Connect with us

TRADE

Pengusaha Tahu Keluhkan Kenaikan Harga Kedelai Impor

Published

on

Kenaikan harga kedelai impor dari Rp7.000 menjadi Rp7.300 per kilogram yang berdampak menurunnya produksi hingga 30 persen di Banda Aceh.

Ekbis.co.id, Banda Aceh – Kalangan pengusaha tahu dan tempe di Banda Aceh mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor dari Rp7.000 menjadi Rp7.300 per kilogram yang berdampak menurunnya produksi hingga 30 persen

“Harga kedelai impor mengalami peningkatan. Sementara, harga jual tahu dan tempe tidak naik,” kata Sekretaris Asosiasi Tahu Tempe Aceh Mulizar di Banda Aceh, Rabu (13/3/2019).

Kedelai impor sebagai bahan baku tahu dan tempe naik sejak enam bulan terakhir. Dulu harganya hanya Rp6.800 per kilogram. Maulizar mengaku tidak mengetahui penyebab kenaikan kedelai impor tersebut.

Dampak kenaikan harga kedelai impor kepada kalangan pengusaha tahu yang kebanyakan industri rumah tangga terpaksa mengurangi produksi hingga 30 persen.

“Sebelumnya, kami membutuhkan kedelai impor untuk produksi dalam sehari berkisar 700 kilogram hingga 800 kilogram. Namun, sejak kedelai impor naik, kami hanya produksi 400 kilogram hingga 500 kilogram dalam sehari,” Maulizar.

Meski terjadi kenaikan bahan baku kedelai, produksi tahu dan tempe tetap berjalan normal guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun begitu, keuntungan didapat pengusaha tahu dan tempe berkurang.

“Untung sudah tipis dan yang penting jangan sampai rugi saja. Kami produksi hanya untuk memenuhi permintaan masyarakat dan menjaga pelanggan tidak lari,” kata Maulizar.

Namun, sebut Maulizar, kalangan pengusaha tahu dan tempe tidak akan mampu bertahan jika harga kedelai impor di atas Rp8.000 per kilogram. Sebab, biaya produksi lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual.

Oleh karena itu, Maulizar mengatakan, pengusaha tahu dan tempe mengharapkan pemerintah menekan harga kedelai impor hingga posisi normal yakni Rp6.800 per kilogram.

“Dalam kondisi harga kedelai Rp7.300 per kilogram, harga penjualan tahu untuk konsumsi masyarakat masih stabil. Jika harga kedelai mencapai Rp8.000 per kilogram, kemungkinan usaha tahu tutup atau mogok produksi,” pungkas Maulizar. (hsa)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

TRADE

Darmin : Daerah Produksi Sawit Turunkan Kemiskinan Lebih Cepat

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan berbagai daerah yang merupakan penghasil kelapa sawit menurunkan tingkat kemiskinan lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang bukan produsen sawit.

“Di daerah penghasil kelapa sawit, tingkat kemiskinan turun lebih cepat daripada daerah lain,” kata Darmin Nasution dalam acara Briefing Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Untuk itu, ujar dia, sawit dan berbagai produknya seperti minyak kelapa sawit atau CPO sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDG (Sasaran Pembangunan Global) di Indonesia, terlebih dalam pilar pengentasan kemiskinan.

Menko Perekonomian menegaskan, Indonesia tidak mau produk kelapa sawit diganggu gugat oleh regulasi pihak lain seperti dari Uni Eropa.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa perkebunan besar swasta (PBS) taat terhadap semua aturan yang ditetapkan pemerintah salah satunya kewajiban membangun atau bermitra dengan petani plasma.

Anggota Dewan Pembina Gapki Achmad Mangga Barani menyatakan, terkait kewajiban bagi PBS dan Perkebunan Besar Negara (PBN) untuk membangun kebun plasma sekitar 20 persen dari total konsesi yang dimilikinya sebagaimana dalam Permentan No.26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Mangga Barani menegaskan kewajiban PBS dan PBN membangun kebun plasma seluas 20 persen dari total konsesi itu ada sejak terbitnya Permentan tersebut, yakni pada tahun 2007.

“Sedangkan sebelum 2007 tidak ada kewajiban bagi PBS maupun PBN membangun atau bermitra dengan petani plasma. Jadi salah besar jika dikatakan perusahaan sawit dan PTPN tidak berpihak ke petani kecil,” ujar mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian itu.

Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan menyebutkan, hingga akhir 2018 total kebun sawit di Indonesia mencapai 14.309.256 hektare (ha). Kepemilikan kebun sawit tersebut terdiri atas perkebunan rakyat seluas 5.807.514 ha, PBN seluas 713.121 ha, dan PBS seluas 7.788.621 ha.

Perkebunan rakyat terbagi menjadi dua, yakni kebun milik petani mandiri dan petani plasma yang luasnya sekitar 617.000 ha.

Sebagaimana diwartakan, Komisi Eropa telah mengeluarkan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Secara garis besar rancangan itu akan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya.

Saat ini, Komisi Eropa juga telah mengadopsi Delegated Regulation no C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada 13 Maret 2019.

Dokumen ini akan diserahkan kepada Dewan dan Parlemen Uni Eropa melalui tahap “scrutinize document” dalam waktu dua bulan ke depan. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRADE

RI : Kebijakan Sawit Uni Eropa Diskriminatif-Proteksi Terselubung

Published

on

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan (kiri), Wamenlu AM Fachir (tengah), dalam Briefing Diskriminasi UE terhadap Kelapa Sawit yang digelar di Kemenlu, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa kebijakan Uni Eropa yang melarang produk kelapa sawit adalah kebijakan yang diskriminatif dan merupakan bentuk proteksi terselubung terhadap komoditas yang sangat penting bagi Indonesia.

“Tidak ada keraguan (kebijakan sawit Uni Eropa) ini diskriminasi, dengan latar belakang proteksionisme yang kemudian dibungkus dengan berbagai bahan ilmiah yang saintifik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Briefing Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit yang digelar di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Menurut dia, produk kelapa sawit adalah produk yang sangat penting bagi Indonesia terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan warga Indonesia.

Menko Perekonomian memaparkan bahwa pada saat ini untuk industri kelapa sawit telah mempekerjakan sebanyak 7,5 juta orang secara langsung dan ditambah 12 juta orang secara tidak langsung.

Belum lagi, lanjutnya, ditambah dengan “smallholders farmers” (petani kecil) yang berjumlah 2,6 juta orang, yang mempekerjakan sebanyak 4,3 juta orang

“Jelas sawit mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan,” kata Menko Perekonomian.

Darmin juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan keprihatinannya seperti dalam pertemuan ASEAN, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kebijakan sawit Uni Eropa ini merupakan permasalahan yang sangat serius bagi Indonesia.

“Kami negara besar yang memiliki kedaulatan yang tidak bisa diganggu oleh siapa pun,” kata Menko Maritim.

Sedangkan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengingatkan bahwa langkah yang diambil Uni Eropa adalah diskriminatif dan bisa berpengaruh kepada pembahasan mengenai kemitraan komprehensif kedua pihak.

Sebagaimana diwartakan, Komisi Eropa telah mengeluarkan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Secara garis besar rancangan itu akan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya.

Saat ini, Komisi Eropa juga telah mengadopsi Delegated Regulation no C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada 13 Maret 2019.

Dokumen ini akan diserahkan kepada Dewan dan Parlemen Uni Eropa melalui tahap “scrutinize document” dalam waktu dua bulan ke depan. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRADE

Bengkulu Ekspor Komoditi Pertanian ke China dan Thailand

Published

on

Saat melepas komoditas ekspor berupa kayu olahan dari karet dan cangkang sawit di Pelabuhan Pulau Baai.

Ekbis.co.id, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu mengembangkan sayap ekspor dari produk komoditi pertanian seperti olahan kayu dan cangkang sawit ke negara China dan Thailand.

“Produk kita akan menuju China dan Thailand, semoga ke depan lebih banyak muncul produk-produk unggulan yang siap ekspor,” kata Staf Ahli Gubernur Bengkulu, Ricky Gunarwan di Bengkulu.

Saat melepas komoditas ekspor berupa kayu olahan dari karet dan cangkang sawit di Pelabuhan Pulau Baai, Ricky mengatakan keterbukaan konektivitas lewat Pelabuhan Pulau Baai dan Bandara Fatmawati (internasional) akan memberi manfaat kenaikan pendapatan asli daerah dari sisi ekspor komoditas unggulan.

Komoditi ekspor berupa 823, 7407 meter kubik kayu olahan senilai 286.566,96 dolar AS atau setara dengan Rp4,01 miliar dengan tujuan China dan cangkang sawit sebanyak 8.500 MTS senilai 386.750 US dolar atau setara dengan Rp5,4 miliar dengan tujuan Thailand.

Kayu olahan yang siap ekspor terdiri dari 5 jenis komoditas yaitu Rubber Wood Finger Jointed, Rubber Wood Moulding (S4S), Rubber Wood Finger Joint Laminating, Rubber Wood Laminating Board dan Albizia Falcatarina Wood Finger Joint Laminating yang dimuat dalam 25 kontainer dan akan dikirim melalui pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan Badan Karantina Pertanian Sujarwanto mengatakan Bengkulu dalam sejarah tercatat sebagai wilayah yang kaya akan rempah-rempah berkualitas, sebab itu dahulu bangsa Eropa datang ke Bengkulu.

“Kekayaan Bengkulu sebagai pusat rempah-rempah seperti lada, pala, jahe harus terus dijaga. Generasi milenial wajib menjadi pelopor sebagai petani muda dan eksportir masa mendatang,” katanya

Ia menambahkan potensi Holtikultura di Bengkulu juga sangat melimpah, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sangat membutuhkan sayur mayur segar. (hms)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending