Connect with us

UKM

Kadin Apresiasi Pelatihan Pengurus Koperasi

Published

on

Ketua KADIN Sultra, La Mandi.

Ekbis.co.id Kendari – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi program pelatihan bagi pengurus koperasi dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional.

Ketua Kadin Sultra La Mandi di Kendari, Minggu (25/11/2018), mengatakan sumber daya manusia pengelola koperasi perlu mendapat perhatian karena sukses atau tidak misi pembangunan ekonomi rakyat melalui koperasi ikut ditentukan kapasitas pengurus.

“Koperasi dapat ambil bagian di berbagai sektor bisnis bukan hanya simpan pinjam dan menjual sembilan bahan pokok. Koperasi dapat ekspansi usaha sebagai developer tetapi sumber daya manusia harus ditingkatkan, antara lain, melalui pelatihan manajemen,” kata La Mandi.

Persepsi pembentukan koperasi hanya untuk mengejar kucuran dana bantuan modal dari pemerintah harus dijawab dengan kinerja yang baik para pengelola kperasi.

“Ada koperasi dibentuk hanya untuk mengejar bantuan modal usaha. Tudingan ini bukan fitnah karena memang ada koperasi yang demikian,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sultra Heri Alamsyah mengakui 4.000 lembaga koperasi hanya sebagian kecil yang menjalankan manajemen dengan baik, sehingga pemerintah pusat melalui Kementrian Koperasi memprogramkan pelatihan pengelola koperasi di Sultra sebanyak lima angkatan.

“Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola koperasi penting. Sebagian besar manajemen koperasi tidak berjalan baik bukan karena kesengajaan tetapi sumber daya manusia yang masih terbatas,” kata Heri.

Ada pun materi pelatihan meliputi manajemen, penyusuan program usaha, target usaha, sasaran usaha, pelaporan keuangan dan rapat anggota tahunan (RAT) khusus lembaga koperasi. (sar)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

UKM

Kemenkop Diminta Fokus Reformasi Total Koperasi

Published

on

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM diminta fokus pada upaya reformasi total koperasi termasuk memperbaiki kelembagaan koperasi yang ada.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta, Selasa (15/1/2019), mengatakan Kemenkop dan UKM perlu lebih fokus melalukan reformasi total perkoperasian dalam memperbaiki kelembagaan koperasi.

“Sejak pemerintahan Jokowi-JK berjalan empat tahun lalu, capaian kontribusi koperasi PDB naik cukup signifikan dari 1,7 persen menjadi 4,48 persen dari jumlah koperasi sebanyak 152.000 dan anggota 26 juta sesuai data BPS, 2018. Sementara jumlah pengusaha meningkat hingga 3,39 persen,” katanya.

Pencapaian tersebut, kata Suroto, perlu diapresiasi dan menadi pertanda ada perbaikan dalam kualitas koperasi.

“Hanya saja masih sangat disayangkan misi reformasi total tentu belum seperti yang diharapkan,” katanya.

Ia melihat, masih ada potensi 80.000-an koperasi yang tinggal papan nama dan itu sebaiknya segera dibubarkan.

“Ini perlu dilakukan agar citra koperasi dapat dilihat dan masyarakat dapat mengetahui sebetulnya mana yang disebut sebagai sungguh-sungguh koperasi dan atau hanya rentenir berbaju koperasi dan koperasi abal-abal,” katanya.

Upaya pembubaran segera ini diperlukan untuk merombak paradigma masyarakat yang selama ini berpandangan negatif terhadap koperasi.

Menurut dia, seharusnya itu harus menjadi fokus utama dari Kemenkop dan UKM, dan dikerjakan dalam jangka waktu yang singkat.

“Namanya saja rehabilitasi, kalau terlalu lama namanya bukan rehabilitasi lagi. Jadi, nanti kalau sudah tinggal 70.000-an lagi tinggal dipilah mana yang memang perlu direorientasi dan didorong pengembangannya,” katanya.

Ia menegaskan Kemenkop masih menyisakan banyak pekerjaan rumah pada 2019 di antaranya pembubaran koperasi abal-abal hingga penyelesaian perundang-undangan perkoperasian pasca-dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

“Selain banyak sekali regulasi-regulasi sektoral yang sebetulnya menghambat perkembangan Koperasi seperti misalnya yang terkait dengan perpajakan, regulasi sektoral yang banyak hambat koperasi dan lain-lain,” katanya.

Ia menyarankan pengembangan koperasi juga sudah harus masuk ke sektor-sektor strategis seperti misalnya layanan publik dan pengembangan koperasi basis teknologi informasi.

Dalam hal pengembangan wirausaha kata dia, perlu dilakukan perombakan total dalam paradigma karena saat ini pelaku usaha masih didominasi oleh pengusaha mikro dan gurem.

Tetap Fokus
Menanggapi hal itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menegaskan pihaknya tetap fokus terhadap upaya reformasi total koperasi.

Meliadi menambahkan, pihaknya telah meluncurkan program reformasi total koperasi meliputi reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan koperasi.

Reorientasi dilakukan dengan mengubah paradigma pengembangan koperasi dari kuantitas ke kualitas sementara rehabilitasi dilakukan dengan mendata dan memperbarui data koperasi melalui Online Data System (ODS).

Pihaknya juga telah menerapkan sejumlah program untuk mendorong perkembangan koperasi dan UMKM di antaranya memangkas sukung bunga pinjaman KUR menjadi 7 persen pertahun selain juga memangkas pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Kebijakan ini diharapkan akan mendorong koperasi dan UMKM agar semakin berkembang usahanya.

Kementerian Koperasi dan UKM juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan PDDT, serta Kemenkominfo.

“Selain itu juga mengembangkan kemitraan dengan tiga perusahaan e-commerce seperti Go-pay, T-cash dan T-money, marketplace, dan Bukalapak. Semuanya bekerja sama untuk meluncurkan kredit Usaha Mikro (UMi). Dengan transformasi digital, bisa dilayani dengan kredit UMI,” katanya.

Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan sistem aplikasi android yang mudah digunakan yakni Kemenkop Center dengan tampilan yang menarik sehingga masyarakat bisa mengunduh aplikasi ini untuk memperoleh informasi terkini dari Kementerian Koperasi dan UKM termasuk jumlah koperasi dan program terbaru kementerian.

“Kami juga menyediakan laporan keuangan mikro Lamikro untuk UKM yang merupakan aplikasi berbasis android dan bisa diunduh secara gratis dari Google Play,” katanya. (han)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM

UKM Diyakini akan Berkembang Pesat di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Published

on

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring.

Ekbis.co.id, Jakarta – UKM diyakini akan berkembang dan bertumbuh dengan pesat khususnya di sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/1/2019), mengatakan, pihaknya meyakini UKM akan berkembang pesat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai dua sektor yang paling bersentuhan dengan teknologi informasi.

“Teknologi informasi akan memperkuat akses pemasaran UKM ke seluruh dunia dan juga memungkinkan kerja sama mereka dengan industri lain dalam mendistribusikan produk dan memberikan pelayanan ke pasar global,” katanya.

Apalagi, e-commerce saat ini berkembang sangat cepat di Indonesia.

Berdasarkan data dari Institute for Development Economics and Finance (Indef), transaksi e-commerce di Indonesia pada 2017 mencapai Rp85 miliar dan diyakini angkanya akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang.

Berbicara tentang pariwisata, kata Meliadi, memang memiliki korelasi positif dengan sektor koperasi dan UKM.

“Pengembangan koperasi di suatu wilayah akan berpengaruh pada sektor UKM juga. Sebagai contoh pengembangan toko suvenir, usaha kuliner, dan bisnis homestay,” katanya.

Sementara dari sisi ekonomi kreatif, nilai seni dan budaya merupakan faktor paling penting dalam sektor pariwisata.

Hal itu biasanya diwujudkan dalam bentuk seni kerajinan tangan yang dijual sebagai daya tarik wisata kepada pengunjung.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung UKM yang telah terjun pada bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif maupun yang baru saja memulai untuk terus konsisten membangun usahanya.

“Banyak kemudahan yang sudah ditawarkan pemerintah termasuk KUR yang kini bunganya sudah dipangkas menjadi 7 persen pertahun,” katanya.
Selain itu berbagai kemudahan lain juga diterapkan termasuk pemangkasan pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen pertahun yang diharapkan tidak akan membebani usaha mereka. (han)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UKM

Pemkab Biak Terbitkan 1.400 Izin UMKM, Penerimaan Retribusi Naik

Published

on

DPMPTSP Kabupaten Biak Numfor, Papua, selama 2018, telah menerbitkan 1.400 jenis perizinan bagi pelaku UMKM.

Ekbis.co.id, Biak – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Biak Numfor, Papua, selama 2018, telah menerbitkan 1.400 jenis perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dengan kemudahan pelayanan satu pintu, yang diberikan Pemkab Biak Numfor, telah mendorong peningkatan pengajuan perizinan dari pelaku usaha,” ungkap Kepala DPMPTSP Biak Herry Mulyana saat dihubungi di Biak, Papua, Minggu (13/1/2019).

Ia mengatakan peningkatan izin UMKM berimplikasi kenaikan penerimaan retribusi daerah.

Herry menyebutkan dari target penerimaan retribusi sebesar Rp600 juta pada 2018, realiasinya mencapai Rp1 miliar lebih.

“Pada tahun 2019 ini jajaran DPMPTSP akan meningkatkan kualitas layanan berbagai proses perizinan, salah satunya melalui sistem dalam jaringan (online) melalui aplikasi layanan `Si Cantik`,” ungkap mantan Asisten 1 Sekda Biak itu.

Herry berharap kemudahan layanan daring di lingkungan Pemkab Biak Numfor itu mendongrak penerimaan asli daerah dari retribusi pelayanan perizinan terpadu.

Pada 2019 ini, menurut Herry, terdapat 93 jenis proses perizinan terintergrasi dari 18 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Biak Numfor.

“Yang masih menjadi prioritas untuk pengurusan perizinan di tahun 2019 yakni IMB, izin trayek, izin usaha perdagangan, layanan kesehatan serta layanan lain yang terkait dengan pelayanan publik,” ungkapnya.

Untuk mempermudah sistem layanan perizinan terpadu satu pintu, yang diberlakukan sejak 2018, Pemkab Biak Numfor telah memindahkan kantor dinas di kompleks eks Pasar Lama, Jalan Selat Makassar, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota. (muh)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending