Connect with us

MARITIM

KKP Tertibkan Empat Rumpon Ilegal Milik Nelayan Filipina

Published

on

Kapal Pengawas Perikanan Hiu 15 menertibkan empat alat bantu penangkapan ikan rumpon ilegal milik nelayan Filipina.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kapal Pengawas Perikanan Hiu 15 menertibkan empat alat bantu penangkapan ikan rumpon ilegal milik nelayan Filipina di perairan Sulawesi Utara pada Jumat (10/5/2019).

“Rumpon-rumpon tersebut dipasang tanpa izin di perairan Indonesia dan masuk sekitar tiga mil laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),” kata Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Agus Suherman dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Menurut dia, Kapal Pengawas Hiu 15 yang dinakhodai Capt Aldi Firmansyah membawa dan menyerahkan rumpon ilegal tersebut ke Pangkalan PSDKP Bitung.

Hal tersebut, lanjutnya, juga karena mempertimbangkan kondisi gelombang laut serta jarak yang paling dekat dari lokasi.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR).

Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut dan berguna untuk membuat ikan-ikan berkumpul di rumpon selanjutnya di tangkap kapal penangkap ikan.

“Nelayan Filipina disinyalir memasang banyak rumpon di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina untuk meningkatkan hasil tangkapan. Setidaknya selama 2019, sebanyak 33 unit rumpon milik nelayan Filipina ditertibkan oleh Kapal Pengawas Perikanan,” tambah Agus Suherman.

Pemasangan rumpon oleh nelayan Filipina di perbatasan dapat merugikan nelayan Indonesia karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan tidak masuk ke perairan Indonesia.

Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam sejumlah kesempatan menekankan pentingnya penertiban rumpon-rumpon ilegal di perairan Indonesia, selain upaya pemberantasan kapal perikanan ilegal.(mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

MARITIM

KKP Hentikan dan Periksa Kapal Ikan Jepang di Laut Sulawesi

Published

on

Kapal ikan asing Jepang yang diperiksa KKP.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 05 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal ikan asing (KIA) asal Jepang, FV Shofuku Maru No.8 (619 GT) di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) pada Jumat (17/5/2019).

“Proses penghentian dan pemeriksaan awal dilakukan oleh KP Hiu 05 yang dinakhodai oleh Capt Hasrun atas kecurigaan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Agus Suherman dalam siaran pers, Senin (20/5/2019).

Agus Suherman menuturkan saat dilakukan pemeriksaan awal di laut, kapal ditemukan tidak mengibarkan bendera manapun, baik bendera Jepang maupun bendera Indonesia, sebagaimana ketentuan pelayaran internasional.

Selain itu, ujar dia, di bagian depan kapal ditemukan bagian-bagian alat tangkap pancing longline yang tidak disimpan di palka.

“Atas dasar temuan awal tersebut, maka FV Shofuku Maru No. 8 dikawal menuju Pangkalan PSDKP Bitung Sulawesi Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Agus Suherman.

Saat berada di Pangkalan PSDKP Bitung, dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Tim KKP dan Satgas 115 yang antara lain terdiri dari Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Dr Mas Achmad Santosa, Anggota Staf Khusus Satgas 115 Dr Yunus Husein, Plt Direktur Jenderal PSDKP Agus Suherman, serta Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Sumono Darwinto.

Pemeriksaan mendalam dilakukan terhadap Nakhoda FV Shofuku Maru No. 8, kru kapal, serta perwakilan agen kapal di Indonesia. Selain itu, pemeriksaan fisik kapal juga dilakukan baik alat tangkap, muatan kapal, serta ruang-ruang kapal lainnya.

“Setelah dilakukan pemeriksaan maraton selama dua hari, Tim KKP dan Satgas 115 menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti awal yang cukup untuk menduga kapal tersebut melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,” jelas Agus.

Sementara itu, Staf Khusus Satgas 115 Yunus Husein menambahkan bahwa untuk kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal pancing longline diperlukan setidaknya 20 orang Anak Buah Kapal (ABK), sementara saat ini FV Shofuku Maru No. 8 diawaki oleh delapan orang.

Sedangkan untuk alat tangkap longline juga dioperasikan di bagian belakang kapal, sementara saat pemeriksaan di laut, bagian-bagian alat tangkap ditemukan di bagian geladak depan kapal, sehingga tidak terdapat bukti yang cukup adanya peristiwa penangkapan ikan di perairan Indonesia.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Nakhoda KP. Hiu 05 menyampaikan kepada Nakhoda FV. Shofuku Maru No. 8 untuk melanjukan perjalanan dengan dua catatan penting dalam bentuk peringatan tertulis, yaitu: (1) harus mengibarkan bendera kapal serta bendera negara yang dilintasi sebagaimana ketentuan pelayaran internasional, serta (2) menyimpan alat tangkap di dalam palka selama melakukan pelayaran di perairan Indonesia.

Ketentuan mengenai penyimpanan alat tangkap bagi kapal perikanan asing yang melintas di perairan Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

“UU Perikanan mengatakan setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka,” ungkapnya. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MARITIM

KKP Klaim Reformasi Kebijakan Kelautan Perikanan Berikan Hasil Nyata

Published

on

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar.

Ekbis.co.id, Jakarta – Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar menyatakan bahwa berbagai reformasi kebijakan yang telah dilakukan oleh kementerian tersebut pada saat ini telah memberikan hasil nyata kepada masyarakat Nusantara.

“Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari indikator lingkungan dan stok ikan yang meningkat, ekonomi perikanan yang terus berkembang, serta meningkatnya aspek kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” kata Zulficar Mochtar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Zulficar mengatakan bahwa KKP melalui Direktorat beberapa tahun ini telah melakukan berbagai reformasi kebijakan dan telah menghasilkan beberapa capaian strategis, antara lain meningkatnya stok sumber daya ikan dari 7,31 ton tahun 2013 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2016.

Selain itu, ujar dia, capaian strategis lainnya adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap dari 6.677.702 ton tahun 2015 menjadi 7.248.297 ton tahun 2018, serta meningkatnya PNBP dan pajak perikanan masing-masing dari Rp137 miliar tahun 2015 menjadi Rp645 miliar tahun 2018 dan dari Rp961,99 miliar tahun 2015 menjadi Rp1,082 triliun pada tahun 2018.

Kemudian lanjutnya, adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan dari 106,4 pada tahun 2015 menjadi 113,27 pada Januari 2019.

“Hal ini, menggambarkan bahwa ikhtiar dan upaya kita untuk memperbaiki tata kelola perikanan paling tidak sudah memberikan hasil secara nyata,” katanya.

Zulficar juga mengungkapkan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, KKP telah memberikan jaminan premi asuransi kepada 1.048.177 nelayan.

Dari 3.665 klaim, total nilai pertanggungan asuransi nelayan yang telah dirasakan manfaatnya oleh para nelayan/ahli waris mencapai Rp377 miliar.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan program perlindungan nelayan ini, KKP telah bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi untuk membuka peluang perpanjangan asuransi secara mandiri.

“Alhamdulillah, dari data yang kami terima hingga saat ini, peserta asuransi nelayan mandiri yang terdata sebanyak 32.989 nelayan yang berasal dari 32 provinsi di Indonesia,” ucap Zulficar.

Tak hanya itu, ujar dia, terkait perlindungan nelayan, KKP juga menjajaki pelaksanaan asuransi bagi para ABK/buruh, salah satunya melalui sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika ini terealisasi, maka nelayan ABK dan nelayan buruh akan mendapatkan kesamaan fasilitas dalam perlindungan sosial berupa asuransi,” tambah Zulficar.

Saat ini, KKP telah menargetkan 150.000 nelayan penerima untuk BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan) 2019. Sementara itu, sudah ada sekitar 685.000 nelayan telah terdata dalam Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dari sistem “Satudata KKP”. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MARITIM

Kemenhub Siagakan Kapal Patroli Selama Lebaran

Published

on

Kapal Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiagakan seluruh kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) selama penyelenggaraan angkutan Lebaran 2019 yang tersebar di seluruh kantor unit pelaksana teknis (UPT) di Indonesia.

“Kapal-kapal patroli KPLP yang disiagakan untuk mendukung keamanan dan kelancaran angkutan laut Lebaran 2019 tersebut sebanyak 378 unit kapal, termasuk 154 kapal pada 51 pelabuhan pantau, serta 39 kapal yang tersebar di 5 pangkalan PLP,” kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Ahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/5/2019).

Menurut Ahmad, kapal-kapal patroli KPLP sewaktu-waktu siap dioperasikan bila dibutuhkan dalam memobilisasi untuk keamanan dan kelancaran selama penyelenggaraan angkutan laut Lebaran 2019.

“Hal penting yang harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan angkutan laut Lebaran bahwa semua pihak terkait termasuk para penumpang harus memahami bahwa keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama,” kata Ahmad.

Selain itu, menurut Ahmad, guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kapal akibat cuaca buruk, telah diingatkan melalui Maklumat Pelayaran kepada para syahbandar untuk melakukan pemantauan ulang kondisi cuaca setiap hari dan menyebarluaskan hasil pemantauan kepada pengguna jasa.

Ahmad menegaskan bahwa pemantauan kondisi cuaca juga harus dilakukan seluruh operator kapal khususnya nakhoda, sekurang-kurangnya enam jam sebelum kapal berlayar dan melaporkan hasilnya kepada syahbandar pada saat mengajukan permohonan surat persetujuan berlayar (SPB).

“Selama pelayaran di laut, nakhoda wajib melakukan pemantauan kondisi cuaca setiap enam jam dan melaporkan hasilnya kepada stasiun radio pantai (SROP) terdekat, termasuk bagi kapal yang berlayar lebih dari empat jam wajib untuk melampirkan berita cuaca yang telah ditandatangani sebelum mengajukan SPB,” jelasnya.

Apabila kondisi cuaca membahayakan keselamatan pelayaran, maka syahbandar diminta untuk tidak menerbitkan SPB sampai kondisi cuaca sepanjang perairan yang akan dilayari benar-benar aman untuk berlayar.

Menurut Ahmad, jika terjadi cuaca buruk, kapal harus segera berlindung di tempat yang aman serta melaporkan kepada syahbandar dan SROP terdekat dengan menginformasikan posisi kapal, kondisi cuaca dan kondisi kapal.

“Apabila terjadi masalah saat berlayar maka SROP dan nakhoda kapal negara harus berkordinasi dengan pangkalan PLP untuk segera memberikan pertolongan sesegera mungkin ke lokasi kapal yang mengalami masalah tersebut,” katanya. (jtr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending