Connect with us

AGROBISNIS

Peneliti Apresiasi Modernisasi Alat Pertanian untuk Ketahanan Pangan

Published

on

Program modernisasi alat pertanian dari Kementerian Pertanian yang merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Ekbis.co.id, Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengapresiasi berbagai program modernisasi alat pertanian dari Kementerian Pertanian yang merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian patut diapresiasi atas berjalannya program modernisasi alat pertanian dan juga subsidi benih dan pupuk. Walaupun masih banyak yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.

“Di sisi lain, menutup diri dari opsi pangan dengan harga yang lebih terjangkau dengan harapan bisa mencapai swasembada pangan merupakan suatu tindakan yang disayangkan,” kata Assyifa Szami Ilman dalam siaran pers, Minggu (14/4/2019).

Menurut Ilman, ada baiknya saat ini pemerintah mulai fokus untuk mencapai ketahanan pangan nasional, karena kalau semua orang mengonsumsi produk impor, tentunya petani lokal tidak akan memiliki pembeli.

Oleh karena itu, ujar dia, petani lokal perlu dapat dukungan untuk bisa bersaing dengan petani internasional dengan skema program yang dapat membantu mendorong biaya produksi lebih rendah.

Ia mengingatkan bahwa swasembada pangan di Indonesia yang terjadi pada era Orde Baru membutuhkan persiapan selama 15 tahun, yaitu mulai 1969 hingga 1984, dan biaya anggaran yang sangat besar.

Persiapan dan anggaran yang besar hanya mampu mewujudkan swasembada pangan selama kurang dari sepuluh tahun, yaitu pada 1984 hingga 1990. Selain itu, menutup diri dari perdagangan pangan internasional juga meningkatkan risiko kelangkaan pangan di saat bencana, apalagi Indonesia juga merupakan negara yang dikenal memiliki potensi bencana yang sangat beragam.

“Program-program peningkatan produktivitas petani dan yang bersifat menekan biaya produksi patut untuk digalakan, tapi bukan serta-merta untuk mencapai swasembada pangan, melainkan memastikan keterjangkauan pangan bagi konsumen dan menghindari ketergantungan terlalu tinggi dari perdagangan internasional,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Ilman ketahanan pangan adalah kunci untuk keberlanjutan pembangunan bangsa. Dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan dengan tidak membatasi asal sumber pangan tersebut, pemerintah secara tidak langsung juga telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan ada potensi perang pangan yang terjadi pada masa mendatang karena semakin besarnya kebutuhan untuk memenuhi pangan pada populasi dunia yang terus melesat.

“Populasi penduduk dunia yang terus mengalami peningkatan membuat seluruh bangsa menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pangan,” kata Susi Pudjiastuti.

Menurut Menteri Susi, bukan tidak mungkin akan terjadi krisis atau rawan pangan pada masa mendatang.

Ikan dinilai Susi sebagai salah satu sumber pangan yang kaya kandungan gizi dan relatif dinilai lebih mudah didapatkan diprediksi akan menjadi rebutan. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

AGROBISNIS

Pengamat : Pascapemilu, Tingkatkan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan

Published

on

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim.

Ekbis.co.id, Jakarta – Pengamat perikanan Abdul Halim menyatakan pemerintah perlu meningkatkan tata kelola perikanan berkelanjutan pascapenyelenggaraan Pemilu 2019.

“Ketidakpastian usaha perikanan nasional mewarnai seriusnya pemerintah menerapkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dari hulu ke hilir,” katanya ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu, sejumlah hal yang masih menimbulkan ketidakpastian sehingga menghambat tata kelola perikanan berkelanjutan adalah terkait transparansi perizinan yang saat ini dinilai masih belum ajeg dan bersikap tarik ulur.

Untuk anggota DPR periode mendatang, lanjutnya, diharapkan dapat berkoalisi yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat pemangku sektor perikanan.

Sebelumnya, guna meningkatkan tata kelola perikanan berkelanjutan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama-sama KKP telah bersinergi dalam menyediakan infrastruktur sumber daya air di dalam kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu.

“Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan nilai tambah budi daya perikanan tambak yang berkelanjutan. Kami berupaya bagaimana sistem tambak perikanan dapat lebih tertata dengan baik,” kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi.

Kementerian PUPR dengan KKP telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pada 12 April 2019 yang meliputi penyediaan saluran primer irigasi tambak dan infrastruktur pendukungnya di 132 kabupaten/kota dan 3 lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di Sabang, Rote Ndao, dan Sumba Timur.

Hari mengatakan bahwa sebelum adanya PKS ini, kerja sama di antara dua kementerian telah berjalan.

Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara dua kementerian yang berupaya mewujudkan percepatan pembangunan dan nilai tambah hasil produksi kelautan dan perikanan.

Selama kurun waktu 2015 hingga 2018, Kementerian PUPR telah mendukung irigasi tambak dan infrastruktur lainnya di 125 daerah irigasi tambak (DIT) yang tersebar di 70 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019 sebanyak 25 DIT akan dibangun di 19 Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan bahwa peran Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air sangatlah besar dalam kerja sama ini.

“Melalui kerja sama ini, dilakukan revitalisasi kawasan tambak udang, hasilnya produksi udang mengalami peningkatan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pada 2010, panen udang sebesar 379.000 ton dan pada tahun 2017 hasilnya meningkat lebih dari tiga kali lipat yakni sebanyak 1.150.000 ton.

Peningkatan hasil panen, lanjutnya, tentunya berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan para petambak serta penyerapan tenaga kerja.

Sinergitas kegiatan antara Ditjen SDA dan Ditjen Perikanan Budidaya yang diharapkan dalam perjanjian kerjasama ini yaitu penyampaian baseline data dan informasi terkait rencana kerja tahunan, rencana strategis, serta hasil penetapan lokasi pembangunan serta melakukan sinkronisasi program di kawasan produksi perikanan budi daya dan SKPT. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

AGROBISNIS

Ribuan Nelayan Cilacap Tidak Melaut Akibat Gelombang Tinggi Enam Meter

Published

on

Ribuan nelayan di Kabupaten Cilacap tidak melaut karena gelombang tinggi di Samudra Hindia, selatan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mencapai enam meter.

Ekbis.co.id, Cilacap – Ribuan nelayan di Kabupaten Cilacap tidak melaut karena gelombang tinggi di Samudra Hindia, selatan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mencapai enam meter, kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap Sarjono.

“Mayoritas nelayan tidak melaut karena menggunakan perahu berukuran kecil. Nelayan-nelayan dengan kapal berukuran lebih dari 10 GT (Gross Tonage) yang sudah di tengah laut berusaha berlindung di tempat aman, sedangkan yang masih di Cilacap tidak berani melaut,” katanya di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (18/4/2019).

Menurut dia, jumlah kapal berukuran di atas 10 GT yang sudah berangkat melaut dan berlindung di tempat aman sekitar 100 unit, sedangkan yang tidak berangkat melaut sekitar 200 unit termasuk yang berukuran 5-10 GT. Sementara untuk kapal-kapal berukuran kurang dari 5 GT atau kapal kecil yang tidak melaut sekitar 5.000 unit.

Selain karena ada gelombang tinggi, kata dia, arus airnya sangat kencang dan saat sekarang sedang pasang. “Ketika airnya surut, biasanya akan terjadi gelombang tinggi karena adanya daya tarik,” kata Sarjono.

Ia mengakui nelayan tidak melaut bukan semata-mata karena gelombang tinggi, namun juga saat ini sedang masa paceklik sehingga tidak banyak ikan yang dapat ditangkap.

Dia memperkirakan perairan selatan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam waktu dekat akan segera memasuki musim angin timuran sehingga diharapkan berbagai jenis ikan kembali keluar agar dapat ditangkap oleh nelayan.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kelompok Teknisi Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan saat sekarang terdapat pola Sirkulasi Eddy di utara Papua.

“Pola angin di wilayah utara Indonesia umumnya dari Barat Laut hingga Timur Laut dengan kecepatan 3-15 knot, sedangkan di wilayah selatan Indonesia umumnya dari timur-selatan dengan kecepatan 3-20 knot,” katanya.

Ia mengatakan kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia, selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Barat, Laut Sawu bagian selatan, perairan selatan Kepulauan Tanimbar, dan Laut Arafuru, sehingga berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia yang berlaku hingga tanggal 21 April 2019.

“Dalam hal ini, tinggi gelombang 2,5-4 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, perairan selatan Purworejo, dan perairan selatan Yogyakarta. Sementara tinggi gelombang 4-6 meter berpeluang terjadi di Samudra Hinda selatan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengimbau wisatawan yang berkunjung ke pantai untuk berhati-hati dan tidak berenang atau mandi terutama di wilayah pantai yang terhubung langsung dengan laut lepas agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, kata dia, semua pihak yang melakukan aktivitas di laut diimbau untuk memperhatikan risiko angin kencang dan gelombang tinggi terhadap keselamatan pelayaran, yakni nelayan tradisional yang menggunakan perahu berukuran kecil agar mewaspadai angin dengan kecepatan di atas 15 knot dan tinggi gelombang lebih dari 1,25 meter.

“Jika memungkinkan, nelayan diimbau untuk tidak melaut terlebih dahulu karena tinggi gelombang lebih dari 1,25 meter sangat berbahaya bagi kapal berukuran kecil,” katanya.

Ia mengimbau operator tongkang agar mewaspadai angin dengan kecepatan lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kapal feri diminta waspada kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau pesiar waspada kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter.

“Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir, sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat, agar tetap selalu waspada,” tegasnya. (sum)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

AGROBISNIS

Pengamat Nilai Impor Bawang Putih Tetap Diperlukan

Published

on

Impor bawang putih tetap diperlukan karena stok dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi permintaan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menilai impor bawang putih tetap diperlukan karena stok dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi permintaan.

Dwi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu (17/4/2019), mengatakan pemenuhan stok ini dibutuhkan karena terakhir kali impor bawang putih dalam volume besar dilakukan pada Desember 2018.

Menurut dia, jumlah impor sebanyak 130.000 ton pada akhir tahun itu hanya mencukupi pasokan hingga periode Maret 2019.

Ia nengatakan stok menipis akibat keterbatasan pasokan yang sebagian besar dipenuhi dari impor dapat menyebabkan kenaikan harga bawang putih.

Dwi justru mempertanyakan lamanya proses pemberian izin rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) kepada pelaku usaha yang membuat stok bawang putih terbatas.

“Masalahnya, di perencanaan. Kenapa RIPH-nya lama sekali? Mengimpor bawang putih juga tidak bisa langsung membalikkan telapak tangan,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui rapat koordinasi di tingkat menteri memutuskan untuk memberikan penugasan impor 100.000 ton bawang putih kepada Bulog.

Meski demikian, rencana itu mendapatkan sejumlah tantangan, bahkan izin impor tidak kunjung terbit, dengan alasan stok dalam negeri masih mencukupi.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan stok bawang putih masih mencukupi untuk tiga bulan ke depan.

“Tidak ada gagal panen, produksi berlebih bahkan sampai Lebaran kita hitung,” kata Suwandi.

Ia menambahkan pasokan bawang merah dan bawang putih selama tiga bulan ke depan sudah disiapkan 10 persen lebih banyak dibandingkan rata-rata jumlah kebutuhan dua komoditas tersebut per bulan.

Menurut dia, kebutuhan bawang putih di Indonesia tiap bulannya mencapai 40.000 ton, sehingga berdasarkan perkiraan jumlah pasokan untuk tiga bulan ke depan mencapai 120.000 ton. (tai)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending