Connect with us

TRADE

Pungutan Ekspor Dibebaskan, Darmin Tegaskan Program B20 Tetap Berjalan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan pernyataan seusai rapat koordinasi membahas penetapan pungutan BPDP-KS di Jakarta.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) tetap berjalan normal, meski pemerintah memutuskan untuk menurunkan tarif pungutan ekspor hingga nol dolar AS per ton.

“Jangan khawatir, program B20, peremajaan sawit dan sebagainya tetap berjalan normal, karena dananya masih lebih dari cukup,” katanya usai rapat koordinasi penetapan pungutan BPDP-KS di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Darmin menjelaskan keputusan untuk menurunkan tarif pungutan hingga nol dolar AS per ton karena harga CPO saat ini anjlok hingga berada pada kisaran 420 dolar AS per ton dibandingkan 530 dolar AS per ton pada minggu lalu.

“Yang turun bukan hanya CPO, karet, coal (batu bara) dan crude oil (minyak mentah) juga. Tapi ini memang ini tidak ada yang bisa memprediksi, karena sebulan lalu, tidak seperti ini,” ujar Darmin.

Saat ini, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018, besaran tarif pungutan yang dikelola oleh BPDP-KS adalah 50 dolar AS per ton untuk CPO, 30 dolar AS per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar AS per ton untuk produk turunan kedua.

Tarif pungutan tersebut dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan sawit yang melakukan ekspor, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan sawit serta eksportir atas komoditas perkebunan sawit atau produk turunannya.

Namun, Darmin memastikan pengenaan tarif nol dolar AS per ton ini berlaku untuk sementara, hingga harga CPO di pasar internasional kembali merangkak naik.

Untuk itu, apabila harga CPO telah mencapai angka 500 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan sebesar 25 dolar AS per ton untuk CPO, 10 dolar AS per ton untuk produk turunan pertama dan lima dolar AS per ton untuk produk turunan kedua.

Sedangkan, apabila harga CPO mencapai angka diatas 549 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan kembali normal sesuai tarif pungutan awal yaitu 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama, dan 20 dolar untuk produk turunan kedua.

Darmin menambahkan kebijakan penyesuaian tarif pungutan BPDP-KS ini akan segera berlaku setelah adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang baru pada pekan depan.

“Saya sudah sepakat dengan Menteri Keuangan. Dia akan menandatangani kebijakan ini sepulang dari (pertemuan G20) Argentina. Tentu saja kebijakan ini akan mulai berlaku sejak PMK-nya keluar,” ujar Darmin.

Selama ini, BPDP-KS menggunakan dana pungutan atas ekspor kelapa sawit, CPO serta turunannya untuk mendukung program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, kegiatan riset dan pengembangan serta sumber daya manusia dan kegiatan promosi.

Dalam kesempatan tersebut, rapat koordinasi juga menyepakati perlunya penguatan pengumpulan data dari semua perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar kelapa sawit sebagai bentuk tata kelola perkebunan Indonesia.

Pendataan ini akan dilakukan bersamaan dengan Program Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Program Moratorium Kelapa Sawit. (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

TRADE

Bappenas Tekankan Pentingnya Peningkatan Perdagangan dengan Belanda

Published

on

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Belanda Sigrid Kaag.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya peningkatan volume perdagangan dengan Belanda saat pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Belanda Sigrid Kaag.

Dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis (23/5/2019), pertemuan tersebut bertujuan membahas penyelesaian komitmen Pemerintah Belanda dalam mengimplementasikan skema kerja sama pembangunan bilateral official development
assistance (ODA) dengan Pemerintah Indonesia mulai 2020.

Kerja sama ODA antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda telah dihentikan karena ekonomi Indonesia dinilai sudah tumbuh signifikan dalam satu dekade terakhir. Selain itu, Pemerintah Belanda juga ingin fokus memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara di sekitar Eropa.

“Dengan tidak dilanjutkannya skema kerja sama pembangunan bilateral atau ODA mulai 2020, kami memahami pentingnya peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Belanda, khususnya Kementerian PPN/Bappenas dan Kedutaan Besar Belanda. Diperlukan koordinasi yang kuat untuk dapat mendukung dan mempercepat implementasi beberapa MoU teknis serta memperluas kerangka kerja sama pembangunan sektoral setelah 2020. Kami juga berharap Pemerintah Belanda dapat memberikan dukungan hibah di sektor pendidikan dengan memberikan beasiswa,” ujar Bambang.

Meski skema ODA segera usai, Bambang mengapresiasi kebijakan Pemerintah Belanda untuk tetap memelihara kerja sama dengan Indonesia sebagai bagian program kerja sama pembangunan regional dan global setelah 2020.

Kerja sama pembangunan untuk Indonesia tetap dilanjutkan melalui skema lainnya, baik melalui skema proyek sebagai bagian dari alokasi atau program regional dan global maupun kerja sama teknis dan sektoral melalui nota kesepahaman (MoU), seperti pengelolaan sumber daya air, perundang-undangan, pendidikan, maupun pelatihan vokasi. Misalnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan MoU on Water, atau dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditandatangani MoU Pendidikan Vokasi.

Bambang juga berharap kedua belah pihak dapat meningkatkan volume perdagangan. Volume perdagangan bilateral Indonesia-Belanda cenderung meningkat dari 2014-2018, yaitu dari 4,589 juta dolar AS di 2014, 4,22 juta dolar AS, 3,97 juta dolar AS, 5,06 juta dolar AS, hingga 5,13 juta dolar AS di 2018.

“Dilihat dari neraca perdagangannya, Indonesia dalam posisi surplus. Meski seperti itu, kami merasa perlu untuk tetap meningkatkan volume perdagangan dengan Belanda,” kata Bambang.

Bambang juga menghargai upaya Pemerintah Belanda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia khususnya di bidang manajemen sumber daya air. National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) adalah salah satu contoh proyek kerjasama pembangunan dengan Belanda.

Masterplan NCID telah selesai pada 2015 dan sekarang kerjasama NCICD fokus pada pengembangan rencana terintegrasi penanggulangan banjir di Jakarta. Kerjasama tersebut juga akan mencakup skema dan sumber pembiayaan, serta tinjauan kelembagaannya.

“Di samping itu, kami juga sedang membahas perpanjangan MoU kerja sama antara Indonesia, Belanda, dan Korea terkait Detail Engineering Design Preparation, dan saya berharap pembahasan mengenai perpanjangannya dapat selesai di akhir Mei 2019,” ujar Bambang. (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRADE

ASITA : Tiket Masih Mahal, Hasil Promosi Pariwisata Tidak Maksimal

Published

on

Harga tiket pesawat baik dari dan ke provinsi itu masih mahal meskipun sudah ada penurunan batas atas.

Ekbis.co.id, Pontianak – Ketua Asosiasi Tours dan Travel Indonesia (Asita) Kalimantan Barat (Kalbar) , Nugroho Henray Eka Saputra mengatakan harga tiket pesawat baik dari dan ke provinsi itu masih mahal meskipun sudah ada penurunan batas atas.

“Meski pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan tarif batas atas tiket pesawat sebesar 12-16 persen. Namun harga tiket saat ini masih mahal atau masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya di Pontianak, Kalbar, Kamis (23/5/2019).

Ia mengatakan harga tiket pesawat di Kalimantan Barat cenderung naik menjelang hari besar keagamaan, termasuk Idul Fitri atau Lebaran. .

“Ini baru pertengahan Ramadhan, menjelang H-7 apakah terus naik atau bagaimana, kita lihat nanti,” papar dia.

Nugroho mengatakan dampak tingginya harga tiket pesawat sangat luas, mobilitas orang dan barang sangat terpengaruh, salah satunya terkait kunjungan wisatawan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk ke Kalbar.

“Terdapat 60 persen aktivitas orang ingin berwisata dipengaruhi oleh harga tiket pesawat. Jika harga tiket tinggi, tentu orang akan berpikir ulang atau akan sedikit perhatiannya untuk kegiatan berwisata,” kata Nugroho.

Menurutnya, upaya Asita yang terus mempromosikan paket wisata ke dalam dan luar negeri juga akan kurang maksimal hasilnya jika peran harga tiket yang sebesar 60 persen tersebut terus tinggi.

“Memajukan pariwisata di Indonesia, salah satu indikatornya adalah tingginya kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Ini harus didukung kebijakan yang kondusif, termasuk harga tiket,” ujar Nugroho.

Sementara itu, General Manager Garuda Indonesia Pontianak, Susanna Rotua Saragih mengatakan untuk harga tiket pihaknya tentu terus mengacu pada ketentuan atau keputusan pemerintah.

“Harga tiket yang dijual tentu sesuai dengan aturan pemerintah untuk tarif atasnya,” papar dia

Berdasarkan situs penjualan tiket secara daring, saat ini harga tiket pesawat baik dari dan ke Kalbar hingga Lebaran nanti mayoritas di atas Rp1 juta untuk kelas ekonomi. (ded)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRADE

APTI Berharap Kemitraan Jadi Syarat Izin Impor Tembakau

Published

on

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Suseno (kanan) dan Sekertaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI) I Ketut Budiman (kiri) dalam diskusi dengan media di Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Ekbis.co.id, Jakarta – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mendukung rencana pemerintah untuk mewajibkan importir atau perusahaan rokok membangun kemitraan dengan petani guna mendapatkan izin impor tembakau.

Ketua Umum APTI Suseno mengatakan petani meminta kemitraan menjadi prasyarat utama bagi importir tembakau untuk memperoleh Rekomendasi Impor Tembakau (RIT).

“Kabarnya saat ini Kementerian Pertanian (Kementan) sedang menyusun aturan RIT. Petani pun sudah diajak berdiskusi untuk dimintai masukan terhadap aturan tersebut,” ungkap Suseno pada acara Diskusi Industri Hasil Tembakau Sebuah Sebuah Paradoks di Graha Amti Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).

Menurutnya, dengan adanya kemitraan petani dengan pabrik rokok maka ada jaminan harga, kualitas, teknlogi dan pasar tembakau dari perusahaan mitra.

Dia menambahkan, pabrik rokok bisa menjamin pasokan karena mengetahui kondisi lahan, kapasitas produksi dan serapan tembakau petani.

“Adanya kemitraan diharapkan harga tembakau di tingkat petani akan meningkat,” katanya.

Dia menjelaskan impor tembakau akan dibatasi menyusul dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau.

“Impor tembakau harus melalui rekomendasi Menteri Pertanian. Konsekuensinya Kementan juga harus membuat aturan teknis soal rekomendasi impor tembakau,” katanya.

Suseno menyatakan ada tiga jenis tembakau yang biasa diimpor oleh Indonesia yakni Virginia, Burley dan Oriental.Ketiga jenis tembakau ini sangat dibutuhkan oleh pabrik rokok.

“Produksi Burley dan Oriental dalam negeri sedikit sekali. Sementara itu, jenis Burley hanya ditanam di daerah Lumajang sekitar 900 hektare (ha),” ujarnya.

Sedangkan jenis Oriental diproduksi sedikit di Madura, kemudian Virginia di Lombok dengan luas tanam hanya sekitar 23.000-26.000 ha dari sebelumnya 65.000 ha.

“Saat ini sedang digodok model kemitraan petani tembakau oleh Kementan. Meskipun di lapangan model kemitraan di sentra tembakau berbeda-beda. Diharapkan aturan kemitraan nantinya bisa diterapkan di semua sentra tembakau,” katanya.

Luas lahan tembakau nasional 206.514 ha dengan produksi 198.295 ton. Sementara itu, produksi rokok 340 miliar batang. Sehingga dibutuhkan 340.000 ton tembakau. “Dan sisa kekurangannya dipenuhi dari impor,” ujar Suseno.

Sementera itu Sekertaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) I ketut Budiman menyebutkan luas areal cengkeh Indonesia sekitar 500.000 ha, produksinya 110.000-120.000 ton per tahun.

Sekitar 95 persen diserap oleh pabrik rokok. Sehingga ketergantungan petani cengkeh terhadp pabrik rokok sangat tinggi,” katanya.

Dia menjelaskan hilangnya eforia cengkeh petani pada saat Kementerian Perdagangan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528 Tahun 2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh.

Dalam aturan itu, tambahnya, cengkih dapat diimpor oleh pabrik rokok ketika produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan industri rokok. Kemudian diganti Permendag Nomor 75 tahun 2015 dimana setiap orang boleh mengimpor cengkih.

“Imbasnya harga cengkeh di tingkat petani jatuh. Awalnya Rp120.000-Rp130.000 per kilogram, sekarang hanya Rp 90.000 per kg. “Sehingga kesejahteraan petani cengkeh menurun drastis,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, petani minta agar pemerintah meninjau kembali Permendag tersebut, karena dalam Nawacita, Presiden Jokowi ingin melindungi petani. (sub)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending