisman tahun ini,” kata Arief Yahya.

Ia memberikan perbandingan (bencmark) Malaysia yang mampu menjaring wisman dari border tourism sebesar 60-70 persen. Sedangkan Prancis dan Spanyol di atas 80 persen karena secara natural wisman Eropa yang berkunjung ke negeri itu adalah wisatawan overland.

Sementara itu untuk program hot deal (diskon besar-besaran kunjungan wisman di saat low seasons) tahun ini, menurut Arief Yahya, diharapkan menghasilkan 2 juta hingga 2,5 juta wisman.

“Program hot deal tahun lalu mampu menjual 700.000 pax. Terbesar dari Kepri mencapai 20 persen,” katanya.

Sementara itu program tourism hub dilakukan melalui Singapura dan Kuala Lumpur Malaysia.

“Program ini sebagai solusi terhadap ‘direct flight’ yang sulit dilakukan dan membutuhkan waktu relatif lama,” kata Arief Yahya.

Ia memberikan contoh, untuk menarik kunjungan wisman dari pasar India yang tahun lalu memberikan kontribusi sekitar 600 ribu wisman, dengan “direct flight” dari Mumbai, India, ke Bali hanya melayani 3 kali perminggu. Sedangkan penerbangan dari India ke Singapura atau Kuala Lumpur Malaysia sebanyak 70 kali per minggu.

“Kita fokus menggarap program tourism hub dari Singapura dan Kuala Lumpur,” kata Arief Yahya.

Menpar mengatakan, program yang menentukan dalam mencapai target wisman tahun ini adalah Low Cost Carrier Terminal (LCCT).

Kemenpar mencatat kunjungan wisman tahun 2017 lebih dari 55 persen menggunakan Full Service Carrier (FSC) sisanya menggunakan Low Cost Carrier (LCC).

Namun, ternyata pertumbuhan FSC rata-rata hanya 12 persen di bawah LCC yang tumbuh rata-rata 21 persen. “Untuk mendorong kunjungan wisman LCC kita harus memiliki terminal LCC dan program mulai terwujud. Per 1 Mei 2019, Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta resmi menjadi LCCT, jadi kita harapkan akan terjadi lonjakan 1 juta wisman,” kata Arief Yahya.

Menpar Arief Yahya pada kesempatan itu melantik 86 pejabat aministrator, pengawas, fungsional, dan 17 pejabat Badan Pelaksana Otorita (BPO); Danau Toba, Borobudur, dan Labuhan Bajo Flores. Ketiga Badan Otorita Pariwisata (BOP) ini diharapkan menjadi pionir serta menjadi contoh sukses bagi pengembangan 10 destinasi prioritas atau 10 ‘Bali Baru’ lainnya.

BOP Danau Toba pada 26 April 2019 resmi ditetapkan sebagai instansi pemerintah pertama yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan menjadi BLU pertama di Kemenpar.

“Dengan menyandang status BLU ini diharapkan BOP Danau Toba akan semakin lincah, cepat, dan leluasa dalam melakukan negosiasi dan kerja sama dengan mitra kerja,” katanya. (han)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

TOURISM

NTT Siapkan BUMDes untuk Kelola Wisata Pantai Liman

Published

on

Wisata Pantai Liman, di Pulau Semau, Kabupaten Kupang.

Ekbis.co.id, Kupang – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sinun Petrus Manuk, menyatakan sedang menyiapkan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mengelola objek wisata Pantai Liman, di Pulau Semau, Kabupaten Kupang.

“Objek wisata Pantai Liman akan dikelola BUMDes setempat, kami sedang persiapan dan diperkuat, baik sumber daya manusia maupun kelembagaan,” katanya kepada Antara di Kupang, Jumat (17/5/2019).

Ia mengatakan, pengelolaan objek wisata Pantai Liman akan dilakukan berbasis desa. Ia menyebut konsep pengelolaan yang diterapkan yaitu BUMDes tourism estate.

Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk mulai menata Pantai Liman yang menyimpan keindahan alam pantai berpasir putih yang luas, laut yang jernih, serta perbukitan.

“Alokasi ini untuk mendukung pembangunan rumah inap, lopo-lopo, dan fasilitas pendukung lainnya yang selanjutnya dikelola melalui BUMDes,” katanya.

Petrus Manuk mengatakan pihaknya akan memperkuat BUMDes yang mengelola objek wisata tersebut agar bisa mendatangkan keuntungan.

Ia mencontohkan objek wisata Lapale Hills di Kabupaten Sumba Barat, Pulau Sumba, yang sudah dikelola BUMDes dengan penghasilan rata-rata setiap bulan mencapai Rp40 juta.

“Yang kita inginkan itu BUMDes dikelola dengan prinsip binis agar bisa memberikan keuntungan untuk kemajuan pembangunan di desa,” katanya.

Ia menargetkan hingga akhir 2019 akan menghasilkan delapan BUMDes di provinsi setempat yang khusus untuk mengelola pariwisata, salah satunya di Pantai Liman.

Sementara BUMDes lainnya menyebar di sejumlah kabupaten di antaranya, Alor, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Lembata, dan Ende, dan Rote Ndao. (alo)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TOURISM

Asita Sebut Tiket Pesawat Mahal Jadi Masalah Serius Pariwisata NTT

Published

on

Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abed Frans.

Ekbis.co.id, Kupang – Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abed Frans mengatakan tarif transportasi udara yang mahal masih menjadi masalah serius bagi pengembangan pariwisata di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

“Mahalnya tiket pesawat sejauh ini memang masih menjadi masalah serius bagi pariwisata kita di NTT,” katanya di Kupang, Jumat, terkait tarif transportasi udara di Tanah Air yang dinilai masih mahal dan dampaknya terhadap pariwisata di Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, berbagai upaya promosi pariwisata yang dilakukan untuk peningkatan kunjungan wisatawan tidak memberi dampak yang signifikan jika biaya perjalanan mahal.

Dicontohkannya seperti harga tiket pesawat untuk keberangkatan Jakarta-Kupang yang masih berkisar Rp2,5 juta hingga Rp3 jutaan. Selain itu, tarif keberangkatan dari Kota Kupang ke daerah-daerah kabupaten juga bisa mencapai di atas Rp1 juta.

“Selain tarif mahal, belum lagi ada maskapai yang mulai mengurangi frekuensi penerbangan bahkan ada yang meniadakan,” katanya.

Ia menambahkan, “Ini jadi masalah serius, apalagi kita di NTT belum punya penerbangan langsung ke luar negeri sehingga sulit meningkatkan kunjungan wisatawan asing,” katanya.

Menurut Abed, ketika kondisi tarif penerbangan masih mahal maka berbagai kegiatan pariwisata di daerah-daerah akan sulit dijangkau wisatawan dari luar.

“Artinya event yang digelar di daerah jadinya dari kita untuk kita bukan dari kita untuk wisatawan, karena animo dari luar kurang,” katanya.

Untuk itu, ia berharap, pemerintah daerah yang terkena dampak mahalnya tarif penerbangan agar duduk bersama mencarikan solusi terbaik bersama maskapai di tingkat pusat.

“Suara-suara dari pemerintah daerah yang terkena dampak juga harusnya sudah ada, sehingga bisa menjadi perhatian serius pihak maskapai,” katanya. (alo)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TOURISM

Pemprov Babel Bangun Kawasan Konservasi Laut Belitung

Published

on

Kepulauan Bangka Belitung akan membangun kawasan koservasi perikanan di laut Belitung.

Ekbis.co.id, Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan membangun kawasan koservasi perikanan di laut Belitung, guna meningkatkan ketersediaan ikan dan kesejahteraan nelayan tradisional di daerah itu.

“Saat ini kita masih membahas dan mengkaji luasan, lokasi, titik kordinat kawasan konservasi di laut Belitung,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel, Dasmito usai rapat koordinasi pembentukan kawasan konservasi laut Belitung di Pangkalpinang, Kamis (16/5/2019).

Menurut dia, apabila luas, lokasi dan titik kordinat kawasan konservasi ini sudah disepakati, maka pemprov akan segera mengajukannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Babel.

“Kegiatan rakor ini, kita ingin mendapatkan masukan stakeholder dan pihak terkait dalam mempercepat kawasan konservasi perikanan di Belitung,” katanya.

Ia mengatakan pembangunan kawasan konservasi ini sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya perikanan yang semakin lestari di laut Belitung.

“Apabila stok perikanan semakin lestari tentu akan meningkatkan hasil tangkapan ikan dan pendapatan keluarga nelayan tradisional,” katanya.

Ia menambahkan kawasan konservasi ini adalah sebagai tempat berkumpul, pemijahan dan pembesaran ikan di laut.

“Semakin banyak ikan di laut Babel tentu ini menjadi kontribusi bagi kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir di daerah ini,” katanya. (apr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending