Connect with us

TRADE

KLHK Minta 472 Perusahaan Pulihkan Gambut

Published

on

KLHK sudah mengeluarkan 472 surat perintah pemulihan ekosistem lahan gambut pada perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah mengeluarkan 472 surat perintah pemulihan ekosistem lahan gambut pada perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Karliansyah saat membuka kegiatan Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut Pada Areal Usaha Dan/Atau Kegiatan Perkebunan di Jakarta, Senin (26/11/2018), mengatakan berbagai perusahaan tersebut secara berangsur-angsur akan mendapat surat perintah pemulihan.

Ditjen PPKL pada 2017 telah menerbitkan surat perintah pemulihan terhadap 225 Perusahaan Perkebunan dan 100 Perusahaan Hutan Tanaman Industri yang berada pada Ekosistem Gambut.

Sejauh ini surat perintah pemulihan tersebut telah ditindaklanjuti oleh 167 perusahaan HTI dan Perkebunan.

Sebelumnya ia mengatakan berdasarkan data yang ada, jumlah izin baik perkebunan maupun HTI yang berada pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) berjumlah lebih kurang 600 yang telah diterbitkan.

“Senin ini diterbitkan lagi surat perintah pemulihan tahap ke-2 kepada sebanyak 147 perusahaan perkebunan yang tergabung dalam grup perusahaan untuk bersama-sama melakukan perbaikan pengelolaan ekosistem gambut,” lanjutnya.

Potensi luas ekosistem gambut dari 147 perusahaan perkebunan yang akan dipulihkan mencapai 1.070.940 hektare (ha).

Sebelumnya Karliansyah mengatakan Indonesia memiliki ekosistem gambut tropis terbesar di dunia dan upaya perlindungannya masih menjadi tantangan bersama.

Kebakaran di lahan gambut pada 2015 menjadi bukti bahwa semua pihak perlu berupaya keras untuk mencegah jangan sampai terulang kembali dan masih menjadi sesuatu yang harus diwaspadai bersama terutama saat musim kemarau.

“Arahan Bapak Presiden Republik Indonesia mengajak kita semua untuk bersama-sama melakukan `corrective action` untuk menyelamatkan ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kebakaran sesuai bidang tugas masing-masing,” ujar dia.

Pemerintah telah berinisiasi dalam mengembangkan kebijakan terkait ekosistem gambut sejak 1990 dan berhasil ditetapkan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2014 Juncto (jo) Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2016, serta peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 14, 15, 16, dan 17/2017 dan Perdirjen PPKL Nomor 1, 2, 3/2018.

Peraturan Pemerintah beserta paraturan organiknya tersebut difokuskan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. (vps)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TRADE

KPAS Tingkatkan Produksi Kapas 300 Persen

Published

on

KPAS berencana meningkatkan kapasitas produksi sebesar 300 persen, menjadi 64,8 juta paks produk kapas.

Ekbis.co.id, Jakarta – Manajemen PT. Cottonindo Ariesta, Tbk (KPAS) berencana meningkatkan kapasitas produksi sebesar 300 persen, menjadi 64,8 juta paks produk kapas pada tahun 2019.

Hal itu untuk mengantisipasi tingginya permintaan kapas perseroan dari pasar luar negeri. Saat ini, kapasitas produksi perusahaan yang mengolah dan memproduksi kapas untuk kosmetik, kesehatan dan industri ini baru mencapai 21,6 juta paks per tahun.

“Peningkatan kapasitas produksi sebesar 300 persen tersebut, setelah pabrik baru kami selesai dibangun, dan mulai berproduksi pada kuartal kedua 2019. Hal itu sebagai antisipasi kami dalam memenuhi tingginya permintaan pasar ekspor dan domestik,” kata Marting Djapar selaku Direktur Utama PT. Cottonindo Ariesta, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Selama ini KPAS telah mengekpor produknya ke sejumlah negara seperti Hongkong, Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Myanmar. Perseroan juga berhasil menembus pasar Australia, Rusia dan Uni Emirat Arab. Dalam waktu dekat perusahaan ini akan mengekspor produknya ke Korea Selatan.

Pasar ekspor merupakan peluang bisnis yang akan terus ditingkatkan hingga mencapai sekitar 15-20 persen dari total kapasitas produksi.

“Salah satu buyer dari Korea Selatan, setelah berkunjung ke pabrik kami, langsung minta bikin kontrak pembelian. Padahal, itu baru pertemuan pertama dan belum ada MOU apapun. Tentunya hal ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan sekaligus juga menambah devisa negara,” kata Marting.

Lebih lanjut Marting menjelaskan bahwa mesin-mesin pada pabrik baru tersebut memiliki produktivitas dan tingkat efisiensi yang lebih baik dibanding mesin yang saat ini digunakan. Total Investasi pembangunan pabrik baru tersebut mencapai Rp 30 miliar, yang sebagian pendanaannya bersumber dari Go Public pada 05 Oktober 2018.

Karena itu, Marting optimistis kinerja pendapatan perseroan pada tahun depan akan tumbuh jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, biaya bahan baku industri ini cenderung turun.

KPAS yang telah berproduksi selama 24 tahun di Indonesia, juga berkomitmen meningkatkan penetrasinya ke pasar dalam negeri, mulai dari Aceh sampai Papua.

Menurut Direktur dan Sekretaris Perusahaan KPAS Johan Kurniawan, potensi pasar kapas di dalam negeri masih sangat besar. Sebab, tingkat permintaan tumbuh lebih cepat ketimbang supply dari pelaku industri. Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 265 juta jiwa, kebutuhan kapas untuk kosmetik, kesehatan dan industri diperkirakan akan semakin tinggi.

“Market share kami cukup besar karena memang produsen kapas terintegrasi seperti kami di Indonesia, hanya ada dua termasuk kami sendiri,” jelasnya. (asn)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRADE

PTPN Usung Merek Walini Masuk Pasar Ritel

Published

on

Executive Vice Presiden PT Perkebunan Nusantara III, Aris Toharisman.

Ekbis.id, Jakarta – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Holding siap mengusung merek Walini untuk empat komoditas yang akan masuk pasar ritel tahun depan.

“Walini ini brand kami untuk merek gula, minyak goreng, teh dan kopi,” kata Executive Vice Presiden PTPN III Aris Toharisman di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Rencananya, PTPN akan meluncurkan merek Walini untuk pasar ritel pada 5 Januari 2019 untuk memperkenalkannya kepada pasar, di mana sebelumnya merek tersebut dijual dalam jumlah besar.

BUMN perkebunan ini juga berencana menggandeng PT Pelayanan Nasional Indonesia (Pelni) untuk mendistribusikannya ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk Indonesia Timur.

“Jalurnya itu Indonesia Timur, Bitung, Makasar, Natuna. Kami ingin branding merek ini dulu agar lebih dikenal secara ritel,” ungkap Aris.

Walini dipersiapkan untuk merambah pasar dari kalangan bawah, sementara PTPN tetap mempertahankan merek premium untuk komoditas kopi dan teh yakni teh Sila dan kopi Rolas.

Dalam pemasarannya, PTPN akan memanfaatkan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara sebagai distributor ritel, yang saat ini sedang dimaksimalkan fungsinya. (spg)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

TRADE

Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Pembebasan Tarif Pungutan BPDP Kelapa Sawit

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan paparan saat menjadi pembicara kunci dalam acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ekbis.co.id, Jakarta – Pemerintah menerbitkan aturan baru pembebasan tarif pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk mengantisipasi turunnya harga komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional.

Aturan baru pembebasan tarif ekspor sawit tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152/PMK.05/2018 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDP Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan, berlaku efektif sejak 4 Desember 2018, demikian keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Beleid tersebut mengatur tarif pungutan ekspor kelapa sawit, minyak sawit mentah, dan produk turunannya. Pemerintah memberikan tarif nol alias membebaskan tarif pungutan ekspor jika harga CPO internasional di bawah 570 dolar AS per ton.

Sementara itu, apabila harga CPO internasional 570-619 dolar AS per ton, tarif pungutan ekspor yang dikenakan 25 dolar AS. Sedangkan apabila harga CPO internasional di atas 619 dolar AS per ton, tarif yang dikenakan sebesar 50 dolar AS.

Aturan sebelumnya, besaran tarif pungutan yang dikelola oleh BPDP-KS adalah 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar untuk produk turunan kedua.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, pembebasan tarif pungutan ekspor diberikan apabila harga CPO internasional di bawah 500 dolar AS per ton. Apabila harga CPO telah mencapai angka lebih dari 500 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan sebesar 25 dolar AS per ton untuk CPO, 10 dolar AS per ton untuk produk turunan pertama dan 5 dolar AS per ton untuk produk turunan kedua.

Sedangkan, apabila harga CPO mencapai angka diatas 549 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan kembali normal sesuai tarif pungutan awal yaitu 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar untuk produk turunan kedua. Darmin pun menjelaskan perbedaan acuan harga CPO internasional tersebut.

“Nah itu ceritanya gini, kenapa juga jadi agak lambat keluarnya karena sebetulnya sumber yang kita pakai tadinya waktu rapat itu adalah harga bursa Malaysia. Sementara di Keuangan inginnya kalau peraturan dibuat itu dasarnya harus kementerian. Nah yang kementerian itu yang punya Kemendag kan, itu datanya adalah data Rotterdam CIF dan Rotterdam itu secara rata rata lebih mahal 70 dolar dibandingkan dengan Malaysia itu. Oleh karena itu, disitu akan muncul kalau kita bilang 500 pada waktu nanti harga 500, di harga yang perdagangan itu akan keluar ditambah 70, jadi 570 ya. Hanya itu saja dan itu angkanya bedanya 70, gak ada masalah,” ujar Darmin saat ditemui usai menjadi pembicara kunci dalam acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (5/12/2018). (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending