Connect with us

INFRASTRUKTUR

Sertifikat Elektronik Konstruksi Bantu Bangun Infrastruktur, Kata Menteri PUPR

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Ekbis.co.id, Jakarta – Program sertifikat elektronik untuk tenaga kerja konstruksi akan membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur yang telah secara besar-besaran dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla selama empat tahun terakhir.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (13/3/2019), mengingatkan dalam empat tahun terakhir pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah dan pada tahun ini juga bakal disinergikan dengan pengembangan SDM.

“Tahun 2019 ini difokuskan menyiapkan SDM dan pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR ditugaskan untuk memperbesar capaian program sertifikasi tenaga kerja konstruksi baik tingkat terampil maupun ahli,” kata Basuki Hadimuljono.

Ia memaparkan, jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat masih sedikit yakni sampai dengan 2018, jumlah tenaga kerja yang bersertifikat sebesar 616.000 orang. Jumlah 616.000 orang tenaga kerja bersertifikat itu dapat dibagi atas 419.000 tenaga kerja terampil dan 197.000 tenaga kerja ahli dari total tenaga kerja konstruksi sebesar 8,3 juta orang atau 7,4 persen.

Sementara pada 2019, Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menargetkan sebanyak 512.000 orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat atau 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018 sebanyak 50.000 orang.

Hal tersebut, lanjutnya, juga telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo pada acara Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di JIExpo Kemayoran, Oktober 2018 lalu.

“Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi bukan berarti mempercepat waktu pelatihan dari seminggu menjadi 3 hari. Namun dengan cara berkolaborasi, anggarannya tidak hanya berasal dari Pemerintah Pusat namun juga Pemerintah Daerah,” kata Basuki.

Selain di Pulau Jawa, Kementerian PUPR juga menyelenggarakan uji sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi antara lain di Aceh yang diikuti oleh 704 orang yang berasal dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, juga dari Lembaga Perguruan Tinggi dan dari perusahaan kontraktor lokal.

Sertifikasi terdiri dari kegiatan pemberian teori, praktek lapangan dan diakhiri dengan uji kompetensi.

Untuk menambah tenaga kerja yang bersertifikat, ujar dia, pihaknya melakukan kolaborasi baik dengan penyedia jasa, kontraktor, konsultan maupun lembaga pemerintah untuk bisa lebih banyak melakukan program sertifikasi.

Salah satu contohnya adalah dengan Pemerintah Aceh dan Kota Banda Aceh melakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, di mana di daerah tersebut diketahui bahwa jumlah tenaga kerja konstruksi di Aceh sebanyak 166.824 orang, sedangkan yang bersertifikat baru mencapai sekitar 20.000 orang. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

INFRASTRUKTUR

Pembangunan Jalan Lintas Selatan Tulungagung-Trenggalek Dilanjutkan

Published

on

Bupati Tulungagung, Maryoto Bhirowo.

Ekbis.co.id, Tulungagung – Pembangunan ruas jalan nasional di jalur lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur kembali dilanjutkan tahun ini dengan panjang infrastruktur mencapai 7,7 kilometer.

Plt Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo di Tulungagung, Selasa (19/3/2019) mengkonfirmasi kelanjutan proyek nasional itu setelah Pemkab Tulungagung mendapat kepastian rencana kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Tahun ini pembangunan akan dilanjutkan dengan panjang 7,7 kilometer, JLS mulai dari Klatak hingga batas Trenggalek,” katanya.

Ia mengatakan, proses pembangunan saat ini masih dalam tahap lelang di Kementerian PUPR.

Kata dia, pembangunan JLS sangatlah diperlukan terlebih di wilayah Watulimo Trenggalek terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) serta pelabuhan barang perintis yang merupakan salah satu bagian cikal bakal tol laut di selatan Jawa.

Senada, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tulungagung Suharto menjelaskan, sesuai dengan rencana pembangunan JLS di wilayah Tulungagung, juga akan dibangun sepanjang 54,8 kilometer mulai dari batas Kabupaten Blitar hingga perbatasan Kabupaten Trenggalek.

Sedangkan saat ini pembangunan yang sudah terealisasi mencapai 20 persen.

“Dari 54,8 kilometer itu yang sudah dibangun ada 13 kilometer. Kemudian tahun ini ditambah 7,7 kilometer dari Pantai Klatak hingga Prigi, Trenggalek itu. Untuk sisanya masih menunggu tahap berikutnya,” ujarnya.

Setelah ruas Klatak, pembangunan akan dilanjutkan ke empat titik lainnya, yakni pertigaan arah Popoh hingga Brumbun, Brumbun-Sine serta Sine-Pucanglaban.

“Untuk Brumbun-Sine dalam proses pembukaan lahan, sedangkan Sine Pucanglaban dalam proses pembebasan lahan milik warga,” katanya. (dhs)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Menko Kemaritiman Perintahkan Pembangunan Dermaga Cikahuripan yang Mangkrak Dilanjutkan

Published

on

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat meninjau lokasi Dermaga Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang pembangunannya mangkrak pada Selasa, (19/1/2019).

Ekbis.co.id, Sukabumi – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memerintahkan untuk melanjutkan pembangunan dermaga Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang mangkrak sejak 2012.

“Saya sudah perintahkan ke jajaran dan sudah meninjau langsung lokasi dermaga Cikahuripan yang memang tidak layak. Maka dari itu permintaan ini akan saya rapatkan sehingga satu sampai dua minggu ke depan bisa diputuskan untuk dibangun,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi, Selasa (19/3/2019).

Menurut dia, ia diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk membereskan semua fasilitas yang menyangkut kepentingan banyak orang dan untuk bekerja dengan cepat dalam memberikan pelayanan.

Salah satunya pembangunan dermaga ini, apalagi informasi dari nelayan jika ingin melaut harus berenang dulu untuk mencapai ke kapal yang ditambatkan di laut. Selain itu, sebagian nelayan juga ada yang menambatkan kapal di Palabuhanratu, Cibangban dan lain-lain sehingga ongkos operasionalnya bertambah.

Maka dari itu, pihaknya menginginkan agar pembangunan dermaga ini bisa dilaksanakan untuk anggarannya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang terpenting nelayan di Cikahuripan bisa melaut dan menambatkan kapalnya.

“Untuk pembangunan ini saya akan terlibat langsung agar bisa selesai tepat waktu. Kemungkinan untuk pembangunan ini memakan waktu 1,5 tahun,” tambahnya.

Luhut mengatakan diperkirakan anggaran untuk pembangunan dermaga ini mencapai Rp114 juta. Diharapkan pembangunan ini bisa segera terealisasi setelah mangkrak sejak 2012.

Sementara, Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Kabupaten Sukabumi Aji Troy mengatakan dermaga Cikahuripan ini dibangun sejak 2001 namun belum selesai pada 2012 sudah berhenti. Sehingga banyak fasilitas yang rusak.

Kedatangan Menko Kemaritiman ini sangat membantu apalagi ditargetkan pembangunan dermaga selesai 2020. “Untuk anggaran kami serahkan kepada pemerintah yang terpenting dermaga ini bisa berdiri dan difungsikan untuk aktivitas nelayan yang jumlahnya mencapai 3.200 orang,” katanya. (aar)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

IPC Alokasikan 30 Persen dari Total Capex untuk Digitalisasi pada 2019

Published

on

Ekbis.co.id, Jakarta – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC akan mengalokasikan sekitar 30 persen untuk digitalisasi pada tahun ini dari total belanja modal atau “capital expense” (Capex) digitalisasi sebesar Rp1 triliun hingga 2020.

“Untuk digitalisasi yang kita siapkan hingga tahun 2020, total Capex sebesar Rp1 triliun. Tahun ini kita perkirakan alokasi untuk digitalisasi sekitar 30 persen dari total Capex sebesar Rp1 triliun tersebut,” ujar Direktur Utama (Dirut) IPC Elvyn G. Masassya kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Sedangkan untuk total capex keseluruhan yang IPC untuk tahun 2019 sebesar Rp11,6 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan proyek-proyek baru.

“Total capex kita secara keseluruhan sebesar Rp11,6 triliun dimana jumlah tersebut sebagian besar kita alokasikan untuk pembangunan proyek-proyek baru, pembaharuan peralatan dan sebagian diantaranya untuk digital,” ujar Elvyn.

Sejak beberapa tahun terakhir sudah mencanangkan Pelindo II / IPC menjadi pelabuhan berbasis digital atau digital port, dimana segala sesuatu yang terkait dengan proses bisnis sudah dikonversi menjadi digital baik dalam aspek operasional, keuangan, maupun aspek-aspek lainnya.

IPC melakukan transformasi di sisi operasional yang disebut dengan radical change pola operasional dari yang sebelumnya manual menuju digital. Digital bukan hanya dalam konteks pelayanan di terminal tapi melingkupi seluruh kegiatan pelabuhan secara korporasi, baik dari sisi laut maupun darat.

Di sisi laut, IPC menyiapkan Marine Operation System (MOS), Vessel Management System (VMS) dan Vessel Traffic System (VTS), untuk memonitor dan memantau pergerakan kapal sejak mereka berangkat dari pelabuhan awal sampai tiba di Pelabuhan Tanjung Priok.

Di sisi darat, IPC telah memiliki Terminal Operating System (TOS) dan Non Peti Kemas Terminal Operating System (NPKTOS) serta Auto Tally untuk perhitungan kontainer. Selain itu, IPC juga menyiapkan Container Freight Station (CFS), Buffer Area, DO Online, Auto Gate, Car Terminal Operating System, Reception Facility serta Truck Identification untuk mengidentifikasi pengemudi dan tujuan pengiriman barang dari seluruh armada pengangkut barang yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Sedangkan di sisi keuangan, IPC melakukan transformasi yang signifikan, yaitu seluruh transaksi di pelabuhan berbasis elektronik atau Cashless Payment System. Jadi tidak ada lagi pembayaran secara tunai dan pola yang IPC lakukan ini tentu berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan menjadi lebih cepat, lebih terdata, lebih transparan dan lebih akurat.

“Penerapan digitalisasi berbagai sisi di pelabuhan menjadi fokus utama IPC dua tahun terakhir. Standardisasi pelayanan berbasis digital di sisi darat dan laut diimplementasikan dan dioptimalkan secara menyeluruh mulai saat barang dikirimkan ke pelabuhan sampai kemudahan pembayaran serta tracking dan tracing barang,” kata Elvyn. (aji)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending