Connect with us

MARITIM

Bappenas Susun “Roadmap” Pembangunan Kelautan Berkelanjutan

Published

on

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto.

Ekbis.co.id, Bali – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tengah menyusun roadmap atau peta jalan pembangunan kelautan Indonesia berkelanjutan yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan Tujuan 14 SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.

“Amanat SDGs, kita diminta untuk menyusun roadmap SDGs Tujuan 14 terkait pembangunan kelautan berkelanjutan. Kita akan menyusun roadmap perikanan bertanggung jawab atau responsible fisheries, roadmap riset samudera, dan skema pendanaan untuk capai SDGs 14,” ujar pria yang akrab dipanggi Rudi itu dalam Workshop Nasional: Pembangunan Kelautan Indonesia Berkelanjutan di Bali, Senin (3/12/2018).

Rudi menjelaskan penyusunan roadmap perikanan bertanggungjawab diperlukan untuk menyelaraskan keseimbangan konservasi perairan melalui Marine Protected Area (MPA) dan kegiatan produksi perikanan melalui Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

“Ke depan, kita ingin memfungsikan WPP. Kita bisa kelola dari hulu sampai hilirnya,” ujar Rudi.

Sementara itu, roadmap riset samudera dibutuhkan untuk memetakan pembagian tugas dan tanggungjawab para pemangku kepentingan yang berbasis hasil penelitian serta pengembangan sains dan teknologi di sektor kelautan dan perikanan.

Sedangkan yang terakhir, diperlukan skema pendanaan yang dapat mendukung pencapaian target SDGs Tujuan 14, yang tidak hanya berasal dari pemerintah.

“Inisiatif skema pendanaan ini yaitu blended finance. Pembiayaan dari pemerintah dikombinasikan dengan sektor swasta, NGO, dan sebagainya, untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Ini sudah jalan. Sekarang kita punya Zakat for SDGs,” kata Rudi.

Pertengahan tahun ini, Bappenas meluncurkan Buku Fikih Zakat on SDGs, yang penyusunannya diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Filantropi Indonesia, dan UIN Syarif Hidayatullah dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Agama.

Buku Fikih Zakat on SDGs ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi pengelola zakat dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Buku ini punya peran penting karena zakat berpotensi menjadi sumber daya alternatif dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Zakat sebagai instrumen distribusi ekonomi bertujuan mengentaskan kemiskinan dan memajukan ekonomi.

Zakat merupakan salah satu sumber daya filantropi paling potensial dan berkembang pesat di Indonesia. Data BAZNAS (2015) menunjukkan potensi zakat Indonesia mencapai Rp286 triliun, sedangkan jumlah zakat yang berhasil dihimpun pada 2015 mencapai Rp3,6 triliun.

Distribusi zakat di Indonesia disirkulasikan di beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial. Di antara sektor-sektor tersebut, sektor sosial memiliki alokasi tertinggi di tingkat nasional, dengan hampir setengah dari total dana zakat, yaitu 41,27 persen atau hampir Rp1 triliun.

Sekitar setengahnya, khususnya 20,35 persen atau hampir Rp500 miliar, dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sektor ekonomi dan dakwah masing-masing dengan alokasi 15,01 persen atau sekitar Rp340 miliar, dan 14,87 persen atau sekitar Rp330 miliar. Selain itu, proporsi terkecil dari distribusi zakat yaitu 8,5 persen atau sekitar Rp200 miliar dialokasikan untuk sektor kesehatan. (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

MARITIM

Luhut : Indonesia Pertama Kalinya Miliki Buku Putih Diplomasi Maritim

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim untuk pertama kalinya Indonesia kini memiliki buku putih diplomasi maritim.

Luhut dalam Lecture Series on Indonesia’s Maritime Diplomacy: The Current Challenges di CSIS Jakarta, Jumat (22/2/2019), mengatakan buku putih diplomasi maritim itu berisi tentang pedoman jangka panjang kebijakan kelautan Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017.

“Ini pertama kalinya Indonesia punya dokumen tentang bagaimana sikap kita dalam mengelola laut kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ini saya kira satu-satunya kebijakan kelautan terpadu di ASEAN,” katanya.

Luhut menjelaskan awal penyusunan buku putih diplomasi maritim tersebut.

Menurut dia, penyusunan pedoman kebijakan kelautan itu merupakan instruksi Presiden Jokowi yang sejak awal pemerintahannya punya visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Melalui buku putih itu, lanjut Luhut, pemerintah akan menyusun kebijakan-kebijakan soal kelautan dengan tujuh pilar utama, yakni pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan dan penegakan hukum dan keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan; ekonomi maritim; pengaturan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; budaya maritim; dan diplomasi maritim.

“Pedoman ini dipandu enam prinsip utama, yaitu wawasan Nusantara; pembangunan berkelanjutan; ekonomi biru; integrasi dan transparasi; partisipasi; serta pemerataan dan kesetaraan,” ujarnya. (aij)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MARITIM

Pengamat : Muatan Balik Tol Laut Belum Seimbang

Published

on

Muatan balik kargo program Tol Laut dari wilayah timur belum seimbang dengan muatan yang dikirim dari wilayah barat.

Ekbis.co.id, Jakarta – Pengamat maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Saut Gurning menilai saat ini muatan balik kargo program Tol Laut dari wilayah timur belum seimbang dengan muatan yang dikirim dari wilayah barat.

“Untuk rasio kargo berangkat dan balik tidak seimbang, yaitu 223.000 ton berbanding 5.000 ton yang mengindikasikan lemahnya aktivitas memberi nilai tambah kargo balik yang sebenarnya berpotensi tinggi untuk dikembangkan ke depan,” katanya kepada Antara di Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Untuk itu, Saut menyarankan, Tol Laut yang sebelumnya lebih terkonsentrasi pada operasi pelabuhan, bongkar muat, dan pelayaran perlu mulai diperkuat aspek logistik di darat tujuan dan asal barangnya.

Artinya, lanjut dia, program Rumah Kita yang dibangun untuk mengoptimalkan muatan laik, harus lebih diperkuat, bukan hanya memperkuat aktivitas penyimpanan (inventori) dan distribusi, namun juga memperkuat nilai tambah kargo asal.

Rumah Kita merupakan program pemerintah berupa gudang untuk menampung komoditas di wilayah timur Indonesia.

Saut menambahkan penguatan tersebut melalui inovasi yang datang dari penguatan pendidikan, kontribusi teknologi, dukungan permodalan serta dukungan platform aplikasi teknologi informasi dalam proses perdagangan (jual-beli) komoditas asal wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (T3P) tersebut.

Untuk itu, menurut dia, Rumah Kita perlu memberi ruang peran ruang daerah baik pemerintah dan pelaku usaha daerah untuk memperkuat inovasi berbasis produk, khususnya untuk perikanan tangkap, perikanan budi daya, peternakan dan perkebunan.

“Atau lebih mengarah kepada kontainerisasi pendingin dan rantai suplai berpendingin. Di samping bahan tambang dan bahan mentah lainnya,” katanya.

Namun, ia mengapresiasi nilai penurunan barang akibat subsidi angkutan laut eksis sekitar 50 persen berdampak telah dirasakan dalam rentang lima hingga 20 persen, bervariasi terkait jarak, volume barang, serta tipe barang.

“Walau dampaknya seharusnya perlu lebih tinggi dan meluas dampak penurunannya karena subsidi yang selama ini dari pelabuhan ke pelabuhan juga memang sudah mulai dengan usaha memperkuat operasi logistik dari pelabuhan ke masyarakat pembeli atau penjual lewat penguatan angkutan darat dan pergudangan, walau mungkin masih terbatas,” katanya. (jtr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MARITIM

Program Tol Laut akan Terus Dilanjutkan

Published

on

Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi antarwilayah di Indonesia sebagaimana cita-cita dari tol laut.

Ekbis.co.id, Jakarta – Pemerintah akan terus menjalankan program pemerataan ekonomi tol laut dengan terus menambah dan mengoperasikan kapal-kapal yang pada tahun terdahulu belum dioperasikan, memasuki pelabuhan-pelabuhan mulai tingkat terkecil pengumpan lokal, pengumpan regional, pengumpul hingga pelabuhan utama.

“Dari sejak konsep tol laut digagas oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo, Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi antarwilayah di Indonesia sebagaimana cita-cita dari tol laut. Jadi tidak benar kalau program tol laut ditinggalkan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan di Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Pada 2019 ini, pemerintah terus mengoptimalkan semua elemen armada tol laut kewajiban pelayanan publik meliputi Armada PSO kapal penumpang Kelas Ekonomi 26 unit Kapal Perintis, 113 Kapal Tol Laut angkutan barang, 19 kapal (empat kapal induk + 15 feeder), enam unit kapal ternak, 20 unit kapal erde.

Dari segi pencapaian total kinerja muatan yang diangkut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan kenaikan. Misalnya armada tol laut angkutan barang pada tahun 2016 sebanyak, 81.404 MT, pada tahun 2017 meningkat menjadi 233.139 MT dan dan pada 2018 kembali meningkat menjadi 239.875 MT.

Sementara itu armada kapal perintis yang turut menjadi bagian dari program tol laut, juga mengalami kenaikan muatan. Pada 2016 sebanyak 67.306 MT.

Pada 2017 meningkat menjadi 80.080 MT dan 2018 kembali meningkat menjadi 97.242 MT. Begitupun kapal ternak, yang pada tahun 2016 berhasil mengangkut 1.998 MT, pada tahun 2017 meningkat menjadi 2.101 MT dan 2018 meningkat menjadi 8.534 MT.

Jumlah pelabuhan yang disinggahi juga terus bertambah, pada tahun 2016 untuk angkutan perintis, menyinggahi sebanyak 413 pelabuhan, tahun 2017 menjadi 486 pelabuhan dan 2018 meningkat menjadi 540 pelabuhan.

Sementara itu untuk angkutan barang pada tahun 2016 menyinggahi hingga 31 pelabuhan, pada 2017, 43 pelabuhan dan pada 2018 meningkat menjadi 61 pelabuhan.

Pemerintah menyadari bahwa capaian ini masih harus terus ditingkatkan. Untuk itu, Kemenhub terus meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Kementerian Lembaga terkait.

Seperti Kementerian Perdagangan dalam menjaga distribusi dan harga logistik di seluruh wilayah tetap terjamin melalui program rumah kita dan gerai maritim.

Pada 2019 ini pemerintah melalui program rumah kita dan gerai maritim akan mengembangkan gudang-gudang distribusi baru bersama BUMN: Pelindo I hingga IV, Semen Indonesia, Bulog, PPI, RNI, PELNI, ASDP, Djakarta Lloyd untuk menjamin pasokan logistik tersedia dan disparitas harga terus ditekan.

Sementara itu guna ekspansi ke wilayah-wilayah terpencil program tol laut akan terus berusaha menembus titik-titik pelabuhan yang lebih jauh sehingga usaha pemerintah pusat memenuhi hak masyarakat terhadap kebutuhan pokok terus ditingkatkan meskipun dengan keterbatasan anggaran tetapi efisiensi selalu dilakukan.

“Untuk itu, Kemenhub telah mendorong pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Pertanian, Pelni, Djakarta Lloyd, Pelindo I hingga IV untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan muatan balik tol laut,” kata Hengki. (jtr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending