Connect with us

HUKUM BISNIS

KPK Panggil Karyawan PT Asmin Koalindo Tuhup soal Kasus Suap PLTU Riau-1

Published

on

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan pegawai PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) bernama Vera Likin.

Ekbis.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan pegawai PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) bernama Vera Likin.

Vera akan dimintai keterangan KPK dalam kasus suap PLTU Riau-1.

“Saksi Vera akan diperiksa untuk tersangka IM (Idrus Marham),” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (3/12/2018).

Sebelummya, pada Senin (10/9/2018) lalu, KPK juga sudah memeriksa pegawai PT. AKT lain bernama Nine Afwani.

Nine diperiksa juga untuk tersangka Idrus Marham.

Sebagai informasi, kasus dugaan suap ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampai akhirnya menetapkan tiga tersangka.

Idrus diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kasus ini. Idrus juga disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1.

Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang USD 1,5 juta oleh Johanes jika berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.

Dalam kasus ini, Eni sudah mengembalikan uang Rp 500 juta ke KPK. Sementara Panitia Munaslub Golkar sudah mengembalikan uang Rp 700 juta ke KPK.

Pengembalian dilakukan karena uang suap tersebut mengalir untuk acara kegiatan partai berlambang pohon beringin tersebut. Demikian, seperti dilansir Tribunnews.com. (tri)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM BISNIS

ICW : Pelayanan Publik Barometer Pemberantasan Korupsi

Published

on

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz.

Ekbis.co.id, Bekasi – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kantor pelayanan publik menjadi barometer konkret dalam memantau implementasi perilaku antikorupsi oleh publik.

“Peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang diperingati setiap 9 Desember ini positif dan layak diapresiasi. Namun, tidak boleh berhenti hanya di seremonial saja,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz di Bekasi, Minggu (10/12/2018).

Menurut dia, masyarakat di Kota Bekasi maupun di daerah lainnya masih menantikan upaya konkret pemerintah dalam memberantas korupsi.

Hal yang paling sederhana untuk diaplikasikan pemerintah adalah mengoptimalkan pelayanan publik yang bebas korupsi di setiap daerah.

Masyarakat di Bekasi, kata dia, menunggu aksi konkret. Pelayanan publik tidak ada lagi pungutan dan sebagainya.

“Jangan ada lagi masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan pemerintah. Hanya sesederhana itu,” katanya.

Ia kerap mendapat laporan terkait dengan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) yang masih dibebankan biaya rata-rata Rp200 ribu di banyak daerah.

“Ini adalah fakta bahwa semangat memberantas antikorupsi kita masih belum optimal,” katanya.

Donal menambahkan bahwa pemberantasan korupsi sejatinya adalah mempermudah layanan publik yang transparan, akuntabel, dan sederhana.

“Hanya sesederhana itu kalau kita semua punya keseriusan, bisa dengan mudah terlaksana,” katanya.

Peringatan Hari Antikorupsi kali ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bekasi serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

Ketua KPK bersama dengan Muspida Kota Bekasi menuliskan pesan pada Hari Antikorupsi yang digelar di Kota Bekasi tepat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Ahmad Yani.

Agus Rahadjo menuliskan pesan dalam kalimat: “Ayo Rakyat Kota Bekasi, berjuang untuk mencegah korupsi demi Kejayaan Indonesia”.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menuliskan: “Pemkot yang bersih, adalah yang beradab”.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi H. Tumai menulis: “Mendukung Pemberantasan Korupsi”.

Berbagai kalimat yang ditulis para pejabat dan warga masyarakat di atas kain putih panjang yang dibentangkan saat acara tersebut. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. (ndi)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM BISNIS

KPK Panggil Presdir Lippo Karawaci Terkait Meikarta

Published

on

Presiden Direktur PT Lippo Karawaci, Ketut Budi Wijaya.

Ekbis.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ketut dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Presiden Direktur Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih terus mendalami pengetahuan saksi yang dipanggil terkait proses dan prosedur pemberian perizinan dalam proyek Meikarta, khususnya rekomendasi dari Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY) dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen “fee” fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam. (ben)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM BISNIS

Sekjen Fitra Ingin Anggaran Kementan Sebaiknya Diawasi

Published

on

Sekretaris Jenderal Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), Misbah.

Ekbis.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Misbah mengatakan anggaran Kementerian Pertanian sebaiknya diawasi atau hingga audit.

“Kalau audit wajib itu. Karena anggaran kalau tidak sesuai data, maka akan terjadi pemborosan,” kata Sekretaris Jenderal Fitra, Misbah, di Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

Misbah meminta BPK mengaudit investigatif terhadap program cetak sawah milik Kementerian Pertanian karena belakangan dinilai terjadi perbedaan data antara Kementan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Misbah mengatakan, perbedaan data ini terjadi karena minimnya koordinasi antar lembaga. “Perlu dilakukan audit. Selama ini pola koordinasinya kan lemah, sehingga masing-masing kementerian atau lembaga, punya data masing-masing dan punya ego sektoral,” tuturnya.

Senada, pemerhati anggaran pemerintah Yenny Sucipto mengatakan penghargaan yang diberikan selama ini dinilai hanya berdasarkan kuantitatif terkait penyerapan anggaran kementerian.

Contohnya, program cetak sawah. Terkait program ini, Kementan dinilai belum melakukan tugasnya dengan baik karena awalnya, Kementan menargetkan mencetak 12.000 hektare (ha) sawah pada 2018, namun realisasinya hingga saat ini baru mencapai 6.402 ha.

Guna memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian negara dari program ini, lanjut Yenny, BPK perlu melakukan audit. Pasalnya, penghargaan yang berikan KPK tersebut hanya sebatas tata kelola anggaran saja, tanpa merujuk potensi kerugian negara.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR, Fadholi menegaskan bahwa pembuatan cetak sawah baru harus dilakukan berdasarkan kajian dan pemetaan wilayah. Penentuan daerah cetak sawah tidak dapat ditentukan secara asal, namun harus memperhitungkan sejumlah hal, utamanya jangkauan terhadap ketersediaan air.

“Cetak sawah dari lahan tidak produktif itu perlu. Tapi persoalannya cetak sawah harus ditempatkan di daerah-daerah yang mendukung tanaman itu. Sehingga sarana prasarananya harus dipikirkan,” kata Fadholi.

Menurut dia, sebelum membuka cetak sawah baru, hal utama yang harus dilakukan adalah membuat saluran irigasi agar jangan sampai kegiatan cetak sawah dibuat tanpa adanya saluran irigasi dan jauh dari jangkauan transportasi. (asn)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending