Connect with us

HUKUM BISNIS

KPK Panggil Karyawan PT Asmin Koalindo Tuhup soal Kasus Suap PLTU Riau-1

Published

on

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan pegawai PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) bernama Vera Likin.

Ekbis.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan pegawai PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) bernama Vera Likin.

Vera akan dimintai keterangan KPK dalam kasus suap PLTU Riau-1.

“Saksi Vera akan diperiksa untuk tersangka IM (Idrus Marham),” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (3/12/2018).

Sebelummya, pada Senin (10/9/2018) lalu, KPK juga sudah memeriksa pegawai PT. AKT lain bernama Nine Afwani.

Nine diperiksa juga untuk tersangka Idrus Marham.

Sebagai informasi, kasus dugaan suap ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampai akhirnya menetapkan tiga tersangka.

Idrus diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kasus ini. Idrus juga disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1.

Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang USD 1,5 juta oleh Johanes jika berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.

Dalam kasus ini, Eni sudah mengembalikan uang Rp 500 juta ke KPK. Sementara Panitia Munaslub Golkar sudah mengembalikan uang Rp 700 juta ke KPK.

Pengembalian dilakukan karena uang suap tersebut mengalir untuk acara kegiatan partai berlambang pohon beringin tersebut. Demikian, seperti dilansir Tribunnews.com. (tri)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM BISNIS

KPK : Tak Ada Hal Baru dalam Praperadilan Sofyan Basir

Published

on

KPK menilai tak ada hal yang baru terkait dengan permohonan praperadilan yang diajukan Dirut PT PLN.

Ekbis.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tak ada hal yang baru terkait dengan permohonan praperadilan yang diajukan Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Secara substansi, kalau dari permohonan yang sudah kami terima tersebut, KPK sangat meyakini semuanya itu bisa dijelaskan dan dibantah permohonan yang diajukan SFB tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Menurut Febri, alasan permohonan yang diajukan Sofyan itu juga sudah sering kali muncul dalam sidang-sidang praperadilan yang diajukan tersangka lain sebelumnya.

“Hal yang sering juga muncul dalam praperadilan yang lain berulang-ulang dimunculkan dalam praperadilan tetapi berulang-ulang juga ditolak oleh hakim,” ucap Febri.

Sebagai contoh, kata dia, ketika mengargumentasikan penetapan tersangka oleh KPK tidak sah karena tersangka tidak pernah diperiksa dalam penyidikan.

“Jadi, seolah-olah pihak pemohon praperadilan masih menganggap KPK harus melakukan penyidikan terlebih dulu, baru kemudian dalam penyidikan menetapkan tersangka, itu sudah sering kali kami jelaskan dan sudah sering ditolak oleh hakim,” tuturnya.

Terkait dengan hal itu, dia menegaskan bahwa KPK memiliki ketentuan khusus di Undang-Undang KPK Pasal 44 yang bersifat lex specialis.

“KPK meningkatkan status ke tahap penyidikan berarti sekaligus di sana sudah ada tersangka. Ini salah satu yang menjadi keberatan di sana tentu tidak akan terlalu sulit KPK untuk menjawab itu. Namun, karena proses ini juga harus kami lakukan dangan cermat, perlu dilakukan koordinasi,” ucap Febri.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan telah menetapkan sidang perdana praperadilan Sofyan pada hari Senin (20/5) dengan hakim tunggal Agus Widodo.

Namun, KPK pada hari Jumat (17/5) telah mengirimkan surat ke PN Jakarta Selatan meminta waktu sekitar 4 minggu untuk penjadwalan ulang sidang karena ada kebutuhan koordinasi.

“Misalnya, antara biro hukum dan tim teknis yang tangani ini karena praperadilan ini ‘kan yang menangani adalah biro hukum. Koordinasi itu tentu butuh waktu, butuh analisis, dan butuh pendalaman lebih lanjut. Pada saat yang sama, kami juga akan melewati cuti bersama yang cukup panjang sehingga proses-proses koordinasi itu membutuhkan waktu lebih,” tuturnya.

Hakim tunggal Agus Widodo pun memutuskan sidang perdana praperadilan Sofyan akan digelar pada hari Senin (17/6).

Sofyan merupakan tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. (ben)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM BISNIS

KPK Minta Jadwal ulang Sidang Praperadilan Sofyan Basir

Published

on

KPK meminta penjadwalan ulang terkait sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penjadwalan ulang terkait sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan telah menetapkan sidang perdana praperadilan Sofyan pada Senin (20/5) dengan Hakim Tunggal Agus Widodo.

“Praperadilan SFB, kami sudah sampaikan surat ke PN Jaksel pada Jumat (17/5/2019) kemarin, permintaan penjadwalan ulang sidang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Adapun, kata Febri, pertimbangan penjadwalan ulang terkait kebutuhan koordinasi untuk praperadilan Sofyan tersebut.

Sofyan merupakan tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Sofyan resmi mengajukan praperadilan pada Rabu (8/5) dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL terhadap termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi cq pimpinan KPK dengan klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sementara dalam petitum permohonan praperadilan Sofyan, disebutkan misalnya dalam provisisi menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya, memerintahkan termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun termasuk melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan dalam perkara.

Sebagaimana dimaksud pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Sementara dalam pokok perkara disebutkan, misalnya pertama menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya.

Kedua menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019;
Surat KPK R.I. Nomor: B 230 DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan aquo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terhadap pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (ben)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM BISNIS

KPK Minta Waktu Empat Minggu Jadwal Ulang Praperadilan Sofyan

Published

on

KPK meminta waktu sekitar empat minggu untuk penjadwalan ulang sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) di PN Jakarta Selatan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta waktu sekitar empat minggu untuk penjadwalan ulang sidang praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sebelumnya, PN Jakarta Selatan telah menetapkan sidang perdana praperadilan Sofyan pada Senin (20/5/2019) dengan Hakim Tunggal Agus Widodo.

“Biro Hukum KPK telah mengirimkan surat Jumat (17/5/2019) kemarin ke PN meminta penjadwalan ulang persidangan praperadilan yang diajukan SFB selama empat minggu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Febri mengatakan, pertimbangan penjadwalan ulang terkait kebutuhan koordinasi untuk praperadilan Sofyan tersebut.

“Kapan jadwal berikutnya, KPK menyerahkan pada hakim yang ditunjuk,” ucap Febri.

Sofyan merupakan tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Sofyan resmi mengajukan praperadilan pada Rabu (8/5) dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL terhadap termohon, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi cq pimpinan KPK dengan klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sementara dalam petitum permohonan praperadilan Sofyan, disebutkan misalnya dalam provisisi menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya, memerintahkan termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun termasuk melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan dalam perkara. (ben)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending