Connect with us

ENERGI

Pemerintah Tingkatkan Transparansi Pelayanan Sektor Minerba

Published

on

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar.

Ekbis.co.id, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi pelayanan publik dengan meluncurkan aplikasi Mineral Online Monitoring System (MOMS) dan e-PNBP Minerba.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Jakarta, Jumat (2/11/2018), dalam sambutannya menyambut baik langkah maju ini untuk mempermudah para stakeholder serta mempermudah penyusunan kebijakan nasional.

“Dengan peluncuran kedua aplikasi berbasis web ini, para stakeholder dimudahkan untuk mendapatkan data neraca pertambangan dan mineral yang akurat serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan nasional mineral (mineral mining policy), terutama dengan “single sign on”, cukup menggunakan satu akun untuk dua aplikasi, ” papar Arcandra.

Minerba Online Monitoring System Minerba (MOMS) adalah aplikasi pengelolaan data yang “real time” atau langsung, serta akurat untuk produksi dan penjualan sektor mineral batu bara.

MOMS juga memudahkan pengendalian dan pengawasan produksi serta penjualan sektor mineral dan batubara nasional berdasarkan rencana yang telah disetujui. Aplikasi ini dapat diakses baik internal maupun eksternal high level leader.

Dalam aplikasi MOMS, pemerintah akan mendapatkan laporan harian real time seperti data laporan harian, laporan harian perusahaan mineral dan batu bara dan daily update national mineral balance (strategic dashboard) serta rekapitulasi produksi, penjualan dan peringatan untuk mengatur laju produksi.

Sedangkan untuk badan usaha, aplikasi ini dapat digunakan untuk memantau kegiatan pertambangannya melalui dashboard perusahaan yang terdapat dalam aplikasi MOMS dan mempermudah perusahaan untuk mempersiapkan data serta melaporkan kinerja perusahaan kepada pemerintah.

Sementara itu, Aplikasi e-PNBP Minerba adalah aplikasi online berbasis web yang ang mampu menghasilkan perhitungan kewajiban perusahaan yang akurat beserta aplikasi untuk pembayaran dan pelunasan PNBP Minerba. Layanan ini merupakan sebuah integrasi dari layanan SIMPONI pada Kementerian Keuangan yang dimana pembayaran e-PNBP dapat dibayarkan melalui aplikasi ini.

“Dengan sistem perhitungan yang diintegrasikan dengan data dan informasi yang tertuang dalam kontrak serta pelaporan produksi yang terintegrasi, akan menghasilkan nilai PBNP yang lebih akurat, sehingga akan menghindarkan dari kurang atau lebih bayar pada saat dilakukan audit.” ujar Arcandra.

Wamen Arcandra juga berpesan kepada pimpinan unit di lingkungan Kementerian ESDM untuk selalu memonitor pengelolaan kedua aplikasi tersebut agar perusahaan tidak lupa untuk selalu melaporkan data dan menggunakan E-PNBP sebagai portal pembayaran sektor pertambangan.

Kedepannya, aplikasi MOMS dan E-PNBP Minerba akan terus melakukan pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan sektor terkait namun tetap memperhatikan faktor keamanan aplikasi. (asn)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

ENERGI

Tiga Perusahaan Tambang Ini Progres Smelternya Rendah

Published

on

Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Kalbar, Sigit Nugroho.

Ekbis.co.id, Pontianak – Meski telah memanfaatkan kebijakan ekspor oleh pemerintah, namun tiga perusahaan tambang di Provinsi Kalimantan Barat, laporan perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) hingga saat ini masih rendah.

“Ketiga perusahaan pertambangan tersebut sudah memanfaatkan kebijakan ekspor oleh Pemerintah diantaranya PT Laman Mining, PT Kalbar Bumi Perkasa dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri tetapi program smelternya masih rendah,” kata Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Kalbar, Sigit Nugroho di Pontianak, Minggu (9/12/2018).

Sementara dua perusahaan tambang yang sudah memiliki smelter, yakni PT Indonesia Chemical Alumina (Antam Group), dan PT WHW (Harita Group).

Ia menjelaskan, rendahnya realisasi pembangunan smelter di Kalbar menimbulkan persepsi bahwa kebijakan pelonggaran ekspor mineral mentah disalahgunakan, karena setelah jutaan ton nikel dan bauksit diekspor tanpa dimurnikan, tapi tidak satu pun smelter yang sudah terbangun.

Seperti diketahui pemerintah pusat sejak Januari 2017 lalu telah melakukan upaya dengan mengeluarkan kebijakan izin rekomendasi kepada perusahaan untuk ekspor mineral mentah guna menekan biaya pembangunan smelter, tetapi progres pembangunan smelternya masih sangat rendah bahkan bisa dikategorikan nihil, katanya.

Ia menjelaskan, jika mengacu pada UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 103 dan pasal 104 bahwa pemerintah baru boleh memberikan izin ekspor bagi perusahaan-perusahaan yang memurnikan seluruh hasil tambangnya di dalam negeri baik dengan membangun smelter sendiri atau pun dengan bekerjasama dengan perusahaan smelter lainnya.

Dalam kesempatan itu, Sigit enggan mengomentari terkait masih rendahnya progres pembangunan smelter perusahaan tambang di Kalbar sekalipun telah memanfaatkan izin ekspor mineral mentah untuk menekan angka pembangunan smelter tersebut.

“Itu sebenarnya ranahnya perusahaan, kenapa tidak bisa ‘kebut’ progresnya, yang pasti pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan izin ekspor dengan catatan dia (perusahaan tambang tersebut) membangun smelter,” ujarnya.

Sampai saat ini diakui Sigit, pihaknya juga belum pernah melakukan peninjauan progres pembangunan perusahaan smelter di Kalbar, dan dia berdalih hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Tapi awal tahun 2019 mendatang kami berencana akan melakukan peninjauan, agar bisa mengetahui juga kesulitan mereka (perusahaan),” katanya.

Mengenai kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang meminta pemerintah daerah bersikap tegas terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak memenuhi syarat clean and clear (CnC), Sigit mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan rekonsiliasi IUP Kalbar, yang final sekitar bulan Oktober lalu.

“Jadi, dari 528 IUP minerba di Kalbar, sekarang tinggal tiga perusahaan pertambangan yang bersatus non-CnC yang akan kami cabut yaitu PT Ketapang Makmur Mandiri, PT Sumber Agro Lestari, dan PT Gema Nusa Abadi Mineral karena dianggap telah berakhir,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga sifatnya merekomendasikan ke Dinas PMPTSP, jadi nanti dinas tersebut yang bersangkutan yang eksekusinya.

Hal tersebut, menurut dia dilakukan dengan mengacu pada Permen ESDM No. 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba, maka IUP yang berstatus non-Clean and Clear (Non-CnC) harus dicabut atau berakhir.

“Untuk itu, jika pemegang IUP yang ingin melakukan eksplorasi ternyata tak memenuhi syarat yang ada, Pemda diminta mencegahnya,” katanya. (dil)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ENERGI

Pertamina Gandeng Himbara Permudah Transaksi SPBU-SPLU

Published

on

Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati.

Ekbis.co.id, Jakarta – PT Pertamina (Persero) akan menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mempermudah transaksi pembayaran di SPBU dan SPLU (Pengisian Kendaraan Listrik).

“Ke depan kami akan bekerja sama dengan Himbara untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran di SPBU dan SPLU,” kata Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Upaya tersebut terkait konsep Pertamina yang mulai mengusung Green Energy Station (GES) di tiap stasiun pengisian bahan bakar.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, Pertamina siap menghadapi disruption business dari kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke arah kendaran listrik. Pertamina akan menghadirkan fasilitas pengisian listrik untuk kendaraan listrik dalam rangka mengembangan Ekosistem Bisnis Kendaraan Listrik ke depan.

Dia menjelaskan, konsep utama Green Energy Station (GES) memiliki 3 konsep. Konsep Pertama, Konsep Green yang memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di area SPBU yang dimiliki. Kedua, Konsep Future yang memiliki EV Charging Station.

Serta ketiga, Konsep Digital yaitu MyPertamina yang menjadikan pembayaran di SPBU cashless serta adanya self-service. “Ke depan GES diproyeksikan akan menjadi tempat untuk pengisian baterai EV serta tempat untuk swapping baterai yang didedikasikan untuk sepeda motor listrik kecil,” ujar Nicke.

Saat ini pilot project GES telah hadir menjawab tantangan tersebut. Di SPBU ini telah terpasang 4 (empat) unit charging station dimana 2 (dua) unit merupakan tipe fast charging yang mampu mengisi penuh baterai kendaraan listrik dalam waktu kurang dari 15 menit dan 2 (dua) unit merupakan tipe normal charging.

Dalam pengembangan konsep tersebut, Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari berbagai sektor mulai dari Pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, serta sinergi BUMN dengan Telkom dan PLN, Lembaga Pendidikan melalui UI, dan pelaku bisnis kendaraan listrik BMW, Toyota, Mitsubishi, dan Gesits serta pelaku bisnis charging station Bosch.

“Seluruh pihak berada dalam satu visi yang sama untuk menghadirkan suatu ekosistem energi masa depan terbaik untuk Indonesia,” tambah Nicke.

GES diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan ritel Pertamina melalui sistem yang cepat dan handal. Kecepatan tersebut didukung dengan sistem digitalisasi SPBU melalui standarisasi POS System dan cashless payment melalui MyPertamina.

Pertamina telah bersinergi dengan Telkom dalam menghadirkan konsep cashless payment MyPertamina dan dashboard monitoring system untuk mempermudah Management maupun stakeholder terkait untuk memantau secara langsung penjualan yang terjadi di setiap titik SPBU.

Pada SPBU GES nantinya juga akan disediakan fasilitas swapping battery untuk menjawab kebutuhan motor listrik. Saat ini Pertamina telah bekerja sama dengan Gesits untuk pengembangan motor listrik. (asn)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

ENERGI

Jonan Resmikan Stasiun Pengisian Listrik Umum Pertama

Published

on

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Senin (10/12/2018), meresmikan Pilot Project Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) berkonsep “green energy station” yang pertama kali di Indonesia.

SPLU tersebut bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) 31.129.02 Kuningan, Jakarta Selatan, dengan daya utama menggunakan panel surya di atas SPBU.

“Saya ucapkan selamat pada Pertamina, yang mulai berkembang ke arah modernisasi,” kata Jonan.

Kehadiran SPLU menjadi salah satu faktor paling penting dalam menunjang keberlangsungan kendaraan listrik di Indonesia. Secara umum, proyek kendaraan listrik bertujuan meningkatkan ketahanan energi nasional energi nasional dengan menerapkan 4 (empat) prinsip, yaitu Availability, Accessibility, Affordability, dan Accessibility.

Selain itu, proyek ini diharapkan dapat mengurangi masalah lingkungan, dikarenakan berkurangnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) digantikan dengan sumber energi lain.

Selain itu juga, kehadiran SPLU untuk mengantisipasi menipisnya cadangan energi fosil dari tahun ke tahun akibat ketidakseimbangan antara tingkat konsumsi BBM dengan jumlah produksinya.

Kemudian, lebih efektif dan efisien, untuk menghasilkan sumber listrik bisa diperoleh dari energi primer lokal, seperti biomassa, gas, panas bumi, air, hingga angin.

Saat ini, Pemerintah tengah memfinalisasikan regulasi khusus guna mempercepat program Kendaraan Bermotor Listrik untuk transportasi jalan melalui Rancangan Peraturan Presiden (Perpres).

Rancangan regulasi ini mencakup pengaturan kendaraan bermotor listrik yang penggerak utamanya menggunakan Motor Listrik dan mendapat pasokan sumber tenaga listrik dari Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik lain secara langsung di dalam kendaraan maupun dari luar, sedangkan untuk kendaraan bermotor jenis hybrid mengikuti kebijakan Low Carbon Emmission Vehicle (LCEV).

Penyediaan infrastruktur SPLU nantinya dilaksanakan oleh badan usaha di bidang energi yang memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dimana untuk pertama kali diberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) dan dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara bidang energi lainnya.

Mengenai tarif SPLU telah ditetapkan dalam Permen ESDM No. 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) melalui pengaturan Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Layanan Khusus yang bisa dipertimbangkan menjadi tarif tenaga listrik antara PT Pertamina (Persero) atan PT PGN (Persero) untuk SPLU.

Kementerian ESDM beserta lembaga/kementerian teknis dan stakeholder yang terkait dalam program percepatan kendaraan bermotor listrik akan membentuk tim komite teknis untuk melakukan pembahasan terkait infrastruktur SPLU yang terdiri dari fasilitas pengisian ulang (charging) yang terdiri atas instalasi catu daya listrik dan kotak kontak dan/atau tusuk kontak dan fasilitas penukaran baterai atau media penyimpanan energi listrik. (asn)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending