Connect with us

LABOUR

Penyederhanaan Regulasi Dinilai Solusi Cegah Pekerja Migran Ilegal

Published

on

Penyederhanaan regulasi merupakan salah satu solusi dalam rangka mencegah calon pekerja migran dalam menempuh jalan ilegal.

Ekbis.co.id, Jakarta – Penyederhanaan regulasi merupakan salah satu solusi dalam rangka mencegah calon pekerja migran dalam menempuh jalan ilegal karena hingga kini masih banyak keluarga di Indonesia yang bergantung kepada remitansi penghasilan pekerja migran, kata seorang peneliti.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Mercyta Jorsvinna Glorya di Jakarta, Senin (22/4/2019), mengatakan remitansi yang selama ini dikirim oleh para pekerja migran kepada keluarga di kampung halaman terbukti telah meningkatkan perekonomian lokal.

“Banyak keluarga dari para pekerja migran yang akhirnya bisa memulai usaha atau mengembangkan usaha dan juga menyekolahkan anggota keluarga karena hasil kerja keras mereka di luar negeri,” ucapnya.

Mercyta menambahkan, pemerintah seharusnya mau melihat dan mempelajari kembali mengenai regulasi penerimaan dan pemberangkatan pekerja migran yang sudah ada.

Regulasi yang sudah ada, ujar dia, dinilai masih memberatkan dan hal inilah yang menyebabkan banyaknya para calon pekerja migran yang memilih menggunakan jalur ilegal.

“Jalur resmi dinilai tidak mengakomodir atau menghalang-halangi mereka. Logikanya adalah jika jalur resmi dibuat lebih efektif tanpa birokrasi yang berbeli-belit, otomatis para calon pekerja migran akan lebih memilih jalur resmi yang sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah,” ungkap Mercyta.

Ia berpendapat bahwa beberapa hal yang dianggap memberatkan dalam regulasi yang ada antara lain adalah biaya yang terlalu besar, masa pelatihan yang terlalu lama, materi pelatihan yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga besarnya peran agen dalam pengurusan regulasi keberangkatan.

Berbagai hal ini, menurut Mercyta membuat para calon pekerja atau pekerja yang akan kembali bekerja harus mengeluarkan biaya yang besar sebelum mereka mendapatkan penghasilan.

Selain itu, lanjutnya, hal lain yang perlu disoroti adalah mekanisme perekrutan para pekerja migran, terutama di tingkat masyarakat, seperti para agen pengirim pekerja migran ilegal biasanya akan mendatangi desa-desa di Indonesia untuk mengajak para perempuan untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar.

Ia mengingatkan bahwa para perekrut ini terkadang merupakan kenalan, kerabat atau bahkan penduduk di desa itu sendiri.

“Karena merasa percaya dengan agen ini karena dianggap kerabat sekampung, maka para penduduk desa pun akhirnya terpengaruh dan bersedia untuk menjadi pekerja migran untuk dikirim ke luar negeri. Padahal setelah diselidiki bahwa agen tersebut bekerja untuk lembaga perekrutan yang tidak resmi,” ucapnya.

Guna meminimalkan aksi-aksi tersebut, peran aparat daerah sangat diperlukan. Kepala desa dan jajarannya diharapkan bisa melakukan sosialisasi kepada warganya, serta aparat desa bisa berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan setempat atau tingkat kabupaten atau provinsi terkait hal ini.

Selain itu, Mercyta juga meminta konsensus terkait pekerja migran di tingkat ASEAN yang sudah ditandatangani Indonesia bisa lebih efektif. Konsensus ini diharapkan bisa menghasilkan aturan yang lebih jelas dengan sanksi yang mengikat para anggotanya.

Kesepakatan bilateral atau multilateral terkait tenaga kerja antara Indonesia dengan negara lain tersebut juga dinilai layak ditingkatkan implementasinya. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

LABOUR

BPS Catat Pengangguran Terbuka 5,01 Persen pada Februari 2019

Published

on

Ekbis.co.id, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2019 mencapai 5,01 persen atau mengalami penurunan dibandingkan periode sama 2018 sebesar 5,13 persen.

“Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 50.000 orang, sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka yang menurun menjadi 5,01 persen pada Februari 2019,” kata Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (6/5/2019).

Suhariyanto menjelaskan tingkat pengangguran terbuka di wilayah perkotaan sebesar 6,3 persen tercatat lebih tinggi dalam periode ini dibandingkan perdesaan sebesar 3,45 persen.

Dari tingkat pendidikan, pengangguran terbuka terbanyak dialami oleh lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yaitu sebanyak 8,63 persen, diikuti pendidikan diploma sebesar 6,89 persen.

“Dengan demikian, ada penawaran tenaga kerja tidak terserap pasar kerja, terutama pada tingkat pendidikan SMK dan diploma,” katanya.

Ia menambahkan pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, karena tingkat pengangguran terbuka bagi lulusan sekolah dasar (SD) tercatat rendah yaitu 2,65 persen.

Sedangkan, tiga provinsi yang mempunyai tingkat pengangguran terbuka paling tinggi diatas rata-rata nasional adalah Jawa Barat sebesar 7,73 persen, Banten 7,58 persen dan Maluku 6,91 persen.

Dalam kesempatan ini, BPS juga mencatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 mencapai 136,18 juta orang atau lebih tinggi dari periode sama 2018 sebesar 133,94 juta orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 129,36 juta orang diantaranya sudah bekerja dan 6,82 juta orang masih menganggur.

Penyerapan tenaga kerja ini paling banyak berasal dari pendidikan SD sebanyak 52,4 juta orang (40,51 persen), pendidikan SMA 23,1 juta orang (17,86 persen) dan pendidikan SMP 22,97 juta orang (17,75 persen).

Struktur penduduk bekerja ini masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 29,46 persen, perdagangan sebesar 18,92 persen dan industri pengolahan sebesar 14,09 persen. (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LABOUR

Ekonom : Buruh Harusnya Perjuangkan Jaminan Jangka Panjang, Bukan Upah

Published

on

Para buruh dari berbagai serikat pekerja memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day dengan menggelar demonstrasi di Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Buruh seharusnya memperjuangkan jaminan yang bersifat jangka panjang seperti jaminan peningkatan skill, pensiun, rumah buruh dan bantuan pendidikan serta kesehatan bagi anggota keluarganya, ketimbang upah nominal.

“Kalau memang nanti yang namanya upah murah perlahan-lahan tidak ada lagi di Indonesia, maka menurut hemat saya yang diperjuangkan buruh seharusnya bukan upah nominal tetapi sebuah jaminan dimana pertama, mereka harus kita pastikan ada jaminan peningkatan skill buruh,” kata pakar ekonomi Hisar Sirait di Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie tersebut menjelaskan perusahaan harus meluangkan atau menyediakan waktu bagi buruh untuk mengikuti pelatihan, dan harus ada akselerasi dari peningkatan keterampilan buruh. Maka dari itu harus ada mekanisme untuk memastikan hal tersebut.

Kedua yakni memastikan bahwa mereka bisa memiliki rumah khusus untuk buruh yang murah bagi mereka dan dekat dengan tempat mereka bekerja. Sistem perumahan buruh harus dekat dengan lokasi pabrik tempat mereka bekerja, kata Hisar Sirait.

Ketiga, lanjutnya, adalah jaminan hari tua (JHT) yang harus dipastikan.

Tentang JHT, menurut dia, pemilik perusahaan menyumbang berapa persen kemudian buruh menanggung berapa persen, dan pemerintah di mana kewajiban peningkatan skill yang sebelumnya ditanggung oleh pemerintah diambil alih perusahaan, maka peningkatan produktivitas yang dikeluarkan untuk buruh itu boleh dialihkan untuk peningkatan JHT.

“Jadi harus ada bantuan dan keterlibatan pemerintah dalam JHT buruh,” katanya.

Keempat yakni kepastian bahwa buruh mendapatkan jaminan berupa bantuan pendidikan dan kesehatan bagi anggota keluarga buruh.

Empat hal ini yang sebetulnya harus dituntut oleh buruh, bukan lagi upah, katanya.

“Buruh tidak boleh berpikir jangka pendek, buruh harus berpikir jangka panjang. Dalam hal tersebut pemerintah bisa diminta turut campur oleh para buruh untuk membantu memperjuangkan tuntutan mereka,” kata pengamat tersebut.

Buruh, menurut dia, bisa meminta kepada pemerintah ada satu mekanisme kontrol bahwa terjadi peningkatan keterampilan buruh setiap tahunnya.

Buruh juga bisa meminta satu lembaga katakanlah lembaga produktivitas yang dibantu pemerintah untuk melakukan pemantauan positif bahwa setiap buruh mengalami penambahan produktivitas melalui peningkatan keterampilan.

Pemerintah juga bisa diharapkan oleh buruh untuk membantu penyediaan rumah murah bagi buruh yang dekat dengan lokasi pabrik empat mereka bekerja. (aji)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LABOUR

Pengamat : Buruh Kontrak untuk Jangka Panjang Harus Dihapuskan

Published

on

Para buruh dari berbagai serikat pekerja memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day dengan menggelar demonstrasi di Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Pakar ekonomi Hisar Sirait menilai bahwa buruh kontrak untuk instrumen atau pilihan jangka panjang harus dihapuskan karena sulit bagi mereka untuk memperjuangkan hak-hak normatifnya jika masih berstatus buruh seperti itu.

“Untuk jangka panjang memang saya selalu menyampaikan bahwa posisi buruh sebagai buruh kontrak harus ditiadakan. Karena kalau buruh selalu dalam statusnya sebagai buruh kontrak maka akan sulit bagi buruh untuk dapat memperjuangkan hak-hak normatifnya sebagai buruh,” ujar Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie tersebut kepada Antara di Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Hisar Sirait menjelaskan bahwa kalau kontrak sebagai pilihan jangka pendek dan tidak membutuhkan keahlian yang tidak begitu berkaitan langsung dengan proses produksi, mungkin kontrak dari kita sebagai pengguna bisa diterima.

“Dengan persyaratan bahwa meskipun berstatus buruh kontrak, tetapi hak-hak ekonomi dan non-ekonominya tentu harus dipenuhi serta dijalankan dengan baik,” katanya.

Singkatnya, menurut pengamat tersebut, dalam jangka pendek buruh kontrak masih boleh kita terima dengan syarat perusahaan yang mempekerjakannya harus tetap memenuhi kewajiban mereka atas hak-hak normatif dan ekonomi buruh kontrak.

“Tetapi sekali lagi itu jangan digunakan sebagai instrumen untuk jangka panjang. Perusahaan lebih baik mencari atau menggunakan buruh permanen untuk kebutuhan jangka panjang,” tuturnya.

Hisar Sirait juga mengatakan bahwa satu lagi yang harus diperhatikan ialah penyaluran buruh kontrak lewat agen-agen, dimana sekarang persoalannya yakni banyak pengguna kontrak yang memenuhi hak-hak mereka tetapi agen-agen penyalur ini biasanya banyak sekali yang kita sebut katakanlah pengurangan atau mengurangi hak-hak buruh kontrak.

Penghapusan buruh kontrak atau status kontrak berkedok pemagangan merupakan salah satu tuntutan yang disampaikan oleh buruh di seluruh Indonesia pada peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day pada tahun ini.

Sejumlah tuntutan lainnya yang gencar disampaikan oleh buruh yakni menolak upah murah atau mencabut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, kemudian peningkatan jaminan kesehatan dan pensiun, serta penurunan tarif listrik dan harga sembako.

Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day oleh para buruh. Di Indonesia, para buruh memperingatinya dengan demonstrasi menuntut perbaikan serta peningkatan kesejahteraan dan kehidupan buruh. (aji)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending