Connect with us

INFRASTRUKTUR

Bappenas Dorong Peningkatan Pekerja Formal

Published

on

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendorong peningkatan jumlah pekerja formal untuk mewujudkan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik.

“Yang paling penting adalah strategi untuk lebih banyak pekerja formal karena di situ ada jaminan ketenagakerjaan, gaji sesuai UMR, dan keselamatan kerja relatif diperhatikan oleh pemberi kerja,” kata Bambang dalam Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Ia menjelaskan bahwa cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan jumlah pekerja formal adalah dengan mendorong formalisasi kegiatan ekonomi.

Rekomendasi kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah mendorong industri padat karya, misalnya melalui penyedian tenaga kerja di sektor tekstil dan garmen supaya menyerap tenaga kerja di sektor formal.

Di samping itu, Bambang menjelaskan bahwa pekerja sektor informal tetap merupakan bagian penting. Ia berharap jumlah pekerja formal yang lebih sedikit dari sektor informal tidak menjadi pola permanen dan menentukan penyerapan tenaga kerja.

Bambang juga menyebutkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap didorong untuk naik kelas atau formalisasi UMKM.

“Pemerintah menetapkan pajak UMKM turun 0,5 persen maksudnya supaya suatu saat mereka masuk ke sektor formal dan membayar pajak seperti perusahaan yang lain. Tenaga kerjanya juga akan mendapatkan perlindungan, upah, dan jaminan yang lebih baik,” ujar dia.

Menurut catatan BPS, penduduk bekerja pada kegiatan formal pada Agustus 2018 sebanyak 53,52 juta orang atau 43,16 persen dari jumlah penduduk bekerja 124,01 juta orang. Angka tersebut meningkat dibanding Agustus 2017 yang sebesar 52 juta (42,97 persen).

Sementara penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang atau 56,84 persen. Selama setahun terakhir, pekerja informal turun sebesar 0,19 persen poin dibandingkan Agustus 2017 (69,02 juta).

Sektor formal mencakup buruh, karyawan, dan berusaha dibantu buruh tetap. Sementara sektor informal mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tidak dibayar. (cal)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

INFRASTRUKTUR

Pembangunan Jembatan Holtekam Habiskan Dana Rp1,8 Triliun

Published

on

Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) XI Papua, Oesman Marbun.

Ekbis.co.id, Jayapura – Pembangunan Jembatan Holtekam, yang melintas di atas Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Papua, menghabiskan dana sekitar Rp1,8 triliun.

Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) XI Papua Oesman Marbun kepada Antara di Jayapura, Papua, Jumat (22/2/2019), mengatakan besarnya dana yang diserap karena digunakan bukan saja untuk pembangunan jembatan, tetapi akses jalan penghubung baik dari Hamadi maupun Holtekam.

Dana sebesar itu, kata Marbun, bukan hanya dari APBN tetapi juga APBD baik Provinsi Papua maupun Kota Jayapura.

Adapun rinciannya dana APBD untuk membangun akses jalan dari Hamadi sepanjang 400 meter dibiayai Pemkot Jayapura Rp51 miliar dan pembangunan jembatan pendekat dari arah Holtekam sepanjang 840 meter dengan dana Rp516,5 miliar.

Sedangkan dana APBN yang dialokasikan melalui Kementerian PUPR yaitu pembangunan jembatan atau bentang tengah sepanjang 433 meter senilai Rp943,6 milyar, jalan pendekat ke Jembatan Holtekam sepanjang 9,950 meter senilai Rp 225,7 miliar, dan jembatan pendekat dari arah Holtekam sepanjang 60 meter senilai Rp151,8 miliar.

“Pengerjaan baik jalan pendekat, jembatan utama, maupun jembatan dan jalan penghubung dari arah Holtekam sudah hampir selesai, dan diharap bulan Maret mendatang rampung,” kata Marbun.

Menurut dia, dengan selesainya pembangunan jalan serta jembatan yang menghubungkan Hamadi-Holtekam diharapkan dapat membantu mempercepat akses masyarakat yang ingin ke kawasan itu, termasuk bila hendak ke Kabupaten Keerom.

Ia menambahkan, khusus kelayakan jembatan sudah dilakukan uji coba beban dengan menggerahkan 160 truk dum yang bermuatan 10 ton. (eva)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Luhut sebut Pembangunan Jalan Desa 191.000 Km Sebuah Pencapaian

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan 191.000 kilometer jalan desa sebagai sebuah pencapaian dalam pemerintahan Indonesia selama ini.

Luhut dalam Lecture Series on Indonesia’s Maritime Diplomacy: The Current Challenges di CSIS Jakarta, Jumat (22/2/2019), mengatakan bahkan orang-orang dari Bank Dunia seperti Direktur Bank Dunia untuk Indoneia Rodrigo Chavez dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menyebutnya sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Orang Indonesia banyak yang tidak percaya. Bahkan Rodrigo atau Jim Kim saja tidak percaya. Ini achievement. Tidak pernah terjadi pemerintah beri dana desa ke seluruh wilayah di suatu negara,” kata Luhut.

Luhut menyebut pemberian dana desa dipuji pihak Bank Dunia karena dapat mengurangi kemiskinan sehingga menekan gini ratio.

Mantan Menko Polhukam itu menuturkan, saat debat capres putaran kedua, Minggu (17/2) lalu, di mana Jokowi sebagai calon presiden nomor urut 01 memaparkan mengenai telah terbangunnya 191.000 kilometer jalan desa, banyak pihak tidak mempercayainya.

“Banyak yang tidak percaya karena tidak tahu. Padahal saya tanya kepala daerah Humbang Hasundutan di Danau Toba itu, katanya di kampungnya itu ada yang terbangun tiga kilometer, tujuh kilometer, ada juga enam kilometer. Rata-rata 3-5 kilometer,” katanya.

Munculnya angka 191.000 kilometer itu, menurut Luhut, merupakan capaian hingga Agustus 2018 lalu. Besarnya angka tersebut disebutnya karena banyaknya penerima dana desa.

“Dana desa tu dibagikan kepada 74.835 desa. Coba saja kalikan itu,” ujarnya. (aij)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Menko Darmin Harapkan Tol Medan-Binjai Selesai Oktober 2019

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, Sumatera Utara, yang sempat tertunda karena persoalan lahan, bisa selesai pada Oktober 2019.

“Kita membahas dan memutuskan hal-hal terkait pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai agar selesai sesuai target pada Oktober 2019,” katanya saat memimpin rapat koordinasi membahas kelanjutan Jalan Tol Medan-Binjai di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Darmin memastikan pembangunan infrastruktur jalan tol ini akan selesai sesuai rencana setelah masalah pembebasan lahan usai sepenuhnya pada akhir Maret 2019.

“Pembebasan tanah akan selesai akhir Maret sampai pengosongan, sehingga awal April bisa dimulai pembangunan,” ujarnya.

Oleh karena itu, rapat koordinasi ini mengambil keputusan melalui penegasan porsi uang ganti kerugian dengan skema 70 persen dan 30 persen.

Porsi 70 persen diberikan pada masyarakat Kampung Tua yang menguasai tanah dan 30 persen pada pemegang sertifikat hak milik (SHM) dan ahli waris pemegang grant sultan, sesuai dengan ganti rugi melalui tim penilai.

Skema ini sebelumnya telah ditetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada November 2017.

Namun, apabila pemegang SHM tidak menyetujui uang ganti kerugian sebesar 30 persen maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengambil keputusan.

Keputusan itu antara lain melakukan konsinyasi ke pengadilan negeri setempat dan selanjutnya kantor pertanahan melakukan pemutusan hubungan hukum atas SHM setelah ada penetapan dari pengadilan negeri.

Kemudian, mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembatalan SHM secara administratif.

Selain itu, meminta aparat penegak hukum di pusat dan di daerah mendukung kebijakan tersebut agar proyek Jalan Tol Medan-Binjai dapat tuntas pada Oktober 2019.

Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Wali Kota Medan juga diharapkan ikut mengawal dan memfasilitasi upaya percepatan penyelesaian masalah pengadaan tanah Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1.

Dengan selesainya proses pembayaran ganti rugi kepada masyarakat maka diharapkan pengosongan lahan yang masih menghambat pembangunan dapat selesai Maret 2019.

Proyek Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1 (Helvetia-Tanjungmulia) sepanjang 6,071 kilometer ini masih terhambat proses pembangunannya karena persoalan sengketa tanah.

Padahal pembangunan ruas tol seksi 2 (Helvetia-Semayang) sepanjang 9,051 kilometer dan seksi 3 (Semayang-Binjai) sepanjang 10,319 kilometer telah selesai 100 persen.

Pembangunan jalan tol yang masuk dalam proyek strategis nasional ini telah memakan biaya Rp1,1 triliun dan dimulai sejak April 2015.

Menurut rencana awal, proyek yang digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) ini seharusnya beroperasi pada Juni 2018. (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending