Connect with us

MARITIM

Nelayan Banten Diminta Ikut Awasi Pelabuhan “Tikus”

Published

on

Direktur Polair Polda Banten, Kombes Pol Nunung Syaifuddin.

Ekbs.co.id, Cilegon – Direktur Polair Polda Banten, Kombes Pol Nunung Syaifuddin meminta para nelayan setempat ikut mengawasi pelabuhan “tikus” guna mencegah terjadinya penyelundupan narkoba dan aksi kejahatan lainnya masuk ke wilayah Banten.

Pernyataan itu disampaikan Syaifuddin di Merak, Cilegon, Banten, Senin (26/11/2018), terkait kembali terjadinya aksi penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 40 kilogram yang dikemas dalam karung di Desa Argawana, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang.

Penyelundupan barang haram itu, dilakukan oleh dua warga negara asing asal China yang diduga dari wilayah Lampung, dengan melibatkan dua nelayan Bojonegara sebagai kuli angkut yang disewa perahunya. Penyelundupan ini digagalkan petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat, selasa (20/11) , saat masuk melalui jalur pelabuhan tikus.

Nunung Syaifuddin mengaku, membantu proses penyergapan yang dilakukan petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang telah melakukan pengintaian sebelumnya.

“Kalau kaitannya dengan narkoba kemarin sebenarnya kami membantu proses penyergapan,” katanya.

Guna mewaspadai kembali terjadinya penyelundupan melalui pelabuhan tikus yang merupakan pangkalan perahu nelayan sekitar, pihaknya mengaku akan melakukan kegiatan antisipasi melalui pendekatan dan pembinaan terhadap nelayan sekitar.

“Kami yakin pelabuhan tikus dengan garis pantai kita yang cukup panjang, masih cukup banyak peluang barang haram bisa masuk, upaya kita adalah meningkatkan kepedulian masyarakat itu yang perlu terutama nelayan, kita sedang melakukan penggalangan pendekatan kepada nelayan sebagai mata telinga kita,” ujarnya. (sum)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MARITIM

Kemenko Maritim : Setiap Kebijakan Selalu Dihitung Cermat

Published

on

Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Staf Khusus Menko Maritim Bidang Ekonomi Septian Haro Seto menyatakan pemerintah khususnya Menko Maritim selalu menghitung dengan cermat dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Kalau ada yang mengatakan pemerintah sering berubah kebijakan, tidak terlalu tepat,” kata Septian dalam rilis di Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Ia mencontohkan, isu batalnya kenaikan harga BBM jenis premium saat itu karena pemerintah berpikir bakal ada pengaruhnya bagi masyarakat terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

Sebelumnya, pengamat ekonomi kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan lebih baik bila fokus kebijakan adalah meningkatkan investasi di sektor kelautan dan perikanan daripada menghapus pajak barang mewah terkait sektor tersebut.

Abdul Halim menyatakan, wacana menghapuskan pajak barang mewah dikhawatirkan merupakan langkah politis karena dilakukan pada akhir 2018 menjelang tahun politik 2019.

Menurut dia, investasi asing sebenarnya lebih tepat dan dapat masuk bila sejumlah hal terjamin, yaitu adanya kepastian hukum dan kepastian dalam usaha seperti tenaga kerja, bahan baku, dan pasar.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu mengharapkan berbagai kebijakan yang dilahirkan jangan sampai melukai rasa keadilan rakyat.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mewacanakan untuk menghapus pajak PPnBM di antaranya apartemen, pesawat, kapal pesiar, dan yacth.

Dia mengatakan, penghapusan PPnBM untuk yacht tersebut dengan melakukan revisi Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dan Dikenai PPnBM Barang Mewah. Targetnya, revisi PP tersebut bisa diselesaikan tahun ini.

“Jadi tidak perlu lagi pungutan. Penerimaannya hanya di bawah Rp10 miliar, kalau nanti dibuka bisa triliunan,” tutur Luhut usai rapat koordinasi tentang rencana penghapusan PPnBM yacht di Jakarta, Selasa (27/11) malam.

Dalam PP tersebut yacht dikenakan pajak sebesar 75 persen dari besaran harganya, sehingga menurut hitungan pemerintah, potensi devisa dengan penghapusan PPnBM itu diperkirakan bisa masuk sebesar Rp6 triliun.

Ia beralasan dengan tidak masuknya yacht sebagai barang mewah, maka akan semakin banyak kapal masuk ke Indonesia dan akan menambah pendapatan negara dari PPnBM. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MARITIM

Bappenas Susun “Roadmap” Pembangunan Kelautan Berkelanjutan

Published

on

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto.

Ekbis.co.id, Bali – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tengah menyusun roadmap atau peta jalan pembangunan kelautan Indonesia berkelanjutan yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan Tujuan 14 SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.

“Amanat SDGs, kita diminta untuk menyusun roadmap SDGs Tujuan 14 terkait pembangunan kelautan berkelanjutan. Kita akan menyusun roadmap perikanan bertanggung jawab atau responsible fisheries, roadmap riset samudera, dan skema pendanaan untuk capai SDGs 14,” ujar pria yang akrab dipanggi Rudi itu dalam Workshop Nasional: Pembangunan Kelautan Indonesia Berkelanjutan di Bali, Senin (3/12/2018).

Rudi menjelaskan penyusunan roadmap perikanan bertanggungjawab diperlukan untuk menyelaraskan keseimbangan konservasi perairan melalui Marine Protected Area (MPA) dan kegiatan produksi perikanan melalui Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

“Ke depan, kita ingin memfungsikan WPP. Kita bisa kelola dari hulu sampai hilirnya,” ujar Rudi.

Sementara itu, roadmap riset samudera dibutuhkan untuk memetakan pembagian tugas dan tanggungjawab para pemangku kepentingan yang berbasis hasil penelitian serta pengembangan sains dan teknologi di sektor kelautan dan perikanan.

Sedangkan yang terakhir, diperlukan skema pendanaan yang dapat mendukung pencapaian target SDGs Tujuan 14, yang tidak hanya berasal dari pemerintah.

“Inisiatif skema pendanaan ini yaitu blended finance. Pembiayaan dari pemerintah dikombinasikan dengan sektor swasta, NGO, dan sebagainya, untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Ini sudah jalan. Sekarang kita punya Zakat for SDGs,” kata Rudi.

Pertengahan tahun ini, Bappenas meluncurkan Buku Fikih Zakat on SDGs, yang penyusunannya diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Filantropi Indonesia, dan UIN Syarif Hidayatullah dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Agama.

Buku Fikih Zakat on SDGs ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi pengelola zakat dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Buku ini punya peran penting karena zakat berpotensi menjadi sumber daya alternatif dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Zakat sebagai instrumen distribusi ekonomi bertujuan mengentaskan kemiskinan dan memajukan ekonomi.

Zakat merupakan salah satu sumber daya filantropi paling potensial dan berkembang pesat di Indonesia. Data BAZNAS (2015) menunjukkan potensi zakat Indonesia mencapai Rp286 triliun, sedangkan jumlah zakat yang berhasil dihimpun pada 2015 mencapai Rp3,6 triliun.

Distribusi zakat di Indonesia disirkulasikan di beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial. Di antara sektor-sektor tersebut, sektor sosial memiliki alokasi tertinggi di tingkat nasional, dengan hampir setengah dari total dana zakat, yaitu 41,27 persen atau hampir Rp1 triliun.

Sekitar setengahnya, khususnya 20,35 persen atau hampir Rp500 miliar, dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sektor ekonomi dan dakwah masing-masing dengan alokasi 15,01 persen atau sekitar Rp340 miliar, dan 14,87 persen atau sekitar Rp330 miliar. Selain itu, proporsi terkecil dari distribusi zakat yaitu 8,5 persen atau sekitar Rp200 miliar dialokasikan untuk sektor kesehatan. (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MARITIM

Kemendagri Optimistis Kemaritiman Berkontribusi dalam Perkembangan Ekonomi Nasional

Published

on

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo.

Ekbis.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo optimistis sektor kemaritiman memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi nasional.

“Sektor hakemaritiman memberirapan bagi bangsa utntuk mengejar ketertinggalan dan menjadikan Indonesia sebagai negara kuat, baik dari ekonomi dan pertahanan keamanan,” kata Hadi dalam seminar kemaritiman di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Kemendagri mengklaim meski pengembangan sektor maritim belum optimal namun turut berkontribusi pada menurunnya angka kemiskinan di Indonesia.

Hadi memaparkan target pencapaian indikator ekonomi pada tahun 2019 untuk angka kemiskinan sekitar delapan hingga 9,5 persen, namun pada tahun 2018 ini sudah mendekati angka tersebut yaitu 9,8 persen.

Sementara angka pertumbuhan ekonomi tahun depan ditargetkan 5,4-5,8 persen dan diharapkan bisa ikut menekan angka kemiskinan di Indonesia. “Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi juga masih terlihat di daerah-daerah terpencil atau yang jauh dari pusat ekonomi,” katanya.

Oleh karenanya pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa akan terus dikerjakan guna mengatasi kesenjangan serta mempercepat upaya menangani ketertinggalan di daerah, khususnya pulau terluar. “Kami dari pusat juga pasti akan membantu apa yang dibutuhkan daerah untuk pengembangan ekonomi,” katanya. (roy)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending