Connect with us

PROPERTI

Kenaikan Harga Properti Residensial Triwulan IV 2018 Melambat

Published

on

Properti residensial di pasar primer pada triwulan IV 2018 melambat yang tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang tumbuh 0,35 persen.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kenaikan harga properti residensial di pasar primer pada triwulan IV 2018 melambat yang tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang tumbuh 0,35 persen, lebih rendah dibandingkan Indeks triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,42 persen.

Menurut Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) yang menyampaikan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) BI di Jakarta, Selasa (12/2/2019), perlambatan kenaikan harga properti residensial tersebut bersumber terutama dari rumah tipe kecil.

Sementara itu, pada triwulan I 2019, harga rumah diperkirakan meningkat sebesar 0,42 persen, terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja.

Dijelaskan, pada triwulan IV-2018, penjualan properti residensial turun 5,78 persen, namun masih lebih baik dibandingkan dengan penjualan pada triwulan sebelumnya yang turun 14,14 persen .

Penurunan penjualan terjadi pada rumah tipe kecil dan besar, sedangkan penjualan rumah tipe menengah masih mengalami peningkatan.

Hasil survei mengindikasikan bahwa penggunaan dana internal memiliki porsi besar dalam pembangunan properti residensial.

Porsi penggunaan dana internal pengembang pada triwulan IV 2018 sebesar 58,02 persen, meningkat dibandingkan dengan porsi pada triwulan sebelumnya sebesar 55,73 persen.

Di sisi lain, porsi penggunaan pinjaman dari perbankan oleh pengembang properti pada triwulan IV 2018 turun menjadi 31,18 persen, dari 33,95 persen pada triwulan sebelumnya.

Sementara itu, persentase konsumen yang melakukan pembelian rumah dengan menggunakan KPR tetap tinggi yaitu 76,73 persen pada triwulan IV 2018. (ahm)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROPERTI

Kemenkop dan UKM Gandeng BNI dan Perumnas Bangun Perumahan ASN

Published

on

Penandatanganan MoU antara Kemenkop dan UKM dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional dan PT. BNI (Persero) tentang Penyediaan Hunian Bagi Pegawai Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta, Selasa (19/03/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Bank BNI dan Perumnas dalam menyediakan perumahan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkop dan UKM, termasuk pegawai di dua Badan Layanan Umum (BLU) yaitu LPDB

KUMKM dan LLP KUKM. “Program perumahan bagi ASN ini sudah lama kita bicarakan, dimana seluruh ASN bisa memiliki rumah. Karena rumah merupakan kebutuhan primer,” kata Sekretaris Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring dalam acara penandatanganan MoU antara Kemenkop dan UKM dengan Bank BNI dan Perumnas, di Jakarta, Selasa (18/3/2019).

Meliadi menambahkan, dengan bisa memiliki hunian sendiri maka ASN bisa bekerja lebih tenang dan fokus.

“Dengan dia tenang dan fokus dalam bekerja, maka saya yakin produktivitas ASN pun akan lebih meningkat lagi,” kata Meliadi.

Dalam hal ini, Perumnas yang akan menyediakan lahan dan membangun perumahan, sedangkan Bank BNI membantu ASN dalam hal pembiayaannya.Perumahan bagi pegawai Kemenkop dan UKM akan bernama Perumahan Perumnas Parayasa yang berada di Kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, atau sebelah barat wilayah Serpong.

“Parung Panjang merupakan daerah yang sedang berkembang dan memiliki prospek bagus,” ucap Meliadi.

Menurut Meliadi, fenomena pembangunan perumahan saat ini memang menjauh dari perkotaan.Oleh karena itu, pembangunan perumahan tersebut harus mengutamakan penyediaan sarana transportasi publik.

“Itu sudah tepat, karena Perumahan Perumnas Parayasa ini akan memiliki stasiun kereta sendiri untuk mendukung kebutuhan transportasi penghuninya,” ujar Meliadi.

Lebih dari itu, Meliadi berharap kerja sama tripartit ini ke depan bisa menyasar ke Gerakan Koperasi di seluruh Indonesia untuk bisa memiliki hunian dengan kualitas bagus dan harga terjangkau.

“Itu potensi yang luar biasa besar untuk bisa diwujudkan juga,” kata Meliadi.

Kepala Biro Umum Kemenkop dan UKM Hardiyanto menambahkan, program pengadaan perumahan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian kementerian bagi pegawai yang belum memiliki rumah sendiri.
“Saya berharap program ini mendapat perhatian dan respon positif bagi seluruh ASN di lingkungan Kemenkop UKM. Terlebih lagi, kredit perumahan ini berdurasi panjang, yaitu 20-25 tahun,” kata Hardiyanto.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Perumnas Anna Kunti Pratiwi mengatakan, program ini merupakan wujud komitmen Perumnas dalam menyediakan hunian dengan harga terjangkau, terutama bagi seluruh ASN.

“Kami menyediakan kualitas hunian dengan sarana dan prasarana terbaik dengan harga terjangkau,” kata Anna.

Anna mengatakan pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyediakan sarana transportasi publik yang memadai berupa penyediaan stasiun khusus bagi Perumahan Perumnas Parayasa.

“Ini sebagai bentuk antisipasi perubahan gaya hidup masyarakat yang berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” kata Anna.

Sementara itu, Direktur Retail Banking BNI Tambok S Simanjuntak mengatakan, BNI memiliki produk khusus untuk pembiayaan perumahan, yaitu Griya BNI.

“Produk Griya BNI ini tidak hanya membantu pembiayaan KPR untuk memiliki hunian. Lebih dari itu, bisa juga untuk renovasi rumah, top up kredit, take over kredit dari bank lain, pembelian apartemen, dan sebagainya,” kata Tambok.

Tambok memastikan bahwa produk Griya BNI ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pemohon (debitur).

“Beberapa keringanan yang kita tawarkan, diantaranya uang muka 0 persen, provisi khusus 0,5 persen, bebas biaya administrasi dan apraisal, hingga keringanan tingkat suku bunga kredit. Saya berharap kesempatan emas ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh ASN, khususnya ASN yang ada di lingkungan Kemenkop dan UKM,” kata Tambok. (han)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PROPERTI

Perusahaan Pembiayaan Ini Permudah Masyarakat dan Mahasiswa Sewa Properti

Published

on

CEO Cicilsewa Hendry Oktavianus (tengah) saat menggelar pameran pada Indonesia Properti Expo di Jakarta.

Ekbis.co.id, Jakarta – Perusahaan multifinance Cicilsewa menawarkan solusi pembayaran sewa properti yang lebih mudah kepada masyarakat dan mahasiswa.

Cicilsewa akan membantu masyarakat untuk menyewa properti dengan pembayaran bulanan. Dengan sistem ini, kebutuhan penyewa untuk memiliki hunian yang layak, akan lebih ringan tanpa harus membayar sewa yang besar di awal.

“Cicilsewa hadir untuk membantu mengatasi kesenjangan di pasar properti ini, memenuhi kebutuhan individu yang tidak ingin atau belum bisa berkomitmen untuk kepemilikan property tetapi tidak memiliki sarana untuk memenuhi pembayaran di muka 12 bulan untuk rental property,” kata CEO Cicilsewa Hendry Oktavianus di Jakarta dalam keterangan resminya, Senin (11/2/2019).

Dia menjelaskan bahwa ketika pelanggan Cicilsewa mendapatkan kesepakatan pada properti rental pilihan mereka, Cicilsewa akan membantu mendanai biaya sewa properti.

Pelanggan cukup menyerahkan deposit, dan lalu membayar cicilan bulanannya ke Cicilsewa selama periode yang disepakati.

“Dengan Cicilsewa kita berharap para pekerja, mahasiswa, wiraswasta dan semuanya, mampu menyewa properti di lingkungan yang lebih baik. Kita juga berharap, dengan Cicilsewa ini mereka akhirnya akan mampu menyewa di tempat yang lebih dekat dengan aktifitas mereka(less commute), sehingga kualitas hidupnya akan lebih baik, dan akhirnya kami juga dapat membantu pemerintah mengurangi kemacetan lalu lintas,” ujar Hendry.

Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2018, Cicilsewa telah menggandeng agen-agen properti berpengalaman yang telah berhasil membantu banyak para penyewa rumah, apartemen, dan ruko, untuk menyewa property impian mereka, di area Jabodetabek.

Dengan rencana Cicilsewa untuk memperluas layanan di luar area Jabodetabek, maka Cicilsewa berharap dapat membantu mengubah wajah properti sewaan di Indonesia. (aji)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PROPERTI

Legislator Sebut Pembangunan Rumah Murah Juga Tanggung Jawab Swasta

Published

on

Anggota Komisi V DPR, Yoseph Umarhadi.

Ekbis.co.id, Jakarta – Anggota Komisi V DPR Yoseph Umarhadi menyatakan pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga swasta sebagai pengembang.

Pembangunan rumah murah, lanjutnya, di Jakarta, Rabu (6/2/2019), tidak hanya berbicara bisnis semata, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.

“Rumah murah bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) jadi tanggung jawab pengembang juga agar kesenjangan backlog perumahan bisa ditekan,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Menurut dia, pembangunan rumah murah merupakan amanat UU Tapera, yang dalam undang-undang tersebut ada semangat gotong royong untuk menghadirkan rumah kelas bawah bagi semua pengembang.

Diakuinya pula, saat ini pembangunan rumah murah bagi MBR oleh pengembang masih minim.

Hal ini dikarenakan penegakan hukum lemah karena pengembang lebih memilih membayar kompensasi dengan membayar uang ketimbang membangun rumah murah karena harga tanah yang mahal tiap tahunnya.

“Namun, yang pasti, saat ini masih banyak pengembang besar yang belum menyasar pembangunan proyek rumah murah,” katanya.

Sementara itu. pengamat properti F Rach Suherman menilai keterlibatan anak usaha Lippo Group melalui PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dalam pembangunan rumah murah bagi MBR turut membantu dalam program sejuta rumah yang digagas pemerintah.

“Peran Lippo Cikarang dalam pembangunan rumah murah bermanfaat bagi masyarakat, meski margin di bisnis ini kecil, sehingga tidak menarik bagi lebih banyak pengembang,” katanya.

Terkait kemajuan kota-kota besar di Indonesia, Suherman mengatakan, perlu didorong pengembangan kota mandiri, tetapi seyogyanya tidak mengorbankan lahan produktif.

“Pembangunan kota mandiri tidak bisa mundur,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah perlu mendorong perizinan yang berpihak kepada membangun vertikal melalui koefisien luas bangunan (KLB) yang besar (10-17), KDB yang terukur (40-50 persen), dan parameter yang lebih progresif untuk optimalisasi lahan.

Menyinggung pasar properti nasional, menurut dia, pada 2109 hingga 2021 akan ditandai jenis properti yang uptrend yakni lowrise apartment, permintaan 3-4 kamar, logistic park/gudang mini dan co-working space/virtual office di luar CBD dan downtrend berupa townhouse di Jabodetabek, kondotel, dan office grade C.

Selanjutnya, kaum milenial belum akan menikmati insentif pasar sehingga masih akan jadi penonton lagi.

Daya beli yang masih rendah dan prioritas belanja yang belum ingin membeli rumah, tidak akan membuat pengembang menyasar secara spesifik pangsa ini.

Oleh karena itu, ia optimistis pasar tumbuh, tetapi tidak impresif atau pertumbuhan melandai seperti masa 2010-2013. (sub)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending