Connect with us

ENERGI

Kementerian ESDM Terbitkan Tata Cara Penetapan Tarif Listrik Investasi

Published

on

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menandatangani Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk menjamin investasi wilayah usaha.

Peraturan tersebut sebagai pedoman dalam penetapan tarif tenaga listrik yang dibayar konsumen dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum yang memiliki Wilayah Usaha Penyedia Tenaga Listrik, berdasarkan informasi dari Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi, di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Permen ESDM ini dilatar belakangi keberadaan sekitar 50 Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Luar PT PLN (Persero), namun hanya beberapa Wilayah Usaha yang telah memiliki penetapan tarif tenaga listrik dari Pemerintah Daerah.

Hal ini terjadi akibat Pemerintah Daerah belum dapat menetapkan tarif tenaga listrik karena harus mendapatkan persetujuan DPRD. Sebagai contoh di Kawasan Industri Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Penetapan tarif listrik oleh Gubernur harus mendapatkan persetujuan dari DPRD yang membutuhkan waktu lama dan proses panjang.

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 5 dan Pasal 34, penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen merupakan kewenangan Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Sebagai upaya untuk menindaklanjuti amanat UU tersebut sekaligus menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan, Permen 47 tahun 2018 lahir, dengan pokok-pokok pengaturan meliputi: Pemegang IUPTL dapat menerapkan tarif tenaga listrik sementara apabila dalam jangka waktu tiga bulan DPR atau DPRD belum memberi persetujuan dengan menggunakan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) atau tarif tenaga listrik pemegang IUPTL lainnya dalam satu provinsi.

Tarif tenaga listrik sementara tersebut berlaku paling lama 6 bulan. Selanjutnya apabila dalam jangka waktu enam bulan, DPRD belum memberikan persetujuan, gubernur menetapkan tarif tenaga listrik dengan mengacu pada tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) atau tarif tenaga listrik pemegang IUPTL lainnya dalam satu provinsi yang telah mendapatkan persetujuan DPRD sebelumnya. Dalam hal permohonan penetapan tarif tenaga listrik perubahan dalam jangka waktu 3 bulan, DPR atau DPRD belum memberikan persetujuan, tarif tenaga listrik sebelumnya tetap berlaku.

Di sisi lain, Peraturan Menteri ini juga mengatur kondisi apabila gubernur tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik, Menteri ESDM dapat menetapkan tarif tenaga listrik dengan persetujuan DPR, setelah gubernur mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri ESDM. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat meninjau ulang tarif tenaga listrik yang telah ditetapkan, dan dapat ditetapkan setelah memperoleh persetujuan DPR atau DPRD.

Melalui Permen 47 Tahun 2018 ini, diharapkan proses bisnis penyediaan tenaga listrik yang selama ini dianggap lamban oleh pelaku usaha karena faktor belum adanya kejelasan terkait prosedur pengusulan dan penetapan tarif tenaga listrik bagi tenant pemegang wilayah usaha di Wilayah Usahanya (Khususnya Kawasan Industri) yang mengakibatkan terhambatnya percepatan investasi, dapat diminimalisir. (asn)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

ENERGI

Pertamina Kembangkan BBM Ramah Lingkungan

Published

on

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan.

Ekbis.co.id, Yogyakarta – PT Pertamina (Persero) mengembangkan berbagai jenis bahan bakar minyak (BBM) yang lebih ramah terhadap lingkungan.

“Kemajuan atau pertumbuhan ekonomi bangsa ini jika sebesar 5 persen saja per tahun, kalau kita tidak memulai membuat bahan bakar yang ramah lingkungan, maka 25 tahun lagi polusinya akan sangat buruk. Kalau makin lama polusinya makin buruk maka tingkat kesehatan masyarakatnya juga makin terganggu dan akibatnya harapan hidup makin menurun,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan di Yogyakarta, Jumat (18/1/2019).

Pertamina saat ini sedang mengembangkan BBM yang lebih ramah lingkungan. Jonan berharap selain dapat menghasilkan BBM yang ramah lingkungan juga 100 persen menggunakan bahan baku energi terbarukan.

“Masyarakat berharap minyak diesel yang dihasilkan Pertamina di kemudian hari, itu akan berasal dari energi terbarukan sehingga tingkat polusi yang dihasilkan itu akan rendah, akan makin sangat berkurang karena tidak bisa jika tidak ada sama sekali polusinya,” harap Jonan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina saat ini sedang mengembangkan BBM berbasis sawit yang ramah lingkungan. Pengembangan BBM tersebut dilakukan selain blending FAME juga co-processing dan hydrorefining.

“Co-processing dan hydrorefining tersebut akan menghasilkan energi yang lebih bersih jika dibandingnkan dengan FAME yang hari ini kita hasilkan. Opsi-opsi pengembangan energi bersih melalui proses hydrorefining tersebut merupakan sepenuhnya hasil karya anak bangsa hasil kerjasama dengan LAPI-ITB dengan nama katalisnya, katalis Merah-Putih,” ujar Nicke.

Nicke menambahkan, pengembangan bahan bakar ramah lingkungan ini secara bertahap sedang dikerjakan di beberapa kilang Pertamina dan diharapkan sebelum tahun 2023 sudah dapat diimplementasikan di empat kilang milik Pertamina yang memiliki Residual Fuel Catalytic Cracking (RFCC) yang pada saatnya nanti akan menghasilkan green diesel, green avtur dan green fuel.

Pengembangan BBM berbasis sawit selain lebih ramah lingkungan dan sedikit menghasilkan polusi tentunya juga akan dapat meningkatkan nilai tambah dari sawit itu sendiri dan mengurangi impor minyak mentah. (asn)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ENERGI

Darmin Sebut Pelaksanaan Kebijakan Biodiesel B20 Sudah Baik

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pelaksanaan kebijakan pencampuran unsur nabati ke dalam biodiesel sebesar 20 persen atau B20 untuk mengurangi impor solar, sudah berjalan dengan baik.

“Perkembangan B20 sudah lumayan baik,” katanya saat ditemui seusai rapat koordinasi membahas pengawasan kebijakan B20 di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Darmin mengatakan peningkatan penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar terlihat dari realisasi kumulatif penyaluran minyak nabati yang telah melalui proses esterifikasi atau transesterifikasi (FAME) yang hampir mencapai 90 persen.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan penyaluran FAME tahun 2018 sebesar 3.478.825 kiloliter (KL), atau 86 persen dari target penyaluran FAME sebesar 4.041.358 KL.

Rinciannya untuk kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) sebesar 2.720.753 KL atau 94 persen periode Januari-Desember 2018 dan non-PSO 758.072 KL atau 66 persen periode September-Desember 2018.

Dengan penggunaan FAME ini, maka minyak sawit bisa dipakai 100 persen untuk seluruh kendaraan diesel atau digunakan untuk pencampuran dengan solar pada tingkat tertentu, seperti 20 persen.

“Pemerintah sangat mengapresiasi kemajuan kinerja ini,” kata Darmin.

Untuk tahun 2019, pemerintah menetapkan target penyaluran FAME pada kisaran 6,2 juta KL dengan realisasi yang ditargetkan bisa mencapai di atas 93 persen.

Terkait konfigurasi 25 titik serah untuk terminal bahan bakar minyak (TBBM), juga sudah dilakukan pengoperasian dua penyimpanan terapung (floating storage) di Balikpapan, Kaltim, mulai Januari 2019 dengan penerimaan perdana FAME berasal dari PT Wilmar Bioenergi.

Namun, menurut Darmin, penggunaan floating storage di TBBM Tuban, Jatim, masih terkendala karena potensi ranjau laut dan ombak yang besar pada musim barat atau timur.

“Sebelum hal ini diatasi, penyaluran FAME yang seyogyanya dilakukan melalui laut ke floating storage Tuban, dialihkan ke beberapa TBBM lain, seperti semula,” katanya. (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ENERGI

Produksi Migas Pertamina 2018 Naik 42 Persen

Published

on

Produksi gas Pertamina pada 2018 tercatat sebesar 2.763 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau naik 57 persen dari 1.760 MMSCFD pada 2017.

Ekbis.co.id, Jakarta – Realisasi produksi minyak dan gas (migas) PT Pertamina (Persero) sepanjang 2018 mencapai 768 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD) atau 42 persen lebih tinggi dibandingkan produksi migas pada 2017 yang tercatat 542 MBOEPD.

Rinciannya, produksi minyak Pertamina pada 2018 mencapai 291 ribu barel per hari (MBOPD) atau meningkat 22 persen dibandingkan realisasi 2017 yang 238 MBOPD.

Sedangkan, produksi gas Pertamina pada 2018 tercatat sebesar 2.763 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau naik 57 persen dari 1.760 MMSCFD pada 2017.

Peningkatan produksi ini dihasilkan dari kombinasi keberhasilan upaya meningkatkan produksi dan menahan laju penurunan produksi dari aset-aset yang ada (existing), kata Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Dharmawan Samsu di Jakarta, Kamis.

Selain pencapaian di atas, beberapa wilayah kerja (WK) terminasi yang dialihkelolakan kepada Pertamina sudah masuk ke dalam sistem produksi Pertamina seperti Mahakam, Sanga-Sanga, East Kalimantan, dan Offshore South East Sumatera (OSES).

Sedangkan, aset Pertamina di luar negeri yang dikelola melalui anak usaha Pertamina Internasional EP (PIEP) membukukan pencapaian kinerja produksi pada 2018 sebesar 102 MBOPD untuk minyak dan gas 299 MMSCFD yang dihasilkan dari tiga aset utama di Aljazair, Irak, Malaysia, dan sembilan negara lainnya.

Selain migas, kinerja panas bumi Pertamina pada 2018 juga meningkat signifikan.

Pada 2018, produksi panas bumi Pertamina mencapai 4.145 GWh atau meningkat enam persen dibandingkan 2017 yang tercatat 3.900 GWh.

“Kinerja hulu Pertamina menunjukkan tren positif dan akan terus dipertahankan sebagai bukti Pertamina sebagai perusahaan energi nasional menjalankan amanah pemerintah untuk menopang pemenuhan kebutuhan energi nasional,” katanya.

Dharmawan juga mengatakan pada 2019, Pertamina akan melakukan sejumlah pendekatan yang tidak biasa (business unusual) dalam pengoperasian aset-aset hulu untuk mempertahankan produksi migas dalam negeri sebesar 758 MBOEPD dengan rincian minyak 302 MBOPD dan gas 2.643 MMSCFD

Pendekatan tersebut antara lain peningkatan produksi melalui optimasi penurunan tekanan di kepala sumur, program pengeboran dua kali lipat dari tahun lalu sejumlah 346 sumur (27 sumur eksplorasi dan 319 sumur eksploitasi) dengan menerapkan teknik yang nontradisional, serta melaksanakan akselerasi dan sinergi program enhanced oil recovery (EOR).

Fokus pendekatan pada 2019 juga diarahkan pada meminimalkan kehilangan produksi dengan menjaga fasilitas produksi, meningkatkan efektivitas biaya operasi, serta pengembangan inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

“Sebagai BUMN dan pengelola aset negara, kami akan terus memperkuat baseline produksi untuk memastikan kita akan memaksimalkan recovery factor di semua lapangan migas Pertamina dan dengan pendekatan yang ekonomis dan efektif,” katanya.

Sedangkan, untuk geotermal, pada 2019 Pertamina menargetkan produksi panas bumi sebesar 4.551 GWh.

Menurut Dharmawan, fokus kegiatan panas bumi pada 2019 adalah pengoperasian Lumut Balai pada kuartal pertama 2019, memastikan proyek Hulu Lais Unit 1 sebesar 55 MW, mempercepat aktivitas eksplorasi di Wilayah Kerja Seulawah 1×55 MW, dan optimasi lapangan eksisting dengan teknologi binary cycle. (sal)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending