Connect with us

TRADE

Pasangkayu Ekspor 8.000 ton PKO ke Cina

Published

on

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat telah melakukan ekspor 8.000 ton "Palm Kernel Oil" (PKO) ke Cina.

Ekbis.co.id, Mamuju – Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat telah melakukan ekspor 8.000 ton “Palm Kernel Oil” (PKO) ke Cina.

Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, Selasa mengatakan ekspor perdana PKO yang merupakan olahan turunan buah kelapa sawit itu telah dilakukan pada Jumat (8/3/2019)) di Pabuhan PT Tanjung Sarana Lestari (TSL) di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu.

Bupati berharap dengan adanya ekspor PKO itu dapat memberi efek domino pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pasangkayu, terutama para petani sawit.

“Diharapkan perusahaan pengolah buah sawit di Pasangkayu bisa menyerap lebih banyak buah sawit masyarakat,” ujarnya.

“Dengan adanya ekspor ke Cina tersebut, juga telah mempromosikan nama daerah ini ke luar negeri sehingga nama Kabupaten Pasangkayu bisa dikenal luas secara internasional,” kata Agus Ambo Djiwa.

Tanaman sawit kata Agus Ambo Djiwa, telah menjadi komoditi andalan di Kabupaten Pasangkayu.

Sawit lanjutnya, menjadi salah satu penopang utama pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Pasangkayu.

“Hampir mayoritas masyarakat Pasangkayu memiliki tanaman perkebunan ini,” ucapnya.

Melimpahnya produksi buah sawit di Pasangkayu kata Bupati, tidak terlepas dari kehadiran sejumlah perusahaan yang mengelola perkebunan sawit dengan skala luas.

“Sehingga kami dari pemerintah akan terus memastikan bagaimana perusahaan sawit ini bisa berjalan dengan baik di Pasangkayu dengan empermudah proses administrasi dan lain sebagainya,” tutur Agus Ambo Djiwa.

Sementara saat pelepasan kapal tanker pemuat PKO, Sekretaris Badan Karantina Pertanian Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju ArifinTasrif menyampaikan bahwa ekspor PKO ke Cina itu merupakan salah satu capaian yang cukup menggembirakan dari perusahaan sawit dan Pemkab Pasangkayu.

“Ini Menandakan adanya penambahan produk dari olahan turunan buah sawit selain Crude Palm Oil (CPO),” ujarnya.

Ia menyebut ekspor PKO sangat mendukung keinginan pemerintah untuk menggenjot ekspor migas dan nonmigas dalam rangka meningkatkan devisa perekonomian nasional di tahun 2019.

“Persaingan global antarnegara, antarkawasan semakin meningkat. Olehnya, kami di jajaran Kementerian Pertanian bahu-membahu, bagaimana caranya meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta menjaga kesinambungan produksi komoditas perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan hortikultura. Kenapa karantina karena untuk memastikan jaminan kesehatan, sehingga prodak yang diekspor tidak mendapat hambatan,” jelas ArifinTasrif.

Direktur PT. Astra Agro Lestari Areal C1 Arif Catur Irawan menyampaikan, selain lima pabrik CPO, pihaknya juga memiliki tiga pabrik PKO.

Ketiga pabrik itulah yang menjadi tumpuan produksi PKO di Pasangkayu.

“Ekspor ini adalah kebanggaan kami secara umum dan Pemkab Pasangkayu secara khusus. Perlu diketahui mengelolah PKO ini tidak selalu kami lakukan, tergantung permintaan pasar,” terangnya. (ami)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TRADE

Darmin : Daerah Produksi Sawit Turunkan Kemiskinan Lebih Cepat

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan berbagai daerah yang merupakan penghasil kelapa sawit menurunkan tingkat kemiskinan lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang bukan produsen sawit.

“Di daerah penghasil kelapa sawit, tingkat kemiskinan turun lebih cepat daripada daerah lain,” kata Darmin Nasution dalam acara Briefing Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Untuk itu, ujar dia, sawit dan berbagai produknya seperti minyak kelapa sawit atau CPO sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDG (Sasaran Pembangunan Global) di Indonesia, terlebih dalam pilar pengentasan kemiskinan.

Menko Perekonomian menegaskan, Indonesia tidak mau produk kelapa sawit diganggu gugat oleh regulasi pihak lain seperti dari Uni Eropa.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa perkebunan besar swasta (PBS) taat terhadap semua aturan yang ditetapkan pemerintah salah satunya kewajiban membangun atau bermitra dengan petani plasma.

Anggota Dewan Pembina Gapki Achmad Mangga Barani menyatakan, terkait kewajiban bagi PBS dan Perkebunan Besar Negara (PBN) untuk membangun kebun plasma sekitar 20 persen dari total konsesi yang dimilikinya sebagaimana dalam Permentan No.26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Mangga Barani menegaskan kewajiban PBS dan PBN membangun kebun plasma seluas 20 persen dari total konsesi itu ada sejak terbitnya Permentan tersebut, yakni pada tahun 2007.

“Sedangkan sebelum 2007 tidak ada kewajiban bagi PBS maupun PBN membangun atau bermitra dengan petani plasma. Jadi salah besar jika dikatakan perusahaan sawit dan PTPN tidak berpihak ke petani kecil,” ujar mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian itu.

Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan menyebutkan, hingga akhir 2018 total kebun sawit di Indonesia mencapai 14.309.256 hektare (ha). Kepemilikan kebun sawit tersebut terdiri atas perkebunan rakyat seluas 5.807.514 ha, PBN seluas 713.121 ha, dan PBS seluas 7.788.621 ha.

Perkebunan rakyat terbagi menjadi dua, yakni kebun milik petani mandiri dan petani plasma yang luasnya sekitar 617.000 ha.

Sebagaimana diwartakan, Komisi Eropa telah mengeluarkan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Secara garis besar rancangan itu akan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya.

Saat ini, Komisi Eropa juga telah mengadopsi Delegated Regulation no C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada 13 Maret 2019.

Dokumen ini akan diserahkan kepada Dewan dan Parlemen Uni Eropa melalui tahap “scrutinize document” dalam waktu dua bulan ke depan. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRADE

RI : Kebijakan Sawit Uni Eropa Diskriminatif-Proteksi Terselubung

Published

on

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan (kiri), Wamenlu AM Fachir (tengah), dalam Briefing Diskriminasi UE terhadap Kelapa Sawit yang digelar di Kemenlu, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa kebijakan Uni Eropa yang melarang produk kelapa sawit adalah kebijakan yang diskriminatif dan merupakan bentuk proteksi terselubung terhadap komoditas yang sangat penting bagi Indonesia.

“Tidak ada keraguan (kebijakan sawit Uni Eropa) ini diskriminasi, dengan latar belakang proteksionisme yang kemudian dibungkus dengan berbagai bahan ilmiah yang saintifik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Briefing Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit yang digelar di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Menurut dia, produk kelapa sawit adalah produk yang sangat penting bagi Indonesia terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan warga Indonesia.

Menko Perekonomian memaparkan bahwa pada saat ini untuk industri kelapa sawit telah mempekerjakan sebanyak 7,5 juta orang secara langsung dan ditambah 12 juta orang secara tidak langsung.

Belum lagi, lanjutnya, ditambah dengan “smallholders farmers” (petani kecil) yang berjumlah 2,6 juta orang, yang mempekerjakan sebanyak 4,3 juta orang

“Jelas sawit mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan,” kata Menko Perekonomian.

Darmin juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan keprihatinannya seperti dalam pertemuan ASEAN, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kebijakan sawit Uni Eropa ini merupakan permasalahan yang sangat serius bagi Indonesia.

“Kami negara besar yang memiliki kedaulatan yang tidak bisa diganggu oleh siapa pun,” kata Menko Maritim.

Sedangkan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengingatkan bahwa langkah yang diambil Uni Eropa adalah diskriminatif dan bisa berpengaruh kepada pembahasan mengenai kemitraan komprehensif kedua pihak.

Sebagaimana diwartakan, Komisi Eropa telah mengeluarkan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.

Secara garis besar rancangan itu akan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya.

Saat ini, Komisi Eropa juga telah mengadopsi Delegated Regulation no C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada 13 Maret 2019.

Dokumen ini akan diserahkan kepada Dewan dan Parlemen Uni Eropa melalui tahap “scrutinize document” dalam waktu dua bulan ke depan. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRADE

Bengkulu Ekspor Komoditi Pertanian ke China dan Thailand

Published

on

Saat melepas komoditas ekspor berupa kayu olahan dari karet dan cangkang sawit di Pelabuhan Pulau Baai.

Ekbis.co.id, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu mengembangkan sayap ekspor dari produk komoditi pertanian seperti olahan kayu dan cangkang sawit ke negara China dan Thailand.

“Produk kita akan menuju China dan Thailand, semoga ke depan lebih banyak muncul produk-produk unggulan yang siap ekspor,” kata Staf Ahli Gubernur Bengkulu, Ricky Gunarwan di Bengkulu.

Saat melepas komoditas ekspor berupa kayu olahan dari karet dan cangkang sawit di Pelabuhan Pulau Baai, Ricky mengatakan keterbukaan konektivitas lewat Pelabuhan Pulau Baai dan Bandara Fatmawati (internasional) akan memberi manfaat kenaikan pendapatan asli daerah dari sisi ekspor komoditas unggulan.

Komoditi ekspor berupa 823, 7407 meter kubik kayu olahan senilai 286.566,96 dolar AS atau setara dengan Rp4,01 miliar dengan tujuan China dan cangkang sawit sebanyak 8.500 MTS senilai 386.750 US dolar atau setara dengan Rp5,4 miliar dengan tujuan Thailand.

Kayu olahan yang siap ekspor terdiri dari 5 jenis komoditas yaitu Rubber Wood Finger Jointed, Rubber Wood Moulding (S4S), Rubber Wood Finger Joint Laminating, Rubber Wood Laminating Board dan Albizia Falcatarina Wood Finger Joint Laminating yang dimuat dalam 25 kontainer dan akan dikirim melalui pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan Badan Karantina Pertanian Sujarwanto mengatakan Bengkulu dalam sejarah tercatat sebagai wilayah yang kaya akan rempah-rempah berkualitas, sebab itu dahulu bangsa Eropa datang ke Bengkulu.

“Kekayaan Bengkulu sebagai pusat rempah-rempah seperti lada, pala, jahe harus terus dijaga. Generasi milenial wajib menjadi pelopor sebagai petani muda dan eksportir masa mendatang,” katanya

Ia menambahkan potensi Holtikultura di Bengkulu juga sangat melimpah, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sangat membutuhkan sayur mayur segar. (hms)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending