Connect with us

AGROBISNIS

Pemprov Bali Berkomitmen Prioritaskan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Published

on

Acara 'Pencanangan Gerakan Petani Milenial Provinsi Bali tahun 2019 menuju Lumbung Pangan Dunia tahun 2045', di Kabupaten Badung.

Ekbis.co.id, Badung – Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk memprioritaskan program pembangunan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani, kata
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardana.

“Itu merupakan salah satu misi utama dalam pola pembangunan semesta berencana Provinsi Bali di bawah pemerintahan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati,” kata Wisnuardana dalam ‘Pencanangan Gerakan Petani Milenial Provinsi Bali tahun 2019 menuju Lumbung Pangan Dunia 2045’, di Kabupaten Badung, Rabu (13/3/2019).

Untuk mendukung misi tersebut, telah ditetapkan Pergub No 99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali yang mewajibkan pihak hotel, restoran, swalayan dan katering untuk memanfaatkan produk lokal Bali, baik produk pertanian, perikanan dan produk lokal lainnya.

Wisnuardana mengemukakan, Pergub 99/2018 ditetapkan sebagai regulasi untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para petani yang notabene masih menjadi mata pencaharian sebagian besar dari penduduk Bali.

“Sekarang tantangan yang dihadapi semakin kompleks mulai dari alih fungsi lahan, persaingan pemasaran hingga keterbatasan SDM yang berkualitas. Pergub 99 juga sejalan dengan usaha untuk menarik kaum milenial agar mau jadi petani,” ucapnya.

Isi dari pergub itu, lanjut dia, akan terus disosialisasikan dan juga menjadi salah satu materi dalam bimbingan teknis bagi para petani milenial yang turut menjadi peserta kali ini.

“Salah satunya dengan pelatihan sistem teknologi informasi dan pemasaran berbasis online yang juga jadi salah satu bagian dari program kita untuk meningkatkan SDM petani terutama petani milenial kita,” ucapnya.

Wisnuardana mengatakan, sektor pertanian sejatinya adalah salah satu sektor pendorong pembangunan bidang ekonomi di Bali di samping sumber utama seperti pariwisata dan kerajinan. “Selain itu, pertanian juga punya peran penting untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pelestarian alam serta budaya di Bali,” ujarnya.

Selain penetapan Pergub No 99 tahun 2018, Pemprov Bali melalui Dinas TPHP juga memberikan subsidi pupuk organik yang dibuat oleh kelompok tani dan diberikan kembali kepada petani. “Selain itu, ditambah program dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), berupa dana yang dapat diakses kelompok-kelompok tani dengan bunga sangat murah,” katanya.

Terkait program yang menyasar petani milenial, Wisnuardana menyebut program dari Kementerian Pertanian ini merupakan salah satu upaya yang sangat baik untuk menarik kaum milenial terjun ke sektor pertanian dan berkaitan erat pula dengan misi Pemprov Bali lewat diterbitkannya Pergub No. 99 tahun 2018.

“Pertanian jika ditekuni secara sungguh-sungguh akan memberikan keuntungan yang besar. Mudah-mudahan dengan bimbingan teknis serta akses permodalan serta bantuan subsidi, akan meningkatkan minat generasi milenial untuk terjun ke sektor pertanian,” ucap Wisnuardana.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro dalam kesempatan yang sama menyebut sektor pertanian banyak yang menganggap sebagai sektor yang terpinggirkan, apalagi dengan pertanyaan yang banyak diyakini yakni apakah dengan jadi petani bisa kaya?.

“Jawabannya tentu saja bisa, apalagi di Bali dimana pertanian bisa disinergikan dengan pariwisata sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan produktivitasnya. Ada link yang bisa menghubungkan petani dan pelaku pariwisata serta wisatawan agar produk hasil pertanian bisa diserap oleh sektor pariwisata,” ujar Syukur

Pada 2019 ini menurut Syukur juga akan dicanangkan menjadi tonggak alih generasi petani di Indonesia dengan program-program yang ditujukan untuk regenerasi profesi petani kepada kaum milenial. “Ini tantangan kita ke depan termasuk untuk para petani di Bali,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang petani yang juga pengusaha beras organik asal Penebel, Tabanan, Wayan Suka Arta mengapresiasi langkah Pemerintah Bali yang ingin menyinergikan antara industri pariwisata dengan pertanian mengingat selama ini petani lokal Bali seperti kurang mendapatkan imbas dari manisnya industri pariwisata yang menghasilkan begitu banyak manfaat ekonomi bagi para pelakunya.

“Untuk itu dengan kewajiban bagi para pelaku industri pariwisata, termasuk restoran, swalayan dan catering, tentu ada semacam kepastian bagi petani untuk menjual hasil pertaniannya. Tinggal sekarang harus ada standardisasi komoditas yang dihasilkan agar bisa diterima oleh industri pariwisata karena seperti hotel misalnya, tentu punya standar tersendiri untuk komoditas yang diserap,” ujar Suka Arta.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan 453 Gabungan Kelompok Tani dari tujuh kabupaten se-Bali yang nantinya punya tugas untuk meneruskan pemaparan dan bimbingan teknis kepada lebih dari 12 ribu petani milenial di seluruh penjuru Bali. (nlr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AGROBISNIS

Anggota DPR : Impor Pangan Harus pada Waktu yang Tepat

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan.

Probiz.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyatakan berbagai pihak kementerian dan lembaga terkait harus bisa melakukan impor pangan pada waktu momentum yang tepat serta memperbaiki rantai distribusi komoditas pangan.

“Jika dalam waktu rentan yang cukup dekat masyarakat akan panen dan suplai akan melimpah, seharusnya tidak usah impor. Tetapi kalau ada kecenderungan kita akan kekurangan suplai, boleh impor,” kata Marwan Cik Asan dalam rilis, Selasa (19/3/2019).

Dengan demikian, menurut Marwan Cik Asan, impor pangan harus dilakukan betul-betul pada waktu yang tepat serta jumlah dan tempat yang tepat.

Hal tersebut, lanjut politisi Partai Demokrat itu, adalah hal yang penting agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Terkait dengan impor pangan, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyatakan, pemerintah melalui berbagai lembaga dan kementerian terkait perlu melakukan perbaikan data pangan untuk mengurangi kesemrawutan impor.

“Permasalahan data pangan yang selama ini selalu dijadikan acuan untuk melakukan impor belum sepenuhnya bisa diandalkan. Perbaikan data komoditas baru dilakukan pada komoditas beras, itupun baru pada akhir Oktober 2018 lalu. Sedangkan data-data komoditas lain seperti jagung dan kedelai dapat dikatakan belum terintegrasi menjadi data tunggal yang dapat diandalkan pemerintah dan publik,” kata Assyifa Szami Ilman.

Menurut dia, perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh BPK terkait impor.

Ia berpendapat bahwa kegiatan impor yang belum efektif sebenarnya didasarkan pada acuan data yang dijadikan dasar untuk melakukan impor.

Dengan demikian, lanjutnya, jika data acuan tidak dapat diandalkan, hasilnya adalah kebijakan yang tidak efektif. Sebagai konsekuensinya, ada kalanya produksi pangan dikatakan sudah surplus namun harganya masih cenderung bergejolak.

“Ketika harga bergejolak, Kementerian Perdagangan pasti perlu melakukan tindakan untuk meredam gejolak tersebut, salah satunya adalah dengan impor,” ucapnya.

Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menyebut kebijakan impor seharusnya menjadi opsi terakhir untuk memenuhi fungsi Bulog sebagai badan penyangga kebutuhan pangan.

“Impor bisa dilakukan, namun menjadi pilihan terakhir ketika produksi minus dan cadangan Bulog sudah tidak bisa diusahakan dari dalam negeri,” kata Rusli Abdullah.

Rusli menjelaskan Bulog sebagai lembaga penyangga kebutuhan pangan, membutuhkan minimal 1,5 juta ton untuk cadangan jika terjadi hal-hal mendesak seperti bencana atau gagal panen. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

AGROBISNIS

BMKG Latih Nelayan di Cilacap Cara Memprediksi Cuaca

Published

on

BMKG melatih cara memprediksi cuaca bagi para nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam kegiatan Sekolah Lapang Nelayan (SLN) 2019.

Ekbis.co.id, Cilacap – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melatih cara memprediksi cuaca bagi para nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam kegiatan Sekolah Lapang Nelayan (SLN) 2019.

“Kami akan memberikan pembelajaran buat nelayan, dasar-dasar bagaimana memprediksi cuaca supaya para nelayan ini tidak sembarang melaut, tidak salah waktunya, agar menjamin keselamatan mereka, juga lebih optimal dalam penghasilan,” kata Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Anton Daud di Cilacap, Jateng, Selasa (19/3/2019).

Anton mengatakan hal itu kepada wartawan usai pembukaan SLN 2019 yang diselenggarakan oleh Stasiun Meteorologi BMKG Cilacap di salah satu hotel kota Cilacap.

Menurut dia, kegiatan SLN 2019 ini merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan di Cilacap.

“Sebetulnya, kegiatan yang sama juga pernah dilakukan, kemarin di Yogyakarta, SLN juga. Pernah dilakukan di Semarang juga dengan tujuan yang sama,” katanya.

Ia mengatakan selama 2019, kegiatan SLN rencananya akan digelar di 30 lokasi se-Indonesia, dua lokasi di antaranya berada di Jawa Tengah, yakni Cilacap dan Pekalongan.

Dia mengharapkan melalui kegiatan SLN, nelayan bisa memperoleh pemahamanan yang lebih baik tentang informasi cuaca dan iklim serta pemanfaatannya.

Dengan demikian, ketika hendak berangkat melaut, kata dia, nelayan bisa melihat tanda-tanda apakah ada gangguan tropis di laut ataukah tidak ada gangguan tersebut sehingga bisa memutuskan untuk berangkat menangkap ikan atau tidak jadi berangkat.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengatakan pihaknya sangat mendukung penyelenggaraan SLN 2019 di Cilacap supaya nelayan tidak salah dalam memprediksi cuaca.

Ia mengatakan ketika cuacanya sedang tidak bagus, nelayan bisa melakukan kegiatan ekonomi yang lain.

Dengan memerhatikan kondisi cuaca, kata dia, nelayan pun bisa memperhitungkan hasil tangkapan yang diperoleh dari melaut.

“Kalau mau melaut, juga harus melihat kondisi cuacanya, baik atau tidak, apakah bisa mendapatkan ikan yang banyak,” kata anggota Fraksi Gerindra DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII Cilacap-Banyumas itu.

Terkait dengan hal itu, dia mendukung sepenuhnya anggaran yang diusulkan oleh BMKG secara nasional karena hampir semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak

Saat memberi sambutan dalam pembukaan SLN 2019, Novita mengatakan pelatihan tersebut sangat diperlukan oleh nelayan karena kondisi cuaca dan iklim saat sekarang bisa berubah-ubah secara drastis.

“Sekarang, kalau hanya melihat dari kalender itu kan tidak bisa dipegang, sehingga saya memang sangat meminta (kegiatan SLN 2019) bisa dilaksanakan di Cilacap,” katanya.

Ia mengaku prihatin ketika ada nelayan yang hilang di laut karena saat melaut tidak memerhatikan kondisi cuaca.

Oleh karena itu, dia mengharapkan kegiatan SLN ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak nelayan.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Stasiun Meteorologi Cilacap Taruna Mona Rachman mengatakan kegiatan SLN 2019 diikuti 25 orang yang terdiri atas 22 orang perwakilan kelompok nelayan dan tiga orang penyuluh.

“Kegiatan ini diselenggarakan selama empat hari yang dimulai kemarin, tanggal 18 Maret sampai dengan 21 Maret 2019. Pelatihan ini dilaksanakan dengan cara pembelajaran klasikal, praktik, simulasi, serta kunjungan field trip ke Stasiun Meteorologi Cilacap,” katanya.

Salah seorang nelayan, Teuku Iskandar Muda menyambut baik pelaksanaan kegiatan SLN 2019 yang diharapkan bisa dilaksanakan secara rutin.

“Kegiatan semacam ini jelas membantu nelayan terutama untuk bisa memberikan informasi terkait dengan cuaca dan iklim. Apalagi kondisi cuaca saat sekarang sulit diprediksi,” katanya.

Kendati diundang secara pribadi untuk mengikuti kegiatan tersebut, dia yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap itu mengaku akan menularkan pengetahuan yang diperoleh dari SLN 2019 kepada nelayan lainnya. (sum)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

AGROBISNIS

Peternak Sapi Lebih Suka Benih Sapi Lokal

Published

on

Jenis sapi lokal menjadi salah satu jenis benih yang disukai oleh peternak di Kota LHokseumawe, Provinsi Aceh, karena memiliki beberapa faktor keuntungan.

Ekbis.co.id, Lhokseumawe – Inseminasi Buatan (IB) jenis sapi lokal menjadi salah satu jenis benih yang disukai oleh peternak di Kota LHokseumawe, Provinsi Aceh, karena memiliki beberapa faktor keuntungan.

“Dari sejumlah semen inseminasi buatan yang ada, peternak sapi di Kota Lhokseumawe, lebih menyukai IB jenis sapi lokal. Baik dari jenis sapi Aceh dan juga sapi Bali,” kata M. Rizal, Kepala Dinas Kelautan Peternakan dan Pertanian (DKPP) Kota Lhokseumawe, Senin (18/3/2019).

Berdasarkan keterangan petugas di lapangan, mengenai ketertarikan IB sapi lokal didasarkan pada beberapa faktor keuntungan. Diantaranya, lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan dan juga tahan terhadap penyakit. Selain itu mudah dari segi penyediaan pakan dan juga lebih diminati dagingnya.

“Mudah beradaptasi dengan lingkungan dan juga tidak repot menyediakan pakan. Makanya peternak di Kota Lhokseumawe lebih memilih jenis IB sapi Aceh atau sapi Bali,” ujar M. Rizal.

Lebih lanjut dijelaskan, jenis sapi lokal yang menjadi daya tarik peternak untuk pengembangbiakan dengan cara IB, salah satunya karena pakan dan juga dagingnya. Untuk jenis sapi Aceh, pakannya cukup rumput. Sedangkan untuk jenis sapi Bali, pakannya sangat mudah dan mau memakan dedaunan apa saja meski bukan rumput.

Sementara untuk jenis IB sapi lainnya, seperti Brahma, Limousin, PO dan juga Simental, ada juga peternak yang memintanya akan tetapi jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan jenis IB sapi lokal, baik Sapi Aceh maupun Sapi Bali, kata M. Rizal.

Jika ada permintaan IB dari peternak, petugas akan memeriksa dulu calon indukan apakah mampu menjadi induk atau tidak.

“Jika ada yang meminta IB, terutama untuk jenis sapi luar, kita survei dulu sapi betinanya apakah mencukupi syarat atau tidak. Karena apabila tidak sesuai berat bobot dan kondisi sapi betinanya akan berakibat fatal saat melahirkannya. Apakah induknya yang mati atau anaknya,” kata Kadis DKPP Kota Lhokseumawe itu. (muk)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending