Connect with us

HUKUM BISNIS

Bank Jateng Dibobol, Miliaran Rupiah Raib untuk Main Judi

Published

on

Bank Jateng Cabang Pekalongan, Jawa Tengah, dibobol oleh pegawainya sendiri dengan total nilai kerugian mencapai Rp4,4 miliar.

Ekbis.co.id, Semarang – Bank Jateng Cabang Pekalongan, Jawa Tengah, dibobol oleh pegawainya sendiri dengan total nilai kerugian mencapai Rp4,4 miliar.

Mantan pegawai Bank Jateng Cabang Pekalongan, M.Fredian Husni, diadili dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (4/12/2018), yang mengagendakan pemeriksaan saksi.

Saksi yang dihadirkan dalam kesempatan itu, yakni Pimpinan Bank Jateng Cabang Pekalongan Aris Joko Priyanto.

Dalam kesaksiannya, Aris menjelaskan tentang awal mula terungkapnya dugaan pencurian uang Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah itu yang mencapai miliaran rupiah.

Saksi menjelaskan terdakwa merupakan petugas teller kantor kas keliling yang bertugas pada pengisian mesin ATM. “Bank Jateng Pekalongan memiliki 9 mesin ATM, 6 di antaranya menjadi tanggung jawab terdakwa dalam pengelolaannya,” katanya.

Dalam pengelolaannya, terdakwa juga bertugas dalam proses pengisian uang ke dalam mesin ATM. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sendiri, menurut dia, berlangsung selama kurun waktu Mei 2017 hingga Mei 2018.

Dugaan pencurian itu sendiri terungkap setelah adanya audit internal yang menemukan kesalahan prosedur dalam proses pengisian mesin ATM. Selain itu, ditemukan pula transaksi tidak wajar dalam pengelolaan ATM yang dilakukan terdakwa.

Dalam pemeriksaan internal, terdakwa mengakui telah mengambil uang yang menjadi bagian dalam pengelolaan mesin ATM itu dengan nilai total mencapai Rp4,4 miliar.

“Terdakwa mengaku uang itu untuk bermain judi `online`. Hingga saat ini belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Aloysius Priharnoto Bayu Aji itu. (ics)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM BISNIS

KPK : Tak Ada Hal Baru dalam Praperadilan Sofyan Basir

Published

on

KPK menilai tak ada hal yang baru terkait dengan permohonan praperadilan yang diajukan Dirut PT PLN.

Ekbis.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tak ada hal yang baru terkait dengan permohonan praperadilan yang diajukan Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Secara substansi, kalau dari permohonan yang sudah kami terima tersebut, KPK sangat meyakini semuanya itu bisa dijelaskan dan dibantah permohonan yang diajukan SFB tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Menurut Febri, alasan permohonan yang diajukan Sofyan itu juga sudah sering kali muncul dalam sidang-sidang praperadilan yang diajukan tersangka lain sebelumnya.

“Hal yang sering juga muncul dalam praperadilan yang lain berulang-ulang dimunculkan dalam praperadilan tetapi berulang-ulang juga ditolak oleh hakim,” ucap Febri.

Sebagai contoh, kata dia, ketika mengargumentasikan penetapan tersangka oleh KPK tidak sah karena tersangka tidak pernah diperiksa dalam penyidikan.

“Jadi, seolah-olah pihak pemohon praperadilan masih menganggap KPK harus melakukan penyidikan terlebih dulu, baru kemudian dalam penyidikan menetapkan tersangka, itu sudah sering kali kami jelaskan dan sudah sering ditolak oleh hakim,” tuturnya.

Terkait dengan hal itu, dia menegaskan bahwa KPK memiliki ketentuan khusus di Undang-Undang KPK Pasal 44 yang bersifat lex specialis.

“KPK meningkatkan status ke tahap penyidikan berarti sekaligus di sana sudah ada tersangka. Ini salah satu yang menjadi keberatan di sana tentu tidak akan terlalu sulit KPK untuk menjawab itu. Namun, karena proses ini juga harus kami lakukan dangan cermat, perlu dilakukan koordinasi,” ucap Febri.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan telah menetapkan sidang perdana praperadilan Sofyan pada hari Senin (20/5) dengan hakim tunggal Agus Widodo.

Namun, KPK pada hari Jumat (17/5) telah mengirimkan surat ke PN Jakarta Selatan meminta waktu sekitar 4 minggu untuk penjadwalan ulang sidang karena ada kebutuhan koordinasi.

“Misalnya, antara biro hukum dan tim teknis yang tangani ini karena praperadilan ini ‘kan yang menangani adalah biro hukum. Koordinasi itu tentu butuh waktu, butuh analisis, dan butuh pendalaman lebih lanjut. Pada saat yang sama, kami juga akan melewati cuti bersama yang cukup panjang sehingga proses-proses koordinasi itu membutuhkan waktu lebih,” tuturnya.

Hakim tunggal Agus Widodo pun memutuskan sidang perdana praperadilan Sofyan akan digelar pada hari Senin (17/6).

Sofyan merupakan tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. (ben)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM BISNIS

KPK Minta Jadwal ulang Sidang Praperadilan Sofyan Basir

Published

on

KPK meminta penjadwalan ulang terkait sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penjadwalan ulang terkait sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan telah menetapkan sidang perdana praperadilan Sofyan pada Senin (20/5) dengan Hakim Tunggal Agus Widodo.

“Praperadilan SFB, kami sudah sampaikan surat ke PN Jaksel pada Jumat (17/5/2019) kemarin, permintaan penjadwalan ulang sidang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Adapun, kata Febri, pertimbangan penjadwalan ulang terkait kebutuhan koordinasi untuk praperadilan Sofyan tersebut.

Sofyan merupakan tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Sofyan resmi mengajukan praperadilan pada Rabu (8/5) dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL terhadap termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi cq pimpinan KPK dengan klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sementara dalam petitum permohonan praperadilan Sofyan, disebutkan misalnya dalam provisisi menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya, memerintahkan termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun termasuk melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan dalam perkara.

Sebagaimana dimaksud pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Sementara dalam pokok perkara disebutkan, misalnya pertama menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya.

Kedua menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019;
Surat KPK R.I. Nomor: B 230 DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan aquo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terhadap pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (ben)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM BISNIS

KPK Minta Waktu Empat Minggu Jadwal Ulang Praperadilan Sofyan

Published

on

KPK meminta waktu sekitar empat minggu untuk penjadwalan ulang sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) di PN Jakarta Selatan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta waktu sekitar empat minggu untuk penjadwalan ulang sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan telah menetapkan sidang perdana praperadilan Sofyan pada Senin (20/5/2019) dengan Hakim Tunggal Agus Widodo.

“Biro Hukum KPK telah mengirimkan surat Jumat (17/5/2019) kemarin ke PN meminta penjadwalan ulang persidangan praperadilan yang diajukan SFB selama empat minggu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Febri mengatakan, pertimbangan penjadwalan ulang terkait kebutuhan koordinasi untuk praperadilan Sofyan tersebut.

“Kapan jadwal berikutnya, KPK menyerahkan pada hakim yang ditunjuk,” ucap Febri.

Sofyan merupakan tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Sofyan resmi mengajukan praperadilan pada Rabu (8/5) dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL terhadap termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi cq pimpinan KPK dengan klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sementara dalam petitum permohonan praperadilan Sofyan, disebutkan misalnya dalam provisisi menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya, memerintahkan termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun termasuk melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan dalam perkara. (ben)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending