Connect with us

INFRASTRUKTUR

Kementerian PUPR Ingin Kepala Daerah Dukung Terus PDAM

Published

on

PUPRmenginginkan para kepala daerah mendukung terus keberadaan PDAM dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan tersebut di berbagai daerah.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginginkan para kepala daerah mendukung terus keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan tersebut di berbagai daerah.

“Ada tiga kunci utama untuk membuat PDAM sehat yaitu komitmen pimpinan, dukungan manajerial dari SDM dan dukungan dari Kepala Daerah sebagai pemiliknya,” kata Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian PUPR, Bambang Sudiatmo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Menurut Bambang Sudiatmo, jika ketiga faktor tersebut dapat berjalan dengan baik maka diyakini seluruh PDAM di Indonesia juga akan sehat dan mandiri.

Selain itu, ujar dia, untuk meningkatkan kompetensi pegawai, diharapkan PDAM mengalokasikan anggaran khusus untuk mengirimkan pegawai ke pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia).

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan cakupan akses aman air minum di Indonesia akan mencapai 75 persen pada 2019, meningkat dibandingkan capaian cakupan air minum sebesar 73 persen pada tahun sebelumnya.

Kementerian PUPR terus meningkatkan akses air melalui berbagai program seperti memperbanyak jumlah tampungan air dan normalisasi sungai.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa program Kementerian PUPR diarahkan agar semua orang mendapatkan akses air. Dari total anggaran Kementerian PUPR tahun 2019 sebesar Rp110,73 triliun, alokasi anggaran sumber daya air sebesar Rp39,7 triliun.

Potensi air di Indonesia cukup tinggi sebesar 2,7 triliun meter kubik per tahun. Dari volume tersebut, air yang bisa dimanfaatkan sebesar 691 miliar meter kubik per tahun dimana yang sudah dimanfaatkan sekitar 222 miliar meter kubik per tahun untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan dan irigasi. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

INFRASTRUKTUR

Pelindo IV Siapkan Tiga Garbarata pada Tiga Pelabuhan, Servis Pemudik

Published

on

Direktur Operasi dan Komersial PT Pelindo IV (Persero) Riman S Duyo di Kantor Pelindo IVMakassar, Senin (20/05/2019).

Ekbis.co.id, Makassar – PT Pelindo IV menyiapkan tiga garbarata masing-masing di Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Balikpapan untuk menyambut arus mudik Lebaran tahun ini.

Hal itu dikemukakan Direktur Operasi dan Komersial PT Pelindo IV (Persero) Riman S Duyo di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (20/5/2019). Dia mengatakan, dengan adanya fasilitas garbarata itu, penumpang dapat naik dan turun kapal sama seperti ketika naik pesawat tanpa perlu menggunakan tangga lagi, tetapi cukup masuk ke sebuah lorong penghubung antara gedung ruang tunggu ke kapal.

“Ini salah satu bentuk memberikan kenyamanan layanan pada penumpang,” kata Riman.

Menurut dia, dari 21 pelabuhan yang dioperasikan PT Pelindo IV, baru tiga pelabuhan yang memiliki layanan garbarata. Namun ke depan, fasilitas itu akan terus ditambah, sehingga semua pelabuhan memiliki garbarata.

Selain itu, lanjut dia, praktik calo juga sudah dielemininasi dengan sistem tiket yang menggunakan boarding, sehingga hanya penumpang yang memiliki tiket dan boarding pass yang bisa masuk ke ruang tunggu dan naik ke kapal.

Khusus layanan mudik, Pelindo IV melalui mitranya yakni PT Pelni menyiapkan 13 unit kapal dengan 1.200 call yang beroperasi di 21 pelabuhan di wilayah PT Pelindo IV.

Sementara peran Pelabuhan Makassar merupakan hub atau penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia, termasuk di wilayah selatan dan utara, sehingga Pelabuhan Makassar tercatat paling ramai tingkat kunjungannya.

“Puncak arus penumpang di Pelabuhan Makassar sendiri di prediksi pada H-5 dan H+8 Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah,” pungkasnya. (sur)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Pembangunan Tol Becakayu Lanjut, Rumah Menteri PUPR Bakal Tergusur

Published

on

Rumah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Ekbis.co.id, Bekasi – Kelanjutan pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Kota Bekasi, Jawa Barat dengan proyeksi perubahan sumbu (trase) jalan disebut-sebut bakal menggusur rumah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Kabid Infrastruktur Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Erwin Guwinda di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/5/2019) mengatakan rencana perubahan rute trase kedua Tol Becakayu sudah berhembus sejak akhir 2017 dengan dilatarbelakangi masalah estetika dan nilai ekonomis pembangunan jalan Tol Becakayu.

“Dari rapat terakhir hari Kamis kemarin dengan Kementerian PUPR dan BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) resmi berubah, kabarnya ya rumah Menteri PUPR dan tetangganya ikut kena gusur,” katanya.

Sebelumnya, jagat media sosial twitter sempat dihebohkan cuitan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang menyebutkan “Rumah pribadi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono di Bekasi akan digusur untuk proyek jalan tol. Padahal dialah yang menjadi pimpinan pembuatan jalan. Hormat untuk Pak Basuki”.

Rumah Menteri Basuki berlokasi di Komplek Pengairan, Rawa Semut, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Lokasi perumahannya persis berada di tengah antara aliran Kalimalang dan jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Erwin melanjutkan hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi belum menerima Detail Engineering Design (DED) perubahan trase kedua dari pemerintah pusat, sehingga pihaknya belum bisa menganalisis wilayah mana saja yang akan terkena dampak pembangunan.

Namun perubahan trase tidak akan mengubah tujuan awal pembangunan Tol Becakayu. Pemkot Bekasi tetap memberikan solusi agar trase Tol Becakayu melintas di Jalan Raya Kemakmuran, Bekasi Selatan.

Akan tetapi, rupanya perubahan trase bukan melalui Jalan Raya Kemakmuran, melainkan melalui Jalan M Hasibuan-Jalan Chairil Anwar-Jalan Raya Kalimalang hingga Grand Wisata, Tambun. Total panjang trase melintas di Kota Bekasi adalah 12 kilometer.

“Tujuannya kan agar warga Kabupaten Bekasi mudah kalau ke Jakarta. Trase baru ini tetap bisa memudahkan warga kabupaten khususnya wilayah Tambun Selatan, Tambun Utara, Rawa Kalong, bisa memanfaatkan infrastruktur tersebut,” katanya.

Meski demikian, Pemkot Bekasi berharap pemerintah tetap memikirkan estetika pusat Kota Bekasi. Sebab, trase II-A tetap melintas sebagian di Jalan Ahmad Yani.

Public Relations Officer PT Waskita Karya Indah Febrianti mengatakan hingga saat ini pihaknya masih membahas perubahan trase tersebut.

“Pembahasan belum final, tapi begitu sudah ada keputusannya, akan segera kami sampaikan ke publik,” kata Indah.

Menurut dia, hingga kini rencana usulan trase pada seksi II-B masih dalam pembahasan antara Waskita Toll Road dengan PT Kresna Kusuma Dyandra Marga selaku pemegang konsesi tol tersebut. Meski demikian, proyek Tol Becakayu terus berjalan.

Berdasarkan data, progress pelaksanaan Tol Becakayu sampai tanggal 28 April 2019 untuk seksi I ruas Casablanca-Jakasampurna mencapai 89,506 persen dari rencana 90,255 persen.

Kemudian pada seksi II-A ruas Jakasampurna-Ahmad Yani mencapai 37,091 persen dari rencana 52,214 persen, sehingga bila ditotal kedua progresnya telah mencapai 76,327 persen dari target 80,690 persen. “Target penyelesaian konstruksi untuk seksi I dan seksi II-A pada September 2019,” katanya.

Total rencana jalan Tol Becakayu pada seksi I dan seksi II-A sepanjang 16,77 kilometer. Dari jumlah tersebut, ruas jalan tol yang telah beroperasi mencapai 10,2 kilometer, sedangkan jalan tol dalam konstruksi mencapai 6,57 kilometer. (pra)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Menteri PUPR Janji Bangun Jembatan Kembar Liliba-2

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Ekbis.co.id, Kupang – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono berjanji akan segera membangun jembatan kembar Liliba-2 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Janji Menteri PUPR itu disampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur NTT, Josep Nai Soi untuk membahas pembangunan infrastruktur di provinsi berbasis kepulauan itu, kata Kepala Badan Kantor Penghubung NTT di Jakarta, Viktor Manek ketika dihubungi, Jumat (17/5/2019).

“Bapak Wakil Gubernur NTT baru saja bertemu dengan Menteri PUPR untuk menyampaikan permintaan masyarakat NTT tentang kendala infrastruktur yang ada di wilayah itu, terutama jalan, listrik dan air (JALA), dan Menteri PUPR memberikan respon positif,” katanya.

Menurut dia, salah satu proyek yang akan direalisasikan dalam tahun 2019 ini adalah pembangunan jembatan kembar Liliba-2.

Selain pembangunan jembatan kembar Liliba-2, Menteri PUPR juga akan membangun jembatan gantung, trotoar dari Bandara El Tari Kupang ke jembatan Liliba serta jalan lingkar jembatan Petuk. “Artinya, pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dibenahi secara serius oleh Kementerian PUPR,” kata Viktor Manek.

Pembangunan jembatan Liliba pertama menggunakan APBD I Murni Inpres Peningkatan Jalan Provinsi (IPJP) tahun 1990 senilai Rp3.527.341.655,29 karena terletak di jalan provinsi.

Jembatan Liliba pertama dibangun dalam empat tahap yakni pada tahun anggaran 1990/1991 sampai tahun anggaran 1993/1994, dengan menggunakan APBD I. Panjang jembatan 135 meter, dengan konstruksi Rangka Baja Australia Klas A.

Namun, sejak tahun 1999, dengan terjadinya perubahan status jalan sesuai Kepmen PU No. 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

Dengan perubahan itu, maka ruas jalan El Tari III, dimana terdapat Jembatan Liliba, berubah statusnya menjadi Jalan Nasional, dan sejak saat itu kewenangan penyelenggaraan jalan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian PU) (ber)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending