Connect with us

TRADE

Pungutan Ekspor Dibebaskan, Darmin Tegaskan Program B20 Tetap Berjalan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan pernyataan seusai rapat koordinasi membahas penetapan pungutan BPDP-KS di Jakarta.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) tetap berjalan normal, meski pemerintah memutuskan untuk menurunkan tarif pungutan ekspor hingga nol dolar AS per ton.

“Jangan khawatir, program B20, peremajaan sawit dan sebagainya tetap berjalan normal, karena dananya masih lebih dari cukup,” katanya usai rapat koordinasi penetapan pungutan BPDP-KS di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Darmin menjelaskan keputusan untuk menurunkan tarif pungutan hingga nol dolar AS per ton karena harga CPO saat ini anjlok hingga berada pada kisaran 420 dolar AS per ton dibandingkan 530 dolar AS per ton pada minggu lalu.

“Yang turun bukan hanya CPO, karet, coal (batu bara) dan crude oil (minyak mentah) juga. Tapi ini memang ini tidak ada yang bisa memprediksi, karena sebulan lalu, tidak seperti ini,” ujar Darmin.

Saat ini, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018, besaran tarif pungutan yang dikelola oleh BPDP-KS adalah 50 dolar AS per ton untuk CPO, 30 dolar AS per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar AS per ton untuk produk turunan kedua.

Tarif pungutan tersebut dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan sawit yang melakukan ekspor, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan sawit serta eksportir atas komoditas perkebunan sawit atau produk turunannya.

Namun, Darmin memastikan pengenaan tarif nol dolar AS per ton ini berlaku untuk sementara, hingga harga CPO di pasar internasional kembali merangkak naik.

Untuk itu, apabila harga CPO telah mencapai angka 500 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan sebesar 25 dolar AS per ton untuk CPO, 10 dolar AS per ton untuk produk turunan pertama dan lima dolar AS per ton untuk produk turunan kedua.

Sedangkan, apabila harga CPO mencapai angka diatas 549 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan kembali normal sesuai tarif pungutan awal yaitu 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama, dan 20 dolar untuk produk turunan kedua.

Darmin menambahkan kebijakan penyesuaian tarif pungutan BPDP-KS ini akan segera berlaku setelah adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang baru pada pekan depan.

“Saya sudah sepakat dengan Menteri Keuangan. Dia akan menandatangani kebijakan ini sepulang dari (pertemuan G20) Argentina. Tentu saja kebijakan ini akan mulai berlaku sejak PMK-nya keluar,” ujar Darmin.

Selama ini, BPDP-KS menggunakan dana pungutan atas ekspor kelapa sawit, CPO serta turunannya untuk mendukung program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, kegiatan riset dan pengembangan serta sumber daya manusia dan kegiatan promosi.

Dalam kesempatan tersebut, rapat koordinasi juga menyepakati perlunya penguatan pengumpulan data dari semua perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar kelapa sawit sebagai bentuk tata kelola perkebunan Indonesia.

Pendataan ini akan dilakukan bersamaan dengan Program Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Program Moratorium Kelapa Sawit. (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

TRADE

KPAS Tingkatkan Produksi Kapas 300 Persen

Published

on

KPAS berencana meningkatkan kapasitas produksi sebesar 300 persen, menjadi 64,8 juta paks produk kapas.

Ekbis.co.id, Jakarta – Manajemen PT. Cottonindo Ariesta, Tbk (KPAS) berencana meningkatkan kapasitas produksi sebesar 300 persen, menjadi 64,8 juta paks produk kapas pada tahun 2019.

Hal itu untuk mengantisipasi tingginya permintaan kapas perseroan dari pasar luar negeri. Saat ini, kapasitas produksi perusahaan yang mengolah dan memproduksi kapas untuk kosmetik, kesehatan dan industri ini baru mencapai 21,6 juta paks per tahun.

“Peningkatan kapasitas produksi sebesar 300 persen tersebut, setelah pabrik baru kami selesai dibangun, dan mulai berproduksi pada kuartal kedua 2019. Hal itu sebagai antisipasi kami dalam memenuhi tingginya permintaan pasar ekspor dan domestik,” kata Marting Djapar selaku Direktur Utama PT. Cottonindo Ariesta, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Selama ini KPAS telah mengekpor produknya ke sejumlah negara seperti Hongkong, Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Myanmar. Perseroan juga berhasil menembus pasar Australia, Rusia dan Uni Emirat Arab. Dalam waktu dekat perusahaan ini akan mengekspor produknya ke Korea Selatan.

Pasar ekspor merupakan peluang bisnis yang akan terus ditingkatkan hingga mencapai sekitar 15-20 persen dari total kapasitas produksi.

“Salah satu buyer dari Korea Selatan, setelah berkunjung ke pabrik kami, langsung minta bikin kontrak pembelian. Padahal, itu baru pertemuan pertama dan belum ada MOU apapun. Tentunya hal ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan sekaligus juga menambah devisa negara,” kata Marting.

Lebih lanjut Marting menjelaskan bahwa mesin-mesin pada pabrik baru tersebut memiliki produktivitas dan tingkat efisiensi yang lebih baik dibanding mesin yang saat ini digunakan. Total Investasi pembangunan pabrik baru tersebut mencapai Rp 30 miliar, yang sebagian pendanaannya bersumber dari Go Public pada 05 Oktober 2018.

Karena itu, Marting optimistis kinerja pendapatan perseroan pada tahun depan akan tumbuh jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, biaya bahan baku industri ini cenderung turun.

KPAS yang telah berproduksi selama 24 tahun di Indonesia, juga berkomitmen meningkatkan penetrasinya ke pasar dalam negeri, mulai dari Aceh sampai Papua.

Menurut Direktur dan Sekretaris Perusahaan KPAS Johan Kurniawan, potensi pasar kapas di dalam negeri masih sangat besar. Sebab, tingkat permintaan tumbuh lebih cepat ketimbang supply dari pelaku industri. Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 265 juta jiwa, kebutuhan kapas untuk kosmetik, kesehatan dan industri diperkirakan akan semakin tinggi.

“Market share kami cukup besar karena memang produsen kapas terintegrasi seperti kami di Indonesia, hanya ada dua termasuk kami sendiri,” jelasnya. (asn)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRADE

PTPN Usung Merek Walini Masuk Pasar Ritel

Published

on

Executive Vice Presiden PT Perkebunan Nusantara III, Aris Toharisman.

Ekbis.id, Jakarta – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Holding siap mengusung merek Walini untuk empat komoditas yang akan masuk pasar ritel tahun depan.

“Walini ini brand kami untuk merek gula, minyak goreng, teh dan kopi,” kata Executive Vice Presiden PTPN III Aris Toharisman di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Rencananya, PTPN akan meluncurkan merek Walini untuk pasar ritel pada 5 Januari 2019 untuk memperkenalkannya kepada pasar, di mana sebelumnya merek tersebut dijual dalam jumlah besar.

BUMN perkebunan ini juga berencana menggandeng PT Pelayanan Nasional Indonesia (Pelni) untuk mendistribusikannya ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk Indonesia Timur.

“Jalurnya itu Indonesia Timur, Bitung, Makasar, Natuna. Kami ingin branding merek ini dulu agar lebih dikenal secara ritel,” ungkap Aris.

Walini dipersiapkan untuk merambah pasar dari kalangan bawah, sementara PTPN tetap mempertahankan merek premium untuk komoditas kopi dan teh yakni teh Sila dan kopi Rolas.

Dalam pemasarannya, PTPN akan memanfaatkan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara sebagai distributor ritel, yang saat ini sedang dimaksimalkan fungsinya. (spg)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRADE

Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Pembebasan Tarif Pungutan BPDP Kelapa Sawit

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan paparan saat menjadi pembicara kunci dalam acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ekbis.co.id, Jakarta – Pemerintah menerbitkan aturan baru pembebasan tarif pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk mengantisipasi turunnya harga komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional.

Aturan baru pembebasan tarif ekspor sawit tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152/PMK.05/2018 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDP Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan, berlaku efektif sejak 4 Desember 2018, demikian keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Beleid tersebut mengatur tarif pungutan ekspor kelapa sawit, minyak sawit mentah, dan produk turunannya. Pemerintah memberikan tarif nol alias membebaskan tarif pungutan ekspor jika harga CPO internasional di bawah 570 dolar AS per ton.

Sementara itu, apabila harga CPO internasional 570-619 dolar AS per ton, tarif pungutan ekspor yang dikenakan 25 dolar AS. Sedangkan apabila harga CPO internasional di atas 619 dolar AS per ton, tarif yang dikenakan sebesar 50 dolar AS.

Aturan sebelumnya, besaran tarif pungutan yang dikelola oleh BPDP-KS adalah 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar untuk produk turunan kedua.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, pembebasan tarif pungutan ekspor diberikan apabila harga CPO internasional di bawah 500 dolar AS per ton. Apabila harga CPO telah mencapai angka lebih dari 500 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan sebesar 25 dolar AS per ton untuk CPO, 10 dolar AS per ton untuk produk turunan pertama dan 5 dolar AS per ton untuk produk turunan kedua.

Sedangkan, apabila harga CPO mencapai angka diatas 549 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan kembali normal sesuai tarif pungutan awal yaitu 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar untuk produk turunan kedua. Darmin pun menjelaskan perbedaan acuan harga CPO internasional tersebut.

“Nah itu ceritanya gini, kenapa juga jadi agak lambat keluarnya karena sebetulnya sumber yang kita pakai tadinya waktu rapat itu adalah harga bursa Malaysia. Sementara di Keuangan inginnya kalau peraturan dibuat itu dasarnya harus kementerian. Nah yang kementerian itu yang punya Kemendag kan, itu datanya adalah data Rotterdam CIF dan Rotterdam itu secara rata rata lebih mahal 70 dolar dibandingkan dengan Malaysia itu. Oleh karena itu, disitu akan muncul kalau kita bilang 500 pada waktu nanti harga 500, di harga yang perdagangan itu akan keluar ditambah 70, jadi 570 ya. Hanya itu saja dan itu angkanya bedanya 70, gak ada masalah,” ujar Darmin saat ditemui usai menjadi pembicara kunci dalam acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (5/12/2018). (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending