Connect with us

FINANSIAL

Mantan Gubernur BI Sarankan Batas Defisit APBN Diperlonggar

Published

on

Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah (paling kanan) dalam peluncuran buku "Menyimak Turbulensi Ekonomi : Pengalaman Empiris Indonesia" karya Anggito Abimanyu di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyarankan pemerintah dan DPR mengubah ketentuan defisit APBN yang saat ini dibatasi maksimal sebesar tiga persen setiap tahun fiskal berjalan.

Menurut Burhanuddin, yang berbicara dalam peluncuran buku “Menyimak Turbulensi Ekonomi : Pengalaman Empiris Indonesia” karya Anggito Abimanyu di Jakarta, Senin (15/4/2019), pengelolaan defisit APBN seharusnya lebih fleksibel, dengan memperhatikan kebutuhan ekspansi belanja pemerintah, namun tetap menjaga kehati-hatian pengelolaan fiskal.

Dia menyarankan ketentuan defisit maksimal APBN sebaiknya dihitung secara rata-rata dalam satu tahun pemerintahan, bukan setiap tahun fiskal berjalan.

“Jadi kalau pemerintah memerlukan anggaran untuk stimulus dalam suatu waktu, bisa dihidupkan stimulusnya dari APBN. Jadi defisit APBN dihitung rata-rata setiap satu kali pemerintahan saja,” ujarnya.

Adapun saat ini, pemerintah mengelola defisit APBN agar tidak melebihi tiga persen setiap tahunnya sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketentuan dalam UU tersebut mengacu pada standar Maastricht Treaty yang berlaku di Eropa.

Burhanuddin menyarankan pemerintah dan DPR mengkaji kembali bentuk adaptasi dari Maastricht Treaty itu. Menurut Mantan Gubernur BI yang juga Mantan Menko Perekonomian itu, Masstricht Treaty itu hanya sekedar anjuran, dan tidak perlu diberlakukan sebagai Undang-Undang.

“Jadi ketentuan itu sebenarnya malah membatasi. Itu bisa dipikirkan untuk diubah,” ujar dia.

Pelonggaran defisit APBN, kata dia, dibutuhkan agar pemerintah leluasa memberikan stimulus ke perekonomian, terutama sektor riil. Pelonggaran itu bisa dilakukan, ujar Burhanuddin, asalkan pemerintah benar-benar bisa menerapkan pengelolaan fiskal yang hati-hati dan terukur.

“Tapi ada catatan, pemerintah harus hati-hati untuk kelola fiskalnya,” ujar dia. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Menkeu : Dunia Berharap RI Lanjutkan Kemajuan Ekonomi Usai Pemilu

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati usai mencoblos di TPS 77 Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (17/4/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Para pemangku kepentingan ekonomi di dunia berharap Indonesia dapat melewati proses Pemilu 2019 dengan damai, dan mampu melanjutkan kemajuan ekonomi yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Mereka tentu berharap siapapun yang dipilih di Indonesia bisa meneruskan progress atau kemajuan yang dicapai terutama situasi kondisi global mengalami kelesuan,” kata Sri Mulyani usai mencoblos di TPS 77 Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (17/4/2019).

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjadi wakil Indonesia dalam Pertemuan Musim Semi IMF-WB di Washington D.C, Amerika Serikat, pada Jumat 12 April 2019, pekan lalu.

Ani mengatakan pemimpin ekonomi global juga berekspektasi bahwa pemerintah RI yang terpilih nantinya bisa mendesain kebijakan ekonomi yang bertumbuh, merata dan berkelanjutan.

“Pekerjaan rumah” pemerintah masih menanti seperti upaya untuk memperbaiki masalah fundamental perekonomian Indonesia, antara lain pemerataan ekonomi, peningkatan produktivitas, peningkatan daya kompetisi masyarakat, dan antisipasi pelemahan ekonomi global.

Selain itu, Menkeu meminta seluruh rakyat bersatu dan menjaga kedamaian selama proses, dan setelah Pemilu berlangsung. Setiap masyarakat harus bisa saling menghormati pilihan masing-masing meskipun berbeda.

Kepada siapapun pemimpin dan anggota legislatif yang terpilih, kata Ani, mereka harus bisa mengedepankan kebutuhan rakyat. Selain itu ia juga berharap nantinya pemerintah bisa memiliki tata kelola lebih baik, menghilangkan korupsi, menciptakan pemerataan, kesejahteraan, dan memajukan Indonesia.

“Jadi siapapun terpilih mereka mengemban dan menjalankan amanat yang dititipkan masyarakat kepada mereka,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2019 yang digelar pada 17 April ini, jumlah tempat pemungutan suara se-Indonesia tercatat sebanyak 810.329 TPS.

Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu 2019 sebanyak 190.779.969 pemilih. Jumlah pemilih laki-laki tercatat sebanyak 95.373.698 jiwa, sedangkan pemilih perempuan berjumlah 95.406.271 pemilih.

Adapun pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang akan bersaing memenangkan suara rakyat dalam Pemilu ini adalah pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Survei BI Ungkap Kredit Perbankan Masih Melambat di Kuartal I

Published

on

Survei perbankan yang dilakukan Bank Indonesia mengungkapkan perkiraan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit baru dari perbankan masih melambat di kuartal I 2019.

Ekbis.co.id, Jakarta – Survei perbankan yang dilakukan Bank Indonesia mengungkapkan perkiraan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit baru dari perbankan masih melambat di kuartal I 2019.

Berdasarkan hasil survei tersebut yang diumumkan Bank Sentral di Jakarta, Selasa (16/4/2019), indikator Saldo Bersih Tertimbang (SBT) di kuartal I 2019 sebesar 50 persen, atau menurun dari 71,7 persen dibandingkan kuartal IV 2018. Perlambatan pertumbuhan kredit di paruh pertama tahu ini, menurut BI, sesuai tren atau pola musiman perekonomian yang terjadi setiap tahun.

Perlambatan pertumbuhan kredit berjenis baru, terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi. yang tercermin dari penurunan SBT permintaan kredit modal kerja dari 77 persen menjadi 68,2 persen, dan kredit investasi dari 83,1 persen menjadi 74,7 persen.

Sedangkan, secara sektoral, perlambatan pertumbuhan permintaan kredit baru pada kuartal I 2019 terjadi pada hampir seluruh sektor ekonomi.

“Perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit baru terutama terjadi pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum,” menurut laporan hasil survei Bank Sentral.

Survei Bank Sentral memperkirakan pertumbuhan kredit akan meningkat pada kuartal II 2019, karena akselerasi pertumbuhan ekonomi, rendahnya risiko penyaluran kredit, rasio kecukupan modal yang meningkat, dan likuiditas yang cukup.

Sejalan dengan prakiraan peningkatan penyaluran kredit baru pada kuartal II 2019, standar penyaluran kredit diprakirakan lebih longgar pada periode yang sama, terutama akan dilakukan untuk jenis kredit konsumsi, dengan aspek biaya persetujuan kredit dan jangka waktu kredit yang lebih longgar.

“Responden tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit untuk keseluruhan tahun 2019. Responden memprakirakan pertumbuhan kredit pada 2019 akan mencapai 11,6 persen,” tulis Bank Sentral. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DIGITAL & MEDIA

Rini Soemarno Harapkan LinkAja Jadi Alat Pembayaran Digital Global

Published

on

Menteri BUMN Rini Sumarno menunjukkan aplikasi layanan keuangan elektronik Link Aja.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri BUMN Rini Soemarno mengharapkan LinkAja menjadi alat pembayaran digital yang tidak hanya bersaing di dalam negeri namun juga di tingkat global.

“Kita sinergi agar menjadi besar, kalau perlu menjadi ‘go trans global’, jadi kita menjadi salah satu pembayaran digital global,” ujar Rini dalam wawancara dengan salah satu media televisi nasional yang dipantau di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Rini mengatakan alat pembayaran digital ini dapat menjadi kebanggaan bagi Indonesia dengan memanfaatkan sinergi BUMN yang makin solid dan kuat.

Dengan sinergi itu, ia mengharapkan LinkAja bisa menjadi alat pembayaran digital yang memudahkan bagi konsumen dan BUMN dalam memberikan layanan publik.

“Saya betul-betul menekankan, harus ada sistem pembayaran digital yang dimiliki bangsa untuk memudahkan konsumen dan BUMN,” katanya.

Ia menargetkan jumlah masyarakat yang bertransaksi menggunakan platorm digital BUMN ini mencapai 10 juta pengguna.

“Target 10 juta itu bukan hanya yang men-‘download’, tapi juga bertransaksi,” kata Rini.

Sebelumnya, Kementerian BUMN baru merayakan HUT ke 21 tahun dengan capaian yang makin solid dan mampu mendukung proses transformasi ekonomi Indonesia.

Hingga Desember 2018, total aset BUMN telah mencapai Rp8.092 triliun dengan total ekuitas Rp2.479 triliun dan mampu memberikan kontribusi ke APBN sebesar Rp487 triliun dan laba sebanyak Rp200 triliun. (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending