Connect with us

UKM

Modalku-Askrindo Bersinergi Berdayakan UMKM

Published

on

Co-Founder & COO Modalku, Iwan Kurniawan.

Ekbis,co.id, Jakarta – Perusahaan fintech PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Persero sepakat bersinergi mendukung UMKM mendapatkan pola pembiayaan dari industri financial technology (fintech) sekaligus memberi perlindungan konsumen.

“Tujuannya untuk memitigasi risiko gagal bayar serta merealisasikan manfaat hadirnya teknologi pada industri keuangan bagi para pemberi pinjaman atau lender dalam rangka memberdayakan UMKM di Indonesia,” Co-Founder & COO Modalku Iwan Kurniawan, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (2/12/2018).

Menurut Iwan, sebagai penanggung risiko, Modalku dan Askrindo akses permodalan dan tingkat kepercayaan industri keuangan kepada pelaku UMKM diharapkan makin baik serta tumbuh dan berkembang.

Lebih lanjut dijelaskan, kolaborasi Modalku dengan Askrindo akan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat, yaitu dengan meningkatkan standar perlindungan konsumen untuk pengguna teknologi finansial.

Selanjutnya, mewujudkan mitigasi risiko bagi pemberi pinjaman merupakan implementasi dari masukan pengguna Modalku sendiri.

Sementara itu, Direktur Operasional Ritel Askrindo, Anton Fadjar A Siregar mengatakan, tahap awal kerja sama ini objek pertanggungan yang dicover oleh Askrindo adalah KMK Project Financing berbasis Invoicing (pre- financing dan post-financing)

“Askrindo akan memberikan ganti rugi kerugian yaitu pada sisa pokok pinjaman,” ujar Anton.

Modalku adalah platform peer-to-peer lending terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, Modalku beroperasi di Indonesia, juga di Singapura dan Malaysia di bawah nama Funding Societies. Di Indonesia, saat ini Modalku melayani wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya.

Secara hukum, Modalku terdaftar di OJK sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan memiliki misi memajukan ekonomi Indonesia dengan mendukung pertumbuhan UMKM melalui kegiatan pinjam meminjam langsung. (cha)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

UKM

Produk Kerajinan Ramaikan Bazaar di Kedutaan Besar Indonesia di Amman

Published

on

Kedutaan Besar Indonesia di Amman berpartisipasi pada acara Bazar Amal Tahunan ke-39.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kedutaan Besar Indonesia di Amman berpartisipasi pada acara Bazar Amal Tahunan ke-39 yg diselenggarakan Al Husein Society for Training and Inclusion, pada 7 Desember 2018, di Dunes Club Amman, Yordania.

Lebih dari 30 perwakilan diplomatik dan organisasi kemanusiaan ikut berpartisipasi pada acara tahunan yang ditujukan sebagai penggalangan dana bagi Organisasi AHS dalam membantu anak-anak penderita disabilitas di Yordania, berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Acara dibuka Presiden AHS, Putri Majda Raad, yang menyampaikan penghargaan kepada seluruh korps diplomatik yg telah berpartisipasi pada bazar amal tahun ini.

Kegiatan ini dilakukan setiap tahun untuk mendukung program AHS, meliputi penyelenggaraan program rehabilitas dan pendidikan inklusif agar para anak penyandang disabilitas mampu hidup mandiri dan memperoleh kesempatan yang sama di dunia kerja.

Seperti pada bazar amal sebelumnya, Kedutaan Besar Indonesia di Amman menjual berbagai macam kerajinan tangan tradisional, di antaranya angklung, ukiran wayang, topeng, tas, serta kerajinan bermotif batik.

Gerai Kedutaan Besar Indonesia di Amman mendapat perhatian khusus dari Putri Majda karena kemeriahan dan keunikan barang yang ditampilkan.

Ia menyampaikan kekagumannya terhadap kekayaan budaya Indonesia dan membeli sejumlah barang kerajinan dari gerai Indonesia.

Seluruh hasil penjualan dari bazar ini disumbangkan kapada AHS sebagai bentuk dukungan Indonesia dalam membantu penyandang disabilitas di Yordania.

Kepala perwakilan Indonesia di Yordania memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan pelibatan mereka dalam pembangunan di negara kerajaan itu.

Partisipasi Kedutaan Besar Indonesia di Amman dalam berbagai kegiatan bazar dan kemanusiaan di Yordania, selain dimaksudkan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara, juga digunakan sebagai ajang promosi seni budaya dan juga produk-produk Indonesia kepada masyarakat Yordania. (zis)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM

Masyarakat Diminta Waspadai Penipuan Investasi Berkedok Koperasi

Published

on

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno.

Ekbis.co.id, Jakarta – Masyarakat diminta mewaspadai tawaran investasi berkedok koperasi, yang kembali marak dalam beberapa waktu terakhir ini.

“Bentuk penipuan di era digital sekarang ini harus diwaspadai. Pasalnya, di era digital ini diyakini akan terus bermunculan orang-orang yang manfaatkan kesempatan tersebut,” kata Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno saat diskusi bertema “Waspada Penipuan Berkedok Koperasi” di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Untuk mengatasi ini, katanya, Kemenkop dan UKM sudah mengeluarkan 10 aturan yang dijadikan sebagai landasan pengawasan koperasi di Indonesia.

“Secara aturan hukum sudah lengkap. Begitu pula dengan Satgas Pengawas Koperasi yang kita bentuk di daerah,” ujarnya.

Suparno pun meminta masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik penipuan tersebut untuk segera melapor ke pihak berwajib atau kepolisian.

“Kita akan tahu ada penipuan kalau ada laporan dari masyarakat. Biasanya, kita tahu itu semua juga dari media massa. Karena, inti dari pengawasan ini adalah perlindungan terhadap masyarakat dan gerakan koperasi di Indonesia, dari praktik penipuan investasi berkedok koperasi,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Suparno, pengelola koperasi sudah disyaratkan untuk memiliki standar kompetensi dalam bentuk sertifikat dalam melakukan kegiatannya.

“Ada sanksi administrasi dari sisi koperasinya, bisa sampai dicabut izin usahanya. Mekanisme pembentukan koperasi juga harus diperkuat. Jangan sampai badan hukum koperasi itu cacat sejak lahir,” katanya.

Sementara itu, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing mengungkapkan, maraknya investasi bodong berkedok koperasi tak lepas dari kesalahan masyarakat sendiri.

Menurut dia, masyarakat mudah tergiur dengan penawaran produk investasi berbunga tinggi.

“Mereka ingin cepat kaya, sehingga tak lagi menggunakan logika yang sehat untuk menilai suatu produk investasi berbunga tinggi. Jadi, masalahnya ada di masyarakat yang begitu mudah tergiur. Intinya, mereka serakah,” katanya.

Selain itu, lanjut Tongam, tingkat pemahaman masyarakat terhadap koperasi masih rendah.

“Mereka belum bisa membedakan mana koperasi yang benar-benar koperasi, mana koperasi bodong yang abal-abal,” katanya.

Meski begitu, ia memaklumi masyarakat tertipu praktik koperasi bodong tersebut.

Pasalnya, banyak koperasi bodong yang melibatkan tokoh agama, kepala daerah, hingga artis, dalam memasarkan produk investasinya.

“Foto para tokoh itu dipajang di kantor mereka untuk mengelabui masyarakat. Padahal, saya jamin, para tokoh itu tidak tahu-menahu nama mereka dipakai koperasi bodong sebagai gimmick marketing untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa batas. Banyak kasus seperti itu,” ujarnya.

Tongam juga mengakui, banyak yang berpraktik koperasi simpan pinjam (KSP) namun tidak memiliki izin pendirian KSP.

“Solusinya, harus ada pengawasan periodik, persyaratan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala, dan perlu dilakukan inovasi untuk mengikuti perkembangan era digital. Kita harus menyadari, pelaku lebih canggih dari aturan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu tindakan preventif,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KSP Nasari Sahala Panggabean menyebutkan, nama KSP Nasari pernah digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan online (melalui SMS blast dan WhatsApp) dengan menyebarkan informasi kepada pemilik nomor ponsel.

“Oknum menawarkan kemudahan memperoleh pinjaman kepada korban tetapi lebih dahulu korban harus mentransfer biaya administrasi dengan jumlah tertentu sebagai syarat pencairan pinjaman,” ungkapnya.

Sahala menambahkan, keengganan masyarakat mencari kebenaran informasi yang diterima tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan melakukan penipuan.

“Saat kita sedang lengah, kita bisa terkena penipuan online,” jelasnya.

Sahala pun mendorong korban untuk melaporkan penipu kepada pihak berwajib.

KSP Nasari juga memproteksi diri dengan memasang pengumuman yang menyatakan tidak ada pelayanan simpanan dan pinjaman secara online.

“Kita juga menyediakan Call Center dan website resmi yang memberi segala informasi terkait Nasari. Saya juga mendorong Kemenkop UKM dan Dekopin proaktif melakukan literasi dan edukasi, termasuk iklan layanan masyarakat,” kata Sahala. (han)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM

Kemenperin Targetkan 45 IKM Bermitra dengan Industri Besar

Published

on

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Gati Wibawaningsih.

Ekbis.co.id, Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih menargetkan 45 IKM akan bermitra dengan industri besar pada 2019.

“Saya maunya ke depan IKM yang bekerja sama dengan industri besar naik tiga kali lipat, saat ini ada 15, jadi setidaknya ke depan ada 45 IKM,” kata Gati usai menghadiri acara temu bisnis IKM Komponen Otomotif dengan Tier APM dan Industri Besar di Jakarta, Selasa (27/11/2018)

Dalam acara temu bisnis itu, Gati menyebutkan ada 15 IKM yang siap mengadakan kemitraan dengan tiga industri besar.

“Nota kesepahaman) sudah siap ada 15 IKM dengan tiga industri besar. Potensi (kemitraan) besar,” sebut Gati.

Dalam kesempatan itu, Gati menjelaskan Kemenperin berupaya meningkatkan kerja sama antara industri besar dan IKM di Indonesia.

Namun, menurut Gati, membangun kemitraan membutuhkan waktu relatif lama, sekitar satu hingga dua tahun.

“Kerja sama itu tidak seminggu selesai, pendampingan (untuk membangun kemitraan) prosesnya tahunan,” jelas Gati.

Dalam acara temu bisnis “Link and Match” IKM Komponen Otomotif dengan Tier APM dan Industri Besar di Kementerian Perindustrian Jakarta, Selasa, Kemenperin memfasilitasi perjanjian kemitraan tiga perusahaan besar dengan IKM asal Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Penandatanganan perjanjian kemitraan tersebut merupakan tindak lanjut dari temu bisnis yang diadakan Kemenperin pada Januari dan Desember 2017.

Perusahaan yang menandatangani perjanjian kemitraan itu, antara lain PT Dharma Polimetal dengan tiga IKM, PT Sadiyah Cahaya Logam, PT Karya Manunggal Manufaktur, PT Prima Karya; PT Mada Wikri Tunggal dengan tiga IKM, yaitu PT Gaya Teknik Logam, PT Prima Karya.

PT Manunggal Manufaktur; PT United Tractor Pandu Engineering (PATRIA) juga ikut meneken kontrak kemitraan dengan IKM PT Mitra Karya Tegal. (gtm)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending