Connect with us

JAWA-BALI

Mendag Imbau Pengembang Tidak Jual Kios Kemahalan

Published

on

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat meninjau lokasi pembangunan pasar semi modern di Kota Sukabumi, Jabar pada Selasa, (9/4/2019).

Ekbis.co.id, Sukabumi – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengimbau kepada pengembang pembangunan pasar semi modern di Kota Sukabumi, Jawa Barat agar harga jual maupun kios untuk pedagang tidak memberatkan pedagang atau kemahalan.

“Harga harus kita bicarakan lebih rinci, sebagai pengusaha atau pengembang tidak boleh memberatkan pembeli (pedagang), boleh untung tetapi tidak boleh untuk kebanyakan,” katanya saat meninjau lokasi pembangunan pasar semimodern di Sukabumi, Selasa )9/4/2019).

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi bahwa pembangunan pasar ini akan segera selesai pada November tahun ini juga. Sehingga pedagang yang saat ini berdagang di sekitar lokasi pembangunan bisa segera direlokasi ke dalam pasar tersebut.

Selain itu, pedagang pun harus mau dipindahkan karena bagaimanapun juga pembangunan ini tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi pedagang dan konsumen dalam bertransaksi serta untuk menertibkan pasar tradisional agar lebih nyaman lagi.

Harus diakui pembangunan pasar tersebut sempat tertunda beberapa tahun yang dikarenakan adanya kasus hukum yakni penggelapan uang muka bernilai miliaran rupiah oleh pihak developer yang pertama. Tetapi, pihaknya mengapresiasi Pemkot Sukabumi yang kembali melanjutkan pembangunan ini meskipun pelaksanaannya dilakukan oleh dana dari pihak ketiga.

“Basemannya sudah jadi sehingga pembangunan ini lebih cepat untuk membangun lantai-lantai berikutnya. Dan untuk pedagang harus mau dipindahkan ke dalam gedung pasar semi modern tersebut,” tambahnya.

Enggartiasto mengatakan pembenahan pasar seperti di Kota Sukabumi ini harus dilakukan karena dengan gedung atau bangunan yang layak tentunya akan mampu menarik pembeli untuk datang sehingga pedagang pun untung serta barang dagangannya bisa laku terjual. (aar)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA-BALI

102 Sampel Rokok Ilegal Beredar di Pamekasan

Published

on

Disperindag Pamekasan, Jawa Timur, menemukan sedikitnya 102 sampel rokok ilegal yang beredar di wilayah itu.

Ekbis.co.id, Pamekasan – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Jawa Timur, menemukan sedikitnya 102 sampel rokok ilegal yang beredar di wilayah itu.

Menurut Kasi Pengawasan Barang Beredar Disperindag Pamekasan Nurul Hidayati di Pamekasan, Kamis (11/4/2019), temuan ratusan sampel rokok ilegal itu, berdasarkan hasil pengawasan lapangan dalam dua tahun terakhir ini.

“Tahun lalu kami menemukan sebanyak 95 sampel rokok ilegal, dan tahun ini mulai Januari hingga Maret 2019 ini sebanyak tujuh sampel,” katanya.

Nurul menjelaskan peredaran rokok ilegal itu ditemukan di hampir semua kecamatan di Kabupaten Pamekasan, termasuk di Kecamatan Kota, Pamekasan.

“Yang paling banyak memang di pedesaan. Tapi di kota juga banyak beredar rokok ilegal di masyarakat,” katanya.

Harga rokok ilegal ini jauh lebih murah dibanding rokok yang berpita cukai, yakni antara Rp3.000-Rp5.000 per bungkus.

Nurul menjelaskan pihaknya telah menyampaikan arahan kepada para pengusaha rokok di Pamekasan mengenai ketentuan pita cukai rokok.

Ia juga meminta agar para pengusaha rokok di Pamekasan segera memperbaiki sistem peredaran rokok tersebut dari ilegal menjadi resmi.

Kasi Pengawasan Barang Beredar Disperindag Pemkab Pamekasan itu lebih lanjut menjelaskan di Pamekasan memang banyak warga yang memproduksi rokok lintingan dan rokok menjadi bagian dari kegiatan industri rumah tangga warga.

“Banyak warga yang terserap menjadi tenaga kerja. Makanya kami dorong terus para produsen rokok ini agar bisa rokoknya resmi, bercukai alias tidak ilegal,” ujarnya. (abd)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA-BALI

Gelar Pasar Murah, Pupuk Indonesia Jual Urea Rp1.000/kg

Published

on

Ekbis.co.id, Klaten – PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar pasar murah khusus untuk pupuk nonsubsidi di Klaten, Jawa Tengah, dengan menjual sarana produksi tersebut jauh di bawah harga pasaran untuk membantu petani.

Pasar murah yang ditujukan bagi petani tersebut dilaksanakan di Gudang Penyimpanan Pupuk (GPP) Pusri di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (10/4/2019).

Total pupuk yang disediakan bagi para petani ini mencapai masing-masing 500 ton urea dan 500 ton NPK.

Produk nonsubsidi tersebut dijual dengan harga Rp1.000/kg untuk urea, dari harga normal Rp5.000/kg dan Rp1.300 untuk pupuk NPK, dari harga normal Rp6.500.

Menteri BUMN, Rini M Soemarno mengatakan bahwa kegiatan Pasar Pupuk Murah ini sebagai bentuk kegiatan berbagi langsung dengan masyarakat atas capaian BUMN yang positif.

“Semoga dengan kegiatan ini hasil panen semakin banyak” ujar Rini ketika meninjau pasar murah pupuk tersebut.

Lebih lanjut, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat mengungkapkan bahwa acara ini merupakan salah satu bagian dari perayaan HUT Pupuk Indonesia ke-7. “Menyambut usia holding pupuk yang ke-7, kami ingin berbagi kepada petani di wilayah Klaten ini,” jelas Aas.

Kegiatan tersebut juga didukung oleh anak-anak usaha Pupuk Indonesia, yaitu PT Pupuk Sriwidjaja, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang dan juga PT Pupuk Iskandar Muda.

Aas juga mengatakan bahwa dalam kegiatan pasar murah ini dilakukan pengenalan aplikasi LinkAja kepada petani, selain juga dilakukan penjualan solar harga khusus oleh PT Pertamina.

Aas menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mempromosikan produk-produk nonsubsidi. “Jadi tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkenalkan produk urea dan NPK non subsidi sebagai bagian dari strategi kami untuk memperkuat jaringan ritel produk non subsidi,” jelas Aas.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya menyadari bahwa masih ada petani yang belum bisa memperoleh pupuk bersubsidi karena berbagai sebab, seperti belum tergabung dalam gapoktan, belum menyusun RDKK atau alokasi di daerah yang terbatas,.

Oleh karena itu, dengan memperkenalkan pupuk nonsubsidi ia berharap dapat menjadi salah satu alternatif pilihan pupuk bagi petani.

“Kami ingin memastikan pupuk non subsidi ini selalu tersedia, sehingga petani tetap dapat memperoleh pupuk bila dibutuhkan,” tegasnya.

Aas menyatakan bahwa hingga saat ini fokus retail yang dilakukan Pupuk Indonesia adalah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pupuk subsidi nasional.

“70 persen produk Pupuk Indonesia Grup kami utamakan untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut terlihat ribuan petani mengantre pupuk murah. Salah seorang petani, Nasar (42) menyatakan bahwa pupuk murah ini sangat membantu menghemat pembelian pupuknya.

“Pupuknya akan saya pakai untuk persiapan masa tanam, alhamdullilah pupuk murah ini bisa bantu saya untuk menghemat pengeluaran”, katanya. (sub)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA-BALI

Legislator : Penggunaan Dana Desa Seharusnya Lebih Fleksibel

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi.

Ekbis.co.id, Kudus – Pemerintah Pusat diharapkan mengubah aturan tentang penggunaan dana desa agar lebih fleksibel dengan menyesuaikan kondisi desanya masing-masing agar program pembangunannya lebih maksimal, kata Anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi.

“Saat kegiatan sosialisasi pengawasan pengelolaan dana desa di Kudus beberapa waktu lalu, memang ada usulan dari kepala desa di Kudus untuk mengubah aturan penggunaan dana desanya agar lebih fleksibel,” ujarnya ditemui di sela-sela kunjungannya di Kudus, Selasa (9/4/2019).

Alasannya, kata Fathan Subchi yang merupakan politisi dari PKB, ada beberapa desa di kawasan perkotaan yang infrastrukturnya sudah dipenuhi pemerintah kabupaten setempat, sehingga tidak bisa memaksimalkan penggunaan dana desa.

Permasalahan serupa, kata dia, tentunya tidak hanya dialami beberapa desa di Kabupaten Kudus, melainkan di daerah lain yang berada di kawasan perkotaan dimungkinkan mengalami hal serupa.

Di antaranya, sejumlah desa di Kota Pekalongan, Batang dan Samarinda maupun kota-kota besar lainnya yang infrastrukturnya sudah dipenuhi pemda setempat.

Ia mengakui hal itu memang belum ada pembahasan di tingkat DPR, terutama di Komisi XI DPR RI.

Akan tetapi, katanya, Komisi XI DPR RI akan memanggil Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa untuk membahas tentang kemungkinan mengubah keputusan menteri terkait penggunaan dana desanya agar lebih fleksibel.

“Komisi XI juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan sebagai penyalur awal dana desa terkait hal serupa,” ujarnya.

Apabila ada aturan khusus untuk desa yang luas wilayahnya sedikit dan infrastrukturnya dipenuhi pemda setempat, kata dia, tentunya bisa menekan peluang terjadinya sisa lebih penggunaan anggaran dan penggunaan anggarannya juga lebih tepat sasaran.

“Jika penggunaan dana desa sebelumnya menitik beratkan infrastruktur, selanjutnya bisa diubah untuk menitikberatkan bidang lain, seperti ekonomi maupun keagamaan,” ujarnya.

Nantinya, kata dia, harus ada diprioritaskan untuk bidang ekonomi, sedangkan pembangunan infrastruktur harus dikurangi.

Terlebih lagi, kata dia, banyak perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan, sehingga pertumbuhan ekonomi pedesaan harus didorong karena saat ini masih rendah, sedangkan pengangguran masih terjadi dan angkatan tenaga kerja mulai membeludak.

“Tahun 2020 kami akan mendiskusikan dengan pemerintah terkait penggunaan dana desa, termasuk alokasi dana desa dengan menyesuaikan kondisi daerahnya agar lebih adil,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Perangkat Desa Kabupaten Kudus Kiswo mengakui tahun sebelumnya memang ada desa di Kudus yang tidak bisa memanfaatkan dana desa secara maksimal sehingga harus pengembalikan ke kas negara karena terbentur peraturan pemerintah desa.

“Desa yang infrastrukturnya tercukupi, seharusnya diberi keleluasaan tidak diatur dengan rigit,” ujarnya.

Meskipun ada keleluasaan, katanya, usulan pembangunannya tetap harus melalui musyawarah desa sebagai pijakan pembangunan.

Pemerintah desa yang kesulitan menggunakan dana desa, kata dia, untuk Kabupaten Kudus yang berada di wilayah perkotaan, seperti Desa Janggalan, Langgar Dalem maupun Desa Kauman.

Ia berharap pemerintah mengeluarkan regulasi khusus yang memberikan keleluasaan pemerintah desa tertentu.

“Hal terpenting dana desa bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan desa untuk jangka panjang,” ujarnya. (akh)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending