Connect with us

LABOUR

Indonesia Kirim SDM ke Australia Belajar Penanggulangan Polusi Laut

Published

on

The Inaugural Marine Pollution Committee (MPC) antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Australia melalui Keselamatan Maritim Australia (AMSA).

Ekbis.co.id, Nusa Dua – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berharap bisa mengirim sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kompetensi dalam penanggulangan polusi laut melalui kerja sama pertama The Inaugural Marine Pollution Committee (MPC) dengan Otoritas Keselamatan Maritim Australia (AMSA).

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub Ahmad yang juga sebagai Kepala Delegasi Indonesia di MPC, Nusa Dua, Rabu (27/3/2019), mengatakan selain membahas terkait prosedur penanggulangan limbah laut, pertemuan tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang untuk meningkatkan kemampuan SDM terkait hal tersebut.

“Misalnya dengan program pertukaran serta kunjungan pegawai, melakukan pelatihan bersama penanggulangan pencemaran, serta berbagi hasil pengembangan dan riset terkini terkait teknik, metode, serta peralatan penanggulangan pencemaran di laut terutama yang diakibatkan tumpahan minyak,” katanya.

Pada pertemuan pertama ini, lanjut Ahmad, Indonesia mengajukan beberapa program kerjasama baru untuk diselenggarakan di bawah kerangka Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP) Marine Environment Cooperation Program atau Program Kerjasama Perlindungan Lingkungan Laut ITSAP, baik dalam bentuk proyek bersama, pelatihan maupun asistensi.

“Ada beberapa yang kita tawarkan, yang paling penting masalah pertukaran personel kita dengan Australia untuk training penanganan masalah pencemaran, berikutnya adalah pelatihan bersama menguntungkan kedua belah pihak dan di perbatasan untuk menanggulangi pencemaran. Studi hadil riset, akan bisa manfaatkan secara bersama,” katanya.

Tahun ini, lanjut dia, Indonesia akan mengajukan penyelenggaraan program kerjasama berupa beberapa Pelatihan dan Asistensi, antara lain yaitu Pelatihan Sistem Pengolahan Air Balas (Training Course of Inspection for Ballast Water Treatment System), Pelatihan Kering atas Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (Table Top Exercise for Oil Pollution Response and Preparadness), Pelatihan Inspeksi Sistem Pembersihan Gas Buang (Training Course for Exhaust Gas Cleaning Systems Inspection), Pelatihan Survey Baseline Biologis Pelabuhan (Training Course for Port Biological Baseline Surveys), serta Asistensi dalam Melaksanakan Survey Baseline Biologis Pelabuhan (Assistance in Conducting Port Biological Baseline Survey.

Dia berharap implementasi dari pertemuan tersebut bisa langsung dilaksanakan tahun ini juga.

“Kita berharap di 2019 ini sudah ada tindak lanjut, dan di 2020 juga ada pertemuan di Australia, tiap tahunnya ini dievaluasi,” katanya.

Ahmad menyebutkan pengiriman personel akan dilakukan bertahap sesuai dengan hasil pertemuan tersebut dan akan dilakukan transfer teknologi dan pengetahuan antarkedua negara.

Indonesia dan Australia juga akan berbagi informasi mengenai kondisi terkini kemampuan masing-masing negara dalam menanggulangi pencemaran laut terutama yang diakibatkan oleh tumpahan minyak di laut serta rencana ke depan, kesiapsiagaan, serta terkait tanggung jawab dan kompensasinya.

Selain itu, Indonesia dan Australia juga akan menjelaskan tentang perencanaan tanggap darurat nasional serta kebijakan dan prosedur penanggulangan pencemaran di laut di masing-masing negara. (jtr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

LABOUR

Peneliti : Pemerintahan Baru Perlu Kembangkan SDM dan Industri Sekunder

Published

on

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho.

Ekbis.co.id, Jakarta – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan pemerintahan baru yang terpilih pada Pemilu 2019 perlu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif dan mengembangkan industri sekunder.

Andry saat dihubungi di Jakarta, Kamis (18/4/2019), mengatakan upaya ini harus dilakukan agar Indonesia bisa lolos dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

“Tantangan bangsa ke depan adalah bagaimana Indonesia bisa keluar dari negara berpendapatan menengah, atau populernya keluar dari jebakan middle income trap,” katanya.

Menurut dia, untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita di atas 12.476 dolar AS atau setara Rp175,2 juta per tahun pada 2027.

Untuk mencapai itu, pemerintah perlu membukukan pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 5,5 persen hingga enam persen per tahun.

Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia berada dalam kisaran 3.927 dolar AS atau sekitar Rp56 juta per kapita per tahun pada 2018, lebih tinggi dari 2016 sebesar Rp47,9 juta dan 2017 sebesar Rp51,9 juta.

Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk menambah jumlah tenaga kerja lulusan SMA/SMK ke atas dan mengurangi tenaga kerja lulusan di bawahnya yakni SD dan SMP.

Pembenahan sumber daya manusia itu disertai juga dengan penguasaan teknologi yang memadai mulai dari tingkat pendidikan yang rendah.

Selain itu, Andry menambahkan upaya reindustrialisasi perlu dilakukan, melalui peningkatan industri dari sektor hilir, untuk mengembalikan industri manufaktur sebagai motor penggerak utama perekonomian.

Pemerintah juga perlu mengundang investasi langsung asing di sektor sekunder seperti pengolahan nonmigas sehingga sektor tersebut dapat bergairah kembali.

Dalam upaya tersebut, pemerintah dapat mendorong ekspor produk yang bernilai tambah tinggi dan mempunyai rantai produksi panjang, yaitu produk-produk yang berteknologi tinggi.

Ekspor yang disasar juga bukan lagi ke negara-negara berkembang di Asia, melainkan ke negara-negara maju.

Dengan strategi yang ada, Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan persoalan defisit neraca transaksi berjalan dapat teratasi. (kat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LABOUR

Kemenristekdikti : SDM Maritim Sangat Diperlukan

Published

on

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Ali Ghufron Mukti saat memberikan sambutan pada seminar internasional bidang kemaritiman di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Ali Ghufron Mukti mengatakan sumber daya manusia di bidang maritim sangat diperlukan untuk menyongsong Indonesia sebagai pusat maritim dunia.

“Kebutuhan SDM di sektor maritim ini sangat luar biasa banyaknya, apalagi kalau Indonesia menjadi pusat maritim dunia. Mulai dari pelabuhan ke laut, laut ke pelabuhan itu membutuhkan SDM yang banyak,” ujar Ghufron dalam seminar internasional bidang kemaritiman di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Untuk menyiapkan SDM dibidang maritim, lanjut Ghufron, perlu diperhatikan tiga hal yakni jenis SDM, kualifikasinya dan kompetensinya.

“Jenis SDM seperti apa, lalu jenis kualifikasinya seperti apa. Katakan dari sisi yang menguasai logistik pelabuhan, itu tingkatnya kualifikasinya apa saja, D3, D4, S1, bahkan S3,” jelas dia.

Lalu kompetensinya apa yang dibutuhkan, untuk ahli manajemen logistik pelabuhan. Menurut Ghufron hal itu harus dipikirkan bagaimana merancang rencana induk dibidang maritim hingga 2030.

Kemenristekdikti sudah membuat rencana induk SDM sejumlah bidang seperti kesehatan, infrastruktur, pertanian, pendidikan dan swasembada.

“Ke depan semua serba mudah dan jelas berapa kebutuhannya di setiap bidang,” jelas dia lagi.

Ghufron menjelaskan dibidang maritim masih terjadi sejumlah kendala seperti program studi bidang maritim yang hanya ada di beberapa peguruan tinggi. Padahal Indonesia mempunyai cita-cita menjadi pusat maritim dunia hingga SDM yang kurang. (ind)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

LABOUR

Pemerintah Dorong SDM Pelaut di Indonesia Kompeten-Bersertifikasi

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Ekbis.co.id, Jakarta – Pemerintah mendorong sumber daya manusia (SDM) pelaut di Indonesia memiliki kompetensi dengan bersertifikasi agar dapat meningkatkan daya saing mereka dan bekerja di berbagai perusahaan pelayaran besar global.

“Kementerian Perhubungan pada 2019 menargetkan penyelenggaraan DPM (Diklat Pemberdayaan Masyarakat) dapat menjaring 160 ribu peserta,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Diklat Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019 di Tangerang, Banten, Minggu (11/4/2019).

Menurut Budi Karya Sumadi, DPM di Tangerang ini merupakan upaya pemerintah untuk mendidik dan menyiapkan SDM terampil di bidang transportasi laut.

Apalagi, lanjutnya, saat ini Indonesia dinilai masih kekurangan dan membutuhkan lebih banyak SDM terampil di berbagai sektor transportasi yang ada.

Menhub mengemukakan, pihaknya telah menugaskan lebih dari 10 sekolah di bawah naungan Badan Pengembangan SDM Kemenhub untuk memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan mengajarkan kepada masyarakat berbagai kompetensi berkaitan dengan berbagai matra laut, darat, udara, dan kereta api.

Bagi pelaut, dengan sertifikasi, para pelaut bekerja di pelayaran di laut lepas dan diperiksa oleh petugas maka mereka bisa menunjukkan dokumen yang tepat.

Selain itu, bagi sejumlah lulusan terbaik yang paling kompeten dalam DPM tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk langsung bekerja di perusahaan kapal niaga.

Terkait dengan SDM, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya pengembangan SDM untuk mewujudkan cita-cita transformasi di era digital dan menghadapi tantangan dari revolusi industri 4.0.

Menkeu saat memberikan kuliah umum di Cornell University, New York, AS, Rabu (10/4) waktu setempat, menyatakan bahwa kebijakan ini penting karena revolusi industri 4.0 dapat memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk melanjutkan pembangunan.

Sri Mulyani menjelaskan selama ini pemerintah sudah melakukan upaya pembenahan SDM dengan menyiapkan alokasi dalam APBN untuk pendidikan 20 persen, jaring pengaman sosial 10 persen dan kesehatan lima persen.

Pemerintah juga telah memberikan mekanisme insentif terkait pengembangan SDM seperti pengecualian pajak untuk buku literatur, maupun insentif pajak untuk riset dan pelatihan vokasi. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending