Connect with us

TOURISM

Kemenpar Puji Keberanian Bali bahas Dana Kontribusi Wisatawan

Published

on

Staf Ahli Bidang Pemasaran Pariwisata, Kementerian Pariwisata Gede Pitana.

Ekbis.co.id, Denpasar – Kementerian Pariwisata memuji keberanian Pemprov Bali yang telah menjadi pionir terkait pembahasan pungutan dana kontribusi bagi wisatawan yang akan melancong ke Pulau Dewata.

“Kebijakan ini sangat logis dan realistis, berdasarkan kajian di negara-negara lain hampir semua sudah menerapkan kebijakan ini. Contohnya ‘green tax’ di Maldives dan Monaco,” kata Staf Ahli Bidang Pemasaran Pariwisata, Kementerian Pariwisata Gede Pitana dalam rapat Penerapan Kontribusi kepada Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara melalui Peraturan Daerah, di Denpasar, Selasa (14/5/2019).

Pihak Kemenpar telah menindaklanjuti wacana kebijakan ini, dengan melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang pariwisata, termasuk media dan masyarakat.

“Harus diakui pada awalnya akan ada respons negatif, tetapi saya kira ke depannya tidak akan ada masalah. Yang penting, harus ada dampak pada masyarakat, jangan hanya pemerintahnya saja,” ujar Pitana.

Begitupun masalah besaran pungutan kontribusi, Pitana mengusulkan agar besarannya bisa disosialisasikan dan dibebankan secara bertahap kepada masyarakat, dimulai dari besaran kecil dan meningkat dalam jangka waktu tertentu.

“Paling masuk akal juga kontribusi ini dibebankan pada akomodasi, untuk cakupan wisatawan yang lebih luas,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa dana kontribusi ini akan digunakan sepenuhnya untuk melestarikan alam dan budaya Bali. “Bali ini tidak punya minyak, gas, apalagi emas. Untuk itu kami perlu menjaga alam, budaya, seni dan semua keunikan yang membuat orang luar cinta pada Bali,” katanya.

Menurut dia, pariwisata yang berkembang pesat di Bali di samping punya manfaat positif, namun juga tak disangkal punya peran pula dalam degradasi berbagai aspek di Pulau Dewata.

“Budaya misalnya, tidak dipungkiri mengalami degradasi nilai. Pembangunan yang pesat, menimbulkan masalah lingkungan, sampah dan lainnya. Belum lagi beban kapasitas, transportasi dan infrastruktur,” kata mantan anggota DPR RI tiga periode itu.

Apalagi ditambah target yang tinggi yakni 20 juta wisatawan ke Indonesia, di mana Bali diharapkan menyumbang 7 juta wisatawan mancanegara.

Koster menambahkan, urgensi penerapan dana kontribusi bagi wisatawan tersebut selain untuk memelihara alam dan budaya juga punya tujuan penting untuk membenahi berbagai sektor untuk menjamin kenyamanan wisatawan selama berwisata ke Bali.

“Tak hanya budaya dan alamnya yang akan terjaga, infrastrukturnya akan baik, pelayanan yang baik dan terstandar bahkan hingga makanannya pun distandardisasi agar sehat dan aman. Untuk itu semua wajar saja menurut saya wisatawan dikenakan kontribusi, benefitnya jelas. Saya yakin, dengan (kontribusi,red) ini, dengan pembenahan komprehensif, pariwisata Bali akan kembali bergairah dan bisa seindah dulu lagi, bahkan meningkatkan kualitasnya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Biro Perjalanan dan Wisata (Asita) Ketut Ardana secara umum mendukung pemberlakuan pungutan kontribusi pariwisata tersebut dengan beberapa catatan.

“Pertama, sosialisasinya harus benar-benar baik sampai ke rekanan kita di luar negeri untuk menghindari komplain dari wisatawan. Penggunaannya juga harus setransparan mungkin, alokasinya kemana saja, pelestarian budaya yang seperti apa, menjaga lingungan yang seperti apa dan seterusnya,” ujar Ardana.

Dalam rapat tersebut, juga hadir Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Bapenda Made Santha, Kadis Pariwisata AA Gede Yuniartha, perwakilan Kemendagri, Kemenkumham Bali, serta perwakilan asosiasi kepariwisataan Bali. (nlr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

TOURISM

NTT Siapkan BUMDes untuk Kelola Wisata Pantai Liman

Published

on

Wisata Pantai Liman, di Pulau Semau, Kabupaten Kupang.

Ekbis.co.id, Kupang – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sinun Petrus Manuk, menyatakan sedang menyiapkan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mengelola objek wisata Pantai Liman, di Pulau Semau, Kabupaten Kupang.

“Objek wisata Pantai Liman akan dikelola BUMDes setempat, kami sedang persiapan dan diperkuat, baik sumber daya manusia maupun kelembagaan,” katanya kepada Antara di Kupang, Jumat (17/5/2019).

Ia mengatakan, pengelolaan objek wisata Pantai Liman akan dilakukan berbasis desa. Ia menyebut konsep pengelolaan yang diterapkan yaitu BUMDes tourism estate.

Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk mulai menata Pantai Liman yang menyimpan keindahan alam pantai berpasir putih yang luas, laut yang jernih, serta perbukitan.

“Alokasi ini untuk mendukung pembangunan rumah inap, lopo-lopo, dan fasilitas pendukung lainnya yang selanjutnya dikelola melalui BUMDes,” katanya.

Petrus Manuk mengatakan pihaknya akan memperkuat BUMDes yang mengelola objek wisata tersebut agar bisa mendatangkan keuntungan.

Ia mencontohkan objek wisata Lapale Hills di Kabupaten Sumba Barat, Pulau Sumba, yang sudah dikelola BUMDes dengan penghasilan rata-rata setiap bulan mencapai Rp40 juta.

“Yang kita inginkan itu BUMDes dikelola dengan prinsip binis agar bisa memberikan keuntungan untuk kemajuan pembangunan di desa,” katanya.

Ia menargetkan hingga akhir 2019 akan menghasilkan delapan BUMDes di provinsi setempat yang khusus untuk mengelola pariwisata, salah satunya di Pantai Liman.

Sementara BUMDes lainnya menyebar di sejumlah kabupaten di antaranya, Alor, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Lembata, dan Ende, dan Rote Ndao. (alo)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TOURISM

Asita Sebut Tiket Pesawat Mahal Jadi Masalah Serius Pariwisata NTT

Published

on

Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abed Frans.

Ekbis.co.id, Kupang – Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abed Frans mengatakan tarif transportasi udara yang mahal masih menjadi masalah serius bagi pengembangan pariwisata di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

“Mahalnya tiket pesawat sejauh ini memang masih menjadi masalah serius bagi pariwisata kita di NTT,” katanya di Kupang, Jumat, terkait tarif transportasi udara di Tanah Air yang dinilai masih mahal dan dampaknya terhadap pariwisata di Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, berbagai upaya promosi pariwisata yang dilakukan untuk peningkatan kunjungan wisatawan tidak memberi dampak yang signifikan jika biaya perjalanan mahal.

Dicontohkannya seperti harga tiket pesawat untuk keberangkatan Jakarta-Kupang yang masih berkisar Rp2,5 juta hingga Rp3 jutaan. Selain itu, tarif keberangkatan dari Kota Kupang ke daerah-daerah kabupaten juga bisa mencapai di atas Rp1 juta.

“Selain tarif mahal, belum lagi ada maskapai yang mulai mengurangi frekuensi penerbangan bahkan ada yang meniadakan,” katanya.

Ia menambahkan, “Ini jadi masalah serius, apalagi kita di NTT belum punya penerbangan langsung ke luar negeri sehingga sulit meningkatkan kunjungan wisatawan asing,” katanya.

Menurut Abed, ketika kondisi tarif penerbangan masih mahal maka berbagai kegiatan pariwisata di daerah-daerah akan sulit dijangkau wisatawan dari luar.

“Artinya event yang digelar di daerah jadinya dari kita untuk kita bukan dari kita untuk wisatawan, karena animo dari luar kurang,” katanya.

Untuk itu, ia berharap, pemerintah daerah yang terkena dampak mahalnya tarif penerbangan agar duduk bersama mencarikan solusi terbaik bersama maskapai di tingkat pusat.

“Suara-suara dari pemerintah daerah yang terkena dampak juga harusnya sudah ada, sehingga bisa menjadi perhatian serius pihak maskapai,” katanya. (alo)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TOURISM

Pemprov Babel Bangun Kawasan Konservasi Laut Belitung

Published

on

Kepulauan Bangka Belitung akan membangun kawasan koservasi perikanan di laut Belitung.

Ekbis.co.id, Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan membangun kawasan koservasi perikanan di laut Belitung, guna meningkatkan ketersediaan ikan dan kesejahteraan nelayan tradisional di daerah itu.

“Saat ini kita masih membahas dan mengkaji luasan, lokasi, titik kordinat kawasan konservasi di laut Belitung,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel, Dasmito usai rapat koordinasi pembentukan kawasan konservasi laut Belitung di Pangkalpinang, Kamis (16/5/2019).

Menurut dia, apabila luas, lokasi dan titik kordinat kawasan konservasi ini sudah disepakati, maka pemprov akan segera mengajukannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Babel.

“Kegiatan rakor ini, kita ingin mendapatkan masukan stakeholder dan pihak terkait dalam mempercepat kawasan konservasi perikanan di Belitung,” katanya.

Ia mengatakan pembangunan kawasan konservasi ini sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya perikanan yang semakin lestari di laut Belitung.

“Apabila stok perikanan semakin lestari tentu akan meningkatkan hasil tangkapan ikan dan pendapatan keluarga nelayan tradisional,” katanya.

Ia menambahkan kawasan konservasi ini adalah sebagai tempat berkumpul, pemijahan dan pembesaran ikan di laut.

“Semakin banyak ikan di laut Babel tentu ini menjadi kontribusi bagi kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir di daerah ini,” katanya. (apr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending