Connect with us

MARITIM

Nelayan Perlu Tambahan Perlindungan dalam BPJS Ketenagakerjaan

Published

on

Nelayan di berbagai daerah dinilai perlu mendapatkan tambahan perlindungan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Nelayan di berbagai daerah dinilai perlu mendapatkan tambahan perlindungan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar mereka dapat lebih terjamin dalam menjalankan pekerjaannya untuk menghidupi keluarga.

“Perlindungan pada nelayan saat ini hanya lewat BPJS Ketenagakerjaan yang belum memenuhi kebutuhan nelayan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Marinus Ge, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (14/4/2019).

Perlindungan itu, ujar dia, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang diperkuat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), di mana perlindungan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat terdaftar sebagai peserta berdasarkan UU No 24/2011 tentang BPJS.

Berdasarkan UU No 24/2011, negara melalui BPJS Ketenagakerjaan membantu iuran bagi nelayan yang masuk kategori pekerja bukan penerima upah (BPU). Bantuan itu menurut Marinus diberikan selama setahun pertama untuk kemudian iuran Rp16.800 per bulan dilanjutkan oleh nelayan.

Nelayan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai BPU akan menerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan pekerja formal atau pekerja penerima upah (PPU) wajib terdaftar dalam empat program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM, JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun).

Marinus memahami, batasan jaminan terhadap nelayan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu dirancang karena ada kemungkinan mereka beralih profesi, serta hanya melindungi mereka dari risiko saat bekerja saja.

Padahal, lanjutnya, nelayan bisa saja tak bisa bekerja karena sudah lanjut usia, sehingga JHT dan JP dinilai perlu diberikan bagi nelayan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Anton Leonard, di kesempatan berbeda mengatakan perlu ada perubahan paradigma untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena upaya yang dilakukan selama ini masih jauh dari yang dibutuhkan para nelayan sebenarnya.

“Masih sangat jauh, belum ditangani serius oleh pemerintah. Kalau mau nelayan sejahtera harus menyasar keluarganya juga,” ungkap Anton.

Anton menilai jaminan ketenagakerjaan dan asuransi nelayan itu belum cukup. Bila negara ingin bagi nelayan, BPJS-TK yang proaktif menyambangi para nelayan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati menilai program jaminan pemerintah bagi nelayan melalui BPJS-TK sebatas JKK dan JKM. “Padahal nelayan butuh jaminan hari tua ketika sudah tidak melaut lagi,” ujar Susan.

Untuk itu, Susan berharap pemerintah memperbaiki jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan. Perbaikan itu tentunya harus diawali dengan pendataan dan monitoring atau pengawasan yang sangat baik.

Terhadap hal ini, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja menerangkan manfaat yang diberikan bagi nelayan memang sebatas itu karena masuk kategori pekerja BPU.

Kini, jumlah nelayan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah 73,5 ribu jiwa dari total lima juta peserta dengan kategori pekerja BPU. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

DIGITAL & MEDIA

Pengamat : Perlu Ada Pendampingan Terkait Aplikasi Laut Nusantara

Published

on

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim.

Ekbis.co.com, Jakarta – Pengamat kelautan yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim menekankan pentingnya pendampingan terkait dengan penggunaan Aplikasi Laut Nusantara yang diharapkan membantu nelayan dalam melaut.

“Inisiatif (Aplikasi Laut Nusantara) seperti ini baik sepanjang nelayan bisa mempergunakannya secara reguler,” kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Menurut Abdul Halim, sering terjadi program semacam ini, setelah diluncurkan tetapi tidak jelas langkah apa yang bakal dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait untuk mempopulerkannya di tengah masyarakat.

Ia menekankan pentingnya ada pendampingan kepada kalangan nelayan untuk melek aplikasi dan pemanfaatannya agar benar-benar bisa mendukung aktivitas melaut.

“Lebih tepatnya pendampingan langsung day to day di lapangan,” katanya.

Menurut dia, Aplikasi Laut Nusantara juga bisa bermanfaat agar nelayan dapat mengetahui tapal batas kawasan perairan nasional sehingga tidak berpotensi untuk ditangkap petugas dari negara lain seperti yang beberapa kali terjadi di perbatasan laut dengan Malaysia.

Sebagaimana diwartakan, Aplikasi Laut Nusantara bisa diunduh di Play Store secara gratis melalui smartphone Android dengan menggunakan operator layanan data.

Aplikasi itu bisa digunakan oleh nelayan saat melaut sejauh smartphone mereka masih bisa menangkap sinyal data dari operator. Berdasarkan ujicoba di sejumlah daerah, aplikasi masih bisa dibuka hingga jarak 10 mil dari pantai.

Aplikasi Laut Nusantara yang dibangun selama kurang lebih 5 bulan ini didukung basis informasi yang lengkap dan setiap saat. Sumber data sepenuhnya atas kerja sama dengan Balai Riset dan Observasi Laut (BROL).

Sebagai lembaga riset dan observasi kelautan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, BROL memiliki data kelautan yang sangat lengkap dan sangat berguna untuk pengembangan di bidang kelautan, termasuk manfaat praktis bagi nelayan kecil.

Data-data dari BROL juga terbaru dan berdasarkan riset dan observasi laut di seluruh wilayah nusantara. Semua informasi kelautan yang terdapat dalam Aplikasi Laut Nusantara ini didapat secara langsung dari stasiun bumi Balai Riset dan Observasi Laut, sehingga tidak diragukan keakuratannya.

Saat ini sudah ada 1.300 nelayan dari 11 daerah yang sudah menerima sosialisasi program Laut Nusantara. Ke-11 daerah tersebut adalah Perancak, Pandeglang, Lombok Tengah, Kenjeran, Situbondo, Indramayu, Greges, Pakutatan, Serang, Sendang Biru, dan Prigi.

Sedangkan hingga Februari 2019 lalu, tidak kurang dari 10.000 nelayan telah memanfaatkan aplikasi ini. XL Axiata mentargetkan, hingga akhir tahun nanti akan ada sebanyak 15 ribu nelayan memanfaatkannya. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MARITIM

Kemenko Maritim Tekankan Ketersediaan Data untuk Atasi Sampah Laut

Published

on

Asisten Deputi Pendayagunaan Iptek Kemenko Maritim Nani Hendiarti.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kemenko Bidang Kemaritiman terus mendukung target penurunan 70 persen sampah laut (marine debris) yang didominasi sampah plastik dengan menekankan bahwa ketersediaan data mengenai estimasi jumlah sampah di laut merupakan hal yang penting.

“Kita telah melakukan reaksi cepat, karena dalam satu setengah tahun telah banyak yang kita lakukan, dan pada tahap awal kita telah melaksanakan koordinasi dan juga membuat suatu regulasi. Sampah ini telah menjadi perhatian luas kita semua, oleh karenanya perlu dilakukan kajian dan estimasi jumlah sampah di laut, baik global maupun lokal secara menyeluruh,” kata Asisten Deputi Pendayagunaan Iptek Kemenko Maritim Nani Hendiarti dalam siaran pers di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Kemenko Maritim melalui Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim mengadakan lokakarya bertajuk “Updating Status Data Sampah Laut” di Jakarta, Senin, yang diikuti oleh perwakilan lintas kementerian/lembaga (K/L), di antaranya perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemenerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pusat Statistik serta akademia, UNDP, Bank Dunia dan LSM pemerhati isu sampah laut.

Nani menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden No 83 Tahun 2018 mengenai Penanganan Sampah Laut, yang dalam rencana aksi nasional (RAN) pemerintah menargetkan mengurangi sampah plastik laut hingga 70 persen pada 2025.

“Proses penyusunan peraturan presiden dan lampiran RAN diproses selama hampir dua tahun dari mulai isu berkembang. Hasil estimasi sampah di laut yang akurat, sangat membantu dalam mengambil kebijakan dan memantau pelaksanaan Perpres No 83 Tahun 2018,” jelasnya.

Kemenko Kemaritiman bersama dengan Kementerian Pariwisata juga sedang menyusun sebuah standard operational procedure (SOP) penanganan sampah di kawasan wisata.

“Ini berisikan pedoman penanganan sampah laut di destinasi pariwisata, hari ini sedang dibahas dan sekaligus uji publik,” tambah Nani.

Di antara lima poin strategis yang ada di dalam RAN, ada satu hal yang tidak kalah penting yaitu, mengenai bagaimana meningkatkan kapasitas kelembagaan, penindakan hukum dan pendanaan.

Pasalnya, masih ada sebagian pemerintah daerah yang mempunyai masalah dengan pendanaan.

Menurut data kajian bank dunia, Schmidt dan Lebreton, bahwa sungai membawa 80-95 persen sampah plastik ke laut.

Sekitar 95 persen sampah plastik di laut berasal dari 10 sungai besar di dunia (delapan sungai di Asia dan dua sungai di Afrika) dan satu pun sungai tersebut tidak ada di Indonesia.

Kemenko Kemaritiman memandang perlu kesepakatan untuk metodologi dan pemangku kepentingan pengumpul data sampah laut Indonesia.

Kemudian, perlu dilakukan pengumpulan data primer yang terintegrasi untuk mengetahui kondisi aktual sampah laut secara nasional.

Penggunaan teknologi yang sesuai dengan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sangat penting dalam mengatasi sampah di laut juga sangat diperlukan.

Keterlibatan akademisi/ilmuwan serta lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk bersama-sama dengan pemerintah mengatasi kesenjangan dalam implementasi Perpres Nomor 83 Tahun 2018. (aij)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MARITIM

PUPR-KKP Bersinergi Sediakan Infrastruktur Sentra Kelautan Perikanan

Published

on

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi (kanan) dan Dirjen Budidaya KKP Slamet Soebjakto (kiri), dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dalam menyediakan infrastruktur sumber daya air di dalam kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu.

“Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan nilai tambah budi daya perikanan tambak yang berkelanjutan. Kami berupaya bagaimana sistem tambak perikanan dapat lebih tertata dengan baik,” kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Kementerian PUPR dengan KKP telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 12 April yang meliputi penyediaan saluran primer irigasi tambak dan infrastruktur pendukungnya di 132 kabupaten/kota dan 3 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Sabang, Rote Ndao dan Sumba Timur.

Hari Suprayogi mengatakan bahwa sebelum adanya PKS ini, kerjasama di antara dua Kementerian telah berjalan. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara dua Kementerian yang berupaya mewujudkan percepatan pembangunan dan nilai tambah hasil produksi kelautan dan perikanan.

Selama kurun waktu 2015 hingga 2018, Kementerian PUPR telah mendukung irigasi tambak dan infrastruktur lainnya di 125 daerah irigasi yambak (DIT) yang tersebar di 70 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019 sebanyak 25 DIT akan dibangun di 19 kabupaten/kota.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan bahwa peran Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air sangatlah besar dalam kerja sama ini. “Melalui kerja sama ini, dilakukan revitalisasi kawasan tambak udang, hasilnya produksi udang mengalami peningkatan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pada 2010, panen udang sebesar 379.000 ton dan pada tahun 2017 hasilnya meningkat lebih dari tiga kali lipat yakni sebanyak 1.150.000 ton. Peningkatan hasil panen, lanjutnya, tentunya berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan para petambak serta penyerapan tenaga kerja.

Sinergitas kegiatan antara Ditjen SDA dan Ditjen Perikanan Budidaya yang diharapkan dalam perjanjian kerja sama ini yaitu penyampaian baseline data dan informasi terkait rencana kerja tahunan, rencana strategis, serta hasil penetapan lokasi pembangunan serta melakukan sinkronisasi program di kawasan produksi perikanan budidaya dan sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT).

Selain itu kerja sama dalam penyusunan detail desain jaringan tambak dan menyusun kebijakan dan strategi serta operasional termasuk tim pelaksana agar tercapai koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur perikanan budi daya serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan infrastruktur yang dibangun.

Sebelumnya, Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menyatakan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan di berbagai daerah harus diperkuat karena hingga kini, efektivitasnya masih dipertanyakan.

“Efektivitas kelembagaan yang ada saat ini dalam membaca proses perikanan masih dipertanyakan,” katanya.

Menurut Marthin, kelembagaan seperti dalam bentuk BUMN seperti Perindo dan Perinus dinilai masih belum efektif dan optimal terutama bagi nelayan skala kecil. Ia berpendapat bahwa pada masa mendatang masyarakat perikanan termasuk nelayan kecil mesti lebih dilibatkan dalam proses produksi perikanan. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending