Connect with us

INFRASTRUKTUR

AP I Tunggu Pemkab Kulon Progo soal Sabuk Hijau Bandara Baru

Published

on

Proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta

Ekbis.co.id, Yogyakarta – PT Angkasa Pura I masih menunggu inisiatif Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengenai rencana pembuatan sabuk hijau untuk menghalau bencana tsunami di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta.

“AP I akan siap bekerja sama untuk hal tersebut (pembuatan sabuk hijau) ,” kata Project Manager Bandara Internasional Yogyakarta Taochid Purnama Hadi di Yogyakarta, Rabu (10/4/2019).

Menurut dia, hingga saat ini AP I masih dalam posisi menunggu karena sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) pembuatan sabuk hijau bukan tanggung jawab AP I.

Di sisi lain, kawasan tepi pantai itu ada di luar lahan yang saat ini dikelola AP I untuk pengerjaan Bandara Internasional Yogyakarta.

Meski demikian, AP I telah berkoordinasi dengan Pemkab Kulon Progo untuk memanfaatkan kawasan tepi pantai sebagai penyangga bandara. Di daerah penyangga itu nantinya akan ditanami vegetasi yang bisa berfungsi sebagai “tsunami barrier” atau penghalau tsunami.

“Berdasarkan Perpres hal itu bukan menjadi tanggung jawab AP I. Tapi kami siap bekerja sama,” kata Taochid.

Sebelumnya, perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengingatkan perlu adanya kepastian pembangunan “tsunami barrier” atau infrastruktur penghalang tsunami di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta untuk mengantisipasi potensi tsunami dengan ketinggian 10-15 meter di bibir pantai Kulon Progo.

Widjo dalam sebuah diskusi panel di Yogyakarta mengatakan potensi tsunami dengan tinggi gelombang 10-15 meter di bibir pantai yang berjarak 300 meter dari area landas pacu Bandara Internasional Yogyakarta diasumsikan apabila terjadi gempa megathrust dengan magnitude 8,5-9 SR.

Nama bandara baru di Kulon Progo telah disepakati menjadi “Bandara Internasional Yogyakarta” dari sebelumnya “New Yogyakarta International Airport (NYIA)”. Nama tersebut disepakati setelah mempertimbangkan masukan dan pendapat dari berbagai kalangan, termasuk ahli bahasa.

“Dulu namanya NYIA, ternyata ada pandangan dari banyak pemerhati bahasa kok pakai bahasa asing sih. Dulu bahkan ada alternatif menginginkan nama tokoh, tapi Pak Gubernur tidak setuju leluhur tidak diperkenankan untuk nama, dari pada nanti rebutan ini miliknya siapa, sudahlah namanya Bandara Internasional Yogyakarta,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi. (luq)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

INFRASTRUKTUR

Kementerian PUPR Gelar Lokakarya Konstruksi bagi Mahasiswa Lampung

Published

on

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat menjadi narasumber Kuliah Umum dan Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Ahli Bidang Jasa Konstruksi di Bandar Lampung.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Provinsi Lampung menggelar lokakarya konstruksi bagi 2.405 mahasiswa.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka link and match antara kebutuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) terampil kompeten yang bersumber dari lembaga pendidikan.

“Seperti kita ketahui bahwa era industri 4.0 merupakan era digitalisasi, dimana dibutuhkan persaingan inovasi dan keahlian. Untuk itu butuh penguatan pembinaan SDM di Perguruan Tinggi, Politeknik, Pesantren, dan SMK,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Kementerian PUPR sebagai pembina jasa konstruksi nasional telah meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari SMK, Politeknik hingga Universitas sesuai fokus Pemerintah saat ini untuk pengembangan SDM Indonesia khususnya bidang konstruksi.

“Perguruan Tinggi sebagai Centre of Excellent para tenaga ahli bidang konstruksi harus merespons isu-isu strategis bidang konstruksi, seperti sustainable construction, value engineering, Building Information Modelling, serta penggunaan teknologi informasi pada era industri 4.0,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin.

Selanjutnya kerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui program mahasiswa magang pada proyek infrastruktur. Kementerian PUPR memberikan fasilitas akses kepada 6.000 mahasiswa perguruan tinggi maupun politeknik di seluruh Indonesia untuk magang di proyek-proyek yang dilakukan oleh BUJK.

“Pemerintah juga memiliki inovasi dalam pelayanan publik untuk mempercepat sertifikasi yang berbasis online, yaitu Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri atau SIBIMA Konstruksi. Dimana adik-adik (mahasiswa) bisa mengaksesnya dengan mudah, murah dan efektif,” ujar Syarif.

Kegiatan workshop digelar selama dua hari mulai 12-13 April 2019 atas kerjasama Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan awareness dalam pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM bidang konstruksi.

Peserta yang turut dalam pelatihan antara lain dari Universitas Lampung (1318 orang), Universitas Bandar Lampung (316 orang), Universitas Malahayati (188 orang), Universitas Saburai (108 orang), Universitas Muhammadiyah Lampung (42 peserta), Universitas Muhammadiyah Metro (57 orang), Universitas Megou pak Tulang Bawang (3 orang), Institut Teknologi Sumatera (371 orang), dan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara (2 orang). (aji)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

IPC Siap Berkolaborasi dengan Jajaran Dekom IPC Group dalam Menciptakan Perusahaan yang Solid

Published

on

Forum Diskusi Dewan Komisaris / Pengawas Anak dan Cucu Perusahaan di lingkungan IPC, di Jakarta, Senin, (15/4/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC mengajak para Dewan Komisaris / Pengawas Anak & Cucu Perusahaan IPC Group untuk memiliki kesepahaman bersama tentang arah perusahaan dengan berkomitmen untuk selalu menjaga pemenuhan aspek governance dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan. Tujuan utamanya adalah untuk memelihara keberlanjutan kinerja perusahaan yang unggul berkelas dunia

Demikian dikatakan Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, dalam sambutannya di Forum Diskusi Dewan Komisaris / Pengawas Anak dan Cucu Perusahaan di lingkungan IPC, di Jakarta, Senin, (15/4/2019).

Forum Diskusi Dewan Komisaris / Pengawas Anak dan Cucu Perusahaan IPC untuk pertama kalinya dilaksanakan guna membahas isu-isu strategis yang berhubungan dengan pengembangan industri kemaritiman dan kepelabuhanan. Forum ini dihadiri oleh seluruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas IPC berikut Anak dan Cucu Perusahaan IPC.

“Selaras dengan konsep Trilogi Maritim, yaitu Pelabuhan, Pelayaran serta Industri yang Terintegrasi, pada transformasi bisnis saat ini Anak dan Cucu Perusahaan IPC Group harus fokus pada kekuatannya untuk menjadi market leader di bidangnya masing-masing. Kedepannya IPC Group ingin dikelola sebagai perusahaan yang reputable dan trusted” kata Elvyn.

Menurutnya, di era baru pelabuhan ini diperlukan juga prinsip grow together, dengan berkolaborasi meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

“Kami memastikan bahwa semua terminal di pelabuhan yang dikelola IPC memberikan layanan terbaik, murah, cepat dan efisien kepada pengguna jasa, sehingga memberikan kepastian berusaha bagi pelanggan. Kami yakin upaya ini dapat memberikan nilai tambah dan memberikan multiplyer effect yang lebih luas kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat luas,” ujar Elvyn.

Dalam forum diskusi itu, Elvyn juga menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham dan seluruh stakeholder IPC yang selalu memberikan arahan dan mengawasi operasional IPC sehingga prinsip good corporate governance bisa diterapkan.

“Mewakili pemegang saham, saya menitipkan amanah dan mengandalkan jajaran Dewan Komisaris Anak dan Cucu Perusahaan IPC dalam hal pengawasan atas kebijakan perusahaan, serta memberikan masukan kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan yang senantiasa patuh sesuai prinsip GCG” katanya. (bvi)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Legislator : Perbaikan Jembatan IV Siak Jadi Tanggung Jawab Kontraktor

Published

on

Kerusakan Jembatan Siak IV menjadi tanggung jawab pihak kontraktor karena masih dalam masa pemeliharaan.

Ekbis.co.id, Pekanbaru – Anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar menyebutkan kerusakan Jembatan Siak IV menjadi tanggung jawab pihak kontraktor karena masih dalam masa pemeliharaan.

“Enam bulan ini kan masih masa pemeliharaan. Jika ada kerusakan dan kehilangan material masih menjadi tanggung jawab pihak kontraktor,” ujar Asri di Pekanbaru, Senin (15/4/2019).

Belum lama diresmikan, Jembatan Siak IV atau yang dikenal dengan Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah menjadi sorotan sejumlah pihak.

Sejumlah material seperti baut dan kabel penangkal petir hilang yang dikhawatirkan akan mengganggu kekuatan jembatan.

“Jangan dibiarkan kalau ada yang kedapatan merusak, silahkan aparat hukum menindak tegas. Baut lepas ini bisa membahayakan karena bisa mengurangi kekuatan jembatan,” ucap legislator asal Kabupaten Rokan Hilir itu.

Dia mengimbau masyarakat untuk menjaga jembatan yang membelah Sungai Siak tersebut karena telah lama dinantikan pengoperasiannya.

Sementara itu, Anggota DPRD Riau asal Kota Pekanbaru Taufik Arrahman mendukung rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menutup sementara jembatan yang menjadi ikon Kota Pekanbaru tersebut.

“Kalau memang membahayakan, harusnya ditutup saja. Jangan hanya membuat heboh tapi tidak ada jalan keluarnya,” ujarnya.

Taufik mempertanyakan kualitas dari jembatan yang dibangun, karena belum pernah terjadi kehilangan, padahal sudah banyak jembatan lain yang dibangun sebelumnya.

“Ini (pemberitaan) jadi konsumsi nasional, seolah-olah orang Riau ini pemangsa baut. Padahal di Pekanbaru sudah ada empat jembatan yang dibangun. Kenapa baru sekarang heboh. Saya lebih mempertanyakan rancangannya, kok mudah diambil seperti itu, padahal perkara melepas baut tidaklah gampang,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Taufik meminta perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab cepat ditangani pihak kepolisian.

“Jadi mari tidak membesarkan, karena ini berdampak buruk terhadap image masyarakat Kota Pekanbaru,” ujarnya. (dia)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending