Connect with us

HUKUM BISNIS

KPK Panggil Karyawan PT Asmin Koalindo Tuhup soal Kasus Suap PLTU Riau-1

Published

on

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan pegawai PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) bernama Vera Likin.

Ekbis.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan pegawai PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) bernama Vera Likin.

Vera akan dimintai keterangan KPK dalam kasus suap PLTU Riau-1.

“Saksi Vera akan diperiksa untuk tersangka IM (Idrus Marham),” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (3/12/2018).

Sebelummya, pada Senin (10/9/2018) lalu, KPK juga sudah memeriksa pegawai PT. AKT lain bernama Nine Afwani.

Nine diperiksa juga untuk tersangka Idrus Marham.

Sebagai informasi, kasus dugaan suap ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampai akhirnya menetapkan tiga tersangka.

Idrus diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kasus ini. Idrus juga disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1.

Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang USD 1,5 juta oleh Johanes jika berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.

Dalam kasus ini, Eni sudah mengembalikan uang Rp 500 juta ke KPK. Sementara Panitia Munaslub Golkar sudah mengembalikan uang Rp 700 juta ke KPK.

Pengembalian dilakukan karena uang suap tersebut mengalir untuk acara kegiatan partai berlambang pohon beringin tersebut. Demikian, seperti dilansir Tribunnews.com. (tri)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM BISNIS

Bea Cukai Belum Tetapkan Tersangka Penyelundupan Batu Antimoni

Published

on

Kepala Bea Cukai Nanga Badau, Putu Alit.

Ekbis.co.id, Putussibau – Bea Cukai Nanga Badau, Kapuas Hulu belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyelundupan batu antimoni yang ditangkap tim gabungan di jalan tidak resmi perbatasan Indonesia – Malaysia wilayah setempat.

Kasus tersebut masih kami proses dan belum ada penetapan tersangka,” kata Kepala Bea Cukai Nanga Badau, Putu Alit, ketika dihubungi Antara dari Putussibau, Kapuas Hulu, Selasa (8/1/2019).

Dugaan penyelundupan batu antimoni melalui jalur tidak resmi menuju negara Malaysia itu digagalkan tim gabungan TNI – Polri yang sedang melaksanakan patroli gabungan pada Rabu, 28 Nopember 2018 lalu.

Atas kasus tersebut, Komandan Batalyon Satgas Pamtas Yonif 320/Badak Putih, Letkol Inf Imam Wicaksana, kepada Antara, Rabu (28/11 – 2018) lalu pernah mengatakan dalam penangkapan itu tim gabungan mengamankan satu unit truk yang mengangkut bongkahan batu antimoni secara ilegal di jalan tidak resmi Desa Sebindang, Kecamatan Badau.

Dijelaskan Imam, kendaraan jenis dum truk itu ditangkap bersama sopirnya bernama Rinda Yudi (24) sekitar pukul 09.00 WIB, ketika tim gabungan TNI Pamtas bersama kepolisian Polres Kapuas Hulu melakukan patroli bersama di jalan tidak resmi.

Menurut Imam, batu antimoni itu berasal dari daerah Riam Menggelai, Kecamatan Boyan Tanjung yang diangkut ke Putussibau dan kemudian dibawa ke perbatasan untuk seludupkan ke Negara Malaysia.

“Sopir itu mengambil batu antimoni ke Putussibau yang berasal dari Boyan Tanjung dengan upah Rp600 ribu,” jelas Imam.

Lebih lanjut Imam mengungkapkan truk mengangkut antimoni itu melintasi Pos Satpam perumahan perkebunan kelapa sawit menuju jalan tidak resmi untuk bongkar muat di dekat perbatasan Indonesia – Malaysia.

Pukul 09.50 WIB, sopir pengangkut batu antimoni bertemu dengan tim yang sedang patroli.

“Jadi sopir bersama truk berisikan bongkahan batu antimoni itu ditahan dan kepada sopir dilakukan pemeriksaan yang kemudian akan diserahkan kepada pihak Bea Cukai Badau dan kasus tersebut masih dalam pengembangan,” ucap Imam. ? ? Disampaikan Imam, jumlah batu Antimoni yang tertangkap itu kurang lebih 4,5 ton dengan harga US $50 dolar/kg dengan perkiraan kerugian negara sekitar 225.000 dolar AS.

Dijelaskan Imam, batu antimoni itu biasanya digunakan untuk membuat senjata ringan dan peluru peledak (tracer bullets), detektor inframerah dan beberapa kegunaan lainnya.

“Jadi antimoni itu banyak kegunaannya dan apabila itu disalahkan gunakan bukan hanya merugikan negara namun sekaligus ancaman untuk negara,” kata Imam. (teo)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM BISNIS

KPK Sita Dokumen Keuangan SPAM Hasil Geledah Rumah Tersangka

Published

on

KPK menyita sejumlah dokumen proyek dan keuangan dari hasil penggeledahan pada rumah tiga tersangka suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Ekbis.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen proyek dan keuangan dari hasil penggeledahan pada rumah tiga tersangka suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Tiga tersangka itu adalah Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Yuliana Enganita Dibyo (YUL), Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU), dan Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN).

“Penggeledahan yang dilakukan kemarin sejak pukul 15.00 WIB sampai dini hari 3 Januari 2019 telah dilakukan di rumah tiga tersangka, yaitu YUL, BSU, dan TMN,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Dari ketiga lokasi itu, kata Febri, disita uang Rp200 juta, deposito senilai Rp1 miliar, dan sejumlah dokumen keuangan dan proyek SPAM di sejumlah daerah.

Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah dua lokasi pada Senin (31/12), yaitu di kantor SPAM di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dan kantor PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) di Pulogadung, Jakarta Timur.

“Ini lanjutan proses penggeledahan yang dilakukan kemarin di sejumlah lokasi. Kemarin kami melakukan penggeledehan di kantor SPAM dan PT WKE dari 31 Desember 2018 sekitar 14.00 WIB sampai dengan dini hari 1 Januari 2019,” ucap Febri.

Dari penggeledahan pada dua lokasi itu, lanjut Febri, diamankan sejumlah dokumen-dokumen yang terkait proyek SPAM di berbagai daerah.

“Jadi, cukup banyak proyek air minum yang dikerjakan PT WKE ataupun PT TSP di berbagai daerah yang kami identifikasi nilai proyeknya totalnya lebih dari Rp400 miliar. Jadi, dokumen-dokumen itu diamankan kemudian ada uang Rp800 juta juga yang diamankan dari kantor SPAM dan CCTV sebagai bagian dari barang bukti elektronik,” kata Febri.

KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi antara lain Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima antara lain Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut.

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. (ben)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM BISNIS

KPK Cegah Robert Tantular ke Luar Negeri

Published

on

Mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular.

Ekbis.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhadap bekas pemilik Bank Century Robert Tantular dalam proses penyelidikan kasus Bank Century.

“Untuk kebutuhan proses penyelidikan di KPK kami melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap Robert Tantular sebelum pertengahan Desember tahun 2018 ini karena proses penyelidikan kasus Century ini masih berjalan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

KPK pun, kata Febri, telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM soal pelarangan ke luar negeri terhadap Robert Tantular tersebut sesuai dengan kewenangan KPK yang diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

“Karena pelarangan seseorang ke luar negeri bisa dilakukan di tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,” ucap Febri.

Febri menyatakan bahwa sampai saat ini, KPK telah meminta ketarangan sekitar 40 orang dalam penyelidikan kasus Bank Century itu.

“Ada sekitar 40 orang yang sudah dimintakan keterangan karena kami ingin jauh lebih dalam mengamati fakta-fakta yang ada terkait dengan hal ini,” ucap Febri.

KPK pun juga telah meminta keterangan Robert pada Desember ini di gedung KPK, Jakarta.

“Permintaan keterangan sudah dilakukan pada bulan Desember ini di kantor KPK tetapi karena prosesnya penyelidikan tentu tidak bisa disampaikan secara lebih rinci,” ujar Febri.

Untuk diketahui, Robert saat ini sudah bebas bersyarat setelah hanya menjalani pidana penjara sekitar 10 tahun meskipun sebelumnya divonis 21 tahun penjara atas kasus perbankan dan pencucian uang.

Sebelumnya, KPK tetap akan meneruskan penanganan kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Hal tersebut berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyidik, dan tim yang ditunjuk pasca putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendy Mochtar yang memerintahkan KPK tetap melanjutkan kasus Bank Century.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mempraperadilankan kembali KPK karena amar putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel menyatakan memerintahkan termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI Budi Mulya telah dijatuhi putusan kasasi pada 8 April 2015 yaitu penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Sebelumnya pengadilan tingkat pertama memutuskan Budi Mulya dipenjara selama 10 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan, kemudian putusan banding di Pengadilan Tinggi meningkatkan vonis menjadi 12 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Dalam putusan Budi Mulya disebutkan bahwa Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Darmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI dan saksi Raden Pardede selaku sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) masuk dalam unsur penyertaan bersama-sama melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 55 KUHP. (ben)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending