Connect with us

DIGITAL & MEDIA

Pemda Diharapkan Tidak Membuat Portal Serupa OSS

Published

on

Online Single Submission (OSS) saat ini perlu adanya harmonisasi regulasi yang membutuhkan dukungan dari pemda di seluruh Nusantara.

Ekbis.co.id, Jakarta – Pemerintah daerah diharapkan untuk tidak membuat portal serupa dengan sistem “Online Single Submission” (OSS) karena pada saat ini perlu adanya harmonisasi regulasi yang membutuhkan dukungan dari pemda di seluruh Nusantara.

“Jangan sampai pemerintah daerah malah membuat portal serupa OSS karena hal ini akan makin membingungkan para pengusaha dan investor. Menelaah peraturan dan melakukan deregulasi peraturan yang sudah tertuang dalam aturan tingkat pusat akan lebih efektif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti dalam rilis di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Menurut Indra, meski OSS diharapkan bisa memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia, namun pada pelaksanaannya, implementasi dari sistem ini masih menemui banyak hambatan, seperti belum meratanya fasilitas dan infrastruktur internet di daerah dan juga tumpeng tindihnya peraturan tingkat pusat dengan peraturan daerah.

Untuk itu, ujar dia, penerapan OSS masih membutuhkan evaluasi salah satunya adalah terkait harmonisasi peraturan tingkat pusat dengan daerah.

Harmonisasi ini, lanjutnya, tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah pusat karena pemerintah daerah, sebagai pihak yang paling memahami peta dan potensi ekonomi di wilayahnya, perlu mempelajari ulang dan merevisi aturan yang kepentingan dan sifatnya sama dengan aturan tingkat pusat.

Selain itu, sosialisasi OSS juga penting dilakukan. Proses sosialisasi membutuhkan pendampingan dari pemerintah pusat agar penerapannya efektif menyelesaikan panjangnya rantai birokrasi perizinan di Indonesia.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Firmansyah Mardanoes juga menyatakan bahwa pelaksanaan OSS dinilai masih memiliki banyak masalah, sehingga membutuhkan perhatian untuk dilakukan perbaikan.

Pasalnya, menurut Firmansyah, sistem yang ada dalam OSS ini belum berjalan secara penuh, terutama dalam hal sosialisasi dan pelayanan cara pengisian form yang terdapat dalam sistem tersebut.

Sebagaimana diketahai, Peringkat Kemudahan Berbisnis (EoDB) Indonesia pada Indeks EoDB 2019 turun satu poin dari peringkat 72 menjadi peringkat 73. Penurunan peringkat ini tentu tidak sejalan dengan target yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo yaitu kenaikan 32 peringkat menjadi peringkat 40 di 2019.

Indeks EoDB dikeluarkan oleh Bank Dunia dan dirilis secara rutin setiap tahunnya. Jika pada Indeks 2019 Indonesia menduduki peringkat 73, maka pada 2017 dan 2018 peringkat Indonesia berada di 91 dan 72. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

DIGITAL & MEDIA

BGR Logistics Posisikan sebagai Perusahaan Digital

Published

on

Direktur Utama BGR Logistics, M. Kuncoro Wibowo (kanan), memberikan plakat kepada Menteri ESDM, Ignasius Jonan, seusai Menteri ESDM memberikan keynote speech dalam acara Customer Gathering BGR Logistics di Jakarta, Selasa(19/3/2019).

Ekbis.co.com, Jakarta – PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik, telah memposisikan sebagai perusahaan logistik digital dengan membangun sistem IT untuk membantu kebutuhan logistik pelanggan, yakni seperti WINA (Warehouse Integrated Application) dan FIONA (Fleet Integrated and Order Monitoring Application)

“Selain itu, BGR Logistics telah membangun ‘Command Center’ untuk memonitor seluruh sistem aplikasi yang dimiliki, sehingga pelayanan terhadap pelanggan dapat terjaga kualitasnya,” kata Direktur Utama BGR Logistics, M. Kuncoro Wibowo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Dia menyampaikan itu saat acara Customer Gathering, merupakan bagian dari rangkaian acara HUT BGR Logistics ke-42 yang jatuh 11 April 2019. Dalam acara yang bertemakan “Together Towards Tomorrow” tersebut, BGR Logistics memberikan apresiasi bagi sekitar 30 pelanggan setia yang telah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dalam menyediakan jasa logistik.

Apresiasi tersebut sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas kepercayaan pelanggan dalam menggunakan jasa logistik milik BGR Logistics.

Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan tersebut, Kuncoro juga menyampaikan usaha perseroan dalam bertransformasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.

“Transformasi kami lakukan sejak September 2018, mulai dari transformasi organisasi, transformasi sistem informasi, hingga, transformasi budaya perusahaan dan transformasi proses bisnis,” terang Kuncoro.

Sementara tujuan membangun “Command Center” untuk memonitor seluruh sistem aplikasi yang dimiliki, sehingga pelayanan terhadap pelanggan dapat terjaga kualitasnya. Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan pelanggan, BGR Logistics menyediakan new web corporate dan memiliki Contact Center HALO BGR 1500-692, yang dapat diakses setiap hari oleh masyarakat dan pelanggan, untuk mengetahui jasa layanan yang ada.

Kuncoro juga mengungkapkan bahwa pada Rabu, 6 Maret 2018, BGR Logistics juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Rumah Koperasi Indonesia (RKI) tentang kerja sama kegiatan rantai pasok terintegrasi dengan Skema Perdagangan Coop2Coop dalam acara Rakernas Dewan Koperasi Indonesia di Palembang. (ahm)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DIGITAL & MEDIA

Pengamat : Rp2000/Km Tarif Ideal Ojek Daring

Published

on

Tarif ideal transportasi ojek dalam jaringan (daring) atau online adalah sebesar Rp2000/km.

Ekbis.co.id, Jakarta – Pengamat Ekonomi Digital Fitra Faisal berpendapat bahwa tarif ideal transportasi ojek dalam jaringan (daring) atau online adalah sebesar Rp2000/km.

“Pemerintah harus paham bahwa bisnis digital ini melibatkan seluruh aktor dalam ekosistem, sehingga ketika satu variabel dalam ekosistem ini terganggu maka efeknya langsung terasa pada keseluruhan ekosistem,” ujar Fitra dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa sore (19/3/2019).

Berdasarkan kajian dari Research Institute of Socio Economic Development (RISED), kata Fitra, 71 persen konsumen hanya mampu mentoleransi kenaikan pengeluaran kurang dari Rp5.000 per hari.

“Idealnya, jika melihat faktor willingness to pay dari berbagai sumber riset yang tersedia, kenaikan yang bisa ditoleransi adalah yang membuat konsumen mengeluarkan tambahan uang kurang dari Rp5.000 per hari. Dengan jarak tempuh rata-rata konsumen sebesar 8,8 km per hari, berarti kenaikan tarif yang ideal adalah maksimal Rp600 per kilometer atau maksimal naik menjadi Rp2.000 rupiah per kilometer,” kata Fitra.

Dia mengatakan saat ini para aplikator telah menerapkan dynamic pricing yang berdasar big data, di mana tarif sebenarnya bisa menyesuaikan secara dinamis dan fleksibel tergantung pada waktu, tempat, dan tinggi rendahnya permintaan dan penawaran yang tersedia.

Dia menyarankan pemerintah untuk memanfaatkan riset yang akurat dalam menyusun kebijakan terkait ekonomi digital. “Disrupsi digital yang merupakan salah satu tantangan terbesar perekonomian, bisa diberdayakan untuk melakukan sebuah lompatan kuantum untuk membentuk kemakmuran berlipat di masa depan,” ujarnya.

Ke depan menurutnya, perdebatan bukan apakah harus atau tidak industri start up tersebut diatur, namun bagaimana pengaturan yang paling tepat untuk diberlakukan agar teknologi membawa manfaat secara optimal kepada Indonesia. (asn)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DIGITAL & MEDIA

Ekonom : Diperlukan Regulasi Pertanian yang Pro Industri 4.0

Published

on

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Dedi Nursyamsi memberikan pemaparan dalam Bincang Asyik Pertanian Indonesia di Bogor, Selasa (19/3/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Ekonom Universitas Indonesia Riyanto, menyatakan implementasi teknologi 4.0 di sektor pertanian sangat bermanfaat bagi konsumen dan petani untuk mendekatkan distribusi.

Namun demikian, menurut dia di Bogor, Selasa (19/3/2019), modernisasi pertanian menuju industri 4.0 perlu insentif dan dukungan politik dari pemerintah dan parlemen.

“Dalam hal ini, Kementerian Pertanian perlu memfasilitasi industri 4.0 lewat regulasi dan aturan. Alhasil, ada payung hukum bagi pelaku usaha dan generasi milenial,” ujar Riyanto.

Riyanto menambahkan apabila tidak masuk industri 4.0 akan terjadi kekurangan pangan untuk mendorong dampak ganda dari sektor hulu sampai hilir pertanian.

Dia mengakui Kementerian Pertanian menghadapi tantangan berat dalam mengubah tradisi petani, yang masih banyak menerapkan pola cocok tanam masih tradisional atau teknologinya masih level industri 1.0.

Sementera itu Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Pertanian Dedi Nursyamsi mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) siap memasuki revolusi industri 4.0 dalam rangka mendorong modernisasi pertanian dan generasi milenial di sektor pertanian.

Berbagai kebijakan, tambahnya, disiapkan agar dapat menunjang efisiensi dan produktivitas pertanian sehingga meningkatkan daya saing serta kesejahteraan petani.

“Sektor pertanian sudah memasuki industri 4.0 yang ditandai babak baru antara lain munculnya KATAM (Kalender Tanam), SI MANTAP (Sistem informasi Pemantuan Tanaman Pangan) , Smart farming, smart green house, autonomous tractor, dan smart irrigation, ” ujarnya dalam Bincang Asyik Pertanian kerjasama antara Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) dan Kementerian Pertanian RI bertemakan”Mendorong Modernisasi dan Regenerasi Pertanian di Era Revolusi Industri”.

Dedi Nursyamsi menuturkan, perkembangan teknologi sangat luar biasa karena telah memasuki era teknologi 4.0 yang sangat luar biasa dampaknya terhadap produksi barang dan jasa. Apalagi penggunaan internet dan teknologi informasi telah menjadi bagian kehidupan manusia sehari-hari.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian sangat siap memasuki revolusi industri 4.0 melalui berbagai aplikasi serta kebijakan. Berbagai aplikasi teknologi kini telah diperkenalkan untuk membantu usaha tani terutama mempermudah petani.

Sebagai contoh, aplikasi Sistem informasi pemantauan pertanaman padi (Simotandi) yang menggunakan citra satelit beresolusi tinggi untuk bisa membaca standing crop tanaman padi.

Dedi mencontohkan luas lahan sawah di Jawa Barat lebih dari 1 juta ha. Dari areal itu terlihat luas lahan yang akan panen dan tersebar dimana saja. Begitu juga tanaman padi yang baru tanam atau lahan yang belum ditanami (bera).

Termasuk pula ada aplikasi KATAM untuk memudahkan mengetahui waktu tanam, rekomendasi pupuk dan penggunaan varietas.

Aplikasi lain adalah aplikasi si Mantap yang dimanfaatkan PT Jasindo dalam rangka mem-backup asuransi pertanian. Dedi menjelaskan bahwa aplikasi ini membantu pihak asuransi supaya mendeteksi resiko kekeringan dan banjir, bahkan organisme pengganggu tumbuhan.

“Aplikasi yang disiapkan Kementan juga memfasilitasi generasi muda supaya terjun ke dunia pertanian,” ucap Dedi. (sub)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending