Connect with us

FINANSIAL

Banyumas Alokasikan Rp33,5 Miliar untuk Kenaikan Gaji PNS

Published

on

Anggaran sebesar Rp33,5 miliar untuk memenuhi kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Banyuamas.

Ekbis.co.id, Purwokerto – Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengalokasikan anggaran sebesar Rp33,5 miliar untuk memenuhi kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah itu, kata Kepala Badan Keuangan Derah (BKD) Kabupaten Banyumas Eko Prijanto.

“Anggaran sebesar Rp33,5 miliar itu merupakan kenaikan 5 persen untuk satu tahun,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (15/3/2019).

Ia mengatakan besaran anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan rencana kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen seperti yang tercantum dalam Undang-Undang APBN 2019. “Dalam mengalokasikan anggaran tersebut, kami mengikuti kebijakan nasional,” tegasnya.

Kendati demikian, dia mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut terkait dengan kenaikan gaji PNS tersebut.

Dia mengakui jika dalam pemberitaan media massa maupun informasi yang beredar di media sosial, kenaikan gaji PNS tersebut berlaku mulai bulan April 2019.

Selain itu, kata dia, dalam pemberitaan jupada bulan April juga akan dilakukan pembayaran rapel kenaikan gaji bulan Januari hingga Maret.

“Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Jakarta. Kalau memang benar ada tugas untuk merapel, ya kami akan rapel tetapi kalau tidak ada ya tidak dirapel,” katanya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Banyumas, jumlah PNS yang bertugas di lingkungan Pemkab Banyumas mencapai kisaran 12.300 orang, sedangkan yang pensiun pada tahun 2019 sekitar 400 orang.

“Rata-rata setiap dua bulan ada 100 orang PNS yang pensiun,” kata Kepala BKDD Kabupaten Banyumas Achmad Supartono.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pencairan kenaikan gaji PNS 2019 akan terealisasi pada April, dan mereka juga akan menerima rapelan kenaikan gaji dengan jumlah sekaligus yang dihitung mulai Januari 2019.

“UU APBN kan untuk (mulai) Januari. Untuk Mei dan selanjutnya dibayarkan tepat waktu pembayaran gajinya.” kata Menkeu di Jakarta, Rabu (13/3).

Sri Mulyani mengatakan kenaikan gaji PNS itu diatur dalam UU APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018.

Dalam UU itu, kata dia, PNS mendapat kenaikan gaji pokok sehingga diperlukan peraturan pemerintah sebagai petunjuk hukum untuk melaksanakan perintah UU ini.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menjelaskan bahwa kenaikan gaji PNS 2019 itu baru dibayarkan April, namun besarannya akan mencakup kenaikan gaji dari Januari-April. (sum)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Ada Dana Desa, Sri Mulyani Kaji Dana Kecamatan

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Camat di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan mengkaji alokasi dana untuk kecamatan, sebagai upaya menciptakan keseimbangan pembangunan.

Menurut Menkeu, sekarang ini, pemerintah sudah menyediakan dana untuk desa dan kelurahan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya.

“Ini kan sama, desa, lurah (sudah ada alokasi dananya), kok camat tidak dikasih. Nah, nanti kami pikirkan saja dalam bentuk dana alokasi umum (DAU),” kata Sri Mulyani setelah mendengar keluhan para camat saat Rapat Koordinasi Nasional Camat di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan Kemenkeu akan duduk bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memilih instrumen paling efektif dan tepat sebagai dana kecamatan.

Sri Mulyani ingin menentukan secara matang perihal alokasi dan fungsi anggaran kecamatan itu agar dapat transaparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Sebagai Menteri Keuangan, saya bisa alokasikan dalam bentuk DAU berdasarkan tugas. Namun, kalau DAU-nya terlalu banyak, saya kasih tanda, itu jadinya bukan DAU lagi,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Sri, pemerintah sudah memberikan dana operasional kecamatan melalui forum koordinasi pimpinan kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas yang tertuang pada APBN.

Dana tersebut ditugaskan ke bupati untuk kemudian dilaksanakan oleh camat

Sri juga meminta camat tidak sekadar bertindak sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan di tingkat kelurahan hingga desa.

Ia mengajak camat menjadi pembina, terutama dalam mengatasi kepala desa maupun lurah yang tidak memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Sehingga, sistem kenegaraan bisa secara rapi dan efektif jalan hingga ke level paling bawah,” ujarnya.

Pada APBN 2019, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp70 triliun atau naik dari tahun lalu yang sebesar Rp60 triliun.

Sementara, dana kelurahan untuk pertama kalinya dialokasikan pemerintah pada 2019 dengan nilai sebesar Rp3 triliun. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu Sebut Pencairan Dana Bantuan Sosial Naik 70,1 Persen

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pencairan dana bantuan sosial (bansos) dalam dua bulan pertama 2019 mencapai Rp23,6 triliun atau naik 70,1 persen (year on year/yoy) dibandingkan periode sama 2018 sebesar Rp13,9 triliun.

Dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Selasa (19/3/2019), Sri Mulyani mengatakan kenaikan pencairan dana bansos itu karena pertambahan jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) dan juga nominal yang diterimanya.

Dengan realisasi Rp23,6 triliun itu, maka porsi dana bansos yang terserap mencapai 23,1 persen terhadap total pagu bansos APBN 2019 sebesar Rp102,1 triliun.

Sri Mulyani menegaskan kenaikan nominal dan sasaran di PKH itu sesuai Undang-Undang APBN 2019 yang ditetapkan DPR dan pemerintah pada Oktober 2018.

“Kita sampaikan di UU APBN, pada 2019 jumlah nominal PKH, dua kali lipat dan jumlah penerima PKH-nya juga meningkat,” kata Menkeu.

Selain realisasi dana PKH, cepatnya pencairan dana bansos juga karena pencairan penerima bantuan iuran (PBI) peserta BPJS Kesehatan.

Sejauh ini, Kementerian Keuangan telah mencairkan sebanyak Rp8,4 triliun untuk membiayai peserta PBI BPJS Kesehatan.

Sementara itu, untuk realisasi subsidi APBN 2019 hingga akhir Februari 2019 sudah mencapai Rp10,72 triliun atau 4,78 persen dari pagu APBN 2019 sebesar Rp224,32 triliun.

Realisasi subsidi sampai Februari 2019 itu lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 5,73 persen dari pagu anggaran.

“Kondisi ini disebabkan oleh sebagian besar merupakan pencairan belanja subsidi energi, yaitu subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik,” kata dia.

Adapun untuk realisasi belanja nonkementerian/lembaga (K/L) sampai Februari 2019 mencapai Rp74,46 triliun atau 9,56 persen dari pagu APBN 2019.

Realisasi belanja non-K/L itu lebih tinggi secara nominal dibanding 2018 yang mencapai Rp72,39 triliun atau 11,92 persen dari APBN 2018.

“Namun demikian, secara persentase terhadap APBN, belanja non-K/L mengalami penurunan, antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja pembayaran imbalan SBSN dalam negeri yang menyebabkan pembayaran bunga utang menurun,” ujar Sri Mulyani. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI Yakin Devisa Pariwisata 2019 Jakarta Tidak Turun

Published

on

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Trisno Nugroho.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Trisno Nugroho menyakini target devisa dari sektor pariwisata pada 2019 tidak mengalami penurunan karena jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tetap tinggi.

“Kita sementara positif, karena Jakarta adalah tempat orang asing pertama masuk,” ujar Trisno dalam diskusi dengan media di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Trisno optimistis jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jakarta pada 2019 dapat mendekati tiga juta orang karena saat ini pembenahan tempat wisata, penyelenggaraan seminar maupun pertunjukan budaya di ibukota telah teragendakan dengan baik.

Selain itu, beberapa upaya sudah dilakukan oleh Bank Indonesia perwakilan Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk menjaga turis asing supaya mau menetap lebih lama dan meningkatkan kegiatan belanja.

Strategi itu antara lain memperbanyak promosi di media sosial, menempatkan petugas di titik strategis dan memberikan petunjuk informasi wisata yang lebih luas serta memperbanyak titik foto yang unik di berbagai destinasi wisata.
Kemudian, memperbanyak ajang olahraga dan budaya, membenahi paket wisata pribadi maupun open trip, memperbaiki sistem transportasi dari dan menuju tempat wisata serta meningkatkan fasilitas wisata yang sesuai kebutuhan dan karakteristik.

Meski demikian, ia mengakui, kondisi yang sama tidak terjadi di tempat lain, karena beberapa daerah wisata unggulan, salah satunya Mandalika di Nusa Tenggara Barat, sedang melakukan pembenahan setelah terdampak dari bencana gempa bumi.

“Mungkin di daerah bencana, jadi berkurang seperti di Mandalika. Ini dapat mengurangi target, karena wisatawan mancanegara dari luar negeri turun,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menurunkan target devisa dari sektor pariwisata, dari sebelumnya sebesar 20 miliar dolar AS menjadi 17,6 miliar dolar AS karena berbagai alasan. Meski demikian, target kedatangan wisatawan mancanegara pada 2019 tidak mengalami revisi yaitu tetap 20 juta orang. (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending