Connect with us

TOURISM

Pemerintah Diminta Menyusun Kebijakan Terkait Wisata Petualangan

Published

on

Ekbis.co.id, Jakarta – Pemerintah diminta segera menyusun kebijakan terkait kegiatan wisata alam dan petualangan agar destinasi wisata alam dan petualangan Indonesia bisa bersaing dengan usaha serupa di luar negeri.

“Selama tiga tahun terakhir, perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata terhadap wisata alam dan petualangan sudah terlihat. Tapi kita perlu mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan agar bisa bersaing dengan luar negeri,” kata Ketua Harian Indonesia Adveture Tourism Trade (IATTA) Ronie Ibrahim di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Ronie yang juga dikenal sebagai penggagas Indonesia Internasional Outdoor Festival (IIOutfest) itu, mengatakan beberapa tahun terakhir sudah ada gerakan yang cukup berarti, di antaranya sertifikasi berbagai profesi baru yang banyak bermunculan.

Misalnya pemandu gunung, pemandu panjat tebing dan arung jeram yang dulu hanya sekadar hobi, kini sudah terukur sebagai profesi.

Namun, katanya, agar industri kegiatan alam bebas bisa bersaing dan mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman), pemerintah perlu mendorong pelaksanaan kebijakan sesuai dengan standarisasi yang berlaku.

“Dengan adanya regulasi dan legitimasi maka akan mempermudah kegiatan usaha,” katanya.

Menurut dia, perlu diatur standarisasi baik secara profesi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSN), Komite Akreditasi Nasional (KAN), S.O.P prosedur terkait risk management assesment, emergency evacuation plan,sertifikasi produk dari Badan Sertifikasi Produk (BSN), dan masih banyak lagi.

Selain itu, tambah Ronie, pemerintah juga harus turun tangan agar dunia usaha wisata alam dan petualangan mendapat support dari industri lain seperti perbankan dan asuransi.

“Misalnya bagaimana agar surat keterangan usaha kegiatan alam bebas diakui, sehingga bisa mengajukan kredit perbankan.”

Terkait asuransi, Ronie melihat baru ada satu asuransi Jaga Wisata yang mau mengcover kegiatan ekstrem.

Selama ini, katanya, tidak ada satu pun asuransi yang mau mengcover, padahal, wisatawan mancanegara yang menyukai kegiatan ekstrem, hampir selalu menanyakan beberapa persyaratan, di antaranya asuransi, risk management plan dan sebagainya.

“Saya sendiri belum lama ini dapat pengalaman meng-handle tamu dari sekolah Singapura. Mereka meminta kita menyiapkan S.O.P, licenced guide, Emergency Evacuation Plan dan Risk Management Plan,” katanya.

Dia menambahkan, kendala besar juga masih dirasakan berkaitan dengan pemandu wisata kegiatan luar ruang.

Selama ini, katanya, guide-guide adventure tourism banyak bermula dari hobi dan matang dalam ketrampilan teknis, sedangkan hospitality dan kemampuan multi-languages-nya perlu ditingkatkan.

Ronie yang juga menjabat sebagai Penasihat Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI), juga melihat perlunya percepatan kerja sama antarinstansi untuk membuat kebijakan pendukung sektor pariwisata yang sudah ditargetkan Presiden Joko Widodo sebagai penyumbang devisa terbesar.

Dia mengutip 10 pilar tolak ukur yang ditetapkan Adventure Tourism Development Index (ATDI). Dari 10 pilar itu antara lain berkaitan dengan sustainable tourism dan helath.

“Dua pilar itu saja sudah membutuhkan kebijakan dan pelaksanaan dari instansi pemerintah yang berbeda,” katanya.

ATDI 2018 akhir tahun lalu merilis negara-negara yang memenuhi 10 kriteria, yakni berdasarkan Government Policy that Supports Sustainable Development, Safety and Security, Helath, Natural resources, dan Culture Resources.

Lima lainnya mencakup Adventure Activity Resource, Enterpreneurship, Humanitarian, Tourism Infrastructure dan Brand. Indonesia berhasil masuk dalam 10 negara di kategori Natural Resources.

Perlunya intervensi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri kegiatan alam bebas dan pendukungnya juga dikemukakan Yudie Kurniawan, owner Brand Avtech.

Yudie menyebutkan, industri peralatan dan perlengkapan outdoor Indonesia terus berkembang pesat, namun masih sulit bersaing dengan produk impor.

Keterbatasan bahan baku, tekhnologi mesin, akses bantuan manajemen dan keuangan serta perlindungan terhadap produk lokal menjadi beberapa faktor penyebab.

Agar bisa bersaing dengan produk luar, tutur Yudie, dibutuhkan peran besar pemerintah dalam mendukung daya saing produk lokal melalui kemudahan akses keuangan, pengadaan bahan baku yg berkualitas dan mesin untuk meningkatkan produktivitas dan manajemen pemasaran.

“Peluang bisnis ini sesungguhnya kian luas, sejalan dengan perkembangan kegiatan outdoor di Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki banyak potensi wisata outdoor (petualangan) yang belum tereksplor,” tuturnya. (ham)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOURISM

NTT Siapkan BUMDes untuk Kelola Wisata Pantai Liman

Published

on

Wisata Pantai Liman, di Pulau Semau, Kabupaten Kupang.

Ekbis.co.id, Kupang – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sinun Petrus Manuk, menyatakan sedang menyiapkan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mengelola objek wisata Pantai Liman, di Pulau Semau, Kabupaten Kupang.

“Objek wisata Pantai Liman akan dikelola BUMDes setempat, kami sedang persiapan dan diperkuat, baik sumber daya manusia maupun kelembagaan,” katanya kepada Antara di Kupang, Jumat (17/5/2019).

Ia mengatakan, pengelolaan objek wisata Pantai Liman akan dilakukan berbasis desa. Ia menyebut konsep pengelolaan yang diterapkan yaitu BUMDes tourism estate.

Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk mulai menata Pantai Liman yang menyimpan keindahan alam pantai berpasir putih yang luas, laut yang jernih, serta perbukitan.

“Alokasi ini untuk mendukung pembangunan rumah inap, lopo-lopo, dan fasilitas pendukung lainnya yang selanjutnya dikelola melalui BUMDes,” katanya.

Petrus Manuk mengatakan pihaknya akan memperkuat BUMDes yang mengelola objek wisata tersebut agar bisa mendatangkan keuntungan.

Ia mencontohkan objek wisata Lapale Hills di Kabupaten Sumba Barat, Pulau Sumba, yang sudah dikelola BUMDes dengan penghasilan rata-rata setiap bulan mencapai Rp40 juta.

“Yang kita inginkan itu BUMDes dikelola dengan prinsip binis agar bisa memberikan keuntungan untuk kemajuan pembangunan di desa,” katanya.

Ia menargetkan hingga akhir 2019 akan menghasilkan delapan BUMDes di provinsi setempat yang khusus untuk mengelola pariwisata, salah satunya di Pantai Liman.

Sementara BUMDes lainnya menyebar di sejumlah kabupaten di antaranya, Alor, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Lembata, dan Ende, dan Rote Ndao. (alo)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TOURISM

Asita Sebut Tiket Pesawat Mahal Jadi Masalah Serius Pariwisata NTT

Published

on

Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abed Frans.

Ekbis.co.id, Kupang – Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abed Frans mengatakan tarif transportasi udara yang mahal masih menjadi masalah serius bagi pengembangan pariwisata di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

“Mahalnya tiket pesawat sejauh ini memang masih menjadi masalah serius bagi pariwisata kita di NTT,” katanya di Kupang, Jumat, terkait tarif transportasi udara di Tanah Air yang dinilai masih mahal dan dampaknya terhadap pariwisata di Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, berbagai upaya promosi pariwisata yang dilakukan untuk peningkatan kunjungan wisatawan tidak memberi dampak yang signifikan jika biaya perjalanan mahal.

Dicontohkannya seperti harga tiket pesawat untuk keberangkatan Jakarta-Kupang yang masih berkisar Rp2,5 juta hingga Rp3 jutaan. Selain itu, tarif keberangkatan dari Kota Kupang ke daerah-daerah kabupaten juga bisa mencapai di atas Rp1 juta.

“Selain tarif mahal, belum lagi ada maskapai yang mulai mengurangi frekuensi penerbangan bahkan ada yang meniadakan,” katanya.

Ia menambahkan, “Ini jadi masalah serius, apalagi kita di NTT belum punya penerbangan langsung ke luar negeri sehingga sulit meningkatkan kunjungan wisatawan asing,” katanya.

Menurut Abed, ketika kondisi tarif penerbangan masih mahal maka berbagai kegiatan pariwisata di daerah-daerah akan sulit dijangkau wisatawan dari luar.

“Artinya event yang digelar di daerah jadinya dari kita untuk kita bukan dari kita untuk wisatawan, karena animo dari luar kurang,” katanya.

Untuk itu, ia berharap, pemerintah daerah yang terkena dampak mahalnya tarif penerbangan agar duduk bersama mencarikan solusi terbaik bersama maskapai di tingkat pusat.

“Suara-suara dari pemerintah daerah yang terkena dampak juga harusnya sudah ada, sehingga bisa menjadi perhatian serius pihak maskapai,” katanya. (alo)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TOURISM

Pemprov Babel Bangun Kawasan Konservasi Laut Belitung

Published

on

Kepulauan Bangka Belitung akan membangun kawasan koservasi perikanan di laut Belitung.

Ekbis.co.id, Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan membangun kawasan koservasi perikanan di laut Belitung, guna meningkatkan ketersediaan ikan dan kesejahteraan nelayan tradisional di daerah itu.

“Saat ini kita masih membahas dan mengkaji luasan, lokasi, titik kordinat kawasan konservasi di laut Belitung,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel, Dasmito usai rapat koordinasi pembentukan kawasan konservasi laut Belitung di Pangkalpinang, Kamis (16/5/2019).

Menurut dia, apabila luas, lokasi dan titik kordinat kawasan konservasi ini sudah disepakati, maka pemprov akan segera mengajukannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Babel.

“Kegiatan rakor ini, kita ingin mendapatkan masukan stakeholder dan pihak terkait dalam mempercepat kawasan konservasi perikanan di Belitung,” katanya.

Ia mengatakan pembangunan kawasan konservasi ini sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya perikanan yang semakin lestari di laut Belitung.

“Apabila stok perikanan semakin lestari tentu akan meningkatkan hasil tangkapan ikan dan pendapatan keluarga nelayan tradisional,” katanya.

Ia menambahkan kawasan konservasi ini adalah sebagai tempat berkumpul, pemijahan dan pembesaran ikan di laut.

“Semakin banyak ikan di laut Babel tentu ini menjadi kontribusi bagi kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir di daerah ini,” katanya. (apr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending