Connect with us

INFRASTRUKTUR

Bappenas Dorong Peningkatan Pekerja Formal

Published

on

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendorong peningkatan jumlah pekerja formal untuk mewujudkan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik.

“Yang paling penting adalah strategi untuk lebih banyak pekerja formal karena di situ ada jaminan ketenagakerjaan, gaji sesuai UMR, dan keselamatan kerja relatif diperhatikan oleh pemberi kerja,” kata Bambang dalam Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Ia menjelaskan bahwa cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan jumlah pekerja formal adalah dengan mendorong formalisasi kegiatan ekonomi.

Rekomendasi kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah mendorong industri padat karya, misalnya melalui penyedian tenaga kerja di sektor tekstil dan garmen supaya menyerap tenaga kerja di sektor formal.

Di samping itu, Bambang menjelaskan bahwa pekerja sektor informal tetap merupakan bagian penting. Ia berharap jumlah pekerja formal yang lebih sedikit dari sektor informal tidak menjadi pola permanen dan menentukan penyerapan tenaga kerja.

Bambang juga menyebutkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap didorong untuk naik kelas atau formalisasi UMKM.

“Pemerintah menetapkan pajak UMKM turun 0,5 persen maksudnya supaya suatu saat mereka masuk ke sektor formal dan membayar pajak seperti perusahaan yang lain. Tenaga kerjanya juga akan mendapatkan perlindungan, upah, dan jaminan yang lebih baik,” ujar dia.

Menurut catatan BPS, penduduk bekerja pada kegiatan formal pada Agustus 2018 sebanyak 53,52 juta orang atau 43,16 persen dari jumlah penduduk bekerja 124,01 juta orang. Angka tersebut meningkat dibanding Agustus 2017 yang sebesar 52 juta (42,97 persen).

Sementara penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang atau 56,84 persen. Selama setahun terakhir, pekerja informal turun sebesar 0,19 persen poin dibandingkan Agustus 2017 (69,02 juta).

Sektor formal mencakup buruh, karyawan, dan berusaha dibantu buruh tetap. Sementara sektor informal mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tidak dibayar. (cal)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

INFRASTRUKTUR

Milenial Perlu Tahu Infrastruktur Persatukan Indonesia

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Ekbis.co.id, Jakarta  – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, kalangan milenial perlu mengetahui pentingnya sektor infrastruktur dalam mempersatukan dan meningkatkan aktivitas perekonomian di Indonesia.

“Generasi milenial perlu mengetahui bahwa infrastruktur juga mempersatukan Indonesia, terutama dari sisi konektivitas,” kata Basuki Hadimuljono dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin (9/12/2018).

Ia memaparkan, pada kurun 2015 hingga 2018, telah dibangun sepanjang 3.432 kilometer (km) jalan baru, seperti perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT yang melebihi target 2.650 km hingga 2019. Kemudian telah dibangun jembatan dengan total panjang 39.798 meter melebihi target 29.859 yang semula akan diselesaikan 2019.

Menteri PUPR menyatakan, membangun infrastruktur pada hakekatnya adalah mengelola harapan masyarakat yang tinggi untuk memperoleh layanan infrastruktur yang lebih lengkap dan berkualitas.

“Pada masa lalu infrastruktur dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun kini infrastruktur dibangun untuk meningkatkan daya saing kita,” tegas Basuki Hadimuljono.

Selain itu, ujar dia, pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke depannya juga akan menjadi modal bagi generasi muda atau milenial untuk lebih berdaya saing.

Hal tersebut, lanjutnya, karena generasi milenial akan jadi penentu masa depan Indonesia Emas tahun 2045.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Sucahyono mengatakan, prioritas dalam pembangunan infrastruktur adalah pilihan yang logis bagi pemerintah.

“Menempatkan infrastruktur dalam posisi prioritas kebijakan pembangunan nasional merupakan pilihan yang logis dan strategis,” kata Hadi Sucahyono.

Pasalnya, menurut dia, pembangunan infrastruktur juga memberikan kontribusi pada berbagai perbaikan kondisi nasional.

Ia mengingatkan bahwa saat ini, salah satu indikator yakni daya saing Indonesia dalam konteks global terus membaik, yaitu berada pada peringkat 45 dari 140 negara yang pada tahun sebelumnya berada di peringkat 47.

Hal tersebut, lanjutnya, juga mengapa segenap upaya yang dicurahkan secara terus menerus adaah membangun infrastruktur, yang bukan karena keinginan untuk bermewah-mewahan, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang telah lebih dahulu membangun infrastrukturnya.

Hadi juga menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang terus diupayakan untuk membangun pondasi bagi lompatan kemajuan di masa depan yang akan dipelopori oleh generasi muda Indonesia. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Pemenang Penghargaan PUPR Diberikan Bantuan Program Rp20 Miliar

Published

on

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan penghargaan kepada salah satu pemenang Penghargaan PUPR 2018 pada malam puncak Hari Bakti PUPR ke m 73 di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Ekbis.co.id, Jakarta – Pemenang Penghargaan PUPR yang diberikan kepada pemerintahan provinsi/kabupaten/kota yang dinikai berprestasi dalam memberikan pelayanan kepada warga, bakal diberikan bantuan program senilai Rp20 miliar.

“Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima Penghargaan PUPR 2018, tidak hanya mendapatkan piala dan sertifikat namun juga diberikan bantuan program senilai Rp20 miliar. Silahkan ajukan programnya segera sehingga pada tahun 2019 bisa dilaksanakan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dalam rilis PUPR di Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Menurut Basuki, bila pihak Pemda yang membuat perencanaan programnya, maka tentu bakal sesuai kebutuhan dan akan lebih bermanfaat ke depannya.

Menteri PUPR mengatakan pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan mitra kerja yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Malam penghargaan tersebut telah diselenggarakan di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, 7 Desember 2018. Acara ini menjadi puncak dari rangkaian peringatan Hari Bakti PUPR ke-73 tanggal 3 Desember 2018.

Penghargaan PUPR diberikan kepada 17 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur bidang PUPR.

Penghargaan juga diberikan kepada mitra kerja yakni Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi, PDAM, dan Komunitas Peduli Sungai.

Penghargaan PUPR tahun 2018 mengangkat tema “Inovasi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”, dengan tujuan agar Pemerintah Daerah dapat terus melaksanakan inovasi dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR di wilayahnya masing-masing.

Penghargaan PUPR tahun 2018 ini merupakan tahun ke-2 setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2016. Semula penghargaan ini dinamakan sebagai Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Pekerjaan Umum, yang diberikan setiap tahun.

Sejak tahun 2015, Penghargaan PUPR diberikan setiap dua tahun sekali, yang disesuaikan dengan dinamika perubahan kelembagaan kementerian, yaitu penyatuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penghargaan PUPR 2018 kepada Pemerintah Daerah terbagi dalam tiga kategori, yaitu Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Jalan Tol dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Waste to Energy, dan Inovasi Penerapan Teknologi Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR.

Pemenang Penghargaan PUPR 2018 selengkapkanya sebagai berikut:

I. Kategori Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol
Tingkat Provinsi
Peringkat 1 : Provinsi Kalimantan timur
Peringkat 2 : Provinsi Jawa Tengah
Peringkat 3 : Provinsi Sulawesi Utara

Tingkat Kabupaten/Kota
Peringkat 1 : Kabupaten Probolinggo
Peringkat 2 : Kabupaten Semarang
Peringkat 3 : Kabupaten Nganjuk

II. Kategori Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) SPAM
Tingkat Provinsi
Peringkat 1 : Provinsi Jawa Timur

Tingkat Kabupaten/Kota
Peringkat 1 : Kota Bandar Lampung

III. Kategori Waste to Energy
Peringkat 1 : Kota Surabaya
Peringkat 2 : Kota Balikpapan
Peringkat 3 : Kabupaten Malang

IV. Kategori Inovasi Penerapan Teknologi Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR
Tingkat Provinsi
Peringkat 1 : Provinsi Nusa Tenggara Barat
Peringkat 2 : Provinsi Jawa Tengah
Peringkat 3 : Provinsi Riau

Tingkat Kabupaten/Kota
Peringkat 1 : Kabupaten Kendal
Peringkat 2 : Kabupaten Morotai
Peringkat 3 : Kabupaten Musi Banyu Asin

Pemenang Penghargaan Mitra Kerja PUPR

Penghargaan PDAM Terbaik 2018
Kategori Jumlah Pelanggan lebih dari 100.000 Sambungan Rumah : PDAM Tirta Pakuan, Kota Bogor
Kategori Jumlah Pelanggan 50.001 – 100.000 Sambungan Rumah : PDAM Tirta Asasta, Kota Depok
Kategori Jumlah Pelanggan 20.001 – 50.000 Sambungan Rumah : PDAM Buleleng, Kabupaten Buleleng
Kategori Jumlah Pelanggan 10.000 – 20.000 Sambungan Rumah : PDAM Tirta Segah Berau. Kabupaten Berau
Kategori Jumlah Pelanggan kurang dari 10.000 Sambungan Rumah : PDAM Apa’ Mening, Kabupaten Malinau

Penghargaan Penilaian Kinerja Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi
Kategori Mitra Kerja Terbaik dalam Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional : PT. Brantas Abipraya (Persero)

Kategori LPJK Tingkat Provinsi dengan Kinerja Terbaik
Peringkat 1 : LPJK Provinsi Jawa Tengah
Peringkat 2 : LPJK Provinsi Sulawesi Tenggara
Peringkat 3 : LPJK Provinsi Maluku

Penghargaan Komunitas Peduli Sungai (KPS)
Provinsi DKI Jakarta : KPS Mat Peci (Masyarakat Peduli Ciliwung)
Provinsi Kalimantan Timur : KPS Gerakan Memungut Sehelai Sampah Sungai Karang Mumus (GMSS SKM)
Provinsi Bali : KPS Tukad Bindu
Provinsi Nusa Tenggara Barat : KPS KMPS Ibra
Provinsi Jawa Timur : KPS Ecoton
Provinsi Kalimantan Barat : KPS Komunitas Sungai Putat Pontianak. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Menteri BUMN Lepas Ratusan Pekerja Konstruksi ke Aljazair

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melepas ratusan pekerja konstruksi ke Al.jazair, Niger, Taiwan, dan Malaysia, untuk menggarap proyek-proyek konstruksi PT Wijaya Karya

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melepas ratusan pekerja konstruksi ke Aljazair, Niger, Taiwan, dan Malaysia, untuk menggarap proyek-proyek konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk di negara-negara tersebut.

Rini menyampaikan kebanggaannya terhadap para pekerja yang disebut dengan istilah “duta bangsa” itu dan berpesan untuk bisa bekerja dengan sebaik mungkin di negara yang mereka tuju.

“Saya bangga bahwa saudara-saudara sekalian akan mewakili Indonesia untuk bekerja di satu tempat yang tentunya bukan hal yang mudah karena harus tinggalkan keluarga dan harus bekerja dengan baik di sana dan anda bukan hanya mewakili WIKA tapi juga bangsa Indonesia. Saya berpesan untuk selalu semangat dan tunjukkanlah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia bangsa yang hebat di mata dunia,” ujar Rini di Kantor Pusat WIKA, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Secara lebih detail, sebanyak 311 pekerja yang akan berangkat ke luar negeri. Sebanyak 180 pekerja akan menggarap proyek perumahan sosial (social housing) dengan total 5.000 unit di Aljazair, 25 pekerja menggarap proyek renovasi Istana Presiden di Niger, 25 pekerja mengerjakan proyek pembangunan jembatan di Taiwan, dan sisanya menggarap proyek pembangunan jembatan di Malaysia.

Para pekerja yang diberangkatkan tersebut yaitu para tukang (skilled worker), teknisi listrik, teknisi las, hingga insinyur. Hingg kini, total ada sekitar 1.500 pekerja WIKA di luar negeri. Dengan tambahan saat ini, maka nanti ada sekitar 1.800 pekerja WIKA di luar negeri.

Rini sendiri mengapresiasi WIKA yang dinilai semakin berani berekspansi menggarap proyek-proyek konstruksi di luar negeri dan secara tidak langsung memberikan persepsi positif negara lain terhadap kemampuan sumber daya manusia Indonesia.

“Saya senang sekali karena WIKA memang salah satu perusahaan BUMN di bidang konstruksi yang saya lihat sangat berani dan angresif untuk ekspansi di luar Indonesia dan itu yang saya harapkan bisa jadi kebanggaan kita semua dan kebanggaaan bahwa BUMN kita betul-betul bisa tunjukkan bisa berkontribusi positif untuk bangsa di luar Indonesia,” ujar Rini.

Kendati demikian, Rini juga berpesan kepada direksi WIKA untuk bisa menjaga marjin keuntungan dari penggarapan proyek-proyek konstruksi di luar negeri sehingga betul-betul dapat berkontribusi positif terhadap keuangan perusahaan dan juga membuat WIKA semakin berpengalaman melakukan proyek-proyek konstruksi di negara lain.

Direktur Utama WIKA Tumiyana mengatakan, saat ini minimal laba bersih yang diterima WIKA dari menggarap proyek-proyek konstruksi di luar negeri yaitu 5 persen dan diharapkan bisa meningkat menjadi 9 persen.

“Kalau industri rata-rata di dunia untuk konstruksi yaitu 2-3,5 persen. Kita ingin 9 persen yang kita bawa pulang,” ujar Tumiyana. (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending