Connect with us

TRADE

Mulai Oktober 2019 Seluruh Produk Wajib Bersertifikat Halal

Published

on

Kepala BPJPH Kemenag, Sukoso.

Ekbis.co.id, Serang – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mengaku terus mempersiapkan diri menjalankan amanah UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) karena mulai 17 Oktober 2019 semua produk termasuk UMKM harus bersertifikat halal.

“Selama ini kan sifatnya masih suka rela, yah suka-suka dia aja. Tetapi kalau kalau dengan Undang-undang jaminan produk halal, maka per 17 Oktober 2019 seluruh produk harus bersertifikat halal yang memenuhi ketentuan sertifikasi halal,” kata Kepala BPJPH Kemenag Sukoso usai menjadi pembicara pada seminar nasional dan workshop tantangan dan peluang industri halal yang di selenggarakan Universitas Mathlaul Anwar di Serang, Rabu (10/4/2019).

Ia mengatakan, dalam upaya melakukan sosialisasi sertifikasi produk halal tersebut, pihaknya terus menggandeng sejumlah pihak termasuk lembaga-lembaga perguruan tinggi dengan halal centernya mengingat lembaga tersebut bisa langsung bersentuhan dengan UMKM.

“Paling penting itu adalah UMKM-nya harus sadar halal, tentu masyarakatnya juga harus sadar halal,” kata Sukoso.

Ia mengatakan, selama ini produk yang memiliki sertifikat produk halal masih sedikit paling sekitar 2 persen, karena selama ini sifatnya masih sukarela. Tetapi kalau dengan menggunakan Undang-undang jaminan produk halal per 17 Oktober 2019 seluruh produk harus bersertifikat halal yang memenuhi ketentuan sertifikasi halal.

Sukoso mengatakan, peran pemerintah daerah sangat penting dalam melakukan sosialisasi dan pelaksanaan sertifikasi produk halal tersebut, tujuannya untuk membagi peran agar tidak semuanya di cover oleh BPJPH mengingat kemampuan personel yang terbatas.

“Karena kemampuan kita juga terbatas bisa menggandeng perguruan tinggi misalnya dengan Mathlaul Anwar ini melalui halal center bisa memfasilitasi untuk bagaimana UMKM itu mendapat sertifikat produk jaminan halal,” kata Sukoso.

Menurut dia, dengan diberlakukan UU jaminan produk halal setelah lima tahun diterbitkan, maka mewajibkan semua produk memiliki label halal.

“Dengan UU ini LP POM MUI bukan merupakan suatu otoritas yang bisa mengeluarkan sertifikat halal, sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH lewat fatwa halal MUI,” katanya.

Ia mengatakan, persoalan secara umum kenapa sekarang itu sertifikasi produk halal masih sedikit dibandingkan jumlah produk yang ada, karena statusnya masih sukarela. Namun dengan adanya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka menjadi wajib.

“Dengan sukarela kan orang bisa suka-suka dia mau melakukan apa enggak. Jika tidak melakukan nanti sanksinya ada, ya kepada produknya juga kepada pelaku usahanya,” kata dia.

Sebab, kata dia, Undang-undang itu pesan dari badan legislatif, jadi ada atau tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) tetap akan dijalankan karena PP hanya merupakan satu bagian untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut.

“Ya kita berharap dan berdoalah supaya segera keluar PP-nya. Kita berharap segera keluar PP-nya, jangan pesimis,” kata Sukoso.

Seminar nasional tantangan dan jaminan industri halal tersebut juga menghadirkan narasumber Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan juga pelaku industri produk halal di Banten. (mul)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

TRADE

Mendag : Defisit Kuartal I Tunjukan Geliat Industri

Published

on

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.

Ekbis.co.id, Tangerang – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, tidak mengkhawatirkan defisit neraca perdagangan pada kuartal I 2019 sebesar 193,4 juta dolar AS mengingat impor didominasi oleh bahan baku industri, yang artinya industri dalam negeri tengah menggeliat.

“Defisit yang pada kuartal pertama ini, yang sekali lagi kami tidak terlalu khawatir karena impornya lebih banyak bahan baku, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan industri ini meningkat,” kata Mendag Enggartiasto saat menghadiri Indonesia Industrial Summit 2019 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (16/4/2019).

Dengan situasi tersebut, lanjut Mendag, pertumbuhan industri meningkat baik dari sisi volume, kapasitas, maupun investasi baru, terutama industri yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus.

Dengan demikian, menurut Enggartiasto, defisit neraca perdagangan akan terjadi sesaat, namun akan meningkatkan ekspor di kemudian hari. “Karena yang didorong, selain infrastruktur juga banyak industri yang berorientasi ekspor,” ungkap Mendag.

Karena itu, industri akan menghasilkan barang yang mampu mensubtitusi barang impor, sekaligus berorientasi ekspor, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap penurunan defisit neraca perdagangan. (spg)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRADE

Mendag : Ekspor Komoditas Mulai Bergeser ke Produk Manufaktur

Published

on

Ekbis.co.id, Tangerang – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa ekspor komoditas Indonesia mulai bergeser ke produk-produk manufaktur, yang mengindikasikan bahwa industri tumbuh pesat.

“Impor kita meningkat di bahan baku dan penolong. Para ekonom bilang defisit itu akibat masuknya bahan baku dan penolong. Itu positif karena artinya terjadi investasi yang marak di industri,” kata Mendag Enggartiasto saat menghadiri Indonesia Industrial Summit 2019 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (15/4/2019).

Mendag menampik bahwa terjadi deindustrialisasi di Indonesia, mengingat dari data perdagangan yang ada, pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang stabil dan ekspansif.

Menurut data Kemendag, 81 persen permintaan dunia kepada Indonesia merupakan barang manufaktur dan 19 persen komoditas primer.

Dalam hal ini, Mendag memaparkan bahwa Kemendag akan membidik target ekspor nonmigas naik 8 persen pada 2019 menjadi 175,8 miliar dolar AS dari tahun sebelumnya yakni 162,8 miliar dolar AS.

Lima prioritas ekspor pada era Industri 4.0 yang diusung yakni makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik dan kimia.

“Ekspor yang ingin kami kejar, bukan hanya industri besar, tapi juga industri kecil menengah (IKM). Ini beriringan dengan digital economy dan penjualan online,” kata Enggartiasto. (spg)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRADE

Hyundai Gandeng H2 Energy untuk Rajai Pasar Kendaraan Hidrogen

Published

on

Pabrikan mobil Korea Hyundai Motor membentuk usaha patungan dengan perusahaan energi Swiss, H2 Energy AG, untuk memenuhi ambisinya memimpin seluruh ekosistem mobilitas hidrogen.

Ekbis.co.id, Jakarta – Pabrikan mobil Korea Hyundai Motor membentuk usaha patungan dengan perusahaan energi Swiss, H2 Energy AG, untuk memenuhi ambisinya memimpin seluruh ekosistem mobilitas hidrogen yang sedang berkembang di kawasan Eropa.

Untuk memulai operasi usaha patungan, Hyundai Motor akan mengirimkan 1.600 truk tugas berat listrik fuel cell ke usaha patungan, Hyundai Hydrogen Mobility, dari 2019 hingga 2025, kata Hyundai Motor, dikutip Selasa (.

Perusahaan patungan itu kemudian akan menyewakan sebagian besar truk bertenaga sel bahan bakar ini kepada H2 Mobility Switzerland Association, yang terdiri dari operator stasiun pengisian bahan bakar utama, perusahaan transportasi dan logistik, serta berbagai pemain industri lain yang mempromosikan mobilitas hidrogen di Swiss.

Entitas bersama akan memperluas pasarnya ke negara-negara Eropa lainnya di luar Swiss.

Hyundai Hydrogen Mobility juga berencana untuk menembus pasar penjualan hidrogen melalui anak perusahaan yang memproduksi dan memasok hidrogen di Swiss, dengan prospek untuk memasuki negara-negara Eropa lainnya.

Dengan pembentukan Hyundai Hydrogen Mobility, Hyundai berharap untuk mendapatkan pijakan di Swiss, di mana permintaan untuk truk sel bahan bakar diperkirakan akan tumbuh cepat. Kebijakan pajak jalan nasional yang kaku untuk truk diesel di Swiss akan mendorong operator armada truk beralih ke kendaraan hidrogen yang nol emisi ini.

Dalam jangka panjang, Hyundai berencana untuk membangun posisi yang maju dan berkelanjutan di pasar kendaraan komersial sel bahan bakar listrik Eropa, karena semakin beradaptasi dengan mobilitas hijau di tengah peraturan ketat yang menargetkan emisi ramah lingkungan.

“Dengan perjanjian hari ini, Hyundai Motor akan memperkuat operasi bisnisnya di seluruh ekosistem hidrogen di Swiss dan sekitarnya. Usaha ini akan memungkinkan kami untuk mengambil langkah pertama menuju berhasil memasuki pasar Eropa yang lebih besar dengan truk listrik sel bahan bakar kami,” kata In Cheol Lee, Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala Divisi Kendaraan Komersial di Hyundai Motor. (sur)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending