Connect with us

UKM

Masyarakat Diminta Waspadai Penipuan Investasi Berkedok Koperasi

Published

on

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno.

Ekbis.co.id, Jakarta – Masyarakat diminta mewaspadai tawaran investasi berkedok koperasi, yang kembali marak dalam beberapa waktu terakhir ini.

“Bentuk penipuan di era digital sekarang ini harus diwaspadai. Pasalnya, di era digital ini diyakini akan terus bermunculan orang-orang yang manfaatkan kesempatan tersebut,” kata Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno saat diskusi bertema “Waspada Penipuan Berkedok Koperasi” di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Untuk mengatasi ini, katanya, Kemenkop dan UKM sudah mengeluarkan 10 aturan yang dijadikan sebagai landasan pengawasan koperasi di Indonesia.

“Secara aturan hukum sudah lengkap. Begitu pula dengan Satgas Pengawas Koperasi yang kita bentuk di daerah,” ujarnya.

Suparno pun meminta masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik penipuan tersebut untuk segera melapor ke pihak berwajib atau kepolisian.

“Kita akan tahu ada penipuan kalau ada laporan dari masyarakat. Biasanya, kita tahu itu semua juga dari media massa. Karena, inti dari pengawasan ini adalah perlindungan terhadap masyarakat dan gerakan koperasi di Indonesia, dari praktik penipuan investasi berkedok koperasi,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Suparno, pengelola koperasi sudah disyaratkan untuk memiliki standar kompetensi dalam bentuk sertifikat dalam melakukan kegiatannya.

“Ada sanksi administrasi dari sisi koperasinya, bisa sampai dicabut izin usahanya. Mekanisme pembentukan koperasi juga harus diperkuat. Jangan sampai badan hukum koperasi itu cacat sejak lahir,” katanya.

Sementara itu, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing mengungkapkan, maraknya investasi bodong berkedok koperasi tak lepas dari kesalahan masyarakat sendiri.

Menurut dia, masyarakat mudah tergiur dengan penawaran produk investasi berbunga tinggi.

“Mereka ingin cepat kaya, sehingga tak lagi menggunakan logika yang sehat untuk menilai suatu produk investasi berbunga tinggi. Jadi, masalahnya ada di masyarakat yang begitu mudah tergiur. Intinya, mereka serakah,” katanya.

Selain itu, lanjut Tongam, tingkat pemahaman masyarakat terhadap koperasi masih rendah.

“Mereka belum bisa membedakan mana koperasi yang benar-benar koperasi, mana koperasi bodong yang abal-abal,” katanya.

Meski begitu, ia memaklumi masyarakat tertipu praktik koperasi bodong tersebut.

Pasalnya, banyak koperasi bodong yang melibatkan tokoh agama, kepala daerah, hingga artis, dalam memasarkan produk investasinya.

“Foto para tokoh itu dipajang di kantor mereka untuk mengelabui masyarakat. Padahal, saya jamin, para tokoh itu tidak tahu-menahu nama mereka dipakai koperasi bodong sebagai gimmick marketing untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa batas. Banyak kasus seperti itu,” ujarnya.

Tongam juga mengakui, banyak yang berpraktik koperasi simpan pinjam (KSP) namun tidak memiliki izin pendirian KSP.

“Solusinya, harus ada pengawasan periodik, persyaratan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala, dan perlu dilakukan inovasi untuk mengikuti perkembangan era digital. Kita harus menyadari, pelaku lebih canggih dari aturan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu tindakan preventif,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KSP Nasari Sahala Panggabean menyebutkan, nama KSP Nasari pernah digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan online (melalui SMS blast dan WhatsApp) dengan menyebarkan informasi kepada pemilik nomor ponsel.

“Oknum menawarkan kemudahan memperoleh pinjaman kepada korban tetapi lebih dahulu korban harus mentransfer biaya administrasi dengan jumlah tertentu sebagai syarat pencairan pinjaman,” ungkapnya.

Sahala menambahkan, keengganan masyarakat mencari kebenaran informasi yang diterima tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan melakukan penipuan.

“Saat kita sedang lengah, kita bisa terkena penipuan online,” jelasnya.

Sahala pun mendorong korban untuk melaporkan penipu kepada pihak berwajib.

KSP Nasari juga memproteksi diri dengan memasang pengumuman yang menyatakan tidak ada pelayanan simpanan dan pinjaman secara online.

“Kita juga menyediakan Call Center dan website resmi yang memberi segala informasi terkait Nasari. Saya juga mendorong Kemenkop UKM dan Dekopin proaktif melakukan literasi dan edukasi, termasuk iklan layanan masyarakat,” kata Sahala. (han)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

UKM

Kemenkop Terapkan Strategi Pemulihan UMKM Pasca-Bencana di NTB dan Sulteng

Published

on

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan strategi pemulihan UMKM pasca-bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat gempa bumi dan di Sulawesi Tengah (Sulteng) akibat tsunami, likuifaksi, dan gempa bumi.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik, di Jakarta, Selasa (19/2/2019), mengatakan pihaknya menerapkan strategi berupa sinergi dengan banyak pemangku kepentingan untuk memulihkan UMKM pasca-bencana.

“Di NTB misalnya program sinergi diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan pemerintah masing-masing sebesar Rp4,5 juta kepada 150 pelaku usaha mikro san kecil,” katanya.

Selain itu pihaknya juga mendorong penerapan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini serta pelatihan vocational kepada 80 pelaku UMKM di Lombok Tengah. Ia juga menekankan, restrukturisasi usaha bagi pelaku koperasi dan UMKM sebagai hal yang penting untuk dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas kinerja koperasi dan UMKM.

Ia menjelaskan, restrukturisasi usaha tidak hanya dilakukan oleh koperasi dan UMKM yang mengalami penurunan usaha atau usaha yang terkena bencana alam.

“Namun restrukturisasi harus dilakukan terus-menerus agar kinerja koperasi dan UMKM lebih baik sehingga dapat meraih peluang dalam setiap persaingan,” ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi restrukturisasi usaha di Lombok Tengah ini, diharapkan koperasi dan UMKM di wilayah itu dapat meningkatkan performa kinerja usahanya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Pihaknya melalui Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia juga ikut berperan aktif dalam memulihkan perekonomian masyarakat setempat dengan melaksanakan program Pelatihan Vocational Pengolahan Makanan Berbahan Dasar Buah-buahan Lokal.

Pelatihan diberikan dalam bentuk pembekalan keterampilan teknis dengan pemilihan jenis pelatihan sesuai dengan potensi atau sumberdaya lokal yang tersedia di daerah setempat.

“Jadi pelatihan kami harapkan aplikatif, masyarakat bisa mengolah bahan yang mudah didapat menjadi produk yang mempunyai nilai jual atau nilai tambah dan sekaligus selepas pelatihan, peserta dapat memanfaatkan ilmu ini sebagai modal keterampilan untuk membuka lapangan usaha atau peluang usaha baru,” katanya.

Sementara itu di Provinsi Sulteng, Program Bantuan Modal Usaha akan diberikan kepada sebanyak 150 pelaku usaha mikro dan kecil di tiga kabupaten/kota terdampak bencana terparah yakni di Palu, Sigi, dan Donggala sehingga masing-masing daerah akan mendapatkan 50 penerima bantuan modal dengan dana masing-masing senilai Rp5 juta.

Hingga 29 Januari 2019 data KUMKM yang terdampak bencana di provinsi Sulawesi Tengah mencapai 100.910 unit UMKM dengan plafon kredit sebesar Rp8.038,6 triliun dan jumlah outstanding sebesar Rp5.150,5 triliun yang bersumber dari 13 perbankan dan 1 lembaga keuangan.

Nilai restrukturisasi kredit yang telah dilakukan sebesar Rp3.498,5 triliun untuk 22.325 unit UMKM dengan jumlah plafon dan outstanding sebesar Rp2.672,6 triliun.

Abdul Kadir mengakui upaya penanggulangan dan pemulihan usaha bagi para pelaku koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdampak bencana yang terjadi di Indonesia belum optimal. Hal ini kata dia, disebabkan banyaknya jumlah bencana yang terjadi dan jumlah KUMKM yang terkena bencana dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, lemahnya ketahanan bisnis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menghadapi bencana. (han)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

RETAIL

Menaker Imbau UMKM Manfaatkan Media Sosial untuk Kembangkan Bisnis

Published

on

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakir.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta pelaku usaha ritel dan dan usaha kecil dan menengah (UMKM) agar memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan bisnis dan memperluas jejaring kerja.

“Jangan gunakan media sosial untuk bergosip dan menyebarkan hoaks. Lebih baik gunakan untuk kepentingan bisnis dan mengembangkan usaha ,” kata Menaker Hanif dalam siaran pers, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Hanif mengatakan kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya melalui UMKM. Dengan UMKM yang kuat dan mandiri akan menimbulkan penguatan ekonomi nasional yang konsisten.

“Pelaku ritel harus semangat dan percaya diri menghadapi tantangan-tantangan era industri 4.0 melalui berbagai inovasi dan kolaborasi dengan asosiasi sektoralnya masing-masing,” kata Hanif.

Dalam menghadapi berkembangnya platform belanja online, kata Hanif, dibutuhkan strategi khusus yang harus diterapkan.

“Perlu adanya inovasi untuk dapat meningkatkan terobosan pasar. Salah satunya melalui kolaborasi dengan kelompok lain, dengan ide ataupun terobosan yang berbeda dan unik,” kata Hanif.

Selain itu, para pelaku ritel perlu untuk memperluas pasar, meningkatkan kemampuan pemasaran agar bisa terus bersaing di pasar. Salah satunya yakni dengan mengoptimalkan strategi pemasaran melalui jaringan online seperti media sosial, blog, situs dan lain sebagainya.

“Di masa depan, sosmed merupakan paspor bagi kehidupan kita. Orang akan menilai kita melalui medsos yang kita miliki,” kata Hanif. (apd)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM

Kemenkop Tekankan Pentingnya Perlindungan UMKM dalam Ekonomi Digital

Published

on

Produk UMKM ditekankan mendapat perlindungan UMKM dalam ekonomi digital.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pelaku UMKM dalam pengembangan ekonomi digital seiring peningkatan kapasitas SDM UMKM yang terus dilakukan.

“Dalam pengembangan ekonomi digital, yang perlu diperhatikan adalah perlindungan konsumen dan termasuk perlindungan kepada UMKM,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Ia mengatakan, seiring telah berjalannya revolusi industri 4.0 para pelaku koperasi dan UMKM harus didorong agar mampu berkiprah dalam memanfaatkan potensi ekonomi digital.

Sejalan dengan itu, menurut dia, dengan kemajuan teknologi informasi, koperasi dan UMKM sebagai pelaku usaha juga harus belajar dan membenahi dirinya. “Kalau mereka tidak mau maka akan ketinggalan,” katanya.

Ia menambahkan, ekonomi digital mempunyai potensi ekonomi dalam mendukung perekonomian nasional.
Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah dengan pemangku kepentingan menjadi penting dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi digital.

“Tidak lain untuk tujuan agar mampu mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2017,” katanya.

Maka kata dia, perlindungan dan distingsi diperlukan bagi para pelaku UMKM. Sementara bagi konsumen tidak lain agar pembeli tidak khawatir atas produk yang dibeli.

“Maka perlu ada standarisasi produk-produk yang akan diperjualbelikan, baik secara on-line maupun off-line, dan produk-produk agar dikemas yang menarik. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM,” katanya.

Oleh karena itu, dukungan peningkatan kompetensi bagi pelaku ekonomi dan edukasi bagi masyarakat sangat penting dalam menghadapi ekonomi digital. (han)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending