Connect with us

MARITIM

Pelindo Minta Kemenhub Revisi Rencana Induk Pelabuhan Gili Mas Lombok

Published

on

Pelabuhan Gili Mas di Kecamatan Lembar, Lombok Barat.

Ekbis.co.id, Mataram – PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevisi rencana induk Pelabuhan Gili Mas di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, agar sesuai dengan koordinat yang dibangun untuk dermaga.

“RIP (rencana induk pelabuhan) dari Kemenhub yang sudah ada kami minta dilakukan peninjauan kembali karena ada perubahan pada posisi koordinat dermaga,” kata General Manager Pelindo III Cabang Lembar Erry Ardiyanto usai mengikuti upacara pelepasan peserta Ekspedisi Laskar Nusa 2019 di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Senin (11/3/2019).

Ia mengatakan peninjauan kembali RIP Gili Mas sudah dilakukan pada 25 Februari 2019.

Berita acaranya juga sudah ada dan tinggal menunggu RIP yang sudah ditinjau ulang dari Kemenhub.

“Kami masih menunggu penetapan peninjauan kembali RIP tersebut dari Kemenhub,” ujar Erry.

Sambil menunggu, kata dia, proses pembangunan tetap berjalan. Saat ini proses pembangunan dermaga dan reklamasi sudah 65 persen. Tinggal pembangunan infrastruktur, seperti bangunan terminal penumpang dan fasilitas penunjang lainnya.

“Progres pembangunan secara keseluruhan sudah 60 persen. Target selesai pembangunan sampai akhir 2019, sedangkan target operasi 2020,” ucapnya pula.

Mengenai persoalan lahan, menurut Erry, sudah tidak ada masalah. Total 100 hektare lahan yang dibutuhkan sudah rampung pembebasannya, tinggal menunggu proses penyelesaian pembuatan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan perangkat desa untuk memberikan edukasi kepada warga bahwa Pelabuhan Gili Mas merupakan milik dan kebanggan warga NTB.

“Kami berharap pembangunannya selesai sesuai perencanaan sehingga warga NTB memiliki terminal kapal laut termegah kedua setelah Bali,” katanya.

Erry menjelaskan proyek pembangunan Pelabuhan Gili Mas yang akan menelan biaya lebih dari Rp1 triliun tersebut sebagai bentuk komitmen Pelindo dalam pengembangan fasilitas kepelabuhanan di NTB, khususnya Pelabuhan Lembar, yaitu pembangunan terminal kapal pesiar dan peti kemas.

Pembangunan infrastruktur pelabuhan tersebut juga dilatarbelakangi Pulau Lombok, NTB, sebagai salah satu daerah tujuan wisata, sehingga salah satu programnya adalah kegiatan pesiar melalui kapal laut (kapal pesiar).

Ia menambahkan pengerjaan desain dan pembangunan dermaga kapal pesiar dan dermaga peti kemas dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero), sebagai salah satu badan usaha milik negara.

Dermaga Pelabuhan Gili Mas akan didesain dengan kedalaman mencapai 14 meter LWS (di bawah permukaan air).

“Dengan kedalaman tersebut akan memungkinkan kapal pesiar bisa sandar sehingga wisatawan bisa langsung turun di dermaga tanpa harus menggunakan sekoci seperti yang selama ini terjadi,” katanya. (wal)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

MARITIM

Kapal Pengawas KKP Kembali Tangkap Pencuri Ikan Berbendera Filipina

Published

on

Kapal ikan yang ditangkap petugas KKP.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali berhasil menangkap sebanyak dua kapal ikan asing berbendera Filipina di Laut Sulawesi, pada Kamis (23/5/2019).

“Kedua kapal ditangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI) 716 Laut Sulawesi oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 015 yang dinakhodai oleh Aldi Firmansyah,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Agus Suherman dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Ia memaparkan penangkapan dilakukan sekitar pukul 08.00 WITA atas kapal FB Golden Boy dengan empat awak kapal berkewarganegaraan Filipina, serta FB Girlan yang juga diawaki warga negara Filipina.

Kedua kapal ditangkap saat sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin di perairan Indonesia menggunakan alat tangkap handline.

Selain itu, ujar dia, di kedua kapal ikan asing tersebut juga ditemukan sekitar 125 kilogram tuna yang merupakan salah satu jenis ikan dengan nilai jual tinggi.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh dua kapal tersebut adalah menangkap ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dokumen perizinan,” kata Agus Suherman.

Kegiatan tersebut diduga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak hingga Rp20 miliar.

“Selanjutnya kapal dan seluruh awak kapal dibawa ke Stasiun PSDKP Tahuna Sulawesi Utara dan akan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan,” tambah Agus.

Penangkapan tersebut menambah jumlah kapal ikan asing yang berhasil ditangkap KKP sejak Januari hingga 21 Mei 2019. Sejak Januari hingga saat ini, KKP berhasil menangkap 32 kapal ikan asing yang terdiri dari 15 kapal Vietnam, 14 kapal Malaysia, dan tiga kapal Filipina.

Selain menangkap dua kapal Filipina, KP Hiu 015 dalam operasi pengawasan di perairan perbatasan Indonesia-Filipina juga berhasil menertibkan empat alat bantu penangkapan ikan rumpon ilegal.

Rumpon-rumpon tersebut ditemukan dipasang di perairan Indonesia Laut Sulawesi tanpa izin dan berdasarkan identitas yang ada diduga kuat milik nelayan Filipina. Rumpon-rumpon tersebut kemudian juga diamankan ke Stasiun PSDKP Tahuna. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MARITIM

KKP Tangkap Kapal Ikan Ilegal Berbendera Filipina

Published

on

KKP berhasil menangkap satu kapal ikan asing ilegal berbendera Filipina di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 716 Laut Sulawesi.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kapal Pengawas Perikanan Orca 04 berhasil menangkap satu kapal ikan asing ilegal berbendera Filipina di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 716 Laut Sulawesi, Senin (20/5/2019).

“Saat penangkapan oleh KP. Orca 04 yang dinakhodai Eko Priono berhasil diamankan 7 orang awak kapal berkewarganegaraan Filipina,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Agus Suherman di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Agus memaparkan, kapal ikan yang memiliki nama “FBCA King Vincent Jhon” itu dinilai melakukan pelanggaran yaitu menangkap ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dokumen izin dan dikategorikan melakukan illegal fishing.

Kegiatan tersebut diduga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

“Kapal ditarik ke Pangkalan PSDKP Bitung dan akan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan,” lanjut Agus.

Namun, saat proses penarikan kapal mengalami cuaca buruk dan air masuk ke haluan kapal sehingga kapal tidak bisa diselamatkan dan tenggelam di lokasi.

Seluruh awak kapal dan beberapa benda di atas kapal sebagai barang bukti kegiatan illegal fishing berhasil diselamatkan ke atas KP Orca 04.

Penangkapan tersebut menambah deretan kapal ikan ilegal yang berhasil ditangkap KKP sejak Januari 2019 hingga 21 Mei 2019.

“Sejak Januari hingga saat ini, KKP berhasil menangkap 60 kapal perikanan ilegal. Terdiri 30 kapal Indonesia, 15 kapal Vietnam, 14 kapal Malaysia, dan 1 kapal Filipina,” ungkap Agus. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MARITIM

KKP Hentikan dan Periksa Kapal Ikan Jepang di Laut Sulawesi

Published

on

Kapal ikan asing Jepang yang diperiksa KKP.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 05 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal ikan asing (KIA) asal Jepang, FV Shofuku Maru No.8 (619 GT) di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) pada Jumat (17/5/2019).

“Proses penghentian dan pemeriksaan awal dilakukan oleh KP Hiu 05 yang dinakhodai oleh Capt Hasrun atas kecurigaan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Agus Suherman dalam siaran pers, Senin (20/5/2019).

Agus Suherman menuturkan saat dilakukan pemeriksaan awal di laut, kapal ditemukan tidak mengibarkan bendera manapun, baik bendera Jepang maupun bendera Indonesia, sebagaimana ketentuan pelayaran internasional.

Selain itu, ujar dia, di bagian depan kapal ditemukan bagian-bagian alat tangkap pancing longline yang tidak disimpan di palka.

“Atas dasar temuan awal tersebut, maka FV Shofuku Maru No. 8 dikawal menuju Pangkalan PSDKP Bitung Sulawesi Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Agus Suherman.

Saat berada di Pangkalan PSDKP Bitung, dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Tim KKP dan Satgas 115 yang antara lain terdiri dari Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Dr Mas Achmad Santosa, Anggota Staf Khusus Satgas 115 Dr Yunus Husein, Plt Direktur Jenderal PSDKP Agus Suherman, serta Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Sumono Darwinto.

Pemeriksaan mendalam dilakukan terhadap Nakhoda FV Shofuku Maru No. 8, kru kapal, serta perwakilan agen kapal di Indonesia. Selain itu, pemeriksaan fisik kapal juga dilakukan baik alat tangkap, muatan kapal, serta ruang-ruang kapal lainnya.

“Setelah dilakukan pemeriksaan maraton selama dua hari, Tim KKP dan Satgas 115 menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti awal yang cukup untuk menduga kapal tersebut melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,” jelas Agus.

Sementara itu, Staf Khusus Satgas 115 Yunus Husein menambahkan bahwa untuk kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal pancing longline diperlukan setidaknya 20 orang Anak Buah Kapal (ABK), sementara saat ini FV Shofuku Maru No. 8 diawaki oleh delapan orang.

Sedangkan untuk alat tangkap longline juga dioperasikan di bagian belakang kapal, sementara saat pemeriksaan di laut, bagian-bagian alat tangkap ditemukan di bagian geladak depan kapal, sehingga tidak terdapat bukti yang cukup adanya peristiwa penangkapan ikan di perairan Indonesia.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Nakhoda KP. Hiu 05 menyampaikan kepada Nakhoda FV. Shofuku Maru No. 8 untuk melanjukan perjalanan dengan dua catatan penting dalam bentuk peringatan tertulis, yaitu: (1) harus mengibarkan bendera kapal serta bendera negara yang dilintasi sebagaimana ketentuan pelayaran internasional, serta (2) menyimpan alat tangkap di dalam palka selama melakukan pelayaran di perairan Indonesia.

Ketentuan mengenai penyimpanan alat tangkap bagi kapal perikanan asing yang melintas di perairan Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

“UU Perikanan mengatakan setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka,” ungkapnya. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending