Connect with us

INFRASTRUKTUR

Ini Progres Makassar New Port yang akan Dioperasikan Pelindo IV

Published

on

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) segera melakukan “soft launching” dan pengoperasian dermaga Makassar New Port.

Probiz.id, Bontang – PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) segera melakukan “soft launching” dan pengoperasian dermaga Makassar New Port (MNP), di mana progress realisasi pekerjaan fisik untuk dermaga atau Paket 1A telah rampung 100 persen.

Direktur Utama PT Pelindo IV Farid Padang saat ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi BUMN di Bontang, Kalimantan Timur, Senin (29/10/2018), mengatakan hingga 15 Oktober 2018, pembangunan MNP secara agregat telah mencapai 86,90 persen.

“Paket 1A sudah 100 persen, selanjutnya pekerjaan fisik untuk ‘causeway’ dengan lapangan penumpukan atau Paket 1B sekitar 85,86 persen. Kemudian Paket 1C atau breakwater sekitar 70,99 persen. Kehadiran Makassar New Port dapat meningkatkan gerak roda perekonomian Kawasan Timur Indonesia,” katanya.

Dia menuturkan, dermaga Paket 1A yang rampung tersebut telah dilengkapi alat Container Crane (CC).

Secara umum, pengerjaan MNP terbilang lebih cepat dari target yang dicanangkan.

Sebab, pengerjaannya dilakukan serentak dari darat dan laut, sehingga bisa mempercepat proses pengerjaan. Terlebih lagi, proyek ini 100 persen menggunakan tenaga kerja lokal Indonesia.

“Ketika Menteri BUMN, Ibu Rini Soemarno datang untuk kesekian kalinya meninjau MNP beberapa waktu lalu, beliau meminta kami untuk memastikan pengerjaan MNP berjalan sesuai target,” ujar Farid.

Farid menyebutkan, pada “soft launching” MNP nanti, pihaknya juga akan melakukan “direct export” atau ekspor langsung perdana dari Makassar ke Eropa melalui MNP.

Pelindo IV ingin menunjukkan kepada publik maupun kepada operator pengguna jasa serta semua asosiasi, stakeholder yang terlibat dalam pelabuhan bahwa kehadiran MNP sangat membantu dan membuka ruang ekspor menjadi lebih besar.

MNP akan menjadi hub besar di Indonesia Timur, untuk mengubah pola angkutan kapal-kapal berukuran besar sekaligus mengurai antrian yang terjadi di pelabuhan eksisting, di Terminal Petikemas Makassar.

“Jumlah kapal sudah sangat padat di dermaga kita yang sekitar 850 meter di TPM. Beroperasinya dermaga MNP Paket 1A ini akan meningkatkan kapasitas angkut menjadi sekitar 1 juta sampai 1,5 juta TEUs, jauh lebih besar dari kapasitas maksimum di TPM yang hanya 350.000 TEUs,” jelasnya.

Keseluruhan proyek MNP ini menelan investasi sebesar Rp89,57 triliun yang terbagi menjadi beberapa tahap dan paket.

Pada o I, terbagi menjadi empat paket pengerjaan dengan jangka waktu sejak 2015 sampai dengan 2022.

Paket I-A (2015-2018) menelan investasi mencapai Rp2,51 triliun, paket I-B (2018-2020) mencapai Rp1,66 triliun, paket I-C (2020-2022) mencapai Rp2,69 triliun dan paket I-D (2015-2022) mencapai Rp6,14 triliun.

Adapun, pengerjaan Tahap II dan Ultimate (MNP Integrated Economic Zone) menelan investasi masing-masing sebesar Rp10,01 triliun dan Rp66,56 triliun, dengan masa pengerjaan proyek sejak 2022 – 2025.

“Ketika telah terealisasi seluruhnya, maka MNP akan memiliki total kapasitas mencapai 17,5 juta TEUs,” katanya. (jtr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

INFRASTRUKTUR

Milenial Perlu Tahu Infrastruktur Persatukan Indonesia

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Ekbis.co.id, Jakarta  – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, kalangan milenial perlu mengetahui pentingnya sektor infrastruktur dalam mempersatukan dan meningkatkan aktivitas perekonomian di Indonesia.

“Generasi milenial perlu mengetahui bahwa infrastruktur juga mempersatukan Indonesia, terutama dari sisi konektivitas,” kata Basuki Hadimuljono dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin (9/12/2018).

Ia memaparkan, pada kurun 2015 hingga 2018, telah dibangun sepanjang 3.432 kilometer (km) jalan baru, seperti perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT yang melebihi target 2.650 km hingga 2019. Kemudian telah dibangun jembatan dengan total panjang 39.798 meter melebihi target 29.859 yang semula akan diselesaikan 2019.

Menteri PUPR menyatakan, membangun infrastruktur pada hakekatnya adalah mengelola harapan masyarakat yang tinggi untuk memperoleh layanan infrastruktur yang lebih lengkap dan berkualitas.

“Pada masa lalu infrastruktur dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun kini infrastruktur dibangun untuk meningkatkan daya saing kita,” tegas Basuki Hadimuljono.

Selain itu, ujar dia, pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke depannya juga akan menjadi modal bagi generasi muda atau milenial untuk lebih berdaya saing.

Hal tersebut, lanjutnya, karena generasi milenial akan jadi penentu masa depan Indonesia Emas tahun 2045.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Sucahyono mengatakan, prioritas dalam pembangunan infrastruktur adalah pilihan yang logis bagi pemerintah.

“Menempatkan infrastruktur dalam posisi prioritas kebijakan pembangunan nasional merupakan pilihan yang logis dan strategis,” kata Hadi Sucahyono.

Pasalnya, menurut dia, pembangunan infrastruktur juga memberikan kontribusi pada berbagai perbaikan kondisi nasional.

Ia mengingatkan bahwa saat ini, salah satu indikator yakni daya saing Indonesia dalam konteks global terus membaik, yaitu berada pada peringkat 45 dari 140 negara yang pada tahun sebelumnya berada di peringkat 47.

Hal tersebut, lanjutnya, juga mengapa segenap upaya yang dicurahkan secara terus menerus adaah membangun infrastruktur, yang bukan karena keinginan untuk bermewah-mewahan, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang telah lebih dahulu membangun infrastrukturnya.

Hadi juga menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang terus diupayakan untuk membangun pondasi bagi lompatan kemajuan di masa depan yang akan dipelopori oleh generasi muda Indonesia. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Pemenang Penghargaan PUPR Diberikan Bantuan Program Rp20 Miliar

Published

on

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan penghargaan kepada salah satu pemenang Penghargaan PUPR 2018 pada malam puncak Hari Bakti PUPR ke m 73 di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Ekbis.co.id, Jakarta – Pemenang Penghargaan PUPR yang diberikan kepada pemerintahan provinsi/kabupaten/kota yang dinikai berprestasi dalam memberikan pelayanan kepada warga, bakal diberikan bantuan program senilai Rp20 miliar.

“Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima Penghargaan PUPR 2018, tidak hanya mendapatkan piala dan sertifikat namun juga diberikan bantuan program senilai Rp20 miliar. Silahkan ajukan programnya segera sehingga pada tahun 2019 bisa dilaksanakan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dalam rilis PUPR di Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Menurut Basuki, bila pihak Pemda yang membuat perencanaan programnya, maka tentu bakal sesuai kebutuhan dan akan lebih bermanfaat ke depannya.

Menteri PUPR mengatakan pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan mitra kerja yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Malam penghargaan tersebut telah diselenggarakan di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, 7 Desember 2018. Acara ini menjadi puncak dari rangkaian peringatan Hari Bakti PUPR ke-73 tanggal 3 Desember 2018.

Penghargaan PUPR diberikan kepada 17 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur bidang PUPR.

Penghargaan juga diberikan kepada mitra kerja yakni Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi, PDAM, dan Komunitas Peduli Sungai.

Penghargaan PUPR tahun 2018 mengangkat tema “Inovasi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”, dengan tujuan agar Pemerintah Daerah dapat terus melaksanakan inovasi dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR di wilayahnya masing-masing.

Penghargaan PUPR tahun 2018 ini merupakan tahun ke-2 setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2016. Semula penghargaan ini dinamakan sebagai Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Pekerjaan Umum, yang diberikan setiap tahun.

Sejak tahun 2015, Penghargaan PUPR diberikan setiap dua tahun sekali, yang disesuaikan dengan dinamika perubahan kelembagaan kementerian, yaitu penyatuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penghargaan PUPR 2018 kepada Pemerintah Daerah terbagi dalam tiga kategori, yaitu Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Jalan Tol dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Waste to Energy, dan Inovasi Penerapan Teknologi Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR.

Pemenang Penghargaan PUPR 2018 selengkapkanya sebagai berikut:

I. Kategori Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol
Tingkat Provinsi
Peringkat 1 : Provinsi Kalimantan timur
Peringkat 2 : Provinsi Jawa Tengah
Peringkat 3 : Provinsi Sulawesi Utara

Tingkat Kabupaten/Kota
Peringkat 1 : Kabupaten Probolinggo
Peringkat 2 : Kabupaten Semarang
Peringkat 3 : Kabupaten Nganjuk

II. Kategori Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) SPAM
Tingkat Provinsi
Peringkat 1 : Provinsi Jawa Timur

Tingkat Kabupaten/Kota
Peringkat 1 : Kota Bandar Lampung

III. Kategori Waste to Energy
Peringkat 1 : Kota Surabaya
Peringkat 2 : Kota Balikpapan
Peringkat 3 : Kabupaten Malang

IV. Kategori Inovasi Penerapan Teknologi Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR
Tingkat Provinsi
Peringkat 1 : Provinsi Nusa Tenggara Barat
Peringkat 2 : Provinsi Jawa Tengah
Peringkat 3 : Provinsi Riau

Tingkat Kabupaten/Kota
Peringkat 1 : Kabupaten Kendal
Peringkat 2 : Kabupaten Morotai
Peringkat 3 : Kabupaten Musi Banyu Asin

Pemenang Penghargaan Mitra Kerja PUPR

Penghargaan PDAM Terbaik 2018
Kategori Jumlah Pelanggan lebih dari 100.000 Sambungan Rumah : PDAM Tirta Pakuan, Kota Bogor
Kategori Jumlah Pelanggan 50.001 – 100.000 Sambungan Rumah : PDAM Tirta Asasta, Kota Depok
Kategori Jumlah Pelanggan 20.001 – 50.000 Sambungan Rumah : PDAM Buleleng, Kabupaten Buleleng
Kategori Jumlah Pelanggan 10.000 – 20.000 Sambungan Rumah : PDAM Tirta Segah Berau. Kabupaten Berau
Kategori Jumlah Pelanggan kurang dari 10.000 Sambungan Rumah : PDAM Apa’ Mening, Kabupaten Malinau

Penghargaan Penilaian Kinerja Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi
Kategori Mitra Kerja Terbaik dalam Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional : PT. Brantas Abipraya (Persero)

Kategori LPJK Tingkat Provinsi dengan Kinerja Terbaik
Peringkat 1 : LPJK Provinsi Jawa Tengah
Peringkat 2 : LPJK Provinsi Sulawesi Tenggara
Peringkat 3 : LPJK Provinsi Maluku

Penghargaan Komunitas Peduli Sungai (KPS)
Provinsi DKI Jakarta : KPS Mat Peci (Masyarakat Peduli Ciliwung)
Provinsi Kalimantan Timur : KPS Gerakan Memungut Sehelai Sampah Sungai Karang Mumus (GMSS SKM)
Provinsi Bali : KPS Tukad Bindu
Provinsi Nusa Tenggara Barat : KPS KMPS Ibra
Provinsi Jawa Timur : KPS Ecoton
Provinsi Kalimantan Barat : KPS Komunitas Sungai Putat Pontianak. (mrr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Menteri BUMN Lepas Ratusan Pekerja Konstruksi ke Aljazair

Published

on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melepas ratusan pekerja konstruksi ke Al.jazair, Niger, Taiwan, dan Malaysia, untuk menggarap proyek-proyek konstruksi PT Wijaya Karya

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melepas ratusan pekerja konstruksi ke Aljazair, Niger, Taiwan, dan Malaysia, untuk menggarap proyek-proyek konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk di negara-negara tersebut.

Rini menyampaikan kebanggaannya terhadap para pekerja yang disebut dengan istilah “duta bangsa” itu dan berpesan untuk bisa bekerja dengan sebaik mungkin di negara yang mereka tuju.

“Saya bangga bahwa saudara-saudara sekalian akan mewakili Indonesia untuk bekerja di satu tempat yang tentunya bukan hal yang mudah karena harus tinggalkan keluarga dan harus bekerja dengan baik di sana dan anda bukan hanya mewakili WIKA tapi juga bangsa Indonesia. Saya berpesan untuk selalu semangat dan tunjukkanlah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia bangsa yang hebat di mata dunia,” ujar Rini di Kantor Pusat WIKA, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Secara lebih detail, sebanyak 311 pekerja yang akan berangkat ke luar negeri. Sebanyak 180 pekerja akan menggarap proyek perumahan sosial (social housing) dengan total 5.000 unit di Aljazair, 25 pekerja menggarap proyek renovasi Istana Presiden di Niger, 25 pekerja mengerjakan proyek pembangunan jembatan di Taiwan, dan sisanya menggarap proyek pembangunan jembatan di Malaysia.

Para pekerja yang diberangkatkan tersebut yaitu para tukang (skilled worker), teknisi listrik, teknisi las, hingga insinyur. Hingg kini, total ada sekitar 1.500 pekerja WIKA di luar negeri. Dengan tambahan saat ini, maka nanti ada sekitar 1.800 pekerja WIKA di luar negeri.

Rini sendiri mengapresiasi WIKA yang dinilai semakin berani berekspansi menggarap proyek-proyek konstruksi di luar negeri dan secara tidak langsung memberikan persepsi positif negara lain terhadap kemampuan sumber daya manusia Indonesia.

“Saya senang sekali karena WIKA memang salah satu perusahaan BUMN di bidang konstruksi yang saya lihat sangat berani dan angresif untuk ekspansi di luar Indonesia dan itu yang saya harapkan bisa jadi kebanggaan kita semua dan kebanggaaan bahwa BUMN kita betul-betul bisa tunjukkan bisa berkontribusi positif untuk bangsa di luar Indonesia,” ujar Rini.

Kendati demikian, Rini juga berpesan kepada direksi WIKA untuk bisa menjaga marjin keuntungan dari penggarapan proyek-proyek konstruksi di luar negeri sehingga betul-betul dapat berkontribusi positif terhadap keuangan perusahaan dan juga membuat WIKA semakin berpengalaman melakukan proyek-proyek konstruksi di negara lain.

Direktur Utama WIKA Tumiyana mengatakan, saat ini minimal laba bersih yang diterima WIKA dari menggarap proyek-proyek konstruksi di luar negeri yaitu 5 persen dan diharapkan bisa meningkat menjadi 9 persen.

“Kalau industri rata-rata di dunia untuk konstruksi yaitu 2-3,5 persen. Kita ingin 9 persen yang kita bawa pulang,” ujar Tumiyana. (cit)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending