Connect with us

ENERGI

Balitbang ESDM : Lampu Tenaga Surya Hemat Rp300 Ribu Per Bulan

Published

on

Lampu penerangan jalan umum tenaga surya (PJU TS) mampu menghemat Rp300 ribu per lampu setiap bulan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyebutkan bahwa lampu penerangan jalan umum tenaga surya (PJU TS) mampu menghemat Rp300 ribu per lampu setiap bulan.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (13/3/2019), Kementerian ESDM telah meresmikan PJU-TS untuk Kabupaten Kuningan, Bandung, dan Indramayu sejumlah 50 titik, yang merupakan bagian dari 2.230 titik untuk di 10 kabupaten/kota seluruh Jawa Barat. Seluruh PJU-TS ini merupakan pengadaan tahun anggaran 2018.

Dengan menggunakan PJU-TS ini menurut Dadan akan menghemat anggaran pemerintah daerah sekitar Rp 300.000 per bulan untuk setiap unit.

“Kegiatan pemberian bantuan program pemasangan PJU-TS ini sudah lama dilakukan Kementerian ESDM, cukup lama. Kami datang ke sini selain untuk meresmikan juga untuk memastikan bahwa ini selesai. Kami cek seluruh alatnya beroperasi dengan baik atau tidak, kami memastikan semua yang kami bangun sudah beroperasi dengan benar dan dipakai oleh masyarakat,” ujar Dadan.

Dadan menambahkan, menggunakan PJU-TS berbasis energi baru terbarukan tenaga surya ini akan menghemat anggaran biaya pembelian tenaga listrik Rp 300.000 per tiang yang seharusnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.

“Dari sisi keekonomian, ini akan mengurangi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk penerangan jalan umum itu sekitar Rp 300.000 per bulan per unit. Nah kalau di Kabupaten Kuningan ada 50 unit maka akan didapat penghematan sebesar Rp 15.000.000 per bulan,” jelas Dadan.

PJU-TS adalah lampu penerangan jalan yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi listriknya dan terintegrasi dengan baterai. Lampu PJU-TS ini sangat cocok digunakan untuk jalan-jalan di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh listrik PLN dan juga daerah-daerah yang mengalami krisis energi listrik terutama di daerah terpencil karena sifatnya yang stand alone, kata Dadan.

Pada tahun anggaran 2018, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) melaksanakan pemasangan PJU-TS di 26 Provinsi dan 167 Kabupaten/Kota dengan jumlah PJU-TS sebanyak 21.839 Titik.

Di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2018 telah dibangun PJU-TS sebanyak 2.230 Titik, yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota dengan 155 titik untuk Kabupaten Kuningan, Bandung dan Indramayu.

Selenjutnya Dadan meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat penerima manfaat agar dapat mengelola dan memelihara infrastruktur penerangan PJU-TS ini sehingga pemanfaatannya dapat berjalan lebih panjang.

“Semoga dengan adanya pemasangan PJU ini dapat memberikan manfaat dan membantu bagi masyarakat di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Kuningan, Bandung dan Indramayu agar pengembangan perekonomian dapat berjalan lebih cepat,” katanya.

“Saya juga mengharapkan infrastruktur-infrastruktur yang telah dan akan dibangun, dapat dikelola dan dipelihara oleh pemda dan masyarakat agar manfaatnya dapat bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu lama,” tutup Dadan. (asn)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

ENERGI

Khawatir Harga Minyak Dunia, Jonan Lakukan Terobosan Penuhi Target PNBP

Published

on

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan bahwa faktor harga minyak dunia merupakan penentu utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas bumi.

Kementerian ESDM tengah menempuh berbagai terobosan menyikapi gejolak harga minyak dunia yang tak menentu pada tahun 2019. Upaya ini dimaksudkan untuk memenuhi target PNBP subsektor minyak dan gas bumi (migas).

“Kalau migas satu-satunya acuan penerimaan negara adalah kenaikan atau penuruan harga minyak mentah,” jelas Jonan di Jakarta, Rabu.

Jonan pun membeberkan sejumlah langkah yang dioptimalkan untuk meningkatkan PNBP Migas. Pertama, perubahan kontrak kerja sama bagi hasil dari Cost Recovery ke Gross Split. “Ini akan mengurangi pembayaran cost recovery melalui APBN,” ujarnya.

Kedua, meningkatkan pengawasan produksimigas, illegal tapping dan illegal drilling. Ketiga, menahan penurunan alamiah produksi migasdengan cara meningkatkan kegiatan pemboran, workover dan well service. “Kita akan upayakan lifting-nya tidak akan meleset dari apa yang ditargetkan,” kata Jonan.

Langkah lainnya adalah penerapan Enhance Oil Recovery (EOR), pengendalian cost recovery padakontrak sistem PSC; mempercepat persetujuanPlant of Development (POD), Sertifikasi Operasi Produksi (POP), Work Program and Budget (WP&B) dan Authorization for Expenditure (AFE).

Hal lain yang akan dilakukan adalah peningkatan penawaran WK (Wilayah Kerja) baru migas, percepatan perpanjangan/alih kelola Kontrak WK produksi migas, serta penagihan sisa komitmen pasti yang tidak dilaksanakan.

Pemerintah sendiri menargetkan PNBP Migas sebesar Rp168,62 triliun pada tahun 2019. Hingga 15 Maret 2019, PNBP Migas tersebut sudah masuk sebesar Rp20,64 triliun. “Target Rp 168 triliun dari sektor migas semata asumsi ICP 70 dolar AS per barel Itu jadi tantangan sendiri,” imbuh Jonan.

Sebagai perbandingan, subsektor migas mampu menyumbang PNBP sebesar yaitu Rp150,33 triliun dari target Rp86,46 triliun pada tahun 2018.

Sebagaimana diketahui, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) di APBN 2019 adalah sebesar 70 dolat AS per barel dan rata-rata realisasi ICP Januari-Februari 2019 yaitu 57,93 dolar/barel. (asn)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ENERGI

Pemanfaatan Listrik EBT di Pulau Flores Capai 14,68 MW

Published

on

PT PLN (Persero) Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat pemanfaatan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT) di Pulau Flores mencapai 14,68 MW.

Ekbis.co.id, Kupang – PT PLN (Persero) Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat pemanfaatan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT) di Pulau Flores mencapai 14,68 MW.

Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Wilayah NTT Sulistiyoadi Nikolaus mengatakan pembangkit EBT yang dikelolanya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu berkapasitas 10 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Waigarit 0,1 MW di Kabupaten Manggarai.

“Kedua pembangkit ini sudah sudah masuk sistem Ruteng-Labuan Bajo dan ditambah dengan pembangkit kami yang bukan dari EBT yakni Rangko berkapasitas 20 MW,” katanya di Kupang, NTT, Rabu (20/3/2019).

Ia menjelaskan, sumber pembangkit EBT lainnya yaitu PLTP Mataloko 2,5 MW dan PLTMH Ogi 0,08 MW di Kabupaten Ngada, serta PLTMH Ndungga 2 MW di Kabupaten Ende.

Selain itu, ada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Maumere di Kabupaten Sikka berkapasitas satu MW yang sementara dalam persiapan interkoneksi.

“Listrik EBT ini sudah kami dimanfaatkan melalui jaringan distribusi yang sudah kami bangun di Pulau Flores,” katanya.

Sebelumnya, General Manager PLN NTT Ignatius Rendroyoko mengatakan, pihaknya berkomitmen terus mengembangkan energi terbarukan sebagai sumber listrik sesuai potensi yang dimiliki provinsi berbasiskan kepulauan itu..

Pemanfaatan EBT, lanjutnya, untuk menjaga keberlanjutan lingkungan karena akan mengurangi emisi dan menghemat biaya dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak.

“EBT ini tentu akan selalu menjadi bagian dari prioritas kami di PLN dengan beberapa sumber seperti panas bumi, air, matahari, dan angin,” katanya. (ius)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ENERGI

Kementerian ESDM Rencanakan Subsidi Harga Pertamax pada 2020

Published

on

Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memberikan subsidi pada BBM jenis pertamax di tahun 2020 mendatang.

“Ada wacana subsidi mau dibalik, jadi premium tidak dapat subsidi tapi pertamax yang diberikan subsidi,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Gedung Nusantara I, DPR, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Menurut Jonan hal tersebut adalah usulan dari beberapa legislator di Komisi VII. Alasan memberikan subsidi pada pertamax agar masyarakat akan banyak menggunakan bahan bakar minyak yang ramah lingkungan.

Lebih lanjut, Jonan mengatakan bahwa wacana tersebut akan bisa diajukan pada Rencana APBN 2020 mendatang.

“Usulan tersebut akan coba kami lihat pada APBN 2020 nanti,” kata Jonan.

Sebelumnya, Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun dalam RAPBN 2019, atau mengalami kenaikan Rp1,25 triliun, dari draf awal Rp156,5 triliun.

“Bisa kita setujui subsidi BBM Rp100,68 triliun dan subsidi listrik Rp57,1 triliun,” kata Ketua Panja Said Abdullah.

Pagu subsidi energi ini telah mempertimbangkan kenaikan asumsi kurs dari sebelumnya Rp14.400 per dolar AS ke Rp14.500 per dolar AS dengan asumsi harga ICP minyak 70 dolar AS per barel.

Subsidi energi ini terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp100,68 triliun dengan rincian untuk BBM sebesar Rp33,3 triliun, LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp72,32 triliun, serta mencakup carry over Rp5 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan perubahan alokasi pagu subsidi energi RAPBN 2019 ini terjadi karena adanya kenaikan asumsi nilai tukar sebesar Rp100.

“Kenaikan asumsi ini yang membuat pagu subsidi energi mengalami kenaikan Rp1,25 triliun, dari sebelumnya Rp156,5 triliun menjadi Rp157,79 triliun,” katanya.

Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram mengalami kenaikan Rp616,5 miliar dan subsidi listrik mengalami kenaikan Rp642,7 miliar dari draf awal.

Pemberian subsidi BBM dan LPG ini, kata dia, juga sudah mempertimbangkan penyesuaian subsidi tetap solar menjadi sebesar Rp2.000 per liter. (asn)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending