Connect with us

DIGITAL & MEDIA

Get Indonesia Siap Bersaing di Jasa Transportasi

Published

on

Direktur PT Get Indonesia Persada, Toni Purniawan.

Ekbis.co.id, Surabaya – Perusahaan rintisan, Get Indonesia yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur, menyatakan siap bersaing dengan para penyedia jasa transportasi bersistem aplikasi dalam jaringan (daring).

“Get Indonesia adalah aplikasi jasa transportasi daring yang 100 persen milik anak bangsa untuk membantu kebutuhan masyarakat. Kami siap bersaing dengan aplikasi lainnya yang telah ada,” ujar Direktur PT Get Indonesia Persada Toni Purniawan kepada wartawan di Surabaya, Minggu (11/11/2018).

Dia menjelaskan Get Indonesia telah membangun jaringan agen di beberapa kota wilayah Indonesia, antara lain, Aceh, Pekanbaru, Bandar Lampung, Jakarta, Kediri, Malang dan Jombang.

“Sudah ada 55 mitra agen yang tersebar di 35 kota wilayah Indonesia. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah,” ucapnya.

Toni memaparkan sejumlah produk Get Indonesia yang mulai hari ini dinyatakan sudah siap bersaing adalah Get Car, pelayanan taksi roda empat; Get Bike, pelayanan transportasi sepeda motor, serta Get Bajaj, pelayanan transportasi dengan kapasitas tiga penumpang.

“Ada lagi aplikasi Get Send yang merupakan pelayanan kurir daring untuk pengiriman barang dan Get Food, pelayanan pemesanan makanan dan minuman,” katanya.

Selain itu, kataya, ada pelayanan Get Bill untuk sistem pembayaran daring, seperti untuk pembelian tiket serta pembayaran PLN, BPJS, PDAM, dan telepon. (sas)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DIGITAL & MEDIA

BKPM Fasilitasi Perusahaan “Start Up” Manfaatkan Dana CSR

Published

on

BKPM memfasilitasi perusahaan teknologi rintisan atau "start up companies" untuk memanfaatkan pembiayaan bersumber dari dana CSR.

Ekbis.co.id, Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memfasilitasi perusahaan teknologi rintisan atau “start up companies” untuk memanfaatkan pembiayaan bersumber dari dana corporate social responsibility (CSR).

Hal itu dilakukan BKPM dengan menggelar forum yang mempertemukan langsung perusahaan start up (start up companies/SuC) dengan sejumlah perusahaan dan modal ventura.

Isu permodalan merupakan aspek krusial yang banyak disuarakan oleh para pelaku SuC dalam pengembangan kawasan sains dan teknologi (KST) di Indonesia.

Pemerintah menargetkan membangun 100 KST di seluruh Indonesia, yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

“KST memiliki peran utama sebagai katalisator pembangunan ekonomi regional, sebagai inkubator unit-unit usaha baru yang berteknologi tinggi, dan sebagai penyedia layanan teknologi di daerah,” kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Ikmal Lukman melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Ada pun forum ini dihadiri oleh sekitar 90 peserta dari puluhan SuC yang bergerak di sektor digital, energi, pertanian, produk herbal, serta makanan dan minuman.

Sebagai narasumber, hadir Direktur Pusat Teknologi Kawasan Spesifik dan Sistem Inovasi BPPT Iwan Sudrajat, Direktur Keuangan dan Investasi Asuransi Jasindo Didit Mehta Priadi, Dirut PT Mandiri Capital Indonesia Mardianto E Danusaputro dan perwakilan Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia.

Ikmal menjelaskan dalam proses inkubasi yang dilakukan KST, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh start up adalah pendanaan dan skema bisnis yang membuat bisnis mereka lebih berkembang dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BKPM berupaya memfasilitasi para perusahaan start up untuk mendapatkan informasi mengenai best practices dan bantuan permodalan dari dana CSR, dana ventura, ataupun sumber dana lainnya.

Menurut Direktur BPPT Iwan Sudrajat, konsep KST atau technopark pada dasarnya adalah melakukan hilirisasi hasil pengembangan teknologi yang ada menjadi produk-produk yang komersial.

Oleh karena itu, dalam pengembangan perusahaan start-up, para pelaku perlu didukung oleh berbagai jenis pembiayaan, seperti pinjaman kemitraan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penyertaan saham dari angel investors, modal ventura, dan equity crowdfunding.

“Di Indonesia, dana CSR belum banyak dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan perusahaan strat-up,” kata Iwan.

Ada pun Presiden Joko Widodo telah menerbitkan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) No 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (KST).

Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Nawacita keenam untuk membangun sejumlah KST di berbagai daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana teknologi terkini. Hal ini diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019 yang menargetkan pengembangan 100 KST di seluruh Indonesia yang juga merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

Hingga saat ini, 44 KST terbangun dan diharapkan menjadi inkubator pengembangan perusahaan-perusahaan pemula untuk mempercepat mereka melakukan spin-off dan komersialisasi produk. (mdg)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DIGITAL & MEDIA

Bekraf Ingin Semakin Banyak Startup Masuk Pasar Modal

Published

on

Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo.

Ekbis.co.id, Jakarta – Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo ingin mendorong startup berani masuk ke lantai bursa. Dari data yang ada, saat ini belum banyak starup yang masuk ke lantai bursa.

Dari hal itu, Bekraf membuat Go Startup Indonesia. Platform yang dilahirkan pada September lalu itu ingin menyempurnakan ekosistem startup yang ada. Diharapkan startup yang ada bisa bermuara pada pasar modal.

Fadjar menjelaskan, platform tersebut mensinergikan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem startup dan mempertemukan pihak yang terlibat seperti pemerintah, ahli teknologi, pegiat starup hingga para investor. Sinergi ini diharapakan bisa mendorong startup mencapai Initial Public Offering (IPO). Demikian, seperit dilansir Republika.co.id. (rep)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DIGITAL & MEDIA

Supaya Tak Rugi, Masyarakat Perlu Pahami Transaksi Fintech

Published

on

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot.

Ekbis.co.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau para pengguna layanan finansial berbasis teknologi (Financial Technology/Fintech) berhati-hati dan memahami segala risiko jika ingin memanfaatkan layanan ini.

Lebih jauh, menurut Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot di Jakarta, Rabu (28/11/2018), jika masyarakat memang benar-benar ingin meminjam kepada “Fintech” Pinjam Meminjam (Lending), sebaiknya memastikan terlebih dahulu bahwa perusahaan “Fintech” yang dituju adalah perusahaan terdaftar atau sudah berizin.

Guna mengidentifikasi terdaftar atau tidaknya suatu perusahaan “Fintech”, masyarakat dapat mengakses situs resmi OJK di www.ojk.go.id atau pusat kontak OJK di 157.

“Hingga Oktober 2018 ada 73 “Fintech” pinjam meminjam telah terdaftar atau berizin di OJK,” ujar Sekar saat dihubungi.

Mengenai cara penagihan dan tingkat bunga maksimal dari perusahaan “Fintech”, OJK meminta Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia sebagai wadah pelaku industri legal untuk membuat aturan bagi para pelaku industrinya.

Semua perusahaan “Fintech” terdaftar, kata Sekar, sudah memenuhi ketentuan dari Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Regulator akan mengenakan sanksi jika perusahaan “Fintech” terbukti melanggar ketentuan. Sanksi dapat berupa surat peringatan, denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Namun Sekar tidak menampik saat ini keberadaan “Fintech” ilegal masih menjadi masalah. Dia mengklaim OJK telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup sekitar 400 “Fintech” illegal dari awal 2018.

“Dalam melakukan interaksi dengan fintech, masyarakat dihimbau untuk benar-benar memahami risiko, manfaat dan kewajiban yang terkait didalamnya. Masyarakat perlu memahami risiko bertransaksi dengan fintech illegal yg tidak terdaftar/berizin yang tidak dalam pengawasan OJK,” kata Sekar.

OJK mengimbau masyarakat benar-benar memahami dan segala persyaratan dan kententuan dalam berinterkasi dengan “Fintech” pinjam meminjam.

“Dengan kemudahan & kecepatan pembiayaan fintech lending, calon peminjam harus benar-benar memahami bahwa ada kewajiban dikemudian hari untuk mengembalikan pinjaman pokok dan bunga secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan,” ujarnya. (iap)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending