Connect with us

FINANSIAL

Utang Pemerintah Tembus Rp 4.478 Triliun

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Oktober 2018 sebesar Rp 4.478,57 triliun. Angka ini naik apabila dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada Oktober 2017 sebesar Rp 3.893,6 triliun.

Menurut data Kementerian Keuangan, utang ini berasal dari pinjaman sebesar Rp 833,92 triliun dan surat berharga negara sebesar Rp 3.644,65 triliun. Pada pinjaman secara rinci, pinjaman luar negeri sebesar Rp 334,63 dan pinjaman dalam negeri sebeaar Rp 6,35 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus menjaga APBN 2018 agar tetap kredibel, aman dan terpercaya. Hal tersebut tercermin dari semakin berkurangnya ketergantungan akan pinjaman terutama pinjaman valuta asing dan semakin kecilnya defisit anggaran pemerintah.

“Hingga saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB masih dalam batas aman sekitar 30,68 persen. Asumsi PDB hingga Oktober adalah Rp 14.596,64 triliun,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Sementara itu, realisasi pembiayaan utang hingga akhir Oktober 2018 sebesar Rp 333,72 triliun dari Rp 399,22 triliun yang ditetapkan pada APBN 2018. Realisasi pembiayaan utang tersebut telah mencapai 83,59 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2018.

“Pertumbuhan realisasl pembiayaan utang sampai dengan Oktober 2018 sebesar negatif 19,53 persen year on year dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017,” jelasnya.

Realisasi Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 343,23 triliun atau sebesar 82,80 persen dari jumlah yang ditetapkan pada APBN, sehingga pertumbuhan tahunan SBN lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 tumbuh sebesar negatif 16,64 persen.

” Sedangkan pinjaman (neto) ditetapkan sebesar negatif Rp 15,30 triliun dalam APBN 2018, di mana sampai akhir Oktober 2018 terealisasi sebesar negatif Rp 9,51 triliun atau mencapai 62,15 persen.” tutup dia. Demikian seperti dikutip Liputan6.com. (*)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Menkeu Ingatkan Pemda Tidak Gunakan Makelar untuk Pencairan Dana

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku.

Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Jakarta, Senin (10/12/2018), mengatakan tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum karena merupakan perilaku koruptif yang dapat merugikan keuangan negara.

“Banyak pemerintah daerah, terutama yang baru dipilih bupati maupun walikotanya, mudah mendapatkan atau digoda oleh hal-hal seperti itu,” katanya.

Sri Mulyani menceritakan banyak sekali makelar yang beroperasi dan mengaku bisa membantu pencairan anggaran, bahkan termasuk oknum pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, yang beberapa waktu lalu tertangkap tangan oleh KPK.

Kondisi itu masih terjadi karena banyak pegawai pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mendapatkan informasi terkait tata cara pencairan dana transfer ke daerah, padahal penyaluran dapat dilakukan melalui jaringan berbasis elektronik.

Untuk itu, Kementerian Keuangan mendorong komitmen dengan KPK agar berbagai praktik pelanggaran hukum dalam pencairan anggaran negara seperti ini tidak terulang lagi dan jumlah kejahatan “kerah putih” yang dilakukan kepala daerah makin berkurang setiap tahunnya.

“Kami bekerjasama dengan KPK untuk membersihkan, mendorong transparansi dan akuntabilitas agar tata kelola makin baik,” ujar Sri Mulyani.

Saat ini, telah terdapat berbagai layanan berupa konsultasi melalui laman, telekonferensi maupun pusat informasi di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk memberikan informasi terkait proses pencairan dana transfer ke daerah.

Proses interaktif berbasis jaringan ini dapat efektif untuk menekan kebocoran belanja barang, terutama biaya perjalanan dinas, karena para kepala daerah tidak perlu lagi datang ke Jakarta, guna memperoleh informasi mengenai dana transfer ke daerah.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengungkapkan sebanyak 111 kepala daerah telah terkait oleh kasus pencairan dana transfer ke daerah yang tidak sesuai tata kelola dan sebagian besar tersangkut oleh proses penyaluran dana alokasi khusus (DAK). (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Bukopin Raih Penghargaan di Bidang Perbankan Digital

Published

on

Bank Bukopin meraih penghargaan untuk terobosan bidang digitalisasi perbankan dari "Marketeers Editor’s Choice Award 2018".

Ekbis.co.id, Jakarta – Bank Bukopin meraih penghargaan untuk terobosan bidang digitalisasi perbankan dari “Marketeers Editor’s Choice Award 2018”.

Direktur Konsumer Bank Bukopin Rivan A. Purwantono melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (7/12/2018), mengatakan penghargaan yang bertajuk “The Breakthrough Digital Banking Product of The Year” dari sebuah majalah itu akan mendorong perusahaan agar semakin meningkatkan pendapatan berbasis komisi (fee based income) dari layanan digital.

Layanan Bukopin yang mendapat penghargaan itu adalah fitur Bukopinet.

“Memasuki era digital yang ditandai dengan maraknya bisnis e-dagang, persaingan antarbank pada bisnis berbasis komisi juga semakin ketat,” ujar Rivan.

Berdasarkan keterangan Bukopin, Bukopinet merupakan kustomisasi layanan pembayaran dalam jaringan dari fitur yang awalnya bernama “Payment Point Online Bukopin (PPOB)”. Fitur ini dimulai di 2007. Perbedaannya, selain bisa diakses di situs, Bukopinet saat ini juga tersedia di gawai.

Rivan mengklaim Bukopinet saat ini memiliki jaringan hingga 30.000 agen atau loket di seluruh Indonesia, dengan layanan 300 transaksi per detik.

Per bulan, Bukopinet membukukan transaksi pembayaran tagihan lebih dari Rp3 triliun.

“Inovasi yang dilakukan pada Bukopinet dibandingkan dengan layanan PPOB sebelumnya terletak pada sisi mobiilitas,” kata Rivan.

Namun, kata Rivan, layanan melalui loket perbankan masih dipertahankan karena kedekatan dengan nasabah tetap menjadi jasa penting.

“Bisnis Bukopinet ditargetkan dapat menembus 20 juta transaksi dengan nominal mencapai hingga Rp6 triliun per bulan,” ucap Rivan. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Literasi Keuangan Pengaruhi Kesuksesan Bonus Demografi

Published

on

Indonesia akan mengalami bonus demografi, yaitu kondisi di mana mayoritas penduduk sebuah negara merupakan individu yang berada dalam usia kerja.

Ekbis.co.id, Jakarta – Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang kini berada pada angka sekitar 265 juta orang diprediksi akan memasuki masa produktivitas tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Pada periode 2021 hingga 2025, Indonesia akan mengalami bonus demografi, yaitu kondisi di mana mayoritas penduduk sebuah negara merupakan individu yang berada dalam usia kerja.

Dengan situasi tersebut, harapannya secara umum ialah Indonesia mampu menggenjot perkembangan ekonomi melalui kinerja dari sekitar 70 persen warga negaranya yang berada dalam usia produktif tersebut.

Meski begitu, sebelum menghadapi bonus demografi harus dilakukan upaya oleh pemerintah untuk menyiapkan tenaga-tenaga muda tersebut dalam urusan literasi keuangan.

Tidak hanya dengan mengandalkan tenaga, namun pemahaman akan pengelolaan dan pendayagunaan keuangan harus menjadi kemampuan yang dimiliki generasi muda.

Chief External Affairs Home Credit Andy Nahil Gultom memaparkan bahwa pengetahuan literasi keuangan di bonus demografi merupakan keharusan.

Saat ditemui dalam sebuah kesempatan di Jakarta, ia mengatakan bahwa masalah inklusi keuangan hingga keterbukaan finansial harus ditingkatkan ke masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, maka pengelolaan keuangan pun akan baik.

Bonus demografi pada beberapa tahun mendatang bisa menjadi cara bagi Indonesia untuk meningkatkan taraf perekonomian nasional. Peluang tersebut jangan sampai tidak termanfaatkan secara maksimal hanya karena kurangnya pengetahuan finansial masyarakat.

Semakin banyak masyarakat yang melek literasi keuangan, maka implementasi peningkatan ekonomi dari aspek per individu juga diharapkan akan berkembang.

Pengaruh Sosial

Selain itu, tingkat pemahaman literasi keuangan sangat berguna bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Dalam salah satu sesi pembelajaran literasi keuangan yang rutin dilakukan lembaga tersebut di tengah masyarakat, ditemukan bahwa pemahaman manajemen keuangan berdampak pada tingkat keharmonisan sebuah keluarga.

Ia menceritakan bahwa ternyata kasus perceraian juga kerap diakibatkan masalah keuangan keluarga yang tidak terkendali.

Isu perceraian sangat mungkin terjadi karena adanya masalah keuangan, yang berkembang menjadi fase pertengkaran antara suami dan istri karena saling menyalahkan satu sama lain.

Oleh karenanya, pengetahuan literasi keuangan juga penting untuk dimiliki oleh keluarga, terutama istri yang kebanyakan berperan sebagai pengatur arus keuangan keluarga.

Dengan penanaman pengetahuan ini, diharapkan keluarga bisa lebih harmonis dan bahagia melalui metode pengelolaan keuangan yang baik.

Karena ada juga kasus di mana sebuah keluarga dengan penghasilan sekitar Rp100 juta per bulan tapi tidak merasakan manfaatnya karena pengeluaran yang tidak terkendali, katanya.

Melihat hal tersebut, maka tidak salah jika literasi keuangan tidak hanya mengatur arus keuangan namun juga menyinggung pola pikir dasar manusia serta membedakan mana kebutuhan dan keinginan.

Jika masyarakat sudah mengerti antara kebutuhan dan keinginan, maka pengelolaan keuangan pasti mudah karena tidak perlu lagi berhadapan dengan kebingungan untuk membedakan mana barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan yang menambah beban pengeluaran.

Siasat Milenial

Angkatan kerja dalam bonus demografi yang akan dialami Indonesia mulai dua tahun mendatang akan diisi oleh generasi muda yang dikenal sebagai generasi milenial.

Sebagai generasi yang akan memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi nasional, generasi milenial dituntut untuk memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang apik.

Budaya milenial yang konsumtif, dampak pesatnya perkembangan industri 4.0 yang berbasis “big data” dan jaringan internet, harus diimbangi dengan perencanaan keuangan yang tepat agar berdampak positif.

Menurut Financial Influencer, Amiyandra, menabung bukan cara terbaik yang bisa diimplementasikan sebagai bentuk pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan yang baik dan terencana atau dengan memulai bisnis bisa menjadi solusi masa depan yang baik bagi generasi milenial, tutur Ami yang kerap berbagi ilmunya melalui akun Youtube dan Instagram.

Dia pun berpendapat bahwa milenial tidak perlu takut untuk meminjam modal ke institusi keuangan untuk memulai usaha, asalkan dengan pengetahuan mendalam akan hak dan kewajiban sebagai peminjam.

Berwirausaha memang sedang digandrungi milenial saat ini alih-alih berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau karyawan swasta.

Salah satu milenial yang mendulang kesuksesan ialah Rachman Abdul Rachim, salah satu pendiri “Kepiting Nyinyir” yang viral di media sosial.

Rachman pun menuturkan rahasianya sehingga usahanya di bidang makanan laut itu bisa dikenal luas dalam waktu singkat.

Sebagai generasi yang menikmati internet, Rachman pun memanfaatkan media sosial sebagai etalase utama produk mereka.

Dengan modal awal sekitar Rp3 juta, ia berani berinvestasi pada periklanan dengan mengalokasikan sekitar Rp2,2 juta untuk beriklan di media sosial.

Agar Kepiting Nyinyir semakin dikenal luas, ia juga tidak ragu-ragu untuk mengundang kalangan “Food Bloger” untuk menyicipi produk mereka dan kemudian diunggah di media sosial. Melalui cara itu, balik modal pun bisa didapat hanya dalam waktu dua hari, katanya dengan bangga.

Kini ia pun bisa mengantongi omzet sekitar Rp350 juta per bulan dari usahanya yang berbasis daring tersebut. (rrb)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending