Connect with us

FINANSIAL

Bank Dunia Soroti Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Daerah

Published

on

Ekonom Bank Dunia Soroti Sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah yang disebut masih menjadi penghambat dalam masuknya investasi ke dalam negeri.

Ekbis.co.id, Jakarta – Ekonom Bank Dunia Indira Maulani Hapsari menyoroti sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah yang disebut masih menjadi penghambat dalam masuknya investasi ke dalam negeri.

Menurut Indira, upaya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memperbaiki iklim usaha dan bisnis serta menarik investasi asing patut diapresiasi dan bisa disebut berhasil.

Sebanyak 16 paket kebijakan sudah menunjukkan hasilnya, salah satunya ditunjukkan dengan meningkatnya peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia dari peringkat 106 menjadi 72.

“Kemudahan perizinan dan berusaha itu berdampak terhadap daya tarik Indonesia bagi investor asing. Tapi masih ada PR dimana kita bisa mensinkronkan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masalah cukup besar juga ketika pemerintah pusat sudah cukup progresif, seperti revisi DNI kemarin, tapi ketika ada yang mau investasi di daerah dan berhadapan dengan pemda, peraturannya conflict,” ujar Indira dalam acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Pemerintah sendiri pertengahan tahun ini telah meluncurkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) untuk mempermudah pengurusan perizinan investasi di Indonesia. OSS merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

Sistem OSS dapat diakses secara daring dan terintegrasi di semua kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam.

Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan konsepnya telah diuji coba di Purwakarta, Batam, dan Palu.

Sesuai PP Nomor 24 Tahun 2018, pelaksanaan sistem itu dilakukan secara sinergi di antara satuan tugas yang sudah terbentuk di kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah.

Indira menekankan, dukungan dari pemda dalam upaya menarik investasi asing sangat penting agar terobosan-terobosan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dapat berjalan efektif.

“Untuk menarik investasi, tidak hanya pemerintah pusat yang jalan tapi juga pemda harus mendukung,” ujar Indira. (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Sri Mulyani : Pencairan THR Telah Mencapai Rp19 Triliun

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat jumpa pers pembayaran THR Tahun 2018 di Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan dana Tunjangan Hari Raya (THR) sudah mencapai Rp19 triliun atau sekitar 95 persen dari proyeksi kebutuhan dana Rp20 triliun.

“Telah dicairkan THR sebesar Rp19 triliun atau 95 persen dari proyeksi kebutuhan dana,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Sri Mulyani menjelaskan pencairan dana THR tersebut sebanyak Rp11,4 triliun dimanfaatkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta TNI/Polri dan Rp7,6 triliun bagi penerima pensiun dan tunjangan.

Pencairan THR bagi PNS, TNI/Polri, pejabat negara, penerima pensiun, penerima tunjangan, serta pimpinan dan pegawai non-PNS pada lembaga nonstruktural yang bersumber dari APBN dilakukan serentak pada 24 Mei 2019.

Dalam hal satuan kerja belum dapat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sampai 24 Mei 2019, maka satuan kerja dapat mengajukan sebelum Idul Fitri atau 31 Mei 2019.

“Bila satuan kerja belum dapat menyelesaikan pengajuan tersebut, maka satuan kerja dapat mengajukan setelah hari raya,” kata Sri Mulyani.

Untuk pencairan THR ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2019 mengenai pemberian THR kepada PNS, TNI/Polri, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

Selain itu pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 37 Tahun 2019 mengenai pemberian THR kepada pimpinan dan pegawai nonPNS pada lembaga nonstruktural.

Untuk melaksanakan amanah tersebut Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 58/PMK.05/2019 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR kepada PNS, TNI/Polri, pejabat negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan yang bersumber dari APBN.

Menteri Keuangan juga menetapkan PMK Nomor 59/PMK.05/2019 yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR kepada pimpinan dan pegawai non-PNS pada lembaga nonstruktural yang bersumber dari APBN. (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 5.542 T, Sanggup Bayarnya?

Published

on

Peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara.

Ekbis.co.id, Jakarta – Utang luar negeri (ULN) Indonesia kuartal I 2019 tercatat US$ 387,6 miliar atau sebesar Rp 5.542,6 triliun (kurs Rp 14.300). Angka ini tumbuh 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Apakah angka tersebut masih aman?

Peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan yang perlu diperhatikan dari utang luar negeri Indonesia adalah debt to service ratio (DSR) yang meningkat signifikan pada kuartal I 2019. DSR adalah rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan.

“Rasio pembayaran utang atau DSR ini naik jadi 27,9%. Kenaikan DSR ini mengindikasikan bahwa kinerja utang makin tak produktif dalam mendorong penerimaan valuta asing (valas) khususnya dari ekspor,” ujar Bhima saat dihubungi detikFinance, Sabtu (18/5/2019). Dilansir Detik.

Berdasarkan data statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) yang diterbitkan BI kuartal I DSR atau rasio pembayaran utang secara kuartalan tercatat mengalami peningkatan sejak 2010 yakni 17,49%, kemudian pada 2011 sempat turun menjadi 12,48%, memasuki 2012 naik lagi menjadi 17,28%, pada 2013 menjadi 18,43%.

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 5.542 T, Sanggup Bayarnya?

Pada 2014 rasio pembayaran utang menyentuh level 23,95%, kemudian 2015 juga pernah sampai pada level tertinggi yakni 35,35%. Kuartal I 2017 DSR tercatat 25,93%, kemudian kuartal I 2018 tercatat 26,29% dan kuartal I 2019 berada di posisi 27,96%.

Dia menjelaskan, sementara itu memburuknya DSR terjadi karena kinerja pemerintah yang terlalu agresif menerbitkan utang di tengah kondisi global dan domestik yang berisiko.

“Terlebih imbas suku bunga mahal, membuat bunga utang surat berharga negara (SBN) secara rata-rata tinggi di 7-8%. Konsekuensinya beban cicilan pokok dan pembayaran bunga utang makin menekan APBN,” jelas dia.

Bhima mengatakan, utang yang ditarik oleh pemerintah juga terbukti belum mampu menciptakan stimulus untuk perekonomian. “Pembangunan infrastruktur yang didanai utang beberapa di bawah kapasitas penggunaan, ini karena rencana kurang matang dan growth hanya 5%,” imbuh dia.

Dari data BI kuartal I ULN Indonesia tercatat US$ 387,6 miliar atau setara dengan Rp 5.542,6 triliun (kurs Rp 14.300). Dengan rincian ULN pemerintah tercatat mencapai US$ 187,7 miliar atau sekitar Rp 2.684,1 triliun, ULN pemerintah ini mengalami pertumbuhan 3,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu untuk ULN swasta US$ 197,1 miliar tumbuh 12,8% dibandingkan kuartal sebelumnya. (*)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

BCA : “Mobile Banking” Aman, Namun Sebaiknya Tidak Gunakan VPN Gratis

Published

on

layanan perbankan mobile banking milik BCA sangat aman, dan tidak akan mudah ditembus oleh sistem yang rentan penyadapan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Santoso mengatakan bahwa layanan perbankan digital di gawai (mobile banking) maupun di komputer jaringan (internet banking) milik BCA sangat aman, dan tidak akan mudah ditembus oleh sistem yang rentan penyadapan.

“Layanan ‘mobile banking’ kami gunakan ‘end to end encryption’ (sistem enkripsi dari ujung ke ujung) yang akan mengacak data yang dikirim nasabah ke host (pusat data) kami, jadi tidak akan mudah dilacak, kemudian, selain itu sistem keamanan digital kami juga berlapis, tidak akan mudah ditembus,” kata Santoso saat dihubungi di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Santoso mengatakan, meskipun masyarakat pada saat ini banyak menggunakan sistem jaringan virtual pribadi (virtual private network/VPN), data-data nasabah di BCA tidak akan bisa atau mudah disadap.

“Sistem Teknologi Infromasi kami memiliki keamanan berlapis dan sudah diuji coba sedemikian kali,” ujarnya.

Namun, Santoso mengatakan pihaknya tidak bisa memastikan kualitas sistem keamanan yang disediakan di aplikasi VPN gratisan (free download).

Karena itu, jika masyarakat ingin mengakses layanan “mobile banking” ataupun “internet banking” BCA, kata Santoso, sebaiknya tidak menggunakan VPN gratisan.

“Kami tidak tahu kualitas VPN itu, ada yang gratis, ada yang bayar. Karena VPN itu ibaratnya lorong. Nasabah mengirim data ke kami menggunakan lorong itu. Nah kami tidak tahu kualitas lorong itu bagus atau tidak? Data yang dikirimkan dari gawai nasabah bisa lengkap terkirim ke pusat informasi kami atau tidak. Jadi kalau ditanya soal VPN gratis, ya lebih baik jangan pakai VPN,” ujarnya.

Aplikasi penyedia VPN (Virtual Private Network) gratis mendadak menjadi incaran masyarakat dan laris manis diunduh di sistem teknologi Android dan iOS. Penyebabnya adalah pembatasan media sosial yang dilakukan pemerintah menyusul kericuhan 21-22 Mei 2019 di sejumlah titik di Jakarta.

Pemerintah memutuskan membatasi fitur unduh dan unggah foto atau video di aplikasi Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk menekan peredaran informasi palsu (hoaks) berisi provokasi terkait aksi massa di sekitar Kantor Bawaslu RI tersebut.

Akses yang terbatas ini membuat masyarakat berbondong-bondong mengunduh aplikasi VPN untuk mengakali pembatasan internet dari pemerintah. Sejak itu pula muncul pesan berantai melalui Whatsapp mengenai imbauan menggunakan VPN saat bertransaksi melalui “mobile banking” ataupun “digital banking”. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending