Connect with us

INFRASTRUKTUR

Ini Progres Makassar New Port yang akan Dioperasikan Pelindo IV

Published

on

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) segera melakukan “soft launching” dan pengoperasian dermaga Makassar New Port.

Probiz.id, Bontang – PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) segera melakukan “soft launching” dan pengoperasian dermaga Makassar New Port (MNP), di mana progress realisasi pekerjaan fisik untuk dermaga atau Paket 1A telah rampung 100 persen.

Direktur Utama PT Pelindo IV Farid Padang saat ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi BUMN di Bontang, Kalimantan Timur, Senin (29/10/2018), mengatakan hingga 15 Oktober 2018, pembangunan MNP secara agregat telah mencapai 86,90 persen.

“Paket 1A sudah 100 persen, selanjutnya pekerjaan fisik untuk ‘causeway’ dengan lapangan penumpukan atau Paket 1B sekitar 85,86 persen. Kemudian Paket 1C atau breakwater sekitar 70,99 persen. Kehadiran Makassar New Port dapat meningkatkan gerak roda perekonomian Kawasan Timur Indonesia,” katanya.

Dia menuturkan, dermaga Paket 1A yang rampung tersebut telah dilengkapi alat Container Crane (CC).

Secara umum, pengerjaan MNP terbilang lebih cepat dari target yang dicanangkan.

Sebab, pengerjaannya dilakukan serentak dari darat dan laut, sehingga bisa mempercepat proses pengerjaan. Terlebih lagi, proyek ini 100 persen menggunakan tenaga kerja lokal Indonesia.

“Ketika Menteri BUMN, Ibu Rini Soemarno datang untuk kesekian kalinya meninjau MNP beberapa waktu lalu, beliau meminta kami untuk memastikan pengerjaan MNP berjalan sesuai target,” ujar Farid.

Farid menyebutkan, pada “soft launching” MNP nanti, pihaknya juga akan melakukan “direct export” atau ekspor langsung perdana dari Makassar ke Eropa melalui MNP.

Pelindo IV ingin menunjukkan kepada publik maupun kepada operator pengguna jasa serta semua asosiasi, stakeholder yang terlibat dalam pelabuhan bahwa kehadiran MNP sangat membantu dan membuka ruang ekspor menjadi lebih besar.

MNP akan menjadi hub besar di Indonesia Timur, untuk mengubah pola angkutan kapal-kapal berukuran besar sekaligus mengurai antrian yang terjadi di pelabuhan eksisting, di Terminal Petikemas Makassar.

“Jumlah kapal sudah sangat padat di dermaga kita yang sekitar 850 meter di TPM. Beroperasinya dermaga MNP Paket 1A ini akan meningkatkan kapasitas angkut menjadi sekitar 1 juta sampai 1,5 juta TEUs, jauh lebih besar dari kapasitas maksimum di TPM yang hanya 350.000 TEUs,” jelasnya.

Keseluruhan proyek MNP ini menelan investasi sebesar Rp89,57 triliun yang terbagi menjadi beberapa tahap dan paket.

Pada o I, terbagi menjadi empat paket pengerjaan dengan jangka waktu sejak 2015 sampai dengan 2022.

Paket I-A (2015-2018) menelan investasi mencapai Rp2,51 triliun, paket I-B (2018-2020) mencapai Rp1,66 triliun, paket I-C (2020-2022) mencapai Rp2,69 triliun dan paket I-D (2015-2022) mencapai Rp6,14 triliun.

Adapun, pengerjaan Tahap II dan Ultimate (MNP Integrated Economic Zone) menelan investasi masing-masing sebesar Rp10,01 triliun dan Rp66,56 triliun, dengan masa pengerjaan proyek sejak 2022 – 2025.

“Ketika telah terealisasi seluruhnya, maka MNP akan memiliki total kapasitas mencapai 17,5 juta TEUs,” katanya. (jtr)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

INFRASTRUKTUR

Pembangunan Jembatan Holtekam Habiskan Dana Rp1,8 Triliun

Published

on

Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) XI Papua, Oesman Marbun.

Ekbis.co.id, Jayapura – Pembangunan Jembatan Holtekam, yang melintas di atas Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Papua, menghabiskan dana sekitar Rp1,8 triliun.

Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) XI Papua Oesman Marbun kepada Antara di Jayapura, Papua, Jumat (22/2/2019), mengatakan besarnya dana yang diserap karena digunakan bukan saja untuk pembangunan jembatan, tetapi akses jalan penghubung baik dari Hamadi maupun Holtekam.

Dana sebesar itu, kata Marbun, bukan hanya dari APBN tetapi juga APBD baik Provinsi Papua maupun Kota Jayapura.

Adapun rinciannya dana APBD untuk membangun akses jalan dari Hamadi sepanjang 400 meter dibiayai Pemkot Jayapura Rp51 miliar dan pembangunan jembatan pendekat dari arah Holtekam sepanjang 840 meter dengan dana Rp516,5 miliar.

Sedangkan dana APBN yang dialokasikan melalui Kementerian PUPR yaitu pembangunan jembatan atau bentang tengah sepanjang 433 meter senilai Rp943,6 milyar, jalan pendekat ke Jembatan Holtekam sepanjang 9,950 meter senilai Rp 225,7 miliar, dan jembatan pendekat dari arah Holtekam sepanjang 60 meter senilai Rp151,8 miliar.

“Pengerjaan baik jalan pendekat, jembatan utama, maupun jembatan dan jalan penghubung dari arah Holtekam sudah hampir selesai, dan diharap bulan Maret mendatang rampung,” kata Marbun.

Menurut dia, dengan selesainya pembangunan jalan serta jembatan yang menghubungkan Hamadi-Holtekam diharapkan dapat membantu mempercepat akses masyarakat yang ingin ke kawasan itu, termasuk bila hendak ke Kabupaten Keerom.

Ia menambahkan, khusus kelayakan jembatan sudah dilakukan uji coba beban dengan menggerahkan 160 truk dum yang bermuatan 10 ton. (eva)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Luhut sebut Pembangunan Jalan Desa 191.000 Km Sebuah Pencapaian

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan 191.000 kilometer jalan desa sebagai sebuah pencapaian dalam pemerintahan Indonesia selama ini.

Luhut dalam Lecture Series on Indonesia’s Maritime Diplomacy: The Current Challenges di CSIS Jakarta, Jumat (22/2/2019), mengatakan bahkan orang-orang dari Bank Dunia seperti Direktur Bank Dunia untuk Indoneia Rodrigo Chavez dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menyebutnya sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Orang Indonesia banyak yang tidak percaya. Bahkan Rodrigo atau Jim Kim saja tidak percaya. Ini achievement. Tidak pernah terjadi pemerintah beri dana desa ke seluruh wilayah di suatu negara,” kata Luhut.

Luhut menyebut pemberian dana desa dipuji pihak Bank Dunia karena dapat mengurangi kemiskinan sehingga menekan gini ratio.

Mantan Menko Polhukam itu menuturkan, saat debat capres putaran kedua, Minggu (17/2) lalu, di mana Jokowi sebagai calon presiden nomor urut 01 memaparkan mengenai telah terbangunnya 191.000 kilometer jalan desa, banyak pihak tidak mempercayainya.

“Banyak yang tidak percaya karena tidak tahu. Padahal saya tanya kepala daerah Humbang Hasundutan di Danau Toba itu, katanya di kampungnya itu ada yang terbangun tiga kilometer, tujuh kilometer, ada juga enam kilometer. Rata-rata 3-5 kilometer,” katanya.

Munculnya angka 191.000 kilometer itu, menurut Luhut, merupakan capaian hingga Agustus 2018 lalu. Besarnya angka tersebut disebutnya karena banyaknya penerima dana desa.

“Dana desa tu dibagikan kepada 74.835 desa. Coba saja kalikan itu,” ujarnya. (aij)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

INFRASTRUKTUR

Menko Darmin Harapkan Tol Medan-Binjai Selesai Oktober 2019

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Ekbis.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, Sumatera Utara, yang sempat tertunda karena persoalan lahan, bisa selesai pada Oktober 2019.

“Kita membahas dan memutuskan hal-hal terkait pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai agar selesai sesuai target pada Oktober 2019,” katanya saat memimpin rapat koordinasi membahas kelanjutan Jalan Tol Medan-Binjai di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Darmin memastikan pembangunan infrastruktur jalan tol ini akan selesai sesuai rencana setelah masalah pembebasan lahan usai sepenuhnya pada akhir Maret 2019.

“Pembebasan tanah akan selesai akhir Maret sampai pengosongan, sehingga awal April bisa dimulai pembangunan,” ujarnya.

Oleh karena itu, rapat koordinasi ini mengambil keputusan melalui penegasan porsi uang ganti kerugian dengan skema 70 persen dan 30 persen.

Porsi 70 persen diberikan pada masyarakat Kampung Tua yang menguasai tanah dan 30 persen pada pemegang sertifikat hak milik (SHM) dan ahli waris pemegang grant sultan, sesuai dengan ganti rugi melalui tim penilai.

Skema ini sebelumnya telah ditetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada November 2017.

Namun, apabila pemegang SHM tidak menyetujui uang ganti kerugian sebesar 30 persen maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengambil keputusan.

Keputusan itu antara lain melakukan konsinyasi ke pengadilan negeri setempat dan selanjutnya kantor pertanahan melakukan pemutusan hubungan hukum atas SHM setelah ada penetapan dari pengadilan negeri.

Kemudian, mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembatalan SHM secara administratif.

Selain itu, meminta aparat penegak hukum di pusat dan di daerah mendukung kebijakan tersebut agar proyek Jalan Tol Medan-Binjai dapat tuntas pada Oktober 2019.

Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Wali Kota Medan juga diharapkan ikut mengawal dan memfasilitasi upaya percepatan penyelesaian masalah pengadaan tanah Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1.

Dengan selesainya proses pembayaran ganti rugi kepada masyarakat maka diharapkan pengosongan lahan yang masih menghambat pembangunan dapat selesai Maret 2019.

Proyek Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1 (Helvetia-Tanjungmulia) sepanjang 6,071 kilometer ini masih terhambat proses pembangunannya karena persoalan sengketa tanah.

Padahal pembangunan ruas tol seksi 2 (Helvetia-Semayang) sepanjang 9,051 kilometer dan seksi 3 (Semayang-Binjai) sepanjang 10,319 kilometer telah selesai 100 persen.

Pembangunan jalan tol yang masuk dalam proyek strategis nasional ini telah memakan biaya Rp1,1 triliun dan dimulai sejak April 2015.

Menurut rencana awal, proyek yang digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) ini seharusnya beroperasi pada Juni 2018. (sat)


Media Ekbis menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiekbis@gmail.com, dan redaksi@ekbis.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Advertisement

Trending