Connect with us

PROPERTI

Perizinan Daerah Berbelit Hambat Sektor Properti

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Gerindra, Edi Prabowo.

Ekbis.co.id, Jakarta – Sejumlah kalangan termasuk DPR RI menilai masih adanya perizinan di daerah yang berbelit-belit menjadi salah satu faktor penghambat tumbuhnya sektor properti yang saat ini tengah dilanda kelesuan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Gerindra, Edi Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (25/11/2018), mengatakan perizinan birokrasi yang berbelit-belit akan menghambat iklim investasi dan termasuk di industri properti.

“Seharusnya dalam mendorong roda perekonomian, seperti menarik investor dari dalam dan luar negeri harus dipermudah perizinan dan bukan sebaliknya dipersulit,” katanya.

Masih berbelitnya perizinan dari pemerintah daerah tersebut membuat harga properti di dalam negeri sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga kondisi ini tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memenuhi satu juta rumah bagi masyarakat kecil.

Namun demikian, dia berpendapat lesunya bisnis properti saat ini tidak semata soal faktor hambatan perizinan birokrasi tetapi juga daya beli masyarakat yang menurun.

Sementara F Rach Suherman, konsultan bisnis properti menuturkan era otonomi daerah juga memiliki ekses disharmonisasi regulasi, misalnya Paket Kebijakan Ekonomi XIII Jokowi yang sebenarnya bagus, tetapi terhambat berbagai peraturan daerah (Perda) lama yang belum banyak diubah oleh banyak pemerintah daerah.

“Contoh nyata adalah penurunan PPh 5 persen jadi 2,5 persen, sama sekali tidak digubris daerah sehingga BPHTB tetap 5 persen dan hal ini karena PAD. Kepentingan pusat-daerah membuat dunia usaha terjepit diantara ‘dua raja’,” ujarnya.

Terkait praktik suap yang dilakukan pihak korporasi, menurut dia, itu adalah soal mental. Namun demikian, suap dilakukan swasta atau developer karena ingin membeli waktu di saat terhambat panjangnya dan berbelitnya proses perizinan. Padahal perencanaan bagi pengembang harus lekas jalan karena ada biaya dana.

Praktik suap, lanjutnya, juga karena ada pengusaha yang tidak memenuhi syarat dan kemudian mengambil jalan pintas dan inipun disambut baik oleh pejabat yang kebetulan kepepet ingin lekas kaya.

Ke depan, untuk menekan praktik suap di sektor properti dan sektor lainnya, maka model perizinan satu atap dan penyederhanaan meja-meja perizinan seharusnya sudah menjadi tekad pemerintah.

“Kebijakan inipun, sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dan hasilnya lumayan membaik. Seperti memakai Key Performance Indicator (KPI) yang diatur Menpan dan RB bersama Pemda. Dimana izin A sekian hari kelar, B sekian hari dan sanksi yang tidak mencapai, langsung ganti pejabat baru,” katanya.

Pengawasan publik, lanjutnya, sangat diperlukan dan hal ini bisa dilakukan lewat informasi digital.

Hal senada disampaikan CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda yang menyatakan meskipun pemangkasan perizinan sudah terjadi, tapi praktik di lapangan masih terjadi sehingga suappun tidak bisa dihindari dan ironisnya saat ini pengawasan belum efektif.

“Untuk penyediaan rumah sederhana seharusnya menjadi domain pemda. Namun sayangnya saat ini belum semua pemda peduli dan hal ini tidak lepas terkait keterbatasan sumber daya manusia dan juga keterbatasan sosialisasi,” katanya. (zub)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

PROPERTI

Properti “Coworking Space” Diprediksi Bakal Terus Berkembang Pesat

Published

on

Perkembangan area kerja bersama atau coworking space yang diperkirakan akan terus berkembang pesat pada masa mendatang dinilai bisa menjadi pendukung pasar properti kantor.

Ekbis.co.id, Jakarta – Perkembangan area kerja bersama atau coworking space yang diperkirakan akan terus berkembang pesat pada masa mendatang dinilai bisa menjadi pendukung pasar properti kantor yang mengalami stagnansi dalam beberapa tahun ke belakang.

“Coworking space itu sepanjang 2018 sangat aktif, bahkan bisa dibilang cukup mendominasi di 2018. Ini di luar ekspektasi karena mereka mengambil lahan cukup besar,” kata Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto dalam paparan di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Ferry menilai keberadaan coworking space justru akan melengkapi kebutuhan yang ada sekaligus mendorong keramaian di area tersebut.

Senior Associate Director Office Services Colliers International Indonesia Ricky Tarore menuturkan kepopuleran coworking space terjadi di semua negara.

“Coworking space banyak menampung perusahaan startup. Mereka masuknya penyewa besar dan ini tentu akan membantu pemilik tanah atau landlord,” katanya.

Menurut Ricky, penyewaan lahan untuk coworking space akan membantu pemilik tanah untuk membiayai biaya pemeliharaan.

Pasalnya, lanjutnya, pemilik tanah tersebut dinilai membutuhkan paling tidak sekitar 65 persen okupansi di lahan mereka.

Seiring perkembangan startup, nantinya perusahaan rintisan tentu akan membutuhkan ruang yang lebih besar untuk mengelola usahanya sehingga pasar properti kantor pun bisa ikut bergerak.

“Nanti mereka berkembang bisa menyewa kantor yang lebih besar. Mereka akan bisa menciptakan permintaan baru, dan itu sudah terjadi,” tuturnya. (aij)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PROPERTI

Capaian Program Satu Juta Rumah Tembus 1.132.621 Unit

Published

on

Capaian program Satu Juta Rumah (PSR) mencapai 1.132.621 Unit atau melebihi target.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian PUPR menyatakan per 31 Desember 2018 mencatat capaian program Satu Juta Rumah (PSR) mencapai 1.132.621 Unit atau melebihi target.

Dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta, Rabu (9/1/2019), sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, secara bertahap capaian program ini terus meningkat yakni; pada tahun 2015 sebanyak 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit.

Secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah.

“Pada tahun 2018 ini, untuk pertama kalinya, jumlah pembangunan rumah di Indonesia dapat menembus satu juta unit rumah persisnya 1.132, 621 unit rumah. Dalam penyediaan hunian kemampuan pemerintah melalui dana APBN hanya sekitar 20 persen terutama untuk rumah MBR. Kemudian sekitar 30 persen berasal dari subisidi KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sisanya merupakan rumah yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan secara formal,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid.

Program Satu Juta Rumah merupakan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang Perumahan antara lain REI dan Apersi, Perbankan, Perusahaan Swasta melalui kegiatan _corporate social responsibility_ (CSR) dan masyarakat.

Melalui program ini diharapkan dapat memperkecil backlog penghunian perumahan di Indonesia yang pada tahun 2015 mencapai 7,6 juta unit menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019.

Selain untuk memperkecil backlog yang ada, kebutuhan rumah per tahunnya juga terus bertambah sekitar 800 ribu unit.

Disamping itu, pemerintah juga berupaya mengurangi rumah tidak layak huni di Indonesia yang mencapai 3,4 juta pada tahun 2015 menjadi 1,9 juta unit pada tahun 2019. Oleh karena melalui Program Satu Juta Rumah, setiap tahunnya ditargetkan terbangun rumah sebanyak 1 juta unit dengan proporsi 70% rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 30% merupakan hunian non MBR.

Dari capaian 1.132.621 Unit, terbagi 69% atau 785.641 unit merupakan rumah MBR dan 31% atau 346.980 unit rumah non MBR.

Lebih lanjut dijelaskan untuk kategori rumah MBR, kontribuasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan berhasil membangun sebanyak 217,064 unit rumah bagi MBR.

Angka ini terdiri dari rumah susun (Rusun) sebanyak 11,655 unit, rumah khusus 4,525 unit, rumah swadaya sejumlah 200.884 unit. Kontribusi Pemerintah Daerah (Pemda) tercatat 111,821 unit rumah MBR terdiri pembangunan Rusun sebanyak 9.430 unit, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pembangunan Baru (BSPS PB) sebanyak 6.937 unit, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas (BSPS PK) sebanyak 95.454 unit.

Rumah MBR yang dibangun pengembang sebanyak 447.364 unit, CSR 458 unit dan masyarakat sebanyak 8.934 unit. Untuk rumah non-MBR sebanyak 290,656 unit dibangun oleh pengembang dan 56,324 unit dibangun masyarakat.

Pada tahun 2019, Ditjen Penyediaan Perumahan menargetkan pembangunan Rusun sebanyak 6.873 unit, Rumah Swadaya 206.500 unit, Rumah Khusus 2.130 unit dan bantuan Prasarana Sarana Umum bagi 13.000 unit seperti jalan lingkungan, tempat pengolahan sampah dan jaringan air minum. (jaK)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PROPERTI

Perumnas Lanjutkan Pembangunan Proyek TOD pada 2019

Published

on

Direktur Utama Perum Perumnas, Bambang Triwibowo.

Ekbis.co.id, Jakarta – Perum Perumnas akan melanjutkan pembangunan sejumlah proyek hunian berkonsep kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) pada tahun ini.

“Melanjutkan TOD-TOD itu, kita baru mulai konstruksi, kita teruskan dan selesaikan,” ujar Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo kepada awak media di Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa saat ini pihaknya menangani tiga proyek TOD yakni TOD di Rawa Buntu, Tangerang Selatan, TOD di Pondok Cina, Depok dan TOD Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Menurutnya, Perumnas saat ini sudah kesulitan untuk mencari tanah-tanah di kawasan perkotaan, sehingga solusinya yang paling memungkinkan yakni bekerja sama dengan sejumlah BUMN.

“Terutama misinya bagaimana menyediakan perumahan bagi masyarakat kecil,” kata Bambang usai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural Kementerian BUMN.

Sebelumnya dalam kabar yang dilansir Antara pada Kamis (6/12/2018), pembangunan proyek hunia berkonsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Jakarta, Depok, dan Tangerang tersebut merupakan kerja sama Perum Perumnas dengan PT Kereta Api Indonesia.

“Pembangunan rusun berkonsep TOD ini merupakan bentuk dari sinergi BUMN. Kami membangun TOD di atas stasiun yang mudah akses transportasinya,” ujar Direktur Utama Perumnas Bambang Triwibowo.

Nilai investasi tiga proyek TOD tersebut ditaksir sekitar Rp4 triliun, dan akan diselesaikan sekitar satu tahun 6 bulan mendatang. (aji)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending