Connect with us

MARITIM

KKP-Kementan Kembangkan Teknologi Panen Padi dan Udang Windu Bersamaan

Published

on

Kondisi panen secara bersamaan di lokasi padi varietas khusus dan tambak udang windu yang terletak di Dusun Uring, Desa Lawallu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Minggu (5/5/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk mengembangkan teknologi, yang menggabungkan panen padi dan udang windu secara bersamaan di lokasi sama.

“Teknologi ini menarik, dan merupakan teknologi baru yang mencoba menggabungkan udang windu yang biasanya hidup di wilayah laut dengan padi yang biasanya hidup di air tawar,” kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (6/5/2019).

Sjarief memaparkan bahwa panen bersamaan tersebut adalah hasil Inovasi Teknologi Adaptif Perikanan Mina Padi Air Payau (INTAN-AP) padi udang windu (PANDU), yang telah dicobakan di lahan menganggur di Dusun Uring, Desa Lawallu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Minggu (5/5/2019).

Menurut dia, dengan teknologi tersebut maka produksi padi dan udang windu bisa didekatkan, karena padi dengan varietas khusus tertentu ternyata mampu bertahan dengan air payau udang windu.

“Setelah panen pertama berhasil, panen kedua ini luar biasa, berhasil juga. Jadi kita lihat teknologi ini sudah mapan untuk bisa dikembangkan di masyarakat secara luas,” ujar Kepala BRSDM.

Ia mengungkapkan, panen dilakukan di lahan seluas 1 hektare (30 persen untuk tambak udang dan 70 persen untuk lahan padi). Lahan tersebut merupakan lahan persawahan milik kelompok masyarakat yang sudah ditinggalkan kurang lebih 10 tahun karena dianggap tidak produktif.

INTAN-AP PANDU merupakan integrasi teknologi budi daya udang windu dengan padi varietas toleran salin untuk memanfaatkan potensi lahan menganggur yang disebabkan oleh intrusi air laut.

Kegiatan riset tersebut, lanjutnya, diinisiasi oleh Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) pada tahun 2018 melalui sinergitas riset antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) dengan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPadi) Kementerian Pertanian (Kementan).

Dijelaskan bahwa tokolan udang windu yang digunakan adalah hasil riset perakitan strain udang windu unggul BRPBAP3, sedangkan varietas padi toleran salin yang digunakan adalah INPARI 34 dan 35 yang merupakan hasil riset perakitan varietas BBPadi.

“Perbaikan teknologi budidaya minapadi air payau pada tahun ini yaitu pencegahan serangan hama pada tanaman padi tidak lagi menggunakan pestisida kimia, namun menggunakan biopestisida atau pestisida nabati yang aman bagi kehidupan udang dan ramah lingkungan,” ucap Sjarief.

Menurut dia, keberhasilan teknologi ini sangat bergantung pada pemeliharaan dan manajemen lingkungan yang sesuai untuk kehidupan udang windu dan padi karena udang windu dan padi mempunyai toleransi salinitas yang berbeda.

Ia juga mengatakan, keberhasilan INTAN-AP PANDU serta pengembangan dan keberlanjutan teknologi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah pusat, namun juga dari pemerintah daerah. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

MARITIM

KKP Hentikan dan Periksa Kapal Ikan Jepang di Laut Sulawesi

Published

on

Kapal ikan asing Jepang yang diperiksa KKP.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 05 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal ikan asing (KIA) asal Jepang, FV Shofuku Maru No.8 (619 GT) di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) pada Jumat (17/5/2019).

“Proses penghentian dan pemeriksaan awal dilakukan oleh KP Hiu 05 yang dinakhodai oleh Capt Hasrun atas kecurigaan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Agus Suherman dalam siaran pers, Senin (20/5/2019).

Agus Suherman menuturkan saat dilakukan pemeriksaan awal di laut, kapal ditemukan tidak mengibarkan bendera manapun, baik bendera Jepang maupun bendera Indonesia, sebagaimana ketentuan pelayaran internasional.

Selain itu, ujar dia, di bagian depan kapal ditemukan bagian-bagian alat tangkap pancing longline yang tidak disimpan di palka.

“Atas dasar temuan awal tersebut, maka FV Shofuku Maru No. 8 dikawal menuju Pangkalan PSDKP Bitung Sulawesi Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Agus Suherman.

Saat berada di Pangkalan PSDKP Bitung, dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Tim KKP dan Satgas 115 yang antara lain terdiri dari Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Dr Mas Achmad Santosa, Anggota Staf Khusus Satgas 115 Dr Yunus Husein, Plt Direktur Jenderal PSDKP Agus Suherman, serta Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Sumono Darwinto.

Pemeriksaan mendalam dilakukan terhadap Nakhoda FV Shofuku Maru No. 8, kru kapal, serta perwakilan agen kapal di Indonesia. Selain itu, pemeriksaan fisik kapal juga dilakukan baik alat tangkap, muatan kapal, serta ruang-ruang kapal lainnya.

“Setelah dilakukan pemeriksaan maraton selama dua hari, Tim KKP dan Satgas 115 menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti awal yang cukup untuk menduga kapal tersebut melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,” jelas Agus.

Sementara itu, Staf Khusus Satgas 115 Yunus Husein menambahkan bahwa untuk kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal pancing longline diperlukan setidaknya 20 orang Anak Buah Kapal (ABK), sementara saat ini FV Shofuku Maru No. 8 diawaki oleh delapan orang.

Sedangkan untuk alat tangkap longline juga dioperasikan di bagian belakang kapal, sementara saat pemeriksaan di laut, bagian-bagian alat tangkap ditemukan di bagian geladak depan kapal, sehingga tidak terdapat bukti yang cukup adanya peristiwa penangkapan ikan di perairan Indonesia.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Nakhoda KP. Hiu 05 menyampaikan kepada Nakhoda FV. Shofuku Maru No. 8 untuk melanjukan perjalanan dengan dua catatan penting dalam bentuk peringatan tertulis, yaitu: (1) harus mengibarkan bendera kapal serta bendera negara yang dilintasi sebagaimana ketentuan pelayaran internasional, serta (2) menyimpan alat tangkap di dalam palka selama melakukan pelayaran di perairan Indonesia.

Ketentuan mengenai penyimpanan alat tangkap bagi kapal perikanan asing yang melintas di perairan Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

“UU Perikanan mengatakan setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka,” ungkapnya. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MARITIM

KKP Klaim Reformasi Kebijakan Kelautan Perikanan Berikan Hasil Nyata

Published

on

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar.

Ekbis.co.id, Jakarta – Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar menyatakan bahwa berbagai reformasi kebijakan yang telah dilakukan oleh kementerian tersebut pada saat ini telah memberikan hasil nyata kepada masyarakat Nusantara.

“Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari indikator lingkungan dan stok ikan yang meningkat, ekonomi perikanan yang terus berkembang, serta meningkatnya aspek kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” kata Zulficar Mochtar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Zulficar mengatakan bahwa KKP melalui Direktorat beberapa tahun ini telah melakukan berbagai reformasi kebijakan dan telah menghasilkan beberapa capaian strategis, antara lain meningkatnya stok sumber daya ikan dari 7,31 ton tahun 2013 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2016.

Selain itu, ujar dia, capaian strategis lainnya adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap dari 6.677.702 ton tahun 2015 menjadi 7.248.297 ton tahun 2018, serta meningkatnya PNBP dan pajak perikanan masing-masing dari Rp137 miliar tahun 2015 menjadi Rp645 miliar tahun 2018 dan dari Rp961,99 miliar tahun 2015 menjadi Rp1,082 triliun pada tahun 2018.

Kemudian lanjutnya, adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan dari 106,4 pada tahun 2015 menjadi 113,27 pada Januari 2019.

“Hal ini, menggambarkan bahwa ikhtiar dan upaya kita untuk memperbaiki tata kelola perikanan paling tidak sudah memberikan hasil secara nyata,” katanya.

Zulficar juga mengungkapkan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, KKP telah memberikan jaminan premi asuransi kepada 1.048.177 nelayan.

Dari 3.665 klaim, total nilai pertanggungan asuransi nelayan yang telah dirasakan manfaatnya oleh para nelayan/ahli waris mencapai Rp377 miliar.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan program perlindungan nelayan ini, KKP telah bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi untuk membuka peluang perpanjangan asuransi secara mandiri.

“Alhamdulillah, dari data yang kami terima hingga saat ini, peserta asuransi nelayan mandiri yang terdata sebanyak 32.989 nelayan yang berasal dari 32 provinsi di Indonesia,” ucap Zulficar.

Tak hanya itu, ujar dia, terkait perlindungan nelayan, KKP juga menjajaki pelaksanaan asuransi bagi para ABK/buruh, salah satunya melalui sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika ini terealisasi, maka nelayan ABK dan nelayan buruh akan mendapatkan kesamaan fasilitas dalam perlindungan sosial berupa asuransi,” tambah Zulficar.

Saat ini, KKP telah menargetkan 150.000 nelayan penerima untuk BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan) 2019. Sementara itu, sudah ada sekitar 685.000 nelayan telah terdata dalam Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dari sistem “Satudata KKP”. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MARITIM

KKP Tertibkan Empat Rumpon Ilegal Milik Nelayan Filipina

Published

on

Kapal Pengawas Perikanan Hiu 15 menertibkan empat alat bantu penangkapan ikan rumpon ilegal milik nelayan Filipina.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kapal Pengawas Perikanan Hiu 15 menertibkan empat alat bantu penangkapan ikan rumpon ilegal milik nelayan Filipina di perairan Sulawesi Utara pada Jumat (10/5/2019).

“Rumpon-rumpon tersebut dipasang tanpa izin di perairan Indonesia dan masuk sekitar tiga mil laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),” kata Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Agus Suherman dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Menurut dia, Kapal Pengawas Hiu 15 yang dinakhodai Capt Aldi Firmansyah membawa dan menyerahkan rumpon ilegal tersebut ke Pangkalan PSDKP Bitung.

Hal tersebut, lanjutnya, juga karena mempertimbangkan kondisi gelombang laut serta jarak yang paling dekat dari lokasi.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR).

Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut dan berguna untuk membuat ikan-ikan berkumpul di rumpon selanjutnya di tangkap kapal penangkap ikan.

“Nelayan Filipina disinyalir memasang banyak rumpon di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina untuk meningkatkan hasil tangkapan. Setidaknya selama 2019, sebanyak 33 unit rumpon milik nelayan Filipina ditertibkan oleh Kapal Pengawas Perikanan,” tambah Agus Suherman.

Pemasangan rumpon oleh nelayan Filipina di perbatasan dapat merugikan nelayan Indonesia karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan tidak masuk ke perairan Indonesia.

Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam sejumlah kesempatan menekankan pentingnya penertiban rumpon-rumpon ilegal di perairan Indonesia, selain upaya pemberantasan kapal perikanan ilegal.(mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending