Connect with us

MARITIM

Kadin Harap Pemerintah Buat Regulasi Kelautan Pro Bisnis

Published

on

Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto.

Ekbis.co.id, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah dapat membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan yang pro terhadap dunia usaha, khususnya di tengah proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Harapan itu disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam forum diskusi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPM/Bappenas), Rabu (14/11/2018).

Dalam diskusi terkait penyusunan RPJMN 2020-2024 bidang kelautan dan perikanan, Yugi menjelaskan, regulasi pro bisnis diwujudkan melalui kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada aspek peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penyediaan bahan baku dan logistik, upaya peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Hingga saat ini, Yugi menyebut, pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan masih menemui sejumlah tantangan.

“Tantangan pelaku usaha sebagian besar terletak pada rumitnya perpanjangan izin-izin operasional kapal nelayan dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pengurusan izin masih belum terintegrasi secara baik ke dalam sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS),” jelas Yugi.

Di samping terkait regulasi, Yugi menerangkan tantangan dunia usaha yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan, serta penerapan teknologi dan inovasi.

Dengan demikian, menurut Yugi, peran peneliti menjadi penting dalam penguatan industri kelautan dan perikanan.

“Peneliti perlu meningkatkan kerja sama dengan mitra industri yang menjadi salah satu cara sinergi pemerintah dan akademisi menghasilkan inovasi kelautan dan perikanan,” sebut Yugi.

Kalangan industri, menurut ketua Kadin bidang kelautan itu, harus ikut memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan berbagai pusat riset.

Badan Pangan Dunia memprediksi pasar produk pangan laut (seafood) dunia pada 2024 mencapai 240 juta ton, dan 160 juta ton diantaranya berasal dari sektor perikanan budidaya. Senada dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi perikanan naik hingga 20 persen per tahun.

Produksi perikanan tangkap pada 2017 mencapai 6,8 juta ton, sedangkan produksi perikanan budidaya menembus angka 16,1 juta ton dengan rincian 5,66 juta ton ikan dan 10,45 juta ton sisanya dari budidaya rumput laut. (gtm)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

MARITIM

Wah, Mimpi Basah di Poros Maritim Dunia

Published

on

Kapal Tanker pengangkut minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) MT Namse Bangdzod, hilang di Laut Jawa.

RAIB? RAIB?? Raib??? Kapal Tanker pengangkut minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) MT Namse Bangdzod, hilang di Laut Jawa sesaat setelah bertolak dari Pelabuhan Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Kapal yang membawa minyak sawit mentah dan 12 pelaut tersebut hilang kontak saat bertolak dari Pelabuhan Bagendang menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal tanker tersebut berangkat dari Sampit pada tanggal 28 Desember 2018 dan seharusnya sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok pada awal Januari 2019.

Frans Wawolangi, penulis artikel.

Kontak terakhir yang dilakukan tercatat pada tanggal 1 Januari 2019. Sedangkan menurut radar, pergerakan kapal yang mengangkut sebanyak 1.754.382 kg CPO tersebut terakhir terpantau pada Senin tanggal 7 Januari 2019 pukul 13.16 WIB berada pada posisi perairan Karawang, Jawa Barat.

Namun sampai pada tanggal 8 Januari 2019 kapal tanker tersebut tidak ditemukan keberadaannya. Sementara itu dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, melalui Direktorat KPLP, Basarnas dan KSOP Sampit terus berupaya untuk melakukan pencarian dan tetap memonitor keberadaan kapal tersebut.

Paradoks Indonesia : Negara Kaya tapi Rakyatnya Tidak Sejahtera

Koordinasi pada stasiun radio pantai telah dilakukan, agar kapal lain yang berlayar di perairan Muara Angke sampai dengan area labuh jangkar buoy barat memberi kabar jika mengatahui keberadaan Kapal MT Namse Bangdzod.

Tenggelam, atau dirompak adalah persoalan lain. Yang pasti raibnya kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan PT Surabaya Shipping Lines. menjadi preseden buruk terkini dari serangkaian kisah sedih kemaritiman era Jokowi.

Beberapa bulan lalu, saya bertemu dengan pelaut Indonesia yang bekerja di Jepang. Sebut saja namanya Gimin. Gimin kelahiran Pemalang. Bahasa Inggrisnya cuma “yes” dan “no”, tapi bahasa Jepangnya ajib. Lancar kayak arus impor beras era Jokowi. Gimin sudah 3 tahun kerja di perusahaan kapal Jepang.

Pages: 1 2 3


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MARITIM

Menko Maritim Ajak Pengusaha Korsel Berinvestasi di Indonesia

Published

on

Menko Maritim, Luhut Pandjaitan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengundang kalangan pengusaha Korea Selatan untuk lebih aktif dalam berinvestasi di Indonesia karena tersedia banyak peluang.

“Kami mengundang perusahaan Korea Selatan untuk berinvestasi di Indonesia seperti di bidang otomotif atau meningkatkan investasi yang sudah ada seperti di bidang perikanan” ujar Menko Luhut dalam siaran pers Kemenko Kemaritiman yang diterima di Jakarta, Minggu (15/12/2018).

Menko Maritim menyatakan hal tersebut ketika menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Korea Selatan Kim Young Choon pada hari Jumat (14/12/2018) di Seoul, Korea Selatan.

Kedua negara baru saja mendirikan Pusat Penelitian dan Kerjasama Teknologi Kelautan (PPKT) di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman.

Luhut mengatakan untuk industri mobil, tersedia banyak peluang karena Indonesia dalam waktu dekat akan menandatangani Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komperhensif (CEPA) dan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan Australia, maka perusahaan Korea Selatan yang ada di Indonesia bisa mengisi pasar otomotif di Australia yang banyak mengalami penutupan.

“Bukan itu saja, tetapi kita juga akan membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Afrika, sehingga mobil-mobil yang dibuat di Indonesia bisa juga dikirim ke Mozambik dan Kenya. Walau saya memahami bahwa hal ini bukan portfolio Bapak Menteri, tapi saya mohon untuk disampaikan kepada pemerintah Anda,” kata Luhut.

Menko Maritim menjelaskan, jika perusahaan pembuat mobil tersebut mengambil lokasi di sekitar Bekasi, Karawang dan Purwakarta, maka pengiriman akan dipermudah dengan lokasinya yang dekat dengan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati.

Ia menambahkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia yang mencapai 59 juta juga merupakan pasar potensial.

Menanggapi hal ini, Menteri Kim mengatakan pemerintahnya menyambut baik undangan untuk berinvestasi.

“Presiden Moon Jae-in menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden favoritnya dan berpesan kepada kami di kabinet untuk menempatkan Indonesia sebagai prioritas dan selalu berusaha untuk meningkatkan kerja sama saling menguntungkan di antara kedua negara,” ujar Menteri Kim.

Kim mengatakan pemerintahnya juga telah menyetujui kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam membangun sebuah pusat riset teknologi kelautan.

Menko Maritim RI mengatakan pulau Natuna masih terbuka untuk investasi pengolahan dan produksi ikan bahkan untuk resort bagi manula.

Ada satu lagi yang menurut Luhut akan menjadi peluang investasi yang potensi nya besar tetapi belum banyak digali yaitu eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ), yang merupakam kumpulan dari 17 unsur berperan sebagai magnet pada industri elektronik dan mesin baterai komputer.

Baterai mobil dan peralatan komunikasi banyak menggunakan LTJ karena daya pakai yang lebih lama, mudah diisi ulang, mudah di daur ulang dan limbahnya tidak menggangu lingkungan. LTJ ini harganya masih mahal karena suplai yang tersedia sangat terbatas. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MARITIM

Kemenko Maritim : Setiap Kebijakan Selalu Dihitung Cermat

Published

on

Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Staf Khusus Menko Maritim Bidang Ekonomi Septian Haro Seto menyatakan pemerintah khususnya Menko Maritim selalu menghitung dengan cermat dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Kalau ada yang mengatakan pemerintah sering berubah kebijakan, tidak terlalu tepat,” kata Septian dalam rilis di Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Ia mencontohkan, isu batalnya kenaikan harga BBM jenis premium saat itu karena pemerintah berpikir bakal ada pengaruhnya bagi masyarakat terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

Sebelumnya, pengamat ekonomi kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan lebih baik bila fokus kebijakan adalah meningkatkan investasi di sektor kelautan dan perikanan daripada menghapus pajak barang mewah terkait sektor tersebut.

Abdul Halim menyatakan, wacana menghapuskan pajak barang mewah dikhawatirkan merupakan langkah politis karena dilakukan pada akhir 2018 menjelang tahun politik 2019.

Menurut dia, investasi asing sebenarnya lebih tepat dan dapat masuk bila sejumlah hal terjamin, yaitu adanya kepastian hukum dan kepastian dalam usaha seperti tenaga kerja, bahan baku, dan pasar.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu mengharapkan berbagai kebijakan yang dilahirkan jangan sampai melukai rasa keadilan rakyat.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mewacanakan untuk menghapus pajak PPnBM di antaranya apartemen, pesawat, kapal pesiar, dan yacth.

Dia mengatakan, penghapusan PPnBM untuk yacht tersebut dengan melakukan revisi Peraturan Pemerintah nomor 145 tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dan Dikenai PPnBM Barang Mewah. Targetnya, revisi PP tersebut bisa diselesaikan tahun ini.

“Jadi tidak perlu lagi pungutan. Penerimaannya hanya di bawah Rp10 miliar, kalau nanti dibuka bisa triliunan,” tutur Luhut usai rapat koordinasi tentang rencana penghapusan PPnBM yacht di Jakarta, Selasa (27/11) malam.

Dalam PP tersebut yacht dikenakan pajak sebesar 75 persen dari besaran harganya, sehingga menurut hitungan pemerintah, potensi devisa dengan penghapusan PPnBM itu diperkirakan bisa masuk sebesar Rp6 triliun.

Ia beralasan dengan tidak masuknya yacht sebagai barang mewah, maka akan semakin banyak kapal masuk ke Indonesia dan akan menambah pendapatan negara dari PPnBM. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending