Connect with us

INFRASTRUKTUR

Bappenas : Pemindahan Ibu Kota Negara RI Masuk RPJMN 2020-2024

Published

on

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara RI ke lokasi yang baru sudah masuk ke dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Masalah pemindahan ibu kota ke lokasi baru ini sudah masuk ke dalam RPJMN 2020-2024, nanti ketika sudah jelas kapan dimulai pelaksanaannya, tentunya akan kita lakukan penyesuaian pada RKP di tahun yang bersangkutan. Tapi yang pasti sudah masuk RPJMN untuk lima tahun mendatang,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Dia menjelaskan bahwa masalah pemidahan ibu kota ini sudah menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Tujuan utamanya sekali lagi untuk mengurangi beban Jakarta dan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis, keuangan dan ekonomi yang berskala regional dan internasional.

“Kedua, memberikan kesempatan kepada daerah di luar Jawa untuk bisa berkembang lebih cepat, sehingga pemerataan antara Jawa dan luar Jawa yang saat ini cukup tajam bisa diatasi,” kata Bambang.

Bambang juga mengatakan bahwa pemerintah sudah belajar dari kesalahan, kekurangan yang saat ini dialami dalam mengelola kota di manapun di wilayah Indonesia, termasuk juga mempelajari keberhasilan dan kegagalan pemindahan ibukota di berbagai negara yang jumlahnya cukup banyak.

“Jadi belajar dari keberhasilan dan kegagalan itu, tentunya kita akan mencari upaya yang terbaik sehingga proses pemindahan ini akan memberikan manfaat kepada aspek ekonomi dan sosial,” tuturnya.

Pemerintah telah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin bertambah, karena harus berperan sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi dan bisnis.

Beban peran ganda itu membuat pusat mobilitas penduduk berhilir ke DKI Jakarta yang menyebabkan ketimpangan antara kemampuan sistem transportasi untuk memenuhi permintaan konektivitas seluruh penduduk di Jakarta dan semua kota penyangga Jakarta.

Sebelumnya Bambang Brodjonegoro mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa sekitar Rp466 triliun. (aji)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

INFRASTRUKTUR

Pelindo IV Siapkan Tiga Garbarata pada Tiga Pelabuhan, Servis Pemudik

Published

on

Direktur Operasi dan Komersial PT Pelindo IV (Persero) Riman S Duyo di Kantor Pelindo IVMakassar, Senin (20/05/2019).

Ekbis.co.id, Makassar – PT Pelindo IV menyiapkan tiga garbarata masing-masing di Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Balikpapan untuk menyambut arus mudik Lebaran tahun ini.

Hal itu dikemukakan Direktur Operasi dan Komersial PT Pelindo IV (Persero) Riman S Duyo di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (20/5/2019). Dia mengatakan, dengan adanya fasilitas garbarata itu, penumpang dapat naik dan turun kapal sama seperti ketika naik pesawat tanpa perlu menggunakan tangga lagi, tetapi cukup masuk ke sebuah lorong penghubung antara gedung ruang tunggu ke kapal.

“Ini salah satu bentuk memberikan kenyamanan layanan pada penumpang,” kata Riman.

Menurut dia, dari 21 pelabuhan yang dioperasikan PT Pelindo IV, baru tiga pelabuhan yang memiliki layanan garbarata. Namun ke depan, fasilitas itu akan terus ditambah, sehingga semua pelabuhan memiliki garbarata.

Selain itu, lanjut dia, praktik calo juga sudah dielemininasi dengan sistem tiket yang menggunakan boarding, sehingga hanya penumpang yang memiliki tiket dan boarding pass yang bisa masuk ke ruang tunggu dan naik ke kapal.

Khusus layanan mudik, Pelindo IV melalui mitranya yakni PT Pelni menyiapkan 13 unit kapal dengan 1.200 call yang beroperasi di 21 pelabuhan di wilayah PT Pelindo IV.

Sementara peran Pelabuhan Makassar merupakan hub atau penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia, termasuk di wilayah selatan dan utara, sehingga Pelabuhan Makassar tercatat paling ramai tingkat kunjungannya.

“Puncak arus penumpang di Pelabuhan Makassar sendiri di prediksi pada H-5 dan H+8 Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah,” pungkasnya. (sur)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Pembangunan Tol Becakayu Lanjut, Rumah Menteri PUPR Bakal Tergusur

Published

on

Rumah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Ekbis.co.id, Bekasi – Kelanjutan pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Kota Bekasi, Jawa Barat dengan proyeksi perubahan sumbu (trase) jalan disebut-sebut bakal menggusur rumah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Kabid Infrastruktur Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Erwin Guwinda di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/5/2019) mengatakan rencana perubahan rute trase kedua Tol Becakayu sudah berhembus sejak akhir 2017 dengan dilatarbelakangi masalah estetika dan nilai ekonomis pembangunan jalan Tol Becakayu.

“Dari rapat terakhir hari Kamis kemarin dengan Kementerian PUPR dan BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) resmi berubah, kabarnya ya rumah Menteri PUPR dan tetangganya ikut kena gusur,” katanya.

Sebelumnya, jagat media sosial twitter sempat dihebohkan cuitan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD yang menyebutkan “Rumah pribadi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono di Bekasi akan digusur untuk proyek jalan tol. Padahal dialah yang menjadi pimpinan pembuatan jalan. Hormat untuk Pak Basuki”.

Rumah Menteri Basuki berlokasi di Komplek Pengairan, Rawa Semut, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Lokasi perumahannya persis berada di tengah antara aliran Kalimalang dan jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Erwin melanjutkan hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi belum menerima Detail Engineering Design (DED) perubahan trase kedua dari pemerintah pusat, sehingga pihaknya belum bisa menganalisis wilayah mana saja yang akan terkena dampak pembangunan.

Namun perubahan trase tidak akan mengubah tujuan awal pembangunan Tol Becakayu. Pemkot Bekasi tetap memberikan solusi agar trase Tol Becakayu melintas di Jalan Raya Kemakmuran, Bekasi Selatan.

Akan tetapi, rupanya perubahan trase bukan melalui Jalan Raya Kemakmuran, melainkan melalui Jalan M Hasibuan-Jalan Chairil Anwar-Jalan Raya Kalimalang hingga Grand Wisata, Tambun. Total panjang trase melintas di Kota Bekasi adalah 12 kilometer.

“Tujuannya kan agar warga Kabupaten Bekasi mudah kalau ke Jakarta. Trase baru ini tetap bisa memudahkan warga kabupaten khususnya wilayah Tambun Selatan, Tambun Utara, Rawa Kalong, bisa memanfaatkan infrastruktur tersebut,” katanya.

Meski demikian, Pemkot Bekasi berharap pemerintah tetap memikirkan estetika pusat Kota Bekasi. Sebab, trase II-A tetap melintas sebagian di Jalan Ahmad Yani.

Public Relations Officer PT Waskita Karya Indah Febrianti mengatakan hingga saat ini pihaknya masih membahas perubahan trase tersebut.

“Pembahasan belum final, tapi begitu sudah ada keputusannya, akan segera kami sampaikan ke publik,” kata Indah.

Menurut dia, hingga kini rencana usulan trase pada seksi II-B masih dalam pembahasan antara Waskita Toll Road dengan PT Kresna Kusuma Dyandra Marga selaku pemegang konsesi tol tersebut. Meski demikian, proyek Tol Becakayu terus berjalan.

Berdasarkan data, progress pelaksanaan Tol Becakayu sampai tanggal 28 April 2019 untuk seksi I ruas Casablanca-Jakasampurna mencapai 89,506 persen dari rencana 90,255 persen.

Kemudian pada seksi II-A ruas Jakasampurna-Ahmad Yani mencapai 37,091 persen dari rencana 52,214 persen, sehingga bila ditotal kedua progresnya telah mencapai 76,327 persen dari target 80,690 persen. “Target penyelesaian konstruksi untuk seksi I dan seksi II-A pada September 2019,” katanya.

Total rencana jalan Tol Becakayu pada seksi I dan seksi II-A sepanjang 16,77 kilometer. Dari jumlah tersebut, ruas jalan tol yang telah beroperasi mencapai 10,2 kilometer, sedangkan jalan tol dalam konstruksi mencapai 6,57 kilometer. (pra)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Menteri PUPR Janji Bangun Jembatan Kembar Liliba-2

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Ekbis.co.id, Kupang – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono berjanji akan segera membangun jembatan kembar Liliba-2 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Janji Menteri PUPR itu disampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur NTT, Josep Nai Soi untuk membahas pembangunan infrastruktur di provinsi berbasis kepulauan itu, kata Kepala Badan Kantor Penghubung NTT di Jakarta, Viktor Manek ketika dihubungi, Jumat (17/5/2019).

“Bapak Wakil Gubernur NTT baru saja bertemu dengan Menteri PUPR untuk menyampaikan permintaan masyarakat NTT tentang kendala infrastruktur yang ada di wilayah itu, terutama jalan, listrik dan air (JALA), dan Menteri PUPR memberikan respon positif,” katanya.

Menurut dia, salah satu proyek yang akan direalisasikan dalam tahun 2019 ini adalah pembangunan jembatan kembar Liliba-2.

Selain pembangunan jembatan kembar Liliba-2, Menteri PUPR juga akan membangun jembatan gantung, trotoar dari Bandara El Tari Kupang ke jembatan Liliba serta jalan lingkar jembatan Petuk. “Artinya, pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dibenahi secara serius oleh Kementerian PUPR,” kata Viktor Manek.

Pembangunan jembatan Liliba pertama menggunakan APBD I Murni Inpres Peningkatan Jalan Provinsi (IPJP) tahun 1990 senilai Rp3.527.341.655,29 karena terletak di jalan provinsi.

Jembatan Liliba pertama dibangun dalam empat tahap yakni pada tahun anggaran 1990/1991 sampai tahun anggaran 1993/1994, dengan menggunakan APBD I. Panjang jembatan 135 meter, dengan konstruksi Rangka Baja Australia Klas A.

Namun, sejak tahun 1999, dengan terjadinya perubahan status jalan sesuai Kepmen PU No. 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

Dengan perubahan itu, maka ruas jalan El Tari III, dimana terdapat Jembatan Liliba, berubah statusnya menjadi Jalan Nasional, dan sejak saat itu kewenangan penyelenggaraan jalan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian PU) (ber)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending