Connect with us

INFRASTRUKTUR

Teken 3 MoU, IPC Dorong Pengembangan dan Optimlisasi Pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan

Published

on

Ekbis.co.id, Palembang – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC secara agresif melakukan sinergi untuk mendorong penataan dan pengembangan pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan melalui penadatanganan memorandum of understanding atau kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

IPC melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan operasional dalam rangka menuju visi yang sudah disepakati untuk menjadi pengelola pelabuhan berkelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan. Untuk mewujudkan hal itu, IPC telah melakukan berbagai transformasi seperti modernisasi pelabuhan baik dari sisi infrastruktur dan suprastruktur agar sesuai dengan standar internasional. Dalam menjalankan upaya tersebut dibutuhkan adanya sinergi dan kolaborasi serta dukungan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah serta stakeholder terkait.

Menyadari pentingnya kesepemahaman pemikiran dalam penataan dan pengembangan pelabuhan, IPC bersama sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menuangkannya dalam nota kesepahaman bersama yang ditandatangani di Hotel Aryaduta, Palembang.

Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

IPC menjalin sinergi usaha dengan bentuk penyiapan rencana kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman bersama terkait pengembangan pelabuhan laut dalam (deep sea port) dan sekitarnya serta kelancaran arus barang di Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya dan perekonomian nasional di Indonesia pada umumnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktur Utama IPC, Elvyn G Masassya dengan Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, yang disaksikan oleh Ketua DPRD Sumatera Selatan, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Pangdam II Sriwijaya Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Direktur Teknik IPC, General Manager IPC Palembang serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

“Kerjasama ini merupakan langkah strategis korporasi dalam membangun konektifitas nasional kaitannya untuk mengoptimalkan potensi dan geliat perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan dengan mempercepat pembangunan pelabuhan laut dalam (deep sea port). Selain itu penandatangan ini adalah tindak lanjut atas komitmen IPC untuk peningkatan kualitas pelayanan dan menciptakan efisiensi pelayanan kepelabuhanan, serta mendukung program pemerintah yaitu menurunkan biaya logistik”, ujar Dirut IPC.

Dengan kerjasama ini, IPC dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan bersama melakukan kajian-kajian, penyusunan kebijakan dan program terkait kelancaran arus barang di Provinsi Sumatera Selatan termasuk antara lain pengembangan infrastruktur jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Carat, Pelabuhan Sungai Lais dan Pelabuhan Boom Baru Palembang. Kajian ini mencakup aspek ekonomi, finansial, teknis, komersial, operasional, legal serta aspek terkait lainnya yang bertujuan untuk pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut dalam (deep sea port) di Provinsi Sumatera Selatan.

Sementara itu dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menyampaikan bahwa keberadaan pelabuhan merupakan salah satu bagian terpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam meningkatkan nilai tambah (added value) dari hulu ke hilir untuk produk-produk maupun komoditas ekspor unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya seperti batu bara, karet, kelapa sawit dan kelapa (coconut).

“Diharapkan dengan adanya sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan BUMN PT Pelabuhan Indonesia II dalam hal pengembangan dan pembangunan pelabuhan laut dalam dapat menjadi momentum untuk saling berkomitmen meningkatkan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan, mengingat Provinsi Sumatera Selatan sangat kaya akan hasil alam baik hasil tambang maupun pertanian yang menjadi komoditas ekspor unggulan diluar komoditas migas. Selain itu keberadaan pelabuhan ini nantinya juga diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh sektor mulai dari hulu ke hilir, sehingga proses distribusi barang baik dari maupun ke Provinsi Sumatera Selatan dapat semakin lancar, ujar H. Herman Deru.

Nota Kesepahaman dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Selain itu di era sustainability sebagai salah satu bentuk sinergi bisnis dan soliditas dengan perusahan BUMN, IPC menjajaki kerjasama dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Nota Kesepahaman IPC dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ditandatangani oleh Direktur Utama IPC, Elvyn G Masassya dengan Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Mulyono Prawiro tentang rencana kerjasama strategi baik dalam pemanfaatan jasa dan fasilitas yang ada, maupun dalam jasa dan kegiatan bisnis lainnya untuk memperlancar dan mengembangkan korporasi.

Nota Kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional

Dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara IPC dengan Badan Narkotika Nasional, tentang Pencegahan, Penanggulangan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Kerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang. Masing-masing diwakili oleh General Manager IPC Cabang Pelabuhan Palembang, Agus Edi Santoso dan Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Drs. Jhon Turman Panjaitan.

“IPC dan BNN memiliki visi yang sama, yakni memerangi narkoba dan menyehatkan masyarakat. Kami mendukung penuh upaya BNN dalam mencegah dan menanggulangi penggunaan dan peredaran narkotika khususnya di area Pelabuhan Boom Baru, Palembang.” ujar General Manager IPC Palembang.

Penandatangan nota kesepahaman ini menunjukan komitmen IPC untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dengan memberikan keamanan bagi pekerja dan pengguna jasa. Ruang lingkup kerjasama antara IPC dan BNN meliputi antara lain tindakan preventif atas pencegahan dan penanggulangan peredaran dan penggunaan narkotika, sosialisasi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, tes urine secara berkala terhadap pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja.

Pada akhir acara, Dirut IPC menegaskan bahwa “Dibutuhkan adanya keselarasan kebijakan, strategi, program dan rencana pengembangan yang sejalan antara IPC dengan program-program strategis stakeholder terkait. Ketiga nota kesepahaman tersebut merupakan satu bentuk platform untuk menyatukan orientasi, meningkatkan penyelarasan/alignment dan mengoptimalkan kolaborasi dalam eksekusi bisnis kepelabuhanan dan kawasan industri di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang dan sekitarnya”. (bvi)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

INFRASTRUKTUR

Pembangunan Jalan Lintas Selatan Tulungagung-Trenggalek Dilanjutkan

Published

on

Bupati Tulungagung, Maryoto Bhirowo.

Ekbis.co.id, Tulungagung – Pembangunan ruas jalan nasional di jalur lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur kembali dilanjutkan tahun ini dengan panjang infrastruktur mencapai 7,7 kilometer.

Plt Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo di Tulungagung, Selasa (19/3/2019) mengkonfirmasi kelanjutan proyek nasional itu setelah Pemkab Tulungagung mendapat kepastian rencana kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Tahun ini pembangunan akan dilanjutkan dengan panjang 7,7 kilometer, JLS mulai dari Klatak hingga batas Trenggalek,” katanya.

Ia mengatakan, proses pembangunan saat ini masih dalam tahap lelang di Kementerian PUPR.

Kata dia, pembangunan JLS sangatlah diperlukan terlebih di wilayah Watulimo Trenggalek terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) serta pelabuhan barang perintis yang merupakan salah satu bagian cikal bakal tol laut di selatan Jawa.

Senada, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tulungagung Suharto menjelaskan, sesuai dengan rencana pembangunan JLS di wilayah Tulungagung, juga akan dibangun sepanjang 54,8 kilometer mulai dari batas Kabupaten Blitar hingga perbatasan Kabupaten Trenggalek.

Sedangkan saat ini pembangunan yang sudah terealisasi mencapai 20 persen.

“Dari 54,8 kilometer itu yang sudah dibangun ada 13 kilometer. Kemudian tahun ini ditambah 7,7 kilometer dari Pantai Klatak hingga Prigi, Trenggalek itu. Untuk sisanya masih menunggu tahap berikutnya,” ujarnya.

Setelah ruas Klatak, pembangunan akan dilanjutkan ke empat titik lainnya, yakni pertigaan arah Popoh hingga Brumbun, Brumbun-Sine serta Sine-Pucanglaban.

“Untuk Brumbun-Sine dalam proses pembukaan lahan, sedangkan Sine Pucanglaban dalam proses pembebasan lahan milik warga,” katanya. (dhs)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Menko Kemaritiman Perintahkan Pembangunan Dermaga Cikahuripan yang Mangkrak Dilanjutkan

Published

on

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat meninjau lokasi Dermaga Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang pembangunannya mangkrak pada Selasa, (19/1/2019).

Ekbis.co.id, Sukabumi – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memerintahkan untuk melanjutkan pembangunan dermaga Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang mangkrak sejak 2012.

“Saya sudah perintahkan ke jajaran dan sudah meninjau langsung lokasi dermaga Cikahuripan yang memang tidak layak. Maka dari itu permintaan ini akan saya rapatkan sehingga satu sampai dua minggu ke depan bisa diputuskan untuk dibangun,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi, Selasa (19/3/2019).

Menurut dia, ia diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk membereskan semua fasilitas yang menyangkut kepentingan banyak orang dan untuk bekerja dengan cepat dalam memberikan pelayanan.

Salah satunya pembangunan dermaga ini, apalagi informasi dari nelayan jika ingin melaut harus berenang dulu untuk mencapai ke kapal yang ditambatkan di laut. Selain itu, sebagian nelayan juga ada yang menambatkan kapal di Palabuhanratu, Cibangban dan lain-lain sehingga ongkos operasionalnya bertambah.

Maka dari itu, pihaknya menginginkan agar pembangunan dermaga ini bisa dilaksanakan untuk anggarannya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang terpenting nelayan di Cikahuripan bisa melaut dan menambatkan kapalnya.

“Untuk pembangunan ini saya akan terlibat langsung agar bisa selesai tepat waktu. Kemungkinan untuk pembangunan ini memakan waktu 1,5 tahun,” tambahnya.

Luhut mengatakan diperkirakan anggaran untuk pembangunan dermaga ini mencapai Rp114 juta. Diharapkan pembangunan ini bisa segera terealisasi setelah mangkrak sejak 2012.

Sementara, Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Kabupaten Sukabumi Aji Troy mengatakan dermaga Cikahuripan ini dibangun sejak 2001 namun belum selesai pada 2012 sudah berhenti. Sehingga banyak fasilitas yang rusak.

Kedatangan Menko Kemaritiman ini sangat membantu apalagi ditargetkan pembangunan dermaga selesai 2020. “Untuk anggaran kami serahkan kepada pemerintah yang terpenting dermaga ini bisa berdiri dan difungsikan untuk aktivitas nelayan yang jumlahnya mencapai 3.200 orang,” katanya. (aar)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

IPC Alokasikan 30 Persen dari Total Capex untuk Digitalisasi pada 2019

Published

on

Ekbis.co.id, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC akan mengalokasikan sekitar 30 persen untuk digitalisasi pada tahun ini dari total belanja modal atau “capital expense” (Capex) digitalisasi sebesar Rp1 triliun hingga 2020.

“Untuk digitalisasi yang kita siapkan hingga tahun 2020, total Capex sebesar Rp1 triliun. Tahun ini kita perkirakan alokasi untuk digitalisasi sekitar 30 persen dari total Capex sebesar Rp1 triliun tersebut,” ujar Direktur Utama (Dirut) IPC Elvyn G. Masassya kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Sedangkan untuk total capex keseluruhan yang IPC untuk tahun 2019 sebesar Rp11,6 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan proyek-proyek baru.

“Total capex kita secara keseluruhan sebesar Rp11,6 triliun dimana jumlah tersebut sebagian besar kita alokasikan untuk pembangunan proyek-proyek baru, pembaharuan peralatan dan sebagian diantaranya untuk digital,” ujar Elvyn.

Sejak beberapa tahun terakhir sudah mencanangkan Pelindo II / IPC menjadi pelabuhan berbasis digital atau digital port, dimana segala sesuatu yang terkait dengan proses bisnis sudah dikonversi menjadi digital baik dalam aspek operasional, keuangan, maupun aspek-aspek lainnya.

IPC melakukan transformasi di sisi operasional yang disebut dengan radical change pola operasional dari yang sebelumnya manual menuju digital. Digital bukan hanya dalam konteks pelayanan di terminal tapi melingkupi seluruh kegiatan pelabuhan secara korporasi, baik dari sisi laut maupun darat.

Di sisi laut, IPC menyiapkan Marine Operation System (MOS), Vessel Management System (VMS) dan Vessel Traffic System (VTS), untuk memonitor dan memantau pergerakan kapal sejak mereka berangkat dari pelabuhan awal sampai tiba di Pelabuhan Tanjung Priok.

Di sisi darat, IPC telah memiliki Terminal Operating System (TOS) dan Non Peti Kemas Terminal Operating System (NPKTOS) serta Auto Tally untuk perhitungan kontainer. Selain itu, IPC juga menyiapkan Container Freight Station (CFS), Buffer Area, DO Online, Auto Gate, Car Terminal Operating System, Reception Facility serta Truck Identification untuk mengidentifikasi pengemudi dan tujuan pengiriman barang dari seluruh armada pengangkut barang yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Sedangkan di sisi keuangan, IPC melakukan transformasi yang signifikan, yaitu seluruh transaksi di pelabuhan berbasis elektronik atau Cashless Payment System. Jadi tidak ada lagi pembayaran secara tunai dan pola yang IPC lakukan ini tentu berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan menjadi lebih cepat, lebih terdata, lebih transparan dan lebih akurat.

“Penerapan digitalisasi berbagai sisi di pelabuhan menjadi fokus utama IPC dua tahun terakhir. Standardisasi pelayanan berbasis digital di sisi darat dan laut diimplementasikan dan dioptimalkan secara menyeluruh mulai saat barang dikirimkan ke pelabuhan sampai kemudahan pembayaran serta tracking dan tracing barang,” kata Elvyn. (aji)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending