Connect with us

INDUSTRI

Pasca-CEPA, Menperin Sebut Keramik Berpeluang Masuk ke Australia

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan keramik produksi Indonesia berpeluang masuk ke Australia setelah penandatanganan Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Australia (IA-CEPA).

“Ini kesempatan bagi Indonesia untuk memanfaatkan ini (IA-CEPA). Dulu produk atap, ubin, porselen dan bata (impor) dari Australia, sekarang saatnya reverse (berbalik), kita yang suplai ke sana, karena industri mereka sebagian besar juga sudah pindah ke Asia,” kata Airlangga dalam pameran Keramika 2019 di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Ia menuturkan pasar Australia yang terbuka setelah kerja sama dengan Indonesia itu memungkinkan industri berkapasitas besar seperti keramik bisa mengambil peluang.

“Keramik punya kapasitas sehingga kita dorong lebih dipercepat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengakui industri keramik tidak akan menyia-nyiakan peluang ekspor ke Negeri Kangguru.

Edy menyebut Australia merupakan pasar baru baru industri keramik Indonesia lantaran selama ini pasokannya dipenuhi dari Malaysia dan China.

“Tapi, secara geografis kita lebih dekat kan (dengan Australia). Ini jadi sasaran dan target anggota Asaki bahwa ada pasar baru yaitu Australia,” tuturnya.

Edy menambahkan meski belum mengetahui secara rinci besar pangsa pasar keramik di Australia, ia yakin Indonesia mampu memasok keramik jenis granit yang menjadi kebutuhan utama di sana.

“Kita bisa pelajari dengan data konsumsi per kapitanya. Tapi, kami yakin dengan produksi kami, untuk keramik granit, yang merupakan kebutuhan Australia, kapasitas kita ini kurang lebih satu juta meter persegi untuk produksi granit,” katanya.

Menurut Edy, dengan kapasitas sebesar itu, industri keramik yakin bisa masuk segmen granit di pasar Australia.

“Secara volume memungkinkan buat kita untuk agresif ke Australia,” pungkasnya. (aij)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

INDUSTRI

Kadin Usulkan Kemenhub Bentuk Badan Sentral Terkait Proyek KPBU

Published

on

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa usai menghadiri FGD di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membentuk badan yang tersentralisasi terkait proyek-proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) infrastruktur transportasi.

“Kami berharap Kemenhub memiliki badan yang tersentralisasi sehingga bisa fokus menyiapkan dan melakukan pelaksanaan tender untuk proyek-proyek KPBU ini,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Dia beralasan bahwa di sektor-sektor lain seperti PLN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, badan-badan tersentralisasi sudah berjalan.

“Saya kira di Kemenhub masih dikelola oleh masing-masing direktorat jenderal, sehingga masih tidak tersentralisasi dan fokus konsentrasinya,” ujar Erwin.

Maka dari itu, menurut dia, pihaknya berharap ada sebuah badan yang mengelola proyek-proyek KPBU yang ada di Kemenhub seperti TOD, stasiun kereta, bandara, pelabuhan dan beragam proyek infrastruktur transportasi lainnya bisa berjalan dengan cepat proses persiapan dan pelaksanaan tendernya.

Sosialisme mekanisme pelaksanaan KPBU dalam pembangunan infrastruktur transportasi masih memerlukan tindak lanjut lebih jauh. Pasalnya, keterbatasan informasi bagi badan usaha untuk mengetahui adanya proyek KPBU dinilai masih minim.

“Jika sudah ada, kita juga perlu mengetahui bagaimana sebenarnya mekanisme pelaksanaan KPBU di Kemenhub sehingga bisa menjadi acuan bagi pihak badan usaha,” kata Erwin di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kadin.

Dia juga mengatakan bahwa selain mekanisme pelaksanaan KPBU, pihaknya juga perlu nmengetahui lebih jauh terkait manfaat yang diterima pengembang swasta bagi yang ingin berpartisipasi, termasuk mengenali tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek KPBU.

Pihak-pihak yang berperan dalam proyek KPBU terdiri atas pemerintah pusat dan daerah sebagai regulator, penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) sebagai pengambil kebijakan teknis dan badan usaha yang bertindak sebagai pemilik modal serta pelaksana kegiatan KPBU. (aji)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INDUSTRI

Ekspor Tenun dan Batik Dibidik Naik 10 Persen

Published

on

Kementerian Perindustrian membidik ekspor produk tenun dan batik naik 10 persen pada 2019 menjadi senilai 58,6 juta dolar AS dibanding pada 2018 yang tercatat 53,3 juta dolar AS.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Perindustrian membidik ekspor produk tenun dan batik naik 10 persen pada 2019 menjadi senilai 58,6 juta dolar AS dibanding pada 2018 yang tercatat 53,3 juta dolar AS.

“Kami ingin meningkat 10 persen. Tenun dan batik ini merupakan high fashion yang memiliki nilai tambah tinggi dan sangat unik,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Ia mengatakan, jenis tekstil adiwastra atau kain tradisional berupa batik dan tenun bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai kain yang dapat dibentuk menjadi berbagai jenis mode.

Menperin juga mendorong pelaku industri kecil dan menengah (IKM) memanfaatkan bahan baku yang ada, sekaligus bahan baku baru. “Ada yang namanya bemberg itu pengganti bahan sutera, bisa dimanfaatkan karena hasilnya selembut sutera,” pungkas Airlangga.

Nilai ekspor komoditas tenun dan batik pada 2018 mencapai 53,3 juta dolar AS dengan negara tujuan ekspor adalah Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat.

“Industri tenun dan batik yang banyak ditekuni oleh industri kecil dan menengah (IKM) tersebar di sentra-sentra industri. Terdapat 369 sentra IKM tenun dan 101 sentra IKM batik yang tersebar di hampir seluruh wilayah Nusantara,” tambahnya. (spg)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INDUSTRI

Pahlawan Ekonomi Efektif Kembangkan Industri Kreatif di Surabaya

Published

on

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Ekbis.co.id, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menilai program Pahlawan Ekonomi yang telah dijalankan sejak 2010 cukup efektif dalam upaya mengembangkan industri kreatif di kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pahlawan, Jatim.

Tri Rismaharini, di Surabaya, Rabu (20/3/2019), mengatakan melalui Pahlawan Ekonomi, industri kreatif di Kota Surabaya tidak akan pernah mati.

“Setiap orang mempunyai multi talenta yang bisa dikembangkan. Jadi karena itu, kami memfasilitasi warga sesuai apa yang mereka miliki, itu yang akhirnya kita kembangkan,” kata Risma.

Wali Kota Risma juga membeberkan bahwa warga yang kurang mampu adalah suami yang berpenghasilan di bawah rata-rata dan bekerja sendiri. Artinya, lanjut dia, mesin kedua yaitu istri harus berpenghasilan.

Untuk itu, kata dia, melalui program Pahlawan Ekonomi, pemkot mengerakkan ibu-ibu di Kota Surabaya agar bisa mandiri dan membantu menopang kebutuhan rumah tangga.

Risma menjelaskan pihaknya menggerakkan ibu-ibu dari keluarga kurang mampu untuk diajari dan mengakses ekonomi baru melalui program Pahlawan Ekonomi. Berawal dari 89 kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergabung di Pahlawan Ekonomi menjadi 1.600 kelompok UMKM di antaranya kuliner, kriya dan fashion.

Tak hanya itu, Wali Kota Risma juga memberikan strategi terkait pembentukan, pengolahan, serta bagaimana membuat pelaku UMKM agar tetap stabil menghasilkan omzet yang tinggi, salah satunya memberikan pelatihan kepada pegiat UMKM agar meningkatkan kualitas pada produk yang dipasarkan.

“Kami fasilitasi mereka dengan memberi pelatihan setiap seminggu sekali yaitu pelatihan pengelolaan keuangan, pelatihan memasarkan, pelatihan tentang produk. Kita juga memberikan fasilitas izin, dan itu Pemkot Surabaya yang mendanai,” katanya.

Selain itu, wali kota pertama di Surabaya juga memberikan masukan kepada Komisi X DPR RI terkait Rancangan UU Ekonomi Kreatif yang saat ini sedang dibahas. Risma menyampaikan secara detail runtutan terkait program-program yang dimiliki Pemkot Surabaya, khususnya dalam hal pengembangan dunia industri kreatif. (abd)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending