Connect with us

HUKUM BISNIS

Tiga Terdakwa Korupsi Instalasi Biogas Divonis Satu Tahun

Published

on

Mantan anggota DPRD Klungkung Gede Gita Gunawan berjalan usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Denpasar, Bali, Rabu (8/5/2019).

Ekbis.co.id, Denpasar – Ketiga terdakwa kasus Korupsi Pengadaan Instalasi Biogas tahun 2014 divonis satu
tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (8/5/2019).

Sidang terbuka yang menghadirkan tiga terdakwa atas kasus korupsi Pengadaan Instalasi Biogas tahun 2014 di Nusa Penida itu salah satu terdakwanya merupakan anggota DPRD Klungkung Fraksi Partai Golkar, I Gede Gita Gunawan, sekaligus sebagai Komisaris CV Buana Raya.

Selanjutnya juga hadir Istri Gita Gunawan yakni Thiarta Ningsing selaku Dirut CV Buana Raya, dan I Made Catur Adnyana, selaku mantan Kabid Pengembangan Kawasan Pedesaan Kabupaten Klungkung.

“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Thiarta Ningsih dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50 juta rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3
(tiga) bulan,” kata Ketua Majelis Hakim.

Sedangkan Gita Gunawan dan Catur Adnyana juga diganjar pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp50 juta, namun hanya terdakwa Thriarta Ningsih yang membayarkan kerugian negara dengan uang pengganti Rp792,9 juta dalam sidang itu, apabila terdakwa tidak mengganti uang tersebut paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti itu.

Ketiga terdakwa dikenai Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan
Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU
No.31/ 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dalam dakwan subsidair Jaksa Penuntu Umum.

Awal keberadaan proyek ini merupakan proyek yang dikerjakan pada 2014, di
bawah pengarahan Badan PMPKBPD Kabupaten Klungkung. Proyek tersebut tersebar di tiga )desa di Kecamatan Nusa Penida, yaitu Desa Sakti, Desa Klumpu, dan Desa Kutampi Kaler.

Terdapat 40 titik biogas yang direncanakan, tetapi hanya 38 titik saja yang dapat
direalisasikan. Adapun proyek instalasi biogas per satu unitnya tersebut bernilai Rp22 juta.

Pada Rabu (8/5/19), Gita gunawan, Thiarta Ningsih Dan Cakra Adnyana menjalani
sidang dan berkas terpisah bertempat di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sebelum pada
pembacaan pokok putusan majelis hakim terlebih dahulu mengurai hal meringankan dan memberatkan sebagai pertimbangan menjatuhkan putusan.
“Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang
tengah gencar memberantas tindak pidana korupsi. Hal meringankan terdakwa belum
pernah dihukum, terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, ungkap Ketua Majelis Hakim, I Wayan Sukanila. (aya)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM BISNIS

KPK Panggil Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN

Published

on

KPK memanggil Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi pembangunan PLTU Riau-1.

Ekbis.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (20/5/2019) memanggil Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Supangkat dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB).

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB terkait kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Selain Supangkat, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Sofyan, yaitu General Manager PT PLN Wilayah Riau dan Kepri Doddy B Pangaribuan, pegawai BRI Dani Werdaningsih, dan Muhisam dari unsur swasta.

Dalam penyidikan kasus itu, penyidik masih mendalami keterangan saksi dari pihak direksi PT PLN itu terkait kesediaan menandatangani sirkuler perusahaan dan dokumen kerja sama PLTU Riau-1.

Untuk diketahui, KPK pada Selasa (23/4) telah menetapkan Sofyan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam kronologi kasus tersebut, Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dangan PT PLN untuk mendapatkan proyek “Independent Power Producer” (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).

Diduga, telah terjadi beberapa kali penemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Sofyan Basir, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Kotjo membahas proyek PLTU.

Pada 2016, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), dalam pertemuan tersebut diduga Sofyan telah menunjuk Johannes Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1) karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

Kemudian, PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2×300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Johannes Kotjo meminta anak buahnya untuk siap-siap karena sudah dipastikan Riau-1 milik PT Samantaka.

Setelah itu, diduga Sofyan Basir menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar “Power Purchase Agreement” (PPA) antara PLN dengan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co (CHEC) segera direalisasikan.

Sampai dengan Juni 2018, diduga terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Sofyan, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Kotjo serta pihak lain di sejumlah tempat seperti hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan. (ben)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM BISNIS

KPK Panggil Dua Petinggi PT PLN

Published

on

KPK pada Kamis (16/5/2019) memanggil dua petinggi PT PLN (Persero) dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Ekbis.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis memanggil dua petinggi PT PLN (Persero) dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Dua petinggi PLN itu, yakni Direktur Bisnis Regional Sulawesi PT PLN Syamsul Huda dan Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN Machnizon. Keduanya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa dua orang saksi dari unsur direksi PT PLN untuk tersangka SFB terkait kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Sebelumnya, KPK pada Rabu (15/5) juga telah memeriksa tiga petinggi PT PLN lainnya untuk tersangka Sofyan, yakni Senior Vice President Legal Corporate PT PLN Dedeng Hidayat, Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN Djoko R Abumanan, dan Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Tengah PT PLN Amir Rosidin.

Penyidik mendalami keterangan saksi-saksi dari pihak direksi PT PLN itu terkait kesediaan menandatangani dokumen kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Untuk diketahui, KPK pada Selasa (23/4) telah menetapkan Sofyan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam kronologi kasus tersebut, Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dangan PT PLN untuk mendapatkan proyek “Independent Power Producer” (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).

Diduga, telah terjadi beberapa kali penemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Sofyan Basir, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Kotjo membahas proyek PLTU.

Pada 2016, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), dalam pertemuan tersebut diduga Sofyan telah menunjuk Johannes Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1) karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

Kemudian, PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2×300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Johannes Kotjo meminta anak buahnya untuk siap-siap karena sudah dipastikan Riau-1 milik PT Samantaka.

Setelah itu, diduga Sofyan Basir menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar “Power Purchase Agreement” (PPA) antara PLN dengan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co (CHEC) segera direalisasikan.

Sampai dengan Juni 2018, diduga terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Sofyan, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Kotjo serta pihak lain di sejumlah tempat seperti hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan.

Tersangka Sofyan pun telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana praperadilan Sofyan akan digelar pada Senin (20/5). (ben)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM BISNIS

KPK Panggil Novanto Saksi untuk Sofyan Basir

Published

on

Ekbis.co.com, Jakarta – KPK, Selasa (14/5/2019), memanggil mantan Ketua DPR, Setya Novanto, dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Novanto dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PLN nonaktif, Sofyan Basir.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua DPR, Setya Novanto, sebagai saksi untuk tersangka SFB terkait tindak pidana korupsi kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Untuk diketahui, nama Novanto sempat disebut dalam persidangan perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan terdakwa mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Markham.

Awalnya, pengurusan PLTU Riau-1 dilakukan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, dengan melaporkan ke Novanto, namun setelah Novanto ditahan KPK dalam kasus KTP elektronik, Saragih melaporkan perkembangan proyek PLTU Riau-1 ke Markham.

Idrus melakukan komunikasi dengan Saragih, dalam komunikasi itu, terdakwa selaku penanggung jawab Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar mengarahkan Saragih selaku bendahara untuk meminta uang sejumlah 2,5 juta dolar Amerika Serikat kepada pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo guna keperluan Munaslub Partai Golkar pada 2017.

Untuk diketahui, KPK pada Selasa (23/4) telah menetapkan Basir sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam kronologi kasus tersebut, Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dangan PT PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1.

Diduga, telah terjadi beberapa kali penemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Basir, Saragih, dan Kotjo membahas proyek PLTU.

Pada 2016, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan, dalam pertemuan tersebut diduga Sofyan telah menunjuk Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1) karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

Kemudian, PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2×300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero).

Kotjo meminta anak buahnya untuk siap-siap karena sudah dipastikan Riau-1 milik PT Samantaka.

Setelah itu, diduga Basir menyuruh salah satu direktur PT PLN agar Power Purchase Agreement (PPA) antara PLN dengan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co segera direalisasikan.

Sampai dengan Juni 2018, diduga terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Sofyan, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Kotjo serta pihak lain di sejumlah tempat seperti hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Basir.

Basir pun telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana praperadilan Sofyan akan digelar pada Senin (20/5/2019).


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending