Connect with us

INFRASTRUKTUR

Dirut IPC Sarankan Tiga Basis untuk Pembangunan Ekonomi Nasional

Published

on

Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya.

Ekbis.co.id, Jakarta – Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Elvyn G. Masassya menyarankan tiga basis untuk pembangunan ekonomi nasional dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera serta .

“Pertama bagaimana membuat strategi agar terjadi pertumbuhan ekonomi, kedua bagaimana agar terjadi pemerataan ekonomi, dan ketiga keadilan terhadap seluruh rakyat,” ujar Elvyn di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Dia menjelaskan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi kita harus berbasis pada kemampuan dalam negeri, seperti membuka kesempatan kerja kepada rakyat, meningkatkan ekspor dan investasi.

“Berarti di elemen-elemen ini harus dilakukan dengan cara meningkatkan investasi melalui kemudahan berinvestasi, kemudian konsumsi dalam negerinya juga harus ditingkatkan lewat daya beli yang tinggi, aksesnya harus ada, pengeluaran pemerintah harus yang memberikan multiplier effect atau efek berganda, ekspor harus tinggi dan impor harus diganti dengan substitusi impor. Ini dari sisi pertumbuhan ekonomi,” kata Elvyn.

Namun pertumbuhan ekonomi saja tidaklah cukup, menurut dia, karena harus ada pemerataan ekonomi melalui pendistribusian barang serta kesempatan atau akses masyarakat kepada ekonomi.

“Sedangkan basis yang ketiga adalah keadilan dimana keadilan itu memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun. Usaha besar, menengah dan kecil harus mendapatkan kesempatan yang sama serta bahkan harus ada keberpihakan kepada usaha kecil dan mikro yang lebih tinggi ketimbang usaha yang besar,” tutur Dirut IPC tersebut dalam wawancara yang berlangsung santai.

Tiga basis yang disarankan Elvyn tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dari Sabang, Aceh sampai Merauke, Papua yang merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi Indonesia.

“Secara geografis seperti kita ketahui dari Aceh sampai Papua ini terdiri dari 17 ribu pulau, dan pulau-pulau ini harus dijangkau karena ada masyarakat di sana yang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan serta untuk mendapatkan hal itu mereka harus diberikan akses dimana salah satunya melalui konektivitas. Maka dari itu perlu ada pembangunan konektivitas dari Aceh sampai dengan Papua,” katanya.

Selain pembangunan konektivitas, hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pendistribusian barang secara baik dengan harga yang wajar, sehingga meminimalisir disparitas harga.

Seluruh rakyat Indonesia, menurut Elvyn, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses barang, jasa, dan berbagai hal lainnya. (aji)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

INFRASTRUKTUR

Pembangunan Jalan Lintas Selatan Tulungagung-Trenggalek Dilanjutkan

Published

on

Bupati Tulungagung, Maryoto Bhirowo.

Ekbis.co.id, Tulungagung – Pembangunan ruas jalan nasional di jalur lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur kembali dilanjutkan tahun ini dengan panjang infrastruktur mencapai 7,7 kilometer.

Plt Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo di Tulungagung, Selasa (19/3/2019) mengkonfirmasi kelanjutan proyek nasional itu setelah Pemkab Tulungagung mendapat kepastian rencana kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Tahun ini pembangunan akan dilanjutkan dengan panjang 7,7 kilometer, JLS mulai dari Klatak hingga batas Trenggalek,” katanya.

Ia mengatakan, proses pembangunan saat ini masih dalam tahap lelang di Kementerian PUPR.

Kata dia, pembangunan JLS sangatlah diperlukan terlebih di wilayah Watulimo Trenggalek terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) serta pelabuhan barang perintis yang merupakan salah satu bagian cikal bakal tol laut di selatan Jawa.

Senada, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tulungagung Suharto menjelaskan, sesuai dengan rencana pembangunan JLS di wilayah Tulungagung, juga akan dibangun sepanjang 54,8 kilometer mulai dari batas Kabupaten Blitar hingga perbatasan Kabupaten Trenggalek.

Sedangkan saat ini pembangunan yang sudah terealisasi mencapai 20 persen.

“Dari 54,8 kilometer itu yang sudah dibangun ada 13 kilometer. Kemudian tahun ini ditambah 7,7 kilometer dari Pantai Klatak hingga Prigi, Trenggalek itu. Untuk sisanya masih menunggu tahap berikutnya,” ujarnya.

Setelah ruas Klatak, pembangunan akan dilanjutkan ke empat titik lainnya, yakni pertigaan arah Popoh hingga Brumbun, Brumbun-Sine serta Sine-Pucanglaban.

“Untuk Brumbun-Sine dalam proses pembukaan lahan, sedangkan Sine Pucanglaban dalam proses pembebasan lahan milik warga,” katanya. (dhs)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Menko Kemaritiman Perintahkan Pembangunan Dermaga Cikahuripan yang Mangkrak Dilanjutkan

Published

on

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat meninjau lokasi Dermaga Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang pembangunannya mangkrak pada Selasa, (19/1/2019).

Ekbis.co.id, Sukabumi – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memerintahkan untuk melanjutkan pembangunan dermaga Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang mangkrak sejak 2012.

“Saya sudah perintahkan ke jajaran dan sudah meninjau langsung lokasi dermaga Cikahuripan yang memang tidak layak. Maka dari itu permintaan ini akan saya rapatkan sehingga satu sampai dua minggu ke depan bisa diputuskan untuk dibangun,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi, Selasa (19/3/2019).

Menurut dia, ia diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk membereskan semua fasilitas yang menyangkut kepentingan banyak orang dan untuk bekerja dengan cepat dalam memberikan pelayanan.

Salah satunya pembangunan dermaga ini, apalagi informasi dari nelayan jika ingin melaut harus berenang dulu untuk mencapai ke kapal yang ditambatkan di laut. Selain itu, sebagian nelayan juga ada yang menambatkan kapal di Palabuhanratu, Cibangban dan lain-lain sehingga ongkos operasionalnya bertambah.

Maka dari itu, pihaknya menginginkan agar pembangunan dermaga ini bisa dilaksanakan untuk anggarannya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang terpenting nelayan di Cikahuripan bisa melaut dan menambatkan kapalnya.

“Untuk pembangunan ini saya akan terlibat langsung agar bisa selesai tepat waktu. Kemungkinan untuk pembangunan ini memakan waktu 1,5 tahun,” tambahnya.

Luhut mengatakan diperkirakan anggaran untuk pembangunan dermaga ini mencapai Rp114 juta. Diharapkan pembangunan ini bisa segera terealisasi setelah mangkrak sejak 2012.

Sementara, Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Kabupaten Sukabumi Aji Troy mengatakan dermaga Cikahuripan ini dibangun sejak 2001 namun belum selesai pada 2012 sudah berhenti. Sehingga banyak fasilitas yang rusak.

Kedatangan Menko Kemaritiman ini sangat membantu apalagi ditargetkan pembangunan dermaga selesai 2020. “Untuk anggaran kami serahkan kepada pemerintah yang terpenting dermaga ini bisa berdiri dan difungsikan untuk aktivitas nelayan yang jumlahnya mencapai 3.200 orang,” katanya. (aar)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

IPC Alokasikan 30 Persen dari Total Capex untuk Digitalisasi pada 2019

Published

on

Ekbis.co.id, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC akan mengalokasikan sekitar 30 persen untuk digitalisasi pada tahun ini dari total belanja modal atau “capital expense” (Capex) digitalisasi sebesar Rp1 triliun hingga 2020.

“Untuk digitalisasi yang kita siapkan hingga tahun 2020, total Capex sebesar Rp1 triliun. Tahun ini kita perkirakan alokasi untuk digitalisasi sekitar 30 persen dari total Capex sebesar Rp1 triliun tersebut,” ujar Direktur Utama (Dirut) IPC Elvyn G. Masassya kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Sedangkan untuk total capex keseluruhan yang IPC untuk tahun 2019 sebesar Rp11,6 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan proyek-proyek baru.

“Total capex kita secara keseluruhan sebesar Rp11,6 triliun dimana jumlah tersebut sebagian besar kita alokasikan untuk pembangunan proyek-proyek baru, pembaharuan peralatan dan sebagian diantaranya untuk digital,” ujar Elvyn.

Sejak beberapa tahun terakhir sudah mencanangkan Pelindo II / IPC menjadi pelabuhan berbasis digital atau digital port, dimana segala sesuatu yang terkait dengan proses bisnis sudah dikonversi menjadi digital baik dalam aspek operasional, keuangan, maupun aspek-aspek lainnya.

IPC melakukan transformasi di sisi operasional yang disebut dengan radical change pola operasional dari yang sebelumnya manual menuju digital. Digital bukan hanya dalam konteks pelayanan di terminal tapi melingkupi seluruh kegiatan pelabuhan secara korporasi, baik dari sisi laut maupun darat.

Di sisi laut, IPC menyiapkan Marine Operation System (MOS), Vessel Management System (VMS) dan Vessel Traffic System (VTS), untuk memonitor dan memantau pergerakan kapal sejak mereka berangkat dari pelabuhan awal sampai tiba di Pelabuhan Tanjung Priok.

Di sisi darat, IPC telah memiliki Terminal Operating System (TOS) dan Non Peti Kemas Terminal Operating System (NPKTOS) serta Auto Tally untuk perhitungan kontainer. Selain itu, IPC juga menyiapkan Container Freight Station (CFS), Buffer Area, DO Online, Auto Gate, Car Terminal Operating System, Reception Facility serta Truck Identification untuk mengidentifikasi pengemudi dan tujuan pengiriman barang dari seluruh armada pengangkut barang yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Sedangkan di sisi keuangan, IPC melakukan transformasi yang signifikan, yaitu seluruh transaksi di pelabuhan berbasis elektronik atau Cashless Payment System. Jadi tidak ada lagi pembayaran secara tunai dan pola yang IPC lakukan ini tentu berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan menjadi lebih cepat, lebih terdata, lebih transparan dan lebih akurat.

“Penerapan digitalisasi berbagai sisi di pelabuhan menjadi fokus utama IPC dua tahun terakhir. Standardisasi pelayanan berbasis digital di sisi darat dan laut diimplementasikan dan dioptimalkan secara menyeluruh mulai saat barang dikirimkan ke pelabuhan sampai kemudahan pembayaran serta tracking dan tracing barang,” kata Elvyn. (aji)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending