Connect with us

FINANSIAL

Bank Dunia Soroti Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Daerah

Published

on

Ekonom Bank Dunia Soroti Sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah yang disebut masih menjadi penghambat dalam masuknya investasi ke dalam negeri.

Ekbis.co.id, Jakarta – Ekonom Bank Dunia Indira Maulani Hapsari menyoroti sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah yang disebut masih menjadi penghambat dalam masuknya investasi ke dalam negeri.

Menurut Indira, upaya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memperbaiki iklim usaha dan bisnis serta menarik investasi asing patut diapresiasi dan bisa disebut berhasil.

Sebanyak 16 paket kebijakan sudah menunjukkan hasilnya, salah satunya ditunjukkan dengan meningkatnya peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia dari peringkat 106 menjadi 72.

“Kemudahan perizinan dan berusaha itu berdampak terhadap daya tarik Indonesia bagi investor asing. Tapi masih ada PR dimana kita bisa mensinkronkan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masalah cukup besar juga ketika pemerintah pusat sudah cukup progresif, seperti revisi DNI kemarin, tapi ketika ada yang mau investasi di daerah dan berhadapan dengan pemda, peraturannya conflict,” ujar Indira dalam acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Pemerintah sendiri pertengahan tahun ini telah meluncurkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) untuk mempermudah pengurusan perizinan investasi di Indonesia. OSS merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

Sistem OSS dapat diakses secara daring dan terintegrasi di semua kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam.

Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan konsepnya telah diuji coba di Purwakarta, Batam, dan Palu.

Sesuai PP Nomor 24 Tahun 2018, pelaksanaan sistem itu dilakukan secara sinergi di antara satuan tugas yang sudah terbentuk di kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah.

Indira menekankan, dukungan dari pemda dalam upaya menarik investasi asing sangat penting agar terobosan-terobosan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dapat berjalan efektif.

“Untuk menarik investasi, tidak hanya pemerintah pusat yang jalan tapi juga pemda harus mendukung,” ujar Indira. (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Harga Pangan-BBM Turun, BI Perkirakan Februari Deflasi 0,07 Persen

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Ekbis.co.id, Jakarta – Bank Indonesia (BI) memperkirakan indeks pergerakkan harga akan berbalik menjadi deflasi pada Februari 2019 yakni sebesar 0,07 persen secara bulanan (month to month/mtm) karena penurunan beberapa harga komoditas pangan dan bahan bakar minyak nonsubsidi.

Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (22/2/2019), mengungkapkan hal tersebut berdasarkan survei pemantauan harga (SPH) yang dilakukan 46 kantor perwakilan BI hingga pekan ketiga Februari 2019.

“Sebagaimana kita ketahui, bulan Januari inflasi 0,32 persen, bulan ini kita bakalan deflasi 0,07 persen,” ujar Perry.

Jika perkiraaan Bank Sentral tepat, maka pada bulan kedua tahun ini, inflasi tahun ke tahun (year on year/yoy) akan berkisar di 2,58 persen atau mendekati batas bawah sasaran target inflasi 2,5-4,5 persen (yoy).

Beberapa komoditas pangan penyumbang deflasi, ujar Perry, adalah cabai merah yang deflasi 0,07 persen, bawang merah 0,06 persen, telur ayam ras 0,05 persen, dan cabai rawit 0,02 persen.

Penurunan harga komoditas pangan tersebut ditambah penyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti jenis Pertamax pada 10 Februari 2019 dengan variasi penurunan hingga Rp800 per liter.

“Dengan demikian, ini mengonfirmasi bahwa inflasi akhir tahun ini insya Allah kita perkirakan akan lebih rendah dari 3,5 persen,” kata dia.

Pada Januari 2019, menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi rata-rata kenaikan harga dengan inflasi 0,32 persen (mtm).

Beberapa komoditas yang dominan memberi sumbangan inflasi di bulan pertama 2019 adalah ikan segar dengan inflasi 0,06 persen, beras 0,04 persen, tomat 0,03 persen, dan bawang merah 0,02 persen. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI akan Atur Pertukaran Data Antara Bank dan Fintech

Published

on

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Susiati Dewi.

Infopasarmodal.id, Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyatakan akan mengatur pertukaran data antara bank dan perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech) agar kolaborasi keduanya dapat seimbang namun juga tetap melindungi konsumen.

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Susiati Dewi di Jakarta, Kamis, mengatakan, saat ini sejumlah bank juga sudah banyak yang bekerja sama dengan perusahaan fintech termasuk untuk pertukaran data, namun konteksnya masih bilateral.

“Sebagai regulator, kami perannya di tengah. Terhadap konsumen kami juga harus memberikan proteksi, sehingga apapun yang dilakukan, baik kerjasama atau lainnya, misalnya kontraknya, kemudian formatnya atau istilahnya di open banking itu ada API, Application Programming Interface, standarisasinya harus dibikin. Kemudian kita kategorikan apa yang bisa di-share,” ujar Susiati di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Ia menuturkan, pertukaran data antara bank dan fintech dimungkinkan dan praktik tersebut di berbagai negara juga sudah dilakukan. Di Eropa, lanjutnya, ada directive payment system yang di dalamnya juga mengatur mutualisme antara bank dan fintech.

BI selaku otoritas sistem pembayaran pun akan memfasilitasi hal tersebut untuk mendukung semakin berkembangkan ekonomi digital di Tanah Air. “Ini bukan wacana, ini suatu hal yang terus kita pikirkan untuk nanti kita terjemahkan dalam berbagai kebijakan atau regulasi,” kata Susiati.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Rico Usthavia Frans mengatakan, kolaborasi antara bank dan fintech harus berimbang alias saling menguntungkan keduanya.

“Kita harus imbang saja lah. Terkait pertukaran data antara fintech dan bank, sebagian ada sebagian memang tidak. Mengenai bagaimana standarisasi, interoperability-nya musti diatur,” ujar Frans.

Sementara itu, CEO DANA Vincent Iswara mengatakan, pertukaran data antara fintech dengan bank akan membantu bank untuk membuat produk-produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen.

“Dengan teknologi, kita bisa bantu melihat transaksi yang sebelumnya tidak kelihatan dan kita bisa bantu dalam pembuatan produk yang lebih relevan untuk konsumen,” ujar Vincent. (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI Proyeksikan Kenaikan Bunga The Fed Hanya Satu Kali

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Ekbis.co.id, Jakarta – Bank Indonesia memproyeksikan arah kebijakan suku bunga Bank Sentral AS The Federal Reserve akan lebih melunak pada tahun ini, dengan kenaikan bunga acuan hanya satu kali di 2019 dari ekspetasi sebelumnya sebanyak dua kali.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Kamis (21/2/2019), mengatakan, berdasarkan pernyataan terakhir The Fed sinyalemen menguat untuk kenaikan suku bunga acuan yang lebih rendah dibanding ekspetasi frekuensi kenaikan suku bunga acuan sebelumnya.

Selain itu, BI dalam simpulan Rapat Dewan Gubernur periode Februari 2019 ini juga meyakini pengurangan neraca bank sentral (balance sheet) The Fed akan menjadi lebih kecil dari rencana sebelumnya.

“Bacaan kami terakhir, The Fed hanya akan menaikkan suku bunga acuan satu kali. Namun dari sisi lain, begitu juga di ‘balance sheet’-nya,” ujar Perry.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, berdasarkan notulensi (minutes of meeting) rapat The Fed, sikap Bank Sentral AS semakin menunjukkan “kesabaran” untuk kenaikan suku bunga.

“The Fed mulai ‘dovish’ (melunak) terlihat dari ‘minustes of meeting’ yang terakhir,” ujar dia.

Sebelumnya, di akhir 2018 pelaku pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunganya sebanyak tiga kali pada 2019. Kemudian, proyeksi tersebut berkurang menjadi dua kali seiring dengan sinyalemen yang bernada melunak (dovish) dari para pejabat The Fed.

Perubahan substansi dari komunikasi yang dilancarkan The Fed diduga karena laju pertumbuhan ekonomi AS yang melambat imbas dari terbatasnya stimulus fiskal, permasalahan struktural tenaga kerja, dan juga menurunnya keyakinan pelaku usaha.

Meski demikian, Perry tetap meyakini The Fed akan tetap menjaga gaya komunikasi kebijakan moneter yang efektif, terutama untuk mencegah imbas gejolak arus modal di negara-negara berkembang.

“Kami lihat komitmen The Fed untuk secara baik mengkomunikasikan arah kebijakannya dan bagaiamana ‘forward guidance’ (petunjuk ke depan) akan dilakukan terus untuk ditangkap oleh pasar,” ujar dia. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending