Connect with us

NASIONAL

Peneliti: “Serangan Fajar” Berdampak Negatif bagi Pembangunan Ekonomi

Published

on

Peneliti lembaga studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV) Ward Berenschot.

Ekbis.co.id, Jakarta – Peneliti lembaga studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV) Ward Berenschot mengatakan ‘serangan fajar’ dengan membagi-bagikan uang menjelang pemungutan suara dalam pemilihan umum (pemilu) bakal memberi dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi dan tidak memengaruhi perekonomian masyarakat kelas bawah.

“Ya, meski masyarakat kelas bawah masih tergiur dengan ‘serangan fajar’, saya pikir itu tidak memengaruhi ekonomi mereka karena hanya terjadi sekali waktu,” kata Ward kepada pers usai Seminar Politik Uang Dalam Pemilu 2019 di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Menurut dia, tradisi memberi uang menjelang pemungutan suara atau sering disebut ‘serangan fajar’ untuk meraup suara, sama sekali tidak meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang sering menjadi sasaran praktik tersebut.

Meski demikian, dia mengaku jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, jumlah uang yang diberikan saat ‘serangan fajar’ pada pemilu tahun ini lebih besar.

“Kalau dahulu mereka (calon pemimpin daerah) memberi uang kepada masing-masing calon pemilih sekitar Rp20.000-Rp50.000 sekarang menjadi sekitar Rp100.000. Selalu ada peningkatan karena ada persaingan antara kandidat,” tambahnya.

Dia menekankan bahwa politik uang semacam ‘serangan fajar’ atau praktik politik uang lainnya sebaliknya justru memberikan dampak negatif bagi pembangunan ekonomi.

Menurut dia, politik uang sangat berkaitan dengan korupsi karena kandidat yang telah berhasil menduduki jabatan melalui praktik politik uang tersebut cenderung akan menyalahgunakan anggaran negara yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur ataupun pelayanan publik guna mendapatkan kembali modal yang telah ia keluarkan.

Akibatnya, perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik akan terganggu karena banyak pejabat yang menyalahgunakan anggaran negara untuk kepentingan individu atau golongan mereka sendiri. (kat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

Mentan : B100 Jawaban Tepat untuk Lawan Diskriminasi Sawit oleh Eropa

Published

on

Mentan Amran Sulaiman menunjuk mobil yang menggunakan Biodiesel B100 dari sawit dalam acara peluncuran dan uji coba perdana B100 di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan bahwa Biodiesel B100 dari sawit (crude palm oil atau CPO) yang diujicoba secara perdana pada Senin merupakan jawaban yang tepat untuk melawan langkah diskriminasi dari Uni Eropa (UE).

“Ini jawaban yang tepat untuk melawan protes-protes yang dilontarkan oleh UE,” tegas Amran di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Dia menjelaskan bahwa dengan adanya langkah diskriminatif terhadap sawit dari UE karena dianggap tidak ramah lingkungan, maka ekspor sawit bisa dialihkan menjadi energi baru dan terbarukan dengan menggunakannya untuk kebutuhan dalam negeri.

“B100 ini merupakan energi baru terbarukan yang menjadi solusi terbaik untuk masa depan bagi Indonesia bahkan dunia,” kata Mentan.

Amran menambahkan bahwa total tujuan ekspor CPO Indonesia terdapat sekitar 140 negara, dengan 10 besar negara tujuan ekspor yakni India, Eropa, China, Pakistan, Bangladesh dan beberapa negara besar lainnya.

“Sekarang ini kita sudah mencapai 6,01 juta kiloliter B20, nanti B30 katakanlah sekitar 13 juta kiloliter. Kemudian B100, mungkin ekspor CPO juga kita kurangi karena dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri. Kita tinggal melihat negara-negara mana yang bersahabat dengan Indonesia,” kata Mentan.

Dalam acara peluncuran (soft launching) dan uji coba perdana B100, Mentan Amran Sulaiman melakukan pengisian B100 ke sebuah traktor roda empat sekaligus memperlihatkan keunggulan ramah lingkungan B100 seperti tidak mengeluarkan asap, kepada para awak media.

Produk B100 merupakan salah satu inovasi yang dihasilkan oleh Kementan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Para peneliti Balitbangtan mengembangkan Reaktor biodiesel multifungsi yang sudah mencapai generasi ke-7. Mesin ini dapat mengolah 1.600 liter bahan baku setiap harinya. Selama ini, biodiesel masih dicampur dengan bahan bakar minyak bumi dengan perbandingan tertentu. Tapi dengan teknologi pengembangan B100, biodiesel mengandung 100 persen bahan alami, tanpa dicampur dengan BBM.

Sebelumnya, Uni Eropa melalui penerbitan “Delegated Regulation” yang merupakan turunan dari “Renewable Energy Directive II” atau RED II menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan.

Regulasi ini akan berlaku apabila mendapatkan persetujuan dari Parlemen maupun Dewan Eropa dalam jangka waktu maksimum selama dua bulan sejak konsep regulasi tersebut disampaikan Komisi Eropa pada 13 Maret 2019.

Langkah diskriminasi sawit oleh UE tersebut mengundang reaksi keras dari pemerintah Indonesia, salah satunya dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengancam balasan atau retaliasi kepada Uni Eropa jika kawasan itu memboikot produk kelapa sawit Indonesia. (aji)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Meski Ada Kampanye Negatif Sawit, Neraca Perdagangan ke Eropa Positif

Published

on

BPS menyatakan bahwa meski ada kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit yang merupakan ekspor andalan Indonesia, tetapi neraca perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa masih positif.

Ekbis.co.id, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa meski ada kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit yang merupakan ekspor andalan Indonesia, tetapi neraca perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa masih positif.

“Secara umum neraca perdagangan ke Eropa masih positif,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Suhariyanto memaparkan pada Januari-Maret 2019 nilai ekspor ke Uni Eropa adalah sebesar 3,6 miliar dolar AS, sedangkan impornya 3,02 miliar dolar AS.

Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia ke Uni Eropa masih surplus sekitar 580 juta dolar AS. “Tentu ada situasi yang berbeda-beda, kita dengan Jerman mengalami defisit, dengan Belanda kita surplus. Secara umum masih bagus karena kita masih surplus 587 juta dolar AS,” paparnya.

Namun mengenai nilai ekspor sawit ke beberapa negara di Uni Eropa memang mengalami penurunan seperti ke Inggris selama Januari-Maret 2019 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai-nya turun 22 persen, ke Belanda juga mengalami penurunan 39 persen, begitu pula dengan ekspor ke negara lainnya seperti Jerman, Italia, dan Spanyol.

Kepala BPS berpendapat bahwa penurunan terjadi karena ada kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia.

“Saya yakin pemerintah sudah mengantisipasinya dan akan bernegosiasi dengan negara-negara Eropa (terkait kampanye negatif) itu,” ucapnya.

Suhariyanto juga mengungkapkan bahwa sawit juga termasuk di dalam komoditas nonmigas yang mengalami penurunan harga pada Maret dibandingkan bulan sebelumnya, seperti minyak kernel, coklat, perak, dan batu bara. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

DPR : Perlu UU Khusus Sawit

Published

on

Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo.

Ekbis.co.id, Jakarta – Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo mengatakan, kelapa sawit sudah ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional sehingga harus dilindungi melalui sebuah undang-undang (UU) khusus.

Dia meyakini, apabila Indonesia telah memiliki UU khusus yang mengatur dan melindungi kelapa sawit, sulit bagi pihak-pihak tertentu seperti LSM untuk melakukan kampanye hitam terhadap produk perkebunan nasional itu.

“UU ini diperlukan karena industri kelapa sawit terbukti telah menjadi penopang ekonomi nasional,” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (14/4/2019).

Politisi dari Partai Golkar itu menyatakan, saat ini disinyalir terdapat sejumlah pihak berusaha keras menghambat atau bahkan ingin menggagalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan yang masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Menurut dia, Eropa selalu dan akan terus menghambat perkembangan industri kelapa sawit Indonesia, karena ingin melindungi komoditas pertaniannya.

Apalagi, lanjutnya, Eropa merupakan produsen bunga matahari dan rapeseed sebagai bahan baku minyak nabati yang keduanya merupakan kompetitor kelapa sawit.

Namun kedua komoditas pertanian tersebut produktivitasnya kalah jauh dibandingkan kelapa sawit, tambahnya, dimana data Oil World menyebutkan produktivitas bunga matahari hanya 0,48 ton per hektare (ha) dan rapeseed sekitar 0,67 ton per ha sementara kelapa sawit rata-rata 3,74 ton per ha.

Oleh karena lebih produktif, kata Firman, minyak nabati berbasis kelapa sawit bisa dijual di pasar dunia dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

Menurut dia, berdasarkan fakta inilah Eropa akan terus melakukan berbagai cara untuk menghambat atau bahkan mematikan industri sawit karena kalah bersaing.

“Makanya RUU ini terus dihambat supaya tidak bisa diundangkan sehingga mereka (LSM) bisa bermain di grey area itu. Kalau pemerintah terbawa arus mereka ya tidak akan selesai sampai kapanpun,” tutur Firman.

Ketua Umum Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Mangga Barani mengatakan semua komponen bangsa harus memahami bahwa sawit merupakan komoditas strategis.

Jika dinyatakan strategis dan penting bagi negara dari sisi ekonomi, tambahnya, semua aturan atau perangkat hukum yang menghambat harus diperbaiki.

“Selama ini dari sisi peraturan kan banyak hambatan, banyak aturan yang menghambat industri sawit. Tapi di sisi lain, dia dinyatakan sebagai komoditas strategis. Jadi diperlukan adanya UU khusus yang mengatur soal sawit,”katanya.

Mantan Dirjen Perkebunan ini menjelaskan bahwa saat ini memang sudah ada UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, namun tidak bisa menyelesaikan persoalan di industri sawit.

UU Perkebunan tersebut berlaku untuk seluruh komoditas perkebunan dan hanya mengatur di on farm atau di hulunya saja, tidak mengatur di hilir. Padahal masalah di sawit tidak hanya terjadi di on farm saja, tapi juga di hilir karena sawit ini sudah menjadi sebuah industri.

Oleh karena itu, kata menurut mantan Dirjen Perkebunan itu saat ini sangat diperlukan UU khusus industri kelapa sawit yang mengatur dari hulu atau on farm hingga ke hilir atau of farmnya. Selain itu, UU tersebut harus bersifat lex specialist.

“Saya sangat setuju keberadaan RUU Perkelapasawitan ini untuk dibahas dan semoga segera diundangkan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan keberadaan perkebunan kelapa sawit di daerah yang dipimpinnya berkontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Bahkan kelapa sawit merupakan sektor yang diandalkan untuk menggantikan peran pertambangan batu bara dan migas. (sub)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending